Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Mutu Program Kesehatan
Rumahsakit. HOSPITAL.
I Sistem Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional (Indonesia) serta kaitannya dengan Pendidikan Tenaga Profesi Kesehatan Sistem Pendidikan Nasional serta.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
PERENCANAAN PROGRAM EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
MUTU PELAYANAN KEBIDANAN “PROGRAM MENJAGA MUTU”
KEBUTUHAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JKN
SISTEM EKONOMI LAYANAN KESEHATAN
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Dr. Sugito Wonodirekso, PKK PDKI – PUSAT Ketua Umum.
MANAJEMEN REKAM MEDIS KELOMPOK 3 Lia Hermawati
PERTEMUAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)
PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA
Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.
DESENTRALISASI KESEHATAN
Tarif Pelayanan Kesehatan
MEMBINA MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Pertemuan ke-11 Manajemen Unit Kerja MIK :
KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
KONSEP BIAYA PELAYANAN HUKUM
Pertemuan ke-10 Pengantar:
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
MANAJEMEN RUMAH SAKIT.
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Oleh: Dr. Ir. Sri Fajar Ayu, MM
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
REVIEW REKAM MEDIS - RS.
MANAJEMEN BURSA KERJA KHUSUS SECARA PROFESIONAL
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
ASPEK-ASPEK KETENAGAKERJAAN
MANAJEMEN MUTU INFORMASI KESEHATAN (MMIK) 3
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
ASURANSI KESEHATAN.
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Pengantar akreditasi rumah sakit di Indonesia
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Kelebihan Model Pembiayaan Malaysia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN
STRATEGI PENETAPAN TARIF PADA YANKES RS
INTEGRASI PENDIDIKAN KESEHATAN DALAM PELAYANAN RUMAH SAKIT (IPKP)
DASAR-DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN 2
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Perencanaan Sumber Dana Kesehatan
Konsep Dasar Penghitungan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
KEBIJAKAN PENDUKUNG SISTEM INFORMASI KESEHATAN/ e-health
CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN Nama Kelompok: 1.Ersa Rosaly S 2.Qotrunnada 3.Shelly Natania 4.Sri Utanti 5.Vania Putri A 6.Lemsi Novita.
MANAJEMEN RUMAH SAKIT. DASAR HUKUM UU no. 44 tahun 2009 Kepmenkes no. 129 th 2008 ttg standar pelayanan minimal rumah sakit.
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Manajemen Informasi Kesehatan 1
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Kebijakan Pemerintah DALAM Pengembangan Perpustakaan Sekolah
BY. ENDAH KUSUMA WARDANI KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
Sesi 2: Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan
BANK SENTRAL Bank sentral adalah sebuah badan keuangan, milik pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan, serta serta menjamin.
Transcript presentasi:

Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3) SISTEM PEMBIAYAAN YANKES Prodi Rekam Medis & Informasi Kesehatan (D3)

Pokok Pembelajaran Jenis Pembiayaan Yankes Biaya Pelayanan Kedokteran Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Upaya pengendalian

Jenis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Biaya Pelayanan Kedokteran Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Biaya Pelayanan Kedokteran ialah  besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran yang dibutuhkan  perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat Pelayanan kedokteran  lebih difokuskan pada sudut pemakai jasa pelayanan

Mekanisme Pembiayaan Pembayaran tunai Pembayaran di muka Mekanisme pembiayaan  mengikuti mekanisme pasar. Setiap penderita yang membutuhkan pelayanan kedokteran  harus membayar tunai atas pelayanan yang diperolenya Mekanisme pembiayaan ini  fee for service Pembayaran di muka Bentuk lain yang banyak dipergunakan  sistem pembayaran di muka (prepayment) yang lazimnya dilakukan melalui program asuransi kesehatan (health insurance)

Biaya Pelayanan Kedokteran di Indonesia Sebagian besar sistem pembayaran tunai (out of pocket) Setiap anggota masyarakat  membutuhkan pelayanan kedokteran  harus memiliki sejumlah uang tertentu Sistem ini memberatkan masyarakat  terutama yang kurang mampu Saat ini  menuju pembayaran di muka (asuransi kesehatan) Pelayanan kedokteran yang dikelola pemerintah  subsidi

2. Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat ialah  besarnya dana yang harus disediakan u. menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yg dibutuhkan  perorangan, keluarga, kelompok atau masy. Pelayanan kesehatan masyarakat  lebih difokuskan pada sudut penyedia pelayanan kesehatan  bagaimana yankes diselenggarakan

Mekanisme Pembiayaan Mekanisme pembiayaan sentralisasi Semua biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah pusat Penyaluran dana sesuai dengan hirarki pemerintah yang berlaku  secara berjenjang ke institusi penyelenggara yankesmas Mekanisme pembiayaan desentralisasi Semua biaya yankesmas ditanggung oleh pemerintah daerah Peranan pemerintah  2 macam: otonom dan semi otonom Otonom  tanggung jawab pemda sepenuhnya termasuk menentukan kebijakan Semi otonom  tanggung jawab pemda bersifat terbatas, kebijakan masih mendapat pengaturan dari pemerintah pusat.

Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia Secara umum, ada 3 macam: Mengikuti asas desentralisasi Biaya yankesmas sepenuhnya tanggung jawab pemda Mengikuti asas dekonsentrasi Karena kemampuan pemda terbatas  beberapa program tertentu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Mengikuti asas perbantuan Ketidakmampuan pemda  pemerintah pusat memberikan bantuan kepada pemda

Mekanisme Pembiayan Yankemas di Indonesia Bagan Mekanisme Pembiayan Yankemas di Indonesia Sebagian dari Pemerintah Pusat Depkes RI Dinas Kesehatan Prov./Kab./Kotamadya sepenuhnya dari Pemerintah Pusat sebagian dari Pemda sepenuhnya dari Pemerintah Daerah Asas Dekonsentrasi Asas Desentraliasi Asas Perbantuan Contoh: RS Tipe A Contoh: BP, KIA, UKS Contoh: P3M 10

UPAYA PENGENDALIAN  PENINGKATAN BIAYA KESEHATAN (1) Upaya meningkatkan jumlah dana Terhadap pemerintah  meningkatkan alokasi biaya kes. Terhadap badan-badan lain di luar pemerintah  sumber masy. dan bantuan luar negeri Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfatan dan pengelolaan dana Penyempurnaan sistem pelayanan  yankes yang menyeluruh dan terpadu Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola  pengelolaan dana yang sebaik2nya

UPAYA PENGENDALIAN  PENINGKATAN BIAYA KESEHATAN (2) Upaya mengendalikan biaya kesehatan (cost containment) Memperlakukan peraturan sertifikat kebutuhan  penambahan sarana dan atau fasilitas kes  dibuktikan dg adanya kebutuhan masy. Memperlakukan peraturan studi kelayakan Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana Menetapkan standar baku pelayanan kesehatan (profesional medical standard) Menyelenggarakan program menjaga mutu (QA)  medical audit Menyelenggarakan pengaturan tarif pelayanan Asuransi kesehatan  modifikasi sistem  peran serta tanggung jawab PPK serta pemakai jasa yankes