DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA SEMESTER GENAP 2010

Teori dan Konsep Demokrasi Demokrasi tradisional: Dari rakyat Oleh rakyat Untuk rakyat Plato=“anti democracy”: Legitimasi tirani Segelintir orang atas nama rakyat Konflik Schumpeter: Will of the people (kehendak rakyat) Common good (kebaikan bersama) Ebenstein: Empirisme rasional, Cara, Persetujuan, Individu oriented, Persamaan, Negara sebagai alat, Hukum di atas norma, kesukarelaan

Teori dan Konsep Demokrasi lanj.2 R. Dahl= demokrasi akal sehat: Kantor publik, WN hak pilih, suara, parpol, pendapat, kebijakan, pemilu bebas/fair Electoral democracy: Pemilu reguler Multi partai kompetitif Akses publik parpol besar Hak setara orang dewasa Freedom house: Political freedom (partisipasi, proses pemilu, pluralisme politik) Civil liberties

Teori dan Konsep Demokrasi lanj.3 Demokrasi “tingkat ketebalan”: Thin: Voting Pemilu bebas & adil Thick: Konvensi Perangkat praktek Prinsip: HAM Hukum Pluralisme 4. Lembaga

Tolok Ukur Keberhasilan Desentralisasi Watak tata pemerintahan desentralistis Kapasitas mengelola konflik dan menggalang kerja sama Kapasitas mendorong kinerja melalui evaluasi Optimalnya delivery pelayanan publik Kompetensi policy-making di tingkat lokal Sumber: purwo santoso, 2009

Tantangan Demokrasi Lokal Era Otonomi Daerah Sebuah Refleksi

Optimalisasi Modal Sosial Pemerintah lokal bersama masyarakat DITUNTUT menggali serangkaian norma, jaringan dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya, serta dimana pembuatan keputusan formulasi kebijakan terjadi (Grootaert, 1998)

Penguatan Basis Lokal Memperkuat sistem politik yang mendasari seluruh proses pembuatan dan implementasi kebijakan Menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat Mengembangkan nilai-nilai lokal demokrasi komunitarian dalam wadah forum-forum asli desa: rembug desa, paguyuban, asosiasi sosial, dan sebagainya Mendorong terwujudnya masyarakat lokal yang otonom

Kebijakan Otonomi Daerah Pro-Lokal Menuntut penyertaan aspirasi lokal dan pelibatan struktur lokal pada proses pembuatan kebijakan otonomi daerah Mendorong pemerintah pusat memformulasikan UU Otonomi Daerah yang lebih konkret dan tegas, bersifat umum Mendorong formulasi aturan teknis di tingkat pemerintahan lokal di daerah dan desa

Penguatan Infrastruktur Basis Lokal partai politik lokal (Local political parties); Ornop local (Local NGOs); Pers local (Local press); Universitas lokal (Local universities); dan Polisi daerah (local police).

Pemberdayaan Masyarakat Lokal pembukaan akses bagi rakyat ke berbagai sumberdaya strategis yang ada di suatu daerah; pemberian kesempatan bagi rakyat lokal untuk turut memiliki sumberdaya strategis yang ada; dan dibukanya kesempatan bagi rakyat lokal untuk turut mengontrol sumberdaya-sumberdaya strategis yang dimiliki daerah.