Kementerian Perumahan Rakyat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Budi Hartono Susilo Wonowidjojo Putera Sampoerna US $ 11 billion Susilo Wonowidjojo US $8 billion Putera Sampoerna US $2.3 billion Sumber:
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Strategi Nasional Literasi Keuangan
disampaikan pada acara DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PROGRAM QUICK WINS MP3KI TAHUN 2013 BIDANG PERUMAHAN SWADAYA
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
BAHAN MASUKAN RUU TENTANG PERUBAHAN UU 17/2003
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Pasa 7 UU No. 36 Tahun 2008 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : a. Rp ,-- untuk diri Wajib Pajak orang.
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
MOTIVASI USAHA PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI TAHUN 2013 – 2014 ( SEPTEMBER-AGUSTUS) Rahmat Sugiaynto
Kementerian Perumahan Rakyat
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Kementerian Perumahan Rakyat
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Hubungan Antar Pemerintahan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
ANUITAS BERTUMBUH DAN ANUITAS VARIABEL
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Transcript presentasi:

Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2015-2019 Peningkatan Kualitas Pembangunan Baru Jalan Lingkungan MCK 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) Kemenpera Tahun 2014 Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Denpasar, 10 September 2014

3. SUCCESS STORY PELAKSANAAN BANTUAN BAHASAN PAPARAN CAPAIAN RPJMN 2010-2014 : Kinerja RPJMN 2010-2014 Realisasi BSPS 2010-2013 Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2014 (per 29 Agustus 2014) Realisasi Kegiatan Prioritas/ Pokok Tahun 2014 (per 29 Agustus 2014) Sebaran Realisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 (per 29 Agustus 2014) 2. KONSEP RPJMN BIDANG PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2015-2019 : Landasan Hukum 2015-2019 Visi dan Misi Perumahan Swadaya 2015-2019 Sasaran Pembangunan Perumahan Swadaya 2015-2019 Kebijakan Strategis 2015-2019 Program Prioritas 2015-2019 Kegiatan dan Anggaran Prioritas 2015-2019 Kegiatan Prioritas/ Pokok Tahun 2015 Sebaran Pendataan BSPS Tahun 2015 3. SUCCESS STORY PELAKSANAAN BANTUAN

1. CAPAIAN RPJMN 2010-2014

A. KINERJA RPJMN 2010-2014

Realisasi Tahun 2010-2013 : 507.297 Unit B. REALISASI BSPS 2010-2013 7.827 6.036 2.184 10.770 4.529 7.302 191 1.433 15.982 13.731 11.288 7.815 6.715 6.589 8.613 16.261 19.506 23.653 22.893 52.054 61.589 10.633 63.662 18.669 1.237 8.950 20.368 21.212 2.106 3.614 2.903 19.179 14.609 Realisasi Tahun 2010-2013 : 507.297 Unit

C. REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014 Per 29 Agustus 2014

D. REALISASI KEGIATAN PRIORITAS/ POKOK TAHUN 2014 Per 29 Agustus 2014

D. SEBARAN REALISASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) per 29 Agustus 2014 7.279 5.645 3.704 999 1.416 2.530 2.523 4.183 989 953 4.273 3.477 2.989 1.155 1.047 3.100 2.371 596 2.318 1.271 3.433 1.461 3.463 4.103 992 8.308 7.159 15.488 18.058 2.483 17.001 2.480 - 3.770 Jumlah Bantuan : 151.115 Unit Realisasi : 141.017 Unit

2. KONSEP RPJMN BIDANG PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2015-2019

A. LANDASAN HUKUM UUD 1945, Pasal 28H Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 40 --- Hak bertempat tinggal dan hidup yang layak --- UU No. 1/ 2011 tentang PKP, Pasal 13 dan Pasal 21 ayat 1 dan 4 ---Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman---  rumah swadaya

B. VISI DAN MISI PERUMAHAN SWADAYA 2015-2019 “Mewujudkan Keswadayaan MBR Menghuni Rumah yang Layak Dalam Lingkungan Yang Sehat dan Aman” Misi Pengembangan kebijakan Perumahan swadaya Pendampingan MBR mengakses sumber daya ekonomi, sosial, dan alam untuk meningkatkan keswadayaan Melaksanakan koordinasi dan partisipasi Stakeholder Perumahan baik Swasta, BUMN, dan Pemerintah Daerah untuk memperluas jangkauan perumahan swadaya Melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan MBR

Sasaran Perumahan Swadaya 2015 – 2019 C. SASARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2015-2019 Sasaran Perumahan Swadaya 2015 – 2019 “Terfasilitasinya penyediaan hunian layak huni untuk 2,2 juta rumah tangga berpendapatan rendah”* Pembangunan Baru 700 Ribu RT* 450 ribu melalui KPR Swadaya 250 ribu melalui BSPS Peningkatan kualitas 1,5 juta RT* Catatan : * : Konsep RPJMN 2015 – 2019 Kementerian Perumahan Rakyat

D. KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2015-2019 1) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pengembangan perumahan swadaya. 2) Mengembangkan pola kemitraan antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam pembangunan perumahan swadaya. 3) Mensinergikan perencanaan pengembangan perumahan swadaya dengan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. 4) Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan melalui penyediaan data yang akurat dan terkini. 5) Harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan bidang Perumahan Swadaya. 6) Meningkatkan peran pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan lembaga lainnya dalam pencadangan tanah, penyediaan teknologi dan bahan bangunan murah untuk pengembangan perumahan swadaya. 7) Mengintegrasikan sumber – sumber pendanaan untuk pengembangan perumahan swadaya. 8) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan perumahan swadaya. 9) Melaksanakan program – program strategis nasional dan percontohan untuk mendukung penyediaan tempat tinggal yang layak terutama MBR.

E. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2015-2019 Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pengembangan perumahan swadaya 1. Perkuatan kemitraan antar pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam pembangunan perumahan swadaya 2. 3. Perencanaan Pengembangan perumahan swadaya 4. Penyusunan Database Perumahan Swadaya 5. Pelaksanaan Kebijakan Perumahan Swadaya Peningkatan peran pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan lembaga lainnya dalam penyedian sumber daya perumahan swadaya 6. 7. Mobilisasi Dana Pembiayaan Alternatif 8. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan swadaya 9. Pilot Project pembangunan perumahan swadaya: A. Pembangunan baru; C. Pembangunan PSU. B. Peningkatan kualitas;

F. KEGIATAN DAN ANGGARAN PRIORITAS TAHUN 2015-2019 Sat 2015 2016 2017 2018 2019 Total KPR Swadaya Unit - 50.000 100.000 135.000 165.000 450.000 Pembangunan Baru Secara Swadaya 25.000 40.000 60.000 75.000 250.000 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 200.000 300.000 350.000 400.000 1.500.000 Peningkatan Kualitas PSU Swadaya 150.000 750.000 ANGGARAN 2015-2019 Rp. Miliar Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019 Total KPR Swadaya - 3.183 6.368 10.316 12.610 32.447 Pembangunan Baru Secara Swadaya 875 1.400 1.750 2.100 2.625 8.750 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya 2.700 3.375 4.050 4.725 5.400 20.250 Peningkatan Kualitas PSU Swadaya 750 3.750 TOTAL 4.325 8.708 12.918 17.891 21.385 65.197

G. KEGIATAN PRIORITAS/ POKOK TAHUN 2015 CATATAN: Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 278/KMK.02/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2015.

H. SEBARAN PENDATAAN BSPS TAHUN 2015 7.050 9.150 5.279 1.800 2.550 5.100 4.350 2.100 2.132 4.200 3.150 3.750 1.350 4.500 2.250 1.950 3.000 2.750 5.000 4.560 4.950 7.200 3.600 7.650 7.750 3.300 11.936 - 3.079 Jumlah Pendataan: 145.250 Unit

3. SUCCESS STORY PELAKSANAAN BANTUAN WILAYAH BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA

REALISASI BSPS REGIONAL BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA TAHUN 2010-2013

Atap : Seng - Lantai : Rabat - Dinding : Gedeg A. PROVINSI BALI, KABUPATEN GIANYAR SEBELUM BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Rabat - Dinding : Gedeg SESUDAH BEDAH RUMAH Atap : Seng Gelombang - Lantai : Rabat Beton Dinding : Batu Bata Putih Plester

B. PROVINSI NTB, KABUPATEN LOMBOK UTARA SEBELUM BEDAH RUMAH Atap : Rumbia - Lantai : Tanah Dinding : Papan SESUDAH BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Rabat Beton Dinding : Batako Tanpa Plester

C. PROVINSI NTT, KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SEBELUM BEDAH RUMAH Atap : Rumbia - Lantai : Tanah Dinding : Gedeg SESUDAH BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Rabat Beton Dinding : Batako Tanpa Plester

D. PROVINSI MALUKU, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT SEBELUM BEDAH RUMAH Atap : Rumbia - Lantai : Rabat Dinding : Gedeg SESUDAH BEDAH RUMAH Atap : Seng Biru- Lantai : Rabat Beton Dinding : Batu Bata Putih Tanpa Plester

E. PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN HALMAHERA BARAT SEBELUM BEDAH RUMAH Atap : Rumbia - Lantai : Tanah Dinding : Seng SESUDAH BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Rabat Beton Dinding : Batako Tanpa Plester

F. PROVINSI PAPUA, KABUPATEN MERAUKE SEBELUM BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Tanah Dinding : Papan SESUDAH BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Rabat Beton Dinding : Bata Merah

G. PROVINSI PAPUA BARAT, KABUPATEN RAJA AMPAT SEBELUM BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Tanah Dinding : Papan SESUDAH BEDAH RUMAH Atap : Seng - Lantai : Rabat Beton Dinding : Batako Plester

(5) TERIMA KASIH