PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA Agung Suprojo, S.Kom., MAP

Patologi Birokrasi Dalam ilmu kedokteran patologi dipahami sebagai penyakit yang melekat pada organ seseorang yang membuat orang itu mengalami disfungsi. Meminjam metafor kedokteran, patologi birokrasi disini dipahami sebagai penyakit yang melekat dalam suatu birokrasi yang membuat birokrasi menjadi disfungsional.

Telah banyak diketahui, struktur birokrasi weberian memiliki berbagai masalah internal yang pada tingkat tertentu memiliki potensi untuk menjadikan birokrasi menjadi disfungsional. Setiap aspek dari struktur birokrasi, disamping memiliki manfaat dan kontribusi terhadap efisiensi dan kinerja birokrasi, memiliki potensi untuk menciptakan patologi birokrasi.

Model Kinerja Birokrasi Indonesia Struktur Lingkungan Budaya & Nilai Patologi Birokrasi Kinerja

Permasalahan-permasalahan Didalam Birokrasi Pemerintahan Birokrasi Paternalistik Pembengkakan Anggaran Prosedur Yang Berlebihan Fragmentasi Birokrasi

PERMASALAHAN BIROKRASI Efektivitas peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah Pelayanan Publik Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk SDM Aparatur Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi 6

Makna Reformasi Birokrasi Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK GRAND DESIGN ROAD MAP

(Sumber: Roadmap RB Kemenkes) Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). (Sumber: Roadmap RB Kemenkes) 8

Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 3. Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 4. Sumber Daya Manusia Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 5. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 6. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 7. Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 8. Mind set dan Culture set Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 9

Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi ORIENTASI OUTCOME TERUKUR EFISIEN EFEKTIF REALISTIK KONSISTEN SINERGIS INOVATIF PATUH DIMONITOR 10

AKUNTABILITAS KINERJA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN AREA PERUBAHAN RB PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AKUNTABILITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGAWASAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR TATA LAKSANA ORGANISASI POLA PIKIR & BUDAYA KERJA People & Organization Internal Process Customer 8 4 6 2 3 5 7 1 11

Model Kinerja Birokrasi Publik di Indonesia Struktur Patologi birokrasi Kinerja Birokrasi Lingkungan internal Lingkungan eksternal

 Kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia hanya akan berhasil merubah kinerja birokrasi kalau mampu menyentuh semua dimensi masalah yang dihadapi oleh birokrasi publik.

Kegagalan reformasi birokrasi publik di Indonesia sebagian disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia selama ini cenderung hanya memperbaiki struktur birokrasi. Pemerintah melakukan pembenahan dengan menyederhanakan prosedur pelayanan, memperpendek jenjang hierarkhi, dan berbagai bentuk debirokratisasi lainnya, tetapi pemerintah cenderung mengabaikan dimensi-dimensi masalah lainnya, seperti merubah budaya birokrasi yang salah yang mendasari munculnya sikap dan perilaku birokrasi yang selalu berorientasi pada kekuasaan dan anggaran.

Birokrasi Paternalistik Struktur hirarkhik: kekuasaan terkonsentrasi pada pimpinan, ketergantungan bawahan pada atasan Lingkungan budaya: kewajiban melayani pemimpin, tradisi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin Ciri:Bos menjadi pusat kehidupan birokrasi, promosi atas dasar loyalitas, dan orientasi pada jabatan struktural

Apa Implikasinya? Orientasi pada kekuasaan bukan pada pelayanan Praktik-praktik KKN yang meluas Hak-hak istimewa kepada mereka yang dekat dengan elit politik dan birokrasi

Fragmentasi Birokrasi Mengapa? Politik Dagang sapi Tidak ada legislative review untuk jabatan publik Hak prerogratif terlalu besar Ciri: Terlalu banyak departemen dan LND Implikasi: Prosedur pelayanan menjadi kompleks Pelayanan satu atap sulit dikembangkan Terlalu banyak stakeholders dari kegiatan bisnis; distorsi dalam program dan kelompok sasaran

Pembengkakan Anggaran Mengapa? Tidak ada hubungan antara cost dan revenue Anggaran yang besar menguntungkan Sistim kontrol anggaran lemah Ciri: budget mark up, budget oriented behavior Implikasi: Inefisiensi, incentives for spending, dan biaya birokrasi yang tinggi

Empire Building Mengapa? Ciri: Perluasan misi dan fungsi Implikasi: Orientasi pada kekuasaan dan anggaran Kontrol Politik dan legislatif yang lemah Ciri: Perluasan misi dan fungsi Implikasi: Pembengkakan birokrasi Konflik antar departemen Distorsi dalam program dan kelompok sasaran

Excessive Regulation Mengapa? Ciri: Implikasi Regulasi yang rinci menguntungkan Security approach yang berlebihan Orientasi pada rente Ciri: prosedur pelayanan yang rigid dan kompleks Implikasi Praktik KKN Biaya pelayanan yang mahal

Strategi Reformasi Birokrasi Holistik, menyentuh semua dimensi persoalan Gunakan semua leverage yang tersedia Sesuaikan dengan kapasitas manajemen Bisa bertahap asal konsisten

REVITALISASI KONSEP PUBLIK DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA Pemahaman Konsep “Publik” Dalam pembicaraan sehari-hari kata “Publik” mempunyai dua arti yang berbeda, yaitu : Pertama : Publik diartikan sebagai “negara” atau “Pemerintah” Kedua : Kata Publik sebagai padanan dari kata “Umum” Ex: Public Phone (telepon umum), Pubilc Transportation (Transportasi umum)

Adanya pergeseran makna dari administrasi negara menjadi administrasi publik perlu dibakukan, sebab mengandung harapan agar kepentingan umum (orang banyak) akan lebih menjadi perhatian utama (main concern) dari administrasi publik, baik ditataran konsep maupun ditataran praktis, dan bukan kepentingan kekuasaan negara seperti yang selama ini terjadi.