WINDY CITRA ANGGRAINI, 3450406022 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

WIWIN ANUGRAHATI, PENGATURAN TATA RUANG KANTOR PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUDUS.

Advertisements

FARRAH DIBA ISDHANA, Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Mahasiswa Prodi PPKn FIS UNNES.

YUNIATI, Pembinaan Petugas Pungut Pajak Hotel dan Restoran Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang.

IMAM CANDRA YUSTISIANTO, Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi tentang Kecelakaan.

DWI NURKARTININGSIH, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Penyerap Aspirasi (Studi di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat.

FITROH ROHAYATI, Pelatihan dan pengembangan profesionalitas sumber daya manusia pada pengadilan agama purwodadi.

AGIL ARIYANTI NUGRAHENI, SISTEM PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI PADA PERUM BULOG DIVRE JAWA TENGAH.

YUNITA DWI ARYANI, Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus.

ROFIN MAWAN PURBA, Perlindungan Motif Hiou Batak Simalungun (Suatu Kajian terhadap Kerajinan Hiou di Kabupaten Simalungun)

MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.

MUSTOFA, Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Parkir dalam menunjang Otonomi Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Pengelola Perparkiran Kota Semarang)

Agus Anggoro Styaji, PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR WARGA BELAJAR KEJAR PAKET B DI SKB CAWAS KABUPATEN KLATEN DITINJAU DARI TINGKAT EKONOMI KELUARGA.

INDAH SETIYORINI, Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Miskin di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)

GONDANG PURWANTORO WARDOYO, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Agen Demokratisasi Desa (Studi di Desa Batursari Kecamatan Sapuran.

HARTANTO, TINGKAT PEMAHAMAN GURU PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008/2009.

ROHMAD KARTIKO, Analisis Kriminologi Terhadap Faktor-faktor yang Mendorong Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi terhadap Kejahatan yang Disertai.

YUDHA AGUS PRATAMA, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Brebes.

RIFKI MARFIAN, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

APRILIANDINI RAHMAWATI, Proses Produksi Acara Musik Keroncong di TV Borobudur Semarang.

QODARUL AFFAN, SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF PADA BAGIAN UMUM PERHUTANI UNIT I JATENG.

ATIH WIJAYANTI, Pembentukan Kedisiplinan Anak dalam Keluarga Polisi di Asrama Polsek Nalumsari Kabupaten Jepara.

NURUL MARTILA, PENERAPAN KEDISIPLINAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG.

WINNAENI, Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten.

FRANKY NEZMAR AUGUS HARPADI, Proses Pendaftaran Tanah Wakaf yang Berasal dari Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

KALPIKO, Penerapan Media Peraga Sistem Pengapian Berbasis Kontak Point sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kelistrikan Otomotif pada Mahasiswa.

HERRY TATZUKO, Kajian Yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli.

DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

ERMA SETIYAWATI, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Semarang.

M U K S A N, Efektifitas Pengelolaan Arsip Di Kantor Kecamatan Gunungpati, Semarang.

MURDIYANTI, IMPLEMENTASI PROFESIONALISME GURU SOSIOLOGI BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI SMA NEGERI SE KABUPATEN BATANG.

KARTIKA CANDRA DEWI, IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPS TERPADU BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI SE- KECAMATAN TAYU.

NOOR AZIZAH, pemanfaatan tanah untuk peningkatan taraf hidup dengan cara konsolidasi tanah.

JOKO LEGOWO, Peran Balai Latihan Kerja Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan.

HERLINA HAYU KARTIKA SARI, Strategi Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

KHANNATUL FITRIYANI, ANALISIS KESALAHAN DALAM MENGERJAKAN SOAL MATEMATIKA BENTUK URAIAN PADA POKOK BAHASAN PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN KUADRAT.

CAHYOSO ILHAMI, TINJAUAN HUKUM TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS SENGKETA TANAH SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN.

AGUS BUDI LEKSONO, MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS X.

YOHANES HERCULES PANGGABEAN, Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris yang Sah dari Nasabah Penyimpan yang Telah Meninggal.

KHUSNIATI KHOTIMAH, IDENTIFIKASI KESULITAN DAN PEMECAHAN MATA DIKLAT PENERAPAN KONSEP DASAR LISTRIK DAN ELEKTRONIKA (PKDLE)PADA SISWA SMK NEGERI.

AGUNG YODHA PERMANA, Pelaksanaan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun.

RAHMAWATI, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2010/2011 dalam Meningkatkan Kualitas Guru Taman Kanak-kanak.

THERESIA TRI HARTINI, FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN BRIDAL DI AVE BRIDAL AND BEAUTY SALON SEMARANG.

AVITA ISTARIHANA, KESIAPAN KONSELOR UNTUK MELAKSANAKAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING SESUAI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI.

RADITYA HAPSARI, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCAPAIAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI.

RIZQI IRFANI, Kemampuan Daya Tampung Sekolah Terhadap Kesempatan Bersekolah Masyarakat ( Studi Kasus Pada Satuan Pendidikan menengah Di Kabupaten.

DHITA YULIA NAWATI, LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN AKTIVITAS BELAJAR YANG MENDUKUNG PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi di SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara)

LAZUARDI FAJAR NURRAKHMANSYAH, UPAYA MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEJUJURAN SISWA MELALUI KANTIN KEJUJURAN DI SMP NEGERI 7 SEMARANG.

NAFSUL MUTMAINAH, PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS X SMA MUHAMMADIYAH.

EKA NURMALIYANA YULIANTI, PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI BAPPEDAL PROVINSI JAWA TENGAH)

DIKY HARMANTO, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi.

DODY SANTOSO, Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.

SITI MARHAMAH, Peran (BP4) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo.

SANDRA PUSPITA, HUBUNGAN ANTARA SARANA DAN PRASARANA MENJAHIT DENGAN EFISIENSI MENJAHIT PADA MATA PELAJARAN MENJAHIT II SISWA KELAS XI SMK NEGERI.

GINA HANJARIANI, Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Koperasi Karyawan Kendali Harta PT. Coca Cola Botling.

ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

DIAH PUTRIANA ARIFANI, Peranan BKM dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di Bidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP di Desa Sriwulan Kecamatan.

MUHAMMAD FAUZUNNAS, Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khusus Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

FATKHIYATUL HIDAYAH, KEMAMPUAN DAERAH KOTA TEGAL DALAM PENYELENGGARAAN ONE STOP SERVICE.

ZULFA AULINA FIRMANTI, Pelaksanaan Pemberian Kredit bagi Purnawirawan TNI di PRIMKOPABRI Slawi.

ELFA DINUL FU'AIDYATI, Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian untuk tanah yang Bersertifikat dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan.

ISTI RONDIYAH, Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

DIANA KARTIKA OKTAFIANTI, Implementasi Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pelaksanaan Fungsi.

SUBEKTI, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan.

RISCHA AGUSTINA, PERSEPSI GURU IPS TENTANG KONSEP DAN PENERAPAN PEMBELAJARAN IPS TERPADU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN.

SISKA YUNI LARASATI, Peran Serta Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kabupaten Semarang.

GILANG RAHMA PUTRA, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari Dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Waroeng Batok Industry Kabupaten.

DHIKI GALIH SANTOSO, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri.

NANA MASYHURI SAIFUL, Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari.

ARIF PUJIONO, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha di PT. Sai Apparel Industries Semarang.

Transcript presentasi:

WINDY CITRA ANGGRAINI, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui Sistem One Stop Service

Identitas Mahasiswa - NAMA : WINDY CITRA ANGGRAINI - NIM : PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - windyteam pada domain yahoo.com - PEMBIMBING 1 : Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum. - PEMBIMBING 2 : Tri Sulistiyono, S.H., M.H. - TGL UJIAN :

Judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui Sistem One Stop Service

Abstrak Strategi peningkatan PAD(Pendapatan Asli Daerah) bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus melalui Sistem One Stop Service adalah Suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Khususnya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama pelayanan prima di bidang Penanaman Modal ( Investasi ) dan Perizinan kepada masyarakat dengan Penyelenggaraan “ Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( One Stop Service )” sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin berkembang. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, setelah menggunakan sistem pelayanan One Stop Service, minat berinvestasi masyarakat menjadi lebih baik, karena sistem pelayanan ini dirasa lebih efesien, efektif, tidak berbelit–belit, biaya yang murah dan transparan, dan ketepatan serta cepat dalam menyelesaikan proses perizinan, masyarakat pun akhirnya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memiliki izin dalam berwirausaha khususnya di bidang investasi. Penelitian penulisan skripsi ini di batasi pada permasalahan, sebagai berikut : 1) Strategi peningkatan PAD bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus melalui Sistem One Stop Service, 2) Penerapan Sistem One Stop Service di Kantor PPT dalam meningkatkan PAD khususnya di bidang investasi di Kabupaten Kudus 3) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam meningkatkan PAD di bidang investasi di KPPT Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yuridis sosiologis, penelitian ini beralokasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, apa saja kendalanya, dan bagaimana upaya peningkatan pelayanan perizinan. Pendekatan yuridis sosiologis yang berlokasi di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus, penelitian akan difokuskan pada Strategi Peningkatan PAD Bidang Investasi di KPPT Kabupaten Kudus melalui sistem one stop service, penerapan sistem one stop service, serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan PAD. Sumber data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara yang melibatkan responden dan informan dari instansi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kudus, dan masyarakat Kabupaten Kudus. Objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triagulasi sumber. Analisis data mengutamakan metode analisis kualitatif melalui serangkaian kegiatan dari pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem one stop service yang di terapkan di KPPT Kabupaten Kudus adalah Suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Khususnya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT ) dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan publik terutama pelayanan prima di bidang Penanaman Modal ( Investasi ) dan Perizinan kepada masyarakat, sehingga investasi di Kabupaten Kudus diharapkan semakin berkembang. Dengan diterapkannya Sistem One Stop Service pengurusan perizinan dan non perizinan menjadi lebih mudah, selain itu juga biaya untuk mengurus perizinan dan non perizinan menjadi murah, serta waktu yang di butuhkan menjadi lebih cepat, Sehingga tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dapat terwujud. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: 1) Perlunya penambahan dan penyempurnaan jumlah petugas KPPT juga peningkatan tingkat profesional untuk petugas, penambahan kualitas pegawai KPPT bisa dengan cara mengikuti diklat atau pelatihan-pelatihan semacamnya demi terciptanya pelayanan yang maksimal; 2) Memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Apabila tidak dibenahi diperkirakan akan mengganggu jalannya pertumbuhan investasi khususnya di Kabupaten Kudus; 3) Adanya upaya peningkatan pelaksanaan Sistem One Stop Service didalam pelayanan perizinan khususnya di bidang investasi, guna meningkatkan kualitas manajemen pelayanan yang lebih baik; 4) Lebih meningkatkan komunikasi terhadap masyarakat yang belum mengerti akan adanya Sistem One Stop Service dengan cara sosialisasi, sehingga dapat memberikan mutu pelayanan yang baik.

Kata Kunci Strategi peningkatan PAD, Melalui Sistem One Service

Referensi Amirudin dan Asikin Zainal Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Fajar Grafindo Persada Arikunto Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Dwiyanto,Agus Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Yogyakarta : UGM Fakultas Hukum Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum. Semarang: UNNES KPPT Kabupaten Kudus Profil KPPT Kabupaten Kudus. Kudus : TU KPPT Mohamad, Ismail Pelayanan Publik di Era Desentralisasi.Makalah di sajikan dalam Acara Seminar Pelayanan Publik Dalam Era Desentralisasi yang di selenggarakan oleh Bappenas, Jakarta. 18 Desember Moleong, Lexy J Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roda Karya. P. Siagian, Sondang Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung Rachman, Maman Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press. Rahayu, Amy Y.S Fenomena sektor Publik dan Era Service Quality.Dalam Bisnis dan Birokrasi No. 1/Vol.III/April/1997 Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Balai Pustaka Sudrajat, Agus.2005.Membangun Model Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat. Direktorat Aparatur Negara.Jakarta : Bappenas Perundang-undangan Undang-Undang Dasar 1945 Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum pelayanan publik Keputusan Bupati Nomor 503/1184/2003 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Keputusan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perda Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Atap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang - undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, Rujukan internet Pengertian Pelayanan Publik. Online [accessed 03/17/10] Stop Service.com (accessed 17/02/10). ( Wikipedia Indonesia.org).

Terima Kasih