SHINTA MUSTIKA HARYANTI, 3450405030 Peran Perum Perhutani KPH Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FARRAH DIBA ISDHANA, Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Mahasiswa Prodi PPKn FIS UNNES.
Advertisements

YUNIATI, Pembinaan Petugas Pungut Pajak Hotel dan Restoran Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang.
IMAM CANDRA YUSTISIANTO, Pertanggungjawaban Pidana Penjaga Lintasan Kereta Api dan PT. KAI dalam Kecelakaan Kereta Api (Studi tentang Kecelakaan.
MUHAMMAD ALI MUSTHOFA, SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KANTOR CABANG SEMARANG.
AGIL ARIYANTI NUGRAHENI, SISTEM PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEGAWAI PADA PERUM BULOG DIVRE JAWA TENGAH.
PUJIATI, PENGARUH KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI PADA SISWA KELAS XI SMA.
YUNITA DWI ARYANI, Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus.
ROFIN MAWAN PURBA, Perlindungan Motif Hiou Batak Simalungun (Suatu Kajian terhadap Kerajinan Hiou di Kabupaten Simalungun)
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
ZAENAL ARIFIN, PERTANGGUNG JAWABAN POS EXPRESS CABANG SEMARANG TERHADAP GUGATAN KONSUMEN PENGGUNA JASA POS EXPRESS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG.
MUSTOFA, Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Parkir dalam menunjang Otonomi Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Pengelola Perparkiran Kota Semarang)
MURBARANI, ANALISIS STRATEGI PELAYANAN PAJAK PENGHASILAN DAN PPN/PPNBM PADA KPP PRATAMA SALATIGA.
INDAH SETIYORINI, Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Miskin di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)
HARTANTO, TINGKAT PEMAHAMAN GURU PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008/2009.
C.SRI HENDARSIH RAHAYUNINGTYAS, PEMBELAJARAN SENI BUDAYA SUB MATERI SENI MUSIK DI SMA KRISTEN YSKI SEMARANG.
YUDHA AGUS PRATAMA, Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Psikotropika di Kabupaten Brebes.
RIFKI MARFIAN, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.
NOOR QOMARUDIN MALIK, ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VII SMP 4 KUDUS DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN SEGIEMPAT DENGAN.
QODARUL AFFAN, SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF PADA BAGIAN UMUM PERHUTANI UNIT I JATENG.
AULIA SOBRI KARIM, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun.
FRANKY NEZMAR AUGUS HARPADI, Proses Pendaftaran Tanah Wakaf yang Berasal dari Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
HERRY TATZUKO, Kajian Yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli.
DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
M U K S A N, Efektifitas Pengelolaan Arsip Di Kantor Kecamatan Gunungpati, Semarang.
ELIZA CHANDRADEWI ARIUS, Pelaksanaan Perjanjian Antara Pedagang Besar Farmasi PT. Indofarma Global Medika Cabang Semarang dengan Apotek di Ambarawa.
MURDIYANTI, IMPLEMENTASI PROFESIONALISME GURU SOSIOLOGI BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI SMA NEGERI SE KABUPATEN BATANG.
SEPTIRIYANI, Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sambirejo Wirosari Grobogan.
KARTIKA CANDRA DEWI, IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN IPS TERPADU BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI SE- KECAMATAN TAYU.
FERRIYATUL SHOIMAH, PERBANDINGAN PERHITUNGAN ANTARA PPH PASAL 21 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2006 DENGAN PERATURAN DIREKTUR.
ANDRI KURNIAWAN, IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI KAWASAN KPH TELAWA (STUDI KASUS LMDH SUMBER REJEKI, MAKMUR.
JOKO LEGOWO, Peran Balai Latihan Kerja Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan.
LULUK PRASETYA JATI, EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR.
WINDY CITRA ANGGRAINI, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui.
CAHYOSO ILHAMI, TINJAUAN HUKUM TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS SENGKETA TANAH SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN.
EKA HERAWATI, STUDI PERBANDINGAN PEMBELAJARAN IPS GEOGRAFI PADA GURU IPS SMP NEGERI DENGAN GURU IPS SMP SWASTA DI KOTA TEGAL TAHUN AJARAN 2008/2009.
AGUS BUDI LEKSONO, MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS X.
YOHANES HERCULES PANGGABEAN, Prosedur Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Permintaan Ahli Waris yang Sah dari Nasabah Penyimpan yang Telah Meninggal.
AGUNG YODHA PERMANA, Pelaksanaan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun.
RAHMAWATI, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2010/2011 dalam Meningkatkan Kualitas Guru Taman Kanak-kanak.
ALI MA'RUF, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten.
TOTOK YUNIANTO ZEIN, Kompetensi Guru PKn Pasca Sertifikasi Guru di SMP Negeri di Kabupaten Bantul.
RADITYA HAPSARI, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCAPAIAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI.
RIZQI IRFANI, Kemampuan Daya Tampung Sekolah Terhadap Kesempatan Bersekolah Masyarakat ( Studi Kasus Pada Satuan Pendidikan menengah Di Kabupaten.
HARY PRABOWO, SURVEI SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DI SMP/MTs SE- KECAMATAN KAJEN TAHUN 2009.
DHITA YULIA NAWATI, LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN AKTIVITAS BELAJAR YANG MENDUKUNG PRESTASI BELAJAR SISWA (Studi di SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara)
NAFSUL MUTMAINAH, PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS X SMA MUHAMMADIYAH.
ARIEF BAHTIAR, PENELUSURAN POTENSI DAERAH UNTUK PEMBINAAN OLAHRAGA USIA DINI DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010.
TEGUH IMAN SANTOSO, ANALISIS DAERAH RAWAN KECELAKAAN LALU-LINTAS (STUDI KASUS JALAN TOL JATINGALEH- SRONDOL SEMARANG)
IKHWAN FAUZI, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Persidangan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kudus)
EKA NURMALIYANA YULIANTI, PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI BAPPEDAL PROVINSI JAWA TENGAH)
FURINA SHAFIRAHANI, SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DI BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.
OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.
INDRA PUSPITA SARI, Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)
SITI MARHAMAH, Peran (BP4) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo.
MUHAMMAD FAUZUNNAS, Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khusus Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.
OKTAVIA INDIRA HAPSARI, Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial.
YOGA TRI SUTOMO, Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.
NANIEK RUSTYANI, Pelaksanaan Pembelajaran Rekorder pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Brangsong Kendal.
ROOSWANTI FATIMAH, Upaya Perum Perhutani KPH Banyumas Barat dalam Upaya Mengurangi Laju Kerusakan Hutan.
DIANA KARTIKA OKTAFIANTI, Implementasi Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pelaksanaan Fungsi.
RIZKI YUSNIA, Upaya Sekolah Alam dalam Mensosialisasikan Nilai Sikap dan Perilaku Cinta Lingkungan Trhadap Anak (Studi Kasus di Sekolah Dasar.
MUHAMMAD ZULVA ISNAIN, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan atas Tanah di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
RISCHA AGUSTINA, PERSEPSI GURU IPS TENTANG KONSEP DAN PENERAPAN PEMBELAJARAN IPS TERPADU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN.
SISKA YUNI LARASATI, Peran Serta Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kabupaten Semarang.
DESI DWI PURNAMASARI, Variasi Menutup Pelajaran Bahasa Jawa Kelas XI SMA Negeri Se- Kabupaten Banjarnegara.
GILANG RAHMA PUTRA, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari Dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Waroeng Batok Industry Kabupaten.
DHIKI GALIH SANTOSO, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri.
NANA MASYHURI SAIFUL, Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari.
ARIF PUJIONO, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha di PT. Sai Apparel Industries Semarang.
IBNU FAKHRURROJI, Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) di Desa Prapag Kidul Kecamatan.
Transcript presentasi:

SHINTA MUSTIKA HARYANTI, Peran Perum Perhutani KPH Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Identitas Mahasiswa - NAMA : SHINTA MUSTIKA HARYANTI - NIM : PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - moza_paloza pada domain yahoo.com - PEMBIMBING 1 : Drs.Sartono Sahlan, M.H. - PEMBIMBING 2 : Drs. Suhadi, S.H., M. Si. - TGL UJIAN :

Judul Peran Perum Perhutani KPH Pemalang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Abstrak Hutan merupakan modal pembangunan nasional. Dalam Pengelolaan hutan serta perlindungan hutan Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam pengelolaan tersebut negara membentuk beberapa instansi salah satunya, yaitu Perum Perhutani. Perum Perhutani terbagi menjadi Unit I, Unit II dan Unit III. KPH Pemalang merupakan salah satu dari KPH yang ada di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Perum Perhutani KPH Pemalang. Sumber daya hutan di Pemalang menurun dikarenakan berkurangnya daerah dan lahan DASKesadaran akan pengelolaan sumber daya hutan memang belum maksimal. Perum Perhutani KPH Pemalang merupakan salah satu stake holders dalam penanganan hutan di Kabupaten Pemalang. Dalam menjaga hutan bukan hanya kewajiban Perum Perhutani KPH Pemalang saja tetapi kewajiban seluruh lapisan masyarakat. Banjir, erosi dan longsor yang sering terjadi di Kabupaten Pemalang dikarenakan rusaknya sumber daya hutan. Dengan adanya latar belakang di atas maka muncul rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pemalang? (2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut? Dengan adanya beberapa masalah ini maka membuat peran Perum Perhutani KPH sangat diperhitungkan dalam mengelola sumber daya hutan ini. Adapun tujuan penulisan ini adalah : (1) Untuk mengetahui peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Pemalang; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghambat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan Perum Perhutani KPH Pemalang dan upaya yang dilakukan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, mengingat masala yang diteliti lebih menekankan pada peran Perum Perhutani KPH Pemalang. Lokasi penelitian di Perum Perhutani KPH Pemalang. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan model triangulasi. Hasil penelitian ini adalah : (1) Peran Perum Perhutani KPH Pemalang dalam pengelolaan sumber daya hutan adalah pembuatan tanaman, pengadaan benih dan bibit, pemeliharaan, menjaga hutan, dan melakukan produksi. Untuk melakukan semua kegiatan Perum Perhutani KPH Pemalang dibantu oleh masyarakat dan pihak yang berkepetingan. Peran serta masyarakat disini dituangkan dalam program PHBM (Pengelolaan sumber daya Hutan Bersama Masyarakat) yang pelaksanannya diawasi oleh Perum Perhutani KPH Pemalang, LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan pihak yang berkepentingan. Peran yang sangat menonjol adalah dalam pelaksanaan program PHBM ; (2) Hambatan-hambatan yang sering terjadi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan masyarakat, keterlambatan pengiriman data dari lapangan, bervariasinya SDM pegawai dan kurangnya dukungan instansi lain. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang yaitu denagn berdirinya LMDH sebagai lembaga penambah pengetahuan masyarakat, adanya program PHBM dalam peningkatan dukungan masyarakat, pemakaian alat komunikasi seperti telepon, handphone dan pesawat UHF, monitoring dan evaluasi kerja dan peningkatan kerjasama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Peran Perum Perhutani KPH Pemalang yaitu dalam pembuatan tanaman yang membutuhkan ketelitian, pengadaan benih dan bibit yang harus berkualitas, pemeliharaan yang membutuhkan peran serta masyarakat, menjaga hutan dengan tindakan preventif dan represif dan melakukan produksi. Peran yang sangat menonjol adalah dalam pelaksanaan program PHBM yang termasuk dalam tindakan preventif Perum Perhutani KPH Pemalang; (2) Hambatan-hambatan yang sering terjadi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya dukungan masyarakat, keterlambatan pengiriman data dari lapangan, bervariasinya SDM pegawai dan kurangnya dukungan instansi lain. Hambatan- hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pemalang yaitu dengan berdirinya LMDH sebagai lembaga penambah pengetahuan masyarakat, adanya program PHBM dalam peningkatan dukungan masyarakat, pemakaian alat komunikasi seperti telepon, handphone dan pesawat UHF, melakukan monitoring dan evaluasi kerja dan peningkatan kerjasama. Saran dari penelitian ini yaitu : (1) Kepada Perum Perhutani KPH Pemalang hendaknya meningkatkan intensitas kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan setempat, menyempurnakan pelaksanaan program PHBM dengan baik lagi, guna membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan berbagi pihak sehingga memberikan manfaat yang maksimal, meningkatkan pengamanan terhadap benih dan bibit Jati dengan lebih baik lagi, penambahan kualitas SDM, agar dapat mengetahui segala bidang yang ada dalam Perum Perhutani KPH Pemalang; (2) Kepada masyarakat desa hutan hendaknya lebih mendukung kegiatan Perum Perhutani KPH Pemalang melalui program PHBM, meningkatkan peran serta dalam LMDH (Lembaga Mastarakat Desa Hutan) dan membantu Perum Perhutani KPH Pemalang dalam mengungkap kasus pencurian atau penggelapan.

Kata Kunci Peran, Perum Perhutani, Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Referensi Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : PT Rineka Cipta. Ashshofa, Burhan Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta. Direksi Perum Perhutani Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM Plus). Jakarta : Direksi Perum Perhutani. Fakultas Ilmu Sosial.2008.Panduan Bimbingan, Penyusunan, Pelaksanaan Ujian, dan Penilaian Skripsi Mahasiswa. Semarang : Universitas Negeri Semarang. Moleong, Lexy. J Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosedakarja. PT Perhutani (Persero) Unit I Jawa Tengah Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit I Jawa Tengah. Semarang : PT Perhutani (Persero). Salim Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta : Sinar Grafika. Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-PRESS. Suhardono, Edy Teori Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. action=edit&redlink=1. (14 Mei 2009) Sumbangan Pemikiran Tentang Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Nasional.(17 April 2009) (14 Mei 2009) Kartodihardjo, Hariadi.2009.Krisis dan Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Mei 2009) Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan RI.1999.Undang-undang Nomor 41 Tahun /uu/je_41_99.htm.(17 April 2009). Sutyastomo, Yunanto Hilangnya Hutan Terakhir di Jawa Tengah. Mei 2009). Februari 2009)

Terima Kasih