Yohanes J. Handayanto yo31812000@yahoo.com DEMOKRASI POLITIK Yohanes J. Handayanto yo31812000@yahoo.com

AWAL MULA MUNCULNYA KONSEP DEMOKRASI Konsep demokrasi berawal dari terminologi yang diintroduksi oleh Dahl dan Lindblom dalam sebuah terminologi polyarchy. They define a ‘polyarchy’ as the set of institutional arrangement that have come to be regarded as the (imperfect) approximation of the ideal system of democracy.

KONSEP DASAR DEMOKRASI Sistem Politik demokratis: suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas

Sistem politik yag memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan: * di antara individu - kelompok * individu - pemerintah -kelompok * lembaga-lembaga pemerintah

lanjutan Demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem Sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik dan penyelesaiannya dalam bentuk konsensus.

KONSEP DEMOKRASI FOR THE PEOPLE FROM BY (Udin:2005)

The advanced learner’s dictionary of current engglish (Homby et al) DEMOCRACY : “Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, pemerintahanya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of low, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak kel. Minoritas, dan masyarakat yg warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama”

Heterogeneity of function and institutions. DEMOCRACY Heterogeneity of function and institutions. The rule of the game and constitutional procedure for governance functions

Sebagai sistem kenegaraan (USIS, 1995) DEMOKRASI sbg sistem yg memiliki 11 pilar atau soko guru: 1. Kedaulatan rakyat 2. Pemerintahan berdasar persetujuan dari yg diperintah 3. Kekuasaan mayoritas 4. Hak-hak minoritas 5. Jaminan HAM 6. Pemelihan yg bebas dan jujur 7. Persamaan didepan hukum 8. Proses hukum yg wajar 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional 10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik 11. Nilai nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat

CIRI CIRI DEMOKRASI POLITIK Akuntabilitas, yaitu sistem pertanggungjawaban jabatan publik pada pemilih Rotasi kekuasaan secara damai dan teratur Persamaan peluang untuk menempati jabatan publik Rekruitmen politik secara terbuka - kompetitif

NILAI NILAI DEMOKRASI Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga menjamin terselenggaranya perubahan secara damai menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman Menjunjung tinggi HAM menjamin tegaknya keadilan Pemilu yang bebas, jujur, dan rahasia

PRASYARAT DEMOKRASI Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi Kebebasan mengungkapkan pendapat Hak untuk memilih dalam Pemilu Hak untuk menduduki jabatan politik Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan Adanya sumber informasi alternatif

KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)

LEMBAGA DEMOKRASI Pemerintahan yang bertanggungjawab DPR yang mewakili rakyat dan dipilih melalui Pemilu yang bebas dan rahasia Organisasi politik yang menyelenggarakan hubungan yang kontinue antara masyarakat umum dengan pemimpin Pers dan media massa yang bebas menyatakan pendapat Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan

PARTAI POLITIK SUATU KELOMPOK YANG TERORGANISIR YANG ANGOTA-ANGGOTANYA MEMPUNYAI ORIENTASI, NILAI-NILAI DAN CITA-CITA YANG SAMA TUJUAN: Memperoleh kekuasaan politik dan duduk dalam pemerintahan

FUNGSI PARTAI POLITIK Sarana recruitmen politik Sarana pengatur konflik Sarana sosialisasi politik Sarana komunikasi politik Kontrol politik

KELOMPOK KEPENTINGAN Sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/ atau tujuan yang sepakat mengorganisir diri untuk melindungi dan mencapai tujuan secara terus menerus

TIPOLOGI DEMOKRASI PRINSIP UTAMA DEMOKRASI LIBERALISASI : pengakuan terhadap hak asasi manusia PARTISIPASI: keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik

Dua aspek LIBERALISASI pengakuan terhadap hak sipil dan politik Lanjutan tipologi Dua aspek LIBERALISASI pengakuan terhadap hak sipil dan politik pengakuan terhadap hak ekosob Dua aspek PARTISIPASI keterlibatan masyarakat sebatas pada lembaga dan proses pemerintahan keterlibatan masyarkat diperluas sampai pada lembaga dan proses non pemerintahan

Demokrasi kesejahteraan Demokrasi Otonomi Lanjutan tipologi TIPOLOGI DEMOKRASI Demokrasi Liberal Demokrasi sosial Demokrasi kesejahteraan Demokrasi Otonomi

Lanjutan tipologi Demokrasi Liberal model demokrasi yang lebih mengutamakan liberalisasi hak-hak politik dan partisipasi dibatasi pada lembaga pemerintah Demokrasi Sosial model demokrasi yang lebih mengutamakan liberalisasi hak-hak politik dan partisipasi pada lembaga pemerintah dan non pemerintah

Demokrasi kesejahteraan: Lanjutan tipologi Demokrasi kesejahteraan: model demokrasi yang lebih mengutamakan liberalisasi hak-hak politik dan ekosob, namun partisipasi dibatasi pada lembaga dan proses pemerintahan Demokrasi Otonomi: model demokrasi yang lebih mengutamakan liberalisasi hak-hak politik dan ekosob, dan membolehkan partisipasi baik pada lembaga dan proses pemerintahan dan non pemerintahan

Masyarakat sipil: Merupakan sebuah ruang publik di mana penduduk dapat melakukan aktifitas politik dan sosial secara independen terhadap negara (Widjajanto, 2007). SOETANDYO, 1998: Suatu model masyarakat yang bercirikan penuh kebebasan dalam kedudukan yang sederajat dan mempunyai komitmen untuk membangun suatu komunitas politik.

Civil society: Berbagai Perspektif Perspektif Hegelian: menekankan nilai penting keberadaan kelas menengah dan penguatan mereka, khususnya dalam sektor ekonomi

Lanjutan berbagai perspektif Perspektif Gramscian: penguatan sivil society untuk menandingi hegemoni negara Perspektif Tocquevellian: penguatan terhadap asosiasi - asosiasi independen di dalam masyarakat serta sosialisasi terhadap budaya sipil dalam rangka pemberdayaan semangat demokrasi

OTORITARIAN VERSUS DEMOKRASI Paradigma Otoritarian Demokratis Argumen Ketertiban umum Kebebasan individu Kepentingan Kekuasaan Otonomi Kebijakan Command & Control “Jalan tengah” Instrumen Sensor Politik perizinan Pembredelan Intervensi langsung Kode etik Keluarga Masyarakat Sistem insentif Rezim hukum Restriktif Mendukung Sumber: Saidi, dkk. (2000). Kebebasan Berkesenian Pasca Reformasi. Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 1, No. 2, September-November 2000. IDH-THC, Jakarta.

KONFLIK & MANAJEMEN KONFLIK Pengertian Konflik: Konflik mengandung “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok-kelompok dan antara individu/kelompok dengan pemerintah; Tidak semua konflik berdemensi politik, konflik dikatakan sebagai konflik politik apabila berkaitan –baik secara langsung ataupun tidak langsung– dengan pemerintah.

Masyarakat beragam Pendekatan struktural-fungsional: Asumsi: masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Masyarakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati (konsensus) bersama sehingga masyarakat selalu dalam keadaan keseimbangan dan harmonis.

Pendekatan struktural-konflik Asumsi: masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaan dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik. Realitas Masyarakat: Bahwa masyarakat tidak selalu dalam keadaan konflik secara terus menerus dan masyarakat tidak selalu dalam kondisi harmonis, namun konflik dan konsensus merupakan gejala yang tidak terelakkan dalam masyarakat

PENYEBAB KONFLIK Kemajemukan horisontal: struktur masyarakat yang beragam secara kultural: suku bangsa, daerah, agama dan ras; beragam secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan/profesi: petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, cendekiawan.

Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lainnya Kemajemukan horisontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan

Keberagaman vertikal Kemajemukan/keberagaman vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan yang pincang.

Tipe konflik Konflik positif: konflik yang tidak mengancameksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi Konflik negatif: konflik yang mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non konvensional, seperti kudeta, separatisme, terorisme dan revolusi

Pengelolaan Konflik Penyelesaian konflik: lebih merujuk pada sebab-sebab konflik Pembasmian konflik: lebih merujuk pada manifestasi konflik dari pada sebab-sebab konflik Pengaturan konflik: berupa bentuk-bentuk pengendalian lebih diarahkan pada manifestasi konflik dari pada sebab-sebab konflik.

Pengaturan /pengelolaan konflik Efektifitas pengaturan konflik tergantung pada 3 (tiga) faktor (Ralf Dahrendorf): Kedua pihak (yang berkonflik) harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi diantara mereka Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak cerai berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain; Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka.

Tiga Pengaturan Konflik (Ralf Dahrendorf) Bentuk konsiliasi seperti parlemen atau kuasi parlemen dalam mana semua pihak berdiskuasi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan atau memaksakan kehendak; Bentuk mediasi dalam mana kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan), tetapi nasihat yang diberikan tidak mengikat mereka; Bentuk arbitrasi, kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator)