Manajemen Sistem Informasi Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SIMPEG
Advertisements

Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI e-FILING DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
Alur Pengisian Pelaporan Penggunaan Dana BOS Online 2013
Interkoneksi Database Informasi Pendidikan Jawa Timur
Masyarakat Terlibat, Data Akurat, Desa Berdaulat
Mengaudit Sistem/ Teknologi Informasi
OLEH : Akmal Hidayat, S.ST
Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK)
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Progres JARDIKNAS dan PENgembangannya
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
PEMANFAATAN TIK MELALUI PENYEDIAAN KPU/USO
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
E-Government E-Governance
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
Electronic Filing Identification Number
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) KOTA PEKALONGAN Oleh Kepala Bappeda Kota Pekalongan Rabu, 03 Mei 2017.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
KONSOLIDASI DAN PEMBERSIHAN DATA ( PEMBERSIHAN DATA ANOMALI )
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Komputer dalam Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 4 November 2015
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB MANAJEMEN PERJALANAN DINAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Widyat Nurcahyo.
E-Government 27 Sept 2010.
Sistem Akuntansi Instansi
INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA
SKIP.
MAKALAH PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (KK,KTP dan AKTA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI   Disusun dan diajukan.
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
BESUK KIAMAT Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
PERMENSOS NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PP 76 TAHUN 2015
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN. APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN Aplikasi kepegawaian Aplikasi di pemerintahan daerah Surat tanda nomor kendaraan bermotor.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG ADMINDUK
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY Yogyakarta, 17 November 2015
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Manajemen Sistem Informasi Publik Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai Perwujudan e-Government di Kota Batam

Nama Kelompok : Redy Puja Kesuma 105030100111073 Jeffri Sianipar 105030100111069 Dini Siswanto 105030107111034 Rayan Bagus 105030107111016 Reddy Gede Putro 105030107111052

Latar Belakag Pemerintahan di setiap daerah seluruh wilayah Indonesia pada saat ini tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat. Hal tersebut menyebabkan eGovernment atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Transformasi traditional government menjadi electronic government (eGovernment) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Salah satu bentuk aplikasi dari e-government tersebut adalah diberlakukannya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) khususnya mengenai penerapan SIAK sebagai perwujudan E-Government di Kota Batam.

Rumusan Masalah Bagaimana konsep implementasi penerapan SIAK di Kota Batam ? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari penerapan SIAK di kota Batam ?

Tinjauan Pustaka 1. E-Government 2. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

1. e-Government e-Government merupakan suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas, dengan pemanfaatan teknologi telematika, khususnya internet. Masyarakat luas bisa memonitor dan memberikan masukan secara real-time, tentang apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah, serta dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan serta kritik dan saran yang akan langsung diterima oleh pemerintah.

2. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) SIAK merupakan suatu aplikasi untuk mengelola kependudukan daerah, yang meliputi pengelolaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Hasil Sensus, dan Laporan Demografi penduduk. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan pada Kecamatan / Kelurahan yang lokasinya terpisah, akan tetapi dengan berbasiskan teknologi internet dimana seluruh data dan aplikasi ditempatkan di satu titik yaitu Internet Data Center, maka integritas keseluruhan data selalu terjamin.

Tujuan SIAK Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pembahasan 1. Gambaran umum Kota Batam 2. Penerapan SIAK di Kota Batam

Gambaran Umum Kota Batam Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan merupakan kota dengan populasi terbesar ke tiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palemabang, Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Per April 2012 jumlah penduduk Batam mencapai 1.153.860 jiwa. Metropolitan Batam terdiri dari tiga pulau, yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubungkan oleh Jembatan Barelang. Batam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional menjadikan wilayah ini andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Penerapan SIAK di Kota Batam Program SIAK Kota Batam telah diimplementasikan secara online di 12 kecamatan. Program SIAK Kota Batam dirancang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kepentingan daerah. Aspek yang paling diperhatikan yaitu aspek hukum, kelembagaan dan SDM, penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis atau kesadaran masyarakat, dan aspek pengelolaan data penduduk atau pembangunan bank data kependudukan. Dari sisi pelayanan, penerapan program SIAK bertujuan untuk memantapkan kualitas pelayanan dasar di bidang pemerintahan, yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Daerah.

Penerapan SIAK di Kota Batam ini dilakukan sejak awal tahun 2007 dan telah memberikan manfaat yang cukup signifikan antara lain : Paperless sehingga lebih efisien dalam pendataan penduduk. Data terintegrasi pusat maupun swasta memberikan keefektifan dan keakurasian tinggi. Masyarakat Batam dapat melihat gambaran kondisi kependudukan Batam yang dapat diyakini kevalidan datanya sehingga memudahkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat membantu dalam perencanaan pembangunan kota Batam karena data kependudukan mudah diakses.

Dari usaha yang telah dilakukan, database Kota Batam telah memenuhi beberapa unsur utama yang menjadi kelebihan dari SIAK Kota Batam itu sendiri, yaitu : Bertahan relatif lama (long life tidak mudah face out) Efisien (tidak over investment atau under investment) Aman (secure) Mudah dioperasionalkan (user friendly) Murah pemeliharaannya Dari segi akses, data kependudukan Kota Batam dapat diakses dari seluruh wilayah dan relatif cepat melalui http://siak.humasbatam.com/siak-batam.php

Lanjutan . . 7. Untuk pengaman, dokumen KTP dan KK SIAK Kota Batam dilengkapi dengan nomor pengaman khusus (security number) yang tidak gampang di duplikasi oleh orang lain yang bukan pemiliknya, dan 8. Dari aspek pelayanan, pengecekan status KTP/KK SIAK Kota Batam dapat dilakukan melalui internet atau SMS karena telah bekerja sama dengan provider Telkomsel, cara berlangganan informasi ini sangat mudah ketik REG BATAM kirim ke 9168. Setelah mendapat jawaban, ketik: BATAM KTP [NoReg] untuk memeriksa status permohonan KTP, atau BATAM KK [NoReg] untuk KK. Kirim ke 9168. Biaya 550/SMS.

Permasalahan di bidang administrasi kependudukan Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan keluarganya. Terbatasnya jangkauan masyarakat terhadap tempat pelayanan untuk segera melaporkan peristiwa yang dialaminya. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas petugas register untuk memverifikasi dan validasi persyaratan pelaporan penduduk atas peristiwa yang dialami. Masih terbatasnya cakupan kabupaten/kota dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk pelayanan publik

Cara Pengecekanan Status KTP dan KK SIAK Melalui Website Ketik www.siak/batamkota.go.id atau www.siak/humasbatam.com Masukkan Nomor Registrasi atau Nama Pemohon pada kolom yang tersedia 3. Lalu klik tombol CARI

B. Melalui SMS (Short Messaging Service) # Mengetahui Status KTP 1. ketik : BATAM (spasi) KTP (spasi) STATUS (spasi) NOMOR REGISTER 2. Kirim ke 9168 # Mengetahui Status KK 1. ketik : BATAM (spasi) KK (spasi) STATUS (spasi) NOMOR REGISTER

Kesimpulan SIAK merupakan suatu aplikasi untuk mengelola kependudukan daerah, yang meliputi pengelolaan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Hasil Sensus, dan Laporan Demografi penduduk. Program penerapan e-government dalam hal ini SIAK memang berpeluang memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan publik. Namun demikian kebijakan penerapan e-government ini mesti didasari untuk memberikan keterbukaan dan kepastian hukum. Adapun kendala permasalahan umum yang menjadi batu sandungan pelaksanaan e-government ini antara lain ketidaksiapan sumber daya manusia. Selain itu, belum adanya kultur berbagi (sharing) informasi, kultur mendokumentasi, langkanya SDM yang handal, infrastruktur yang belum ada dan tentu saja mahalnya biaya yang harus ditanggung.

Saran Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya SIAK dalam membantu mewujudkan e-government. Memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada pelaksana program SIAK. Penyediaan anggaran khusus dari pemerintah dalam mendukung jalannya penerapan sistem informasi daerah.

Sekian , Terima Kasih . .