Hal-Hal yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Aktif dalam Kebijakan Publik (Faktor Eksternal) Nama : Dimas Adi Putra Elina Natalia Farhan Marsha Nadia Indri A. Nike Febrianty F. Panji Adhi Makayasa 93

Faktor Eksternal Faktor eksternal yang mempengaruhi ketidakaktifkan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut: Perumusan Kebijakan Publik Pelaksanaan Kebijakan Publik Dampak keaktifan dan ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik.

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Perumusan kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.) Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Tidak semua pihak dalam pemerintahan mau memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ketika membuat rumusan kebijakan publik.

2.) Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui masyarakat. Salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat belum maksimal karena sosialisasi mengenai hal ini belum merata kepada anggota masyarakat.

3.) Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi daerah. Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan, tetaplah tidak mudah untuk mengubah sebuah pola yang telah berjalan selama puluhan tahun.

4.) Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan memperlambat proses pembuatan kebijakan publik. Ada kalanya sebuah kebijakan publik menuntut agar cepat dibahas. Salah satu alasannya karena kebijakan itu mendesak. Jika melibatkan masyarakat, akan memakan waktu yang cukup lama. Pemerintah harus mendengarkan pendapat masyarakat, mengolah pendapat tersebut bahkan mengubah kebijakan publik tersebut sebelum dilaksanakan. Agar kebijakan itu cepat selesai, tidak perlu meminta partisipasi dari anggota masyarakat.

B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK Pelaksanaan kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut: 1.) Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. jika sebuah kebijakan publik dibuat tanpa partisipasi dari anggota masyarakat,besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.Artinya,kebijakan itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka,sehingga masyarakat enggan berpatisipasi melaksanakan kebijakan publik itu.

2. ) Kebijakan publik yang tidak memihak kepentingan rakyat 2.) Kebijakan publik yang tidak memihak kepentingan rakyat. Alasan lain mengapa masyarakat enggan berpatrisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik, di karenakan kebijakan publik tersebut tidak memihak kepentingan masyarakata. Misalnya, pemerintah menerapkan kebijakan yang mengizinkan penebangan hutan.hal ini di tolak masyarakat karena bisa menimbulkan banjir.selain itu, kebijakan tersebut tidak memihak kepada kepentingan masyarakat ( melainkan kepentingan para pengusaha). Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak mendapatkan partisipasi dari masyarakat.

3. ) Hukum belum ditegakkan secara adil 3.) Hukum belum ditegakkan secara adil. Masalah lain yg menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah belum ditegakkannya hukum secara adil. Masyarakat masih merasa hukum berpihak pada orang yg berkuasa dan memiliki uang yg banyak. Masih ada penegak hukum yg bisa disuap. Selama hukum belum dihormati dan ditegakan tanpa pandang bulu,akan sulit bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara maksimal. Akibatnya , kebijakan publik itu juga akan sulit bertahan lama.

4. Kebijakan publik yang dilaksanakan tidak memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik.

C. Dampak keaktifan dan ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik, antara lain sebagai berikut. 1). Aktif 2). Tidak aktif

1). Aktif Dengan keaktifan masyarakat diharapkan akan muncul kebijakan publik yang dapat : (a). Melindungi,mengayomi,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ; (b). Selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

2). Tidak aktif Apabila masyarakat tidak aktif, maka akan mucul beberapa dampak negatif yang dapat merugikan,yaitu: (a). Perumusan kebijakan publik didaerah tidak memenuhi hak rakyat secara menyeluruh ; (b). Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat; (c). Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah sebaiknya melibatkan masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan proses dari masyarakat.

PERTANYAAN SEBUTKAN 2 FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI KETIDAKAKTIFAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK ! SEBUTKAN DAMPAK NEGATIF JIKA MASYARAKAT TIDAK AKTIF ! APA KEBIJAKAN PUBLIK YANG AKAN MUNCUL JIKA MASYARAKAT AKTIF ?

TERIMA KASIH