BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ISSUE STRATEGIS, INFORMASI ANGGARAN DAN BMN 2014 – 2015 Jakarta, Maret 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

ISU-ISU STRATEGIS PENDALAMAM HASIL SPENDING REVIEW STOCK ALKON 1. PENDALAMAM HASIL SPENDING REVIEW 2. STOCK ALKON 3. PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN 4. BMN (STATUS TANAH) 5. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KB

KOMPOSISI PAGU BKKBN PER KEGIATAN TA.2014 HASIL SPENDING REVIEW DJPB THN 2014 KEGIATAN KESERTAAN BER KB PROVINSI (333.002) DI 28 PROVINSI KOMPOSISI PAGU BKKBN PER KEGIATAN TA.2014 Pagu Kegiatan Terbesar TA 2014 Pagu Output Pada Kegiatan 3331 Tahun 2014 pagu Belanja terbesar dialokasikan untuk kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran (3331) senilai Rp1.654 miliar atau sebesar 65%. Pada kegiatan tersebut alokasi terbesar pada output Kesertaan ber-KB di Provinsi. ** - Pagu Anggaran tahun 2014: Rp. 2.539.866.646 - Realisasi : 83 %

Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi SPENDING REVIEW DJPB (juta rupiah) Kelompok Belanja Kesertaan Ber-KB di Provinsi Nilai Inefisiensi Persentase BKKBN Provinsi 266.935 141.199 53% *Analisis Benchmarking * Tekhnik Data Evelopment Analisis (DEA)

PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NO SATUAN KERJA CAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGET CAPAIAN % PAGU REALISASI 1 D.I.Aceh 443.046 639.409 144 7.738.012.000 5.377.436.350 69 2 Sumatera Utara tidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 3 Sumatera Barat 539.960 652.483 113 10.120.061.000 6.682.098.600 66 4 Riau 689.298 1.417.699 205 5.962.816.000 4.103.752.350 5 Kepulauan Riau 198.023 1.418.840 716 3.154.135.000 3.047.728.800 97 6 Jambi 487.214 100 6.021.704.000 3.849.856.422 64 7 Bengkulu 280.738 5.905.428.000 4.595.443.250 78 8 Sumatera Selatan 1.192.417 1.630.880 137 17.467.140.000 10.492.378.300 60 9 Kepulauan Bangka Belitung 185.258 208.594 3.090.786.000 2.284.615.000 74 10 Lampung 1.260.992 1.187.766 94 17.208.343.000 9.796.442.850 57 11 Banten 1.569.986 1.299.062 82 13.153.258.000 5.991.230.420 46

PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331 PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NO SATUAN KERJA CAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGET CAPAIAN % PAGU REALISASI 12 DKI Jakarta 1.306.558 1.108.841 84 13.990.128.000 7.479.392.995 53 13 Jawa Barat 6.261.611 2.904.179 46 63.103.530.000 42.288.820.667 67 14 Jawa Tengah 4.724.520 5.326.856 113 53.063.514.000 35.682.999.994 15 D.I. Yogyakarta 427.940 453.819 106 5.019.085.000 3.256.209.552 65 16 Jawa Timur 5.571.577 1.991.447 35 64.312.405.000 34.626.665.815 54 17 Bali 341.009 373.993 109 7.654.550.000 5.183.856.066 68 18 Nusa Tenggara Barat 817.895 920.756 112 11.072.874.000 4.731.357.848 43 19 Nusa Tenggara Timur 402.356 386.196 96 17.062.746.000 10.212.388.699 60 20 Kalimantan Barat 633.983 630.983 99 10.001.372.000 8.491.348.630 85 21 Kalimantan Tengah 362.829 353.322 97 5.319.268.000 3.841.980.040 72 22 Kalimantan Selatan 570.815 643.738 5.598.581.000 4.150.492.600 74

Telaah lanjutan 31 provinsi PENDALAMAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) NO SATUAN KERJA CAPAIAN OUTPUT DAN CAPAIAN ANGGARAN PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER-KB DI PROVINSI TARGET CAPAIAN % PAGU REALISASI 23 Kalimantan Timur 427.250 311.297 73 5.442.079.000 3.471.754.800 63 24 Sulawesi Selatan 43.847 1.012.913 120 20.039.491.000 13.772.398.146 68 25 Sulawesi Barat 109.978 113.815 103 2.7489.102.000 2.243.781.400 82 26 Sulawesi Tenggara tidak mengirimkan data capaian output ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan 27 Sulawesi Tengah 340.913 119.754 35 6.633.290.000 4.781.864.575 72 28 Gorontalo 167.499 183 0,1 3.779.151.000 2.775.698.000 29 Sulawesi Utara 341.009 373.993 109 7.654.550.000 5.183.856.066 30 Maluku 152.007 162.726 107 12.484.960.000 10.200.408.500 81 31 Maluku Utara 135.066 172.730 128 4.499.505.000 3.757.745.570 84 32 Papua Barat 23.759 11.199 47 4.108.681.000 3.626.777.400 88 33 Papua 149.691 156.189 104 16.307.632.000 15.305.752.750 94 Telaah lanjutan 31 provinsi

KESIMPULAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331 KESIMPULAN HASIL SPENDING REVIEW TELAAH PADA KEGIATAN (3331.002) KESERTAAN BER KB DI 31 PROVINSI (Sumber Data: Laporan BKKBN kepada Kementerian Keuangan di: e-monev.anggaran.depkeu.go.id) 1 6 Provinsi tidak mencapai target, tetapi penyerapan anggaran (realisasi) cukup tinggi, yaitu: Jawa Barat (67%), Jawa Timur (54%), Kalimantan Barat (85%), Sulawesi Tengah (72%), Bali (80%), dan Papua Barat (88%)) 2 14 Provinsi mencapai di atas target, dengan penyerapan anggaran (realisasi) hanya sekitar 60-90 %, yaitu: Jawa Tengah, DIY, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. 3 22 Provinsi tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Dukungan Pelayanan KB dengan sistem Kapitasi dan Pelayanan non BPJS seperti yang disarankankan dalam satuan 3 , yaitu: Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan , Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, DIY, Aceh, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bali, NTB, Banten, Kepulauan Riau, dan 1 Provinsi (Jawa Timur) mengalokasikan tetapi membuat menjadi 1 Paket tidak dibuat rinci sesuai dengan satuan 3. 4 2 Provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah) tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Sosialisasi kebijakan strategi operasional dan materi tentang akses dan kualitas pembinaan. 5 Revisi rkakl pada satuan kerja di provinsi dilakukan sebanyak 4 sampai dengan 14 kali hanya DKI dan melakukan revisi 1 kali. 6 2 provinsi tidak mengirimkan data ke dalam aplikasi e-monev Kementerian Keuangan (Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara) 7 8 Provinsi Bali setelah di cek dalam aplikasi e-monev didapatkan informasi bahwa Bali terakhir meng up date data target bulan April 2014. Provinsi NTB mencapai diatas target (112 %) dengan penyerapan anggaran hanya 43%

KONDISI STOCK ALAT KONTRASEPSI DI GUDANG PUSAT PER 10 MARET 2015 (SUNTIKAN,PIL,KONDOM)

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BKKBN S/D MARET 2015 Sesuai RUP BKKBN Pusat TA. 2015 terdapat 72 paket pengadaan Barang/Jasa (data per 25 Maret 2015) Dari 72 paket pengadaan 53 paket metode pemilihan penyedia dilaksanakan dengan lelang. Dari 53 paket lelang 22 paket dalam proses lelang, dengan rincian sbb: 7 paket sudah selesai pada bulan Januari 2015; 2 Paket dilaksanakan di ULP LKPP; 9 paket dalam proses pembuatan dokumen di Pokja ULP,(4 paket dikembalikan ke PPK Satker bersangkutan karena persyaratan dokumen pelaksanaan belum lengkap)dan; 4 paket Gagal Lelang, dan sedang dilakukan Evaluasi Spesifikasi Teknis oleh user.

Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pengadaan ULP BKKBN s/d 25 Maret 2015

KONDISI SDM ULP BKKBN Dari 43 orang anggota pokja ULP: 4 orang anggota Pokja ULP masa berlaku Sertifikat Keahlian Pengadaannya telah habis, 1 orang mengundurkan diri dari Pokja ULP, dan; 1 orang mengundurkan diri dari Tim Pokja yang ditugaskan untuk pengadaan disatuan Kerja KSPK; Telah dilakukan sosialisasi pengisian Loogbook pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa untuk PPK dan Kelompok Kerja ULP; Akan dilakukan pelatihan dan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah untuk PPK, ULP/Pejabat Pengadaan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi tanggal 20 s/d 23 April 2015 dengan Narasumber dari LKPP.

GEDUNG BANGUNAN BKKBN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH PROVINSI/INSTANSI LAIN NO SATUAN KERJA KETERANGAN 1 JABAR SEBAGIAN GEDUNG KANTOR BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT A.N PEMPROV 2 JATENG TANAH BALAI DIKLAT PATI MASIH BELUM PROSES BPN 3 JATIM TANAH KANTOR SERTIFIKAT PEMPROV, PINJAM PAKAI dan TELAH DIPERPANJANG BERDASARKAN BERITA ACARA NO 020/8306/2013.5/2014 TANGGAL 9 DESEMBER 2014 4 SUMBAR SERTIFIKAT TANAH an INDIVIDU DALAM PROSES KE BPN 5 LAMPUNG TERDAPAT GEDUNG BANGUNAN BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN SERTIFIKAT a.n PEMPROV/PEMDA 6 KALSEL 7 BALI 8 NTB 9 BANTEN 10 BABEL

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ADA PADA BMN BERUPA TANAH NO SATUAN KERJA KETERANGAN 1 SUMSEL SERTIFIKAT HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 2 KALTIM SERTIFIKAT HP NO.14 LUAS TANAH 1,257 m2 BERUPA TANAH KOSONG DALAM SENGKETA PENGADILAN NEGERI a.n SARLOTTA DARTY SEKARANG SEDANG DALAM PROSES PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 3 SULSEL SATU SERTIFIKAT TANAH HILANG SEDANG DALAM PROSES PENGURUSAN DI BPN 4 SULTRA SERTIFIKAT HP NO.259 LUAS TANAH 536 m2 DALAM SENGKETA SEDANG DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI UNTUK YANG KEDUA KALINYA BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI NO S-28 TANGGAL 9 FEBRUARI 2015

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB Lemahnya fungsi TIM DAK Perwakilan BKKBN Propinsi dalam Pembinaan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DAK. Laporan tidak sesuai dengan format yang ada pada pedoman DAK. Pada tahun 2014 terdapat 82 Kabupaten dan Kota melakukan perubahan/pergeseran menu dan tahun 2015 sampai dengan bulan Maret sudah 47 Kabupaten dan Kota mengajukan perubahan/pergeseran menu . Kurangnya dukungan dana operasional dan perawatan.

INFORMASI 1. PAGU ANGGARAN 2015 2. REALISASI S/D FEBRUARI 2015 3. BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Alokasi Anggaran (068) BKKBN T.A 2015 Pagu setelah Self Blocking 3.294.657.742.000 223.145.681.000 3.071.512.061.000

PAGU BKKBN PUSAT TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51 Belanja Pegawai 92.005.064.000 6,43 52 Belanja Barang 1.287.100.585.000 89,99 53 Belanja Modal 51.177.607.000 3,58 TOTAL 1.430.283.256.000 100

PAGU BKKBN PROVINSI TA. 2015 MAK JENIS BELANJA PAGU % 51 Belanja Pegawai 289.852.624.000 15,55 52 Belanja Barang 1.539.278.053.000 82,56 53 Belanja Modal 35.243.809.000 1,89 TOTAL 1.864.374.486.000 100

Alokasi BKKBN per Jenis Belanja MAK JENIS BELANJA PAGU 51 Belanja Pegawai 381.857.688.000 52 Belanja Barang 2.826.378.638.000 53 Belanja Modal 86.421.416.000 T o t a l 3.294.657.742.000

PAGU ANGGARAN BKKBN PER SATKER PUSAT PROVINSI

REALISASI ANGGARAN BKKBN (PUSAT & PROVINSI) BULAN FEBRUARI 2015 Realisasi SPM sebesar Rp.65.757.654.898,- atau 2.0 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.294.657.742.000,- PAGU REALISASI SPM % 3.294.657.742.000,- 65.757.654.898,- 2.0

REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER BELANJA Realisasi SPM Belanja Pegawai (MAK51) sejumlah Rp. 8.312.892.019,- atau 9.04% dari Pagu Anggaran Rp. 92.005.064.000,- Realisasi SPM Belanja Barang (MAK52)sejumlah Rp. 7.688.249.963,-- atau 0.60% dari Pagu Anggaran Rp. 1.287.100.585.000,- Realisasi SPM Belanja Modal (MAK 53) sejumlah Rp. 0,- atau 0 % dari Pagu Anggaran Rp. 51.177.607.000,- Total Realisasi SPM Rp. 16.001.141.982,- (1.12%) sedangkan realisasi SPJ Rp. 12.175.446.982,- atau 0.85% dari total Anggaran sebesar Rp.1.430.283.256.000,-

PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER SATKER Real SPM = 1,12 % A. Realisasi tertinggi Satker Irtama sebesar 6.63 % B. Realisasi terendah Satker KBKR sebesar 0.01 %

Persentase (% )REALISASI ANGGARAN BKKBN PUSAT PER KOMPONEN REALISASI PUSAT 1,12%

C. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI Realisasi SPM dari 33 Satker Perwakilan BKKBN Provinsi sebesar Rp.49.756.512.916,- atau 2.67 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.864.374.486.000 ,- PAGU REALISASI SPM % 1.864.374.486.000 49.756.512.916,- 2.67

PERSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI Realisasi SPM 2.67 %

NILAI BARANG MILIK NEGARA SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Total Nilai BMN BKKBN hasil Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1.172.531.743.244,-

BMN BERUPA TANAH SATUAN KERJA LUAS TANAH (m2) SIMAK MALUKU 79.060 PUSAT 54.330 KALTENG 17.127 BENGKULU 15.267 JATIM 15.004 PAPUA BARAT 15.000 KALTIM 14.239 JATENG 13.500 PAPUA 11.881 NTT 10.664 ACEH 9.918 JABAR 8.966 KALBAR 8.802 SULTRA 8.647 SUMBAR 8.559 SULTENG 8.495 YOGYA 8.373 SUMUT 7.695 SULSEL 7.255 JAMBI 7.230 RIAU 7.077 GORONTALO 3.666 NTB 2.904 BALI 2.420 KALSEL 2.389 LAMPUNG 966 SUMSEL 767 SULBAR 598 SULUT 5 MALUT - BANTEN BABEL KEPRI TOTAL LUAS TANAH 350.206 Total luas tanah yang dikuasai BKKBN adalah sebesar 350.206 M2 dengan nilai Rp 368.748.205.366,- Satuan kerja yang tanahnya masih milik pemerintah daerah lain Satker Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, dan Maluku Utara

NILAI BMN S/D 31 DESEMBER 2014 SATKER PUSAT NO SATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1 SESTAMA 315.995.673.327 2 ADPIN 23.212.444.922 3 DITVOK 2.789.716.944 4 KSPK 1.944.024.852 5 KEPENDUDUKAN 1.416.272.781 6 LATBANG 1.373.518.964 7 PUSLITBANG 494.116.743 8 IRTAMA 215.312.237 9 KBKR 159.887.943 TOTAL 347.600.968.713

NILAI BMN S/D 31 DESEMBER 2014 SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI NO SATUAN KERJA TOTAL NILAI BMN 1 JATENG 101.886.489.256 2 JATIM 72.063.194.881 3 JABAR 69.825.121.302 4 SULSEL 48.702.007.171 5 ACEH 47.745.336.373 6 SUMSEL 43.807.726.768 7 KALTIM 38.562.234.934 8 RIAU 28.512.307.358 9 SUMBAR 27.353.245.698 10 LAMPUNG 26.014.563.433 11 SULUT 24.902.933.245 12 DIY 23.953.482.917 13 SUMUT 23.566.546.112 14 NTB 19.327.926.131 15 NTT 19.074.720.890 16 KALTENG 17.137.492.690 17 SULTRA 17.082.931.156 18 BANTEN 15.503.662.429 19 MALUKU 15.426.223.253 20 PAPBAR 14.996.931.692 21 PAPUA 14.686.908.942 22 KALBAR 14.145.916.963 23 BALI 14.055.690.863 24 JAMBI 13.608.666.775 25 SULTENG 11.800.505.278 26 MALUT 11.541.051.971 27 KALSEL 11.175.899.692 28 BABEL 9.121.336.002 29 BENGKULU 8.998.472.118 30 GORONTALO 8.219.054.658 31 SULBAR 7.334.653.277 32 KEPRI 4.797.540.303 TOTAL 824.930.774.531