REFORMASI PERBANKAN INDONESIA : DARI REPRESI HINGGA DEREGULASI

Dalam era paska bonanza minyak, deregulasi dan debirokratisasi merupakan dua kata kunci yang sering kita dengar. Deregulasi perbankan 1983 dikenal sebagai starting point bagi sederetan panjang paket deregulasi di bidang moneter (finansial), fiskal perdagangan dan investasi. Bila diamati, deregulasi di Indonesia dimulai di sektor finansial, diikuti dengan reformasi di sektor riil, namun laju kecepatan deregulasi terlihat lebih cepat dilakukan di sektor finansial. Aspek kunci dalam sebagian besar reformasi keuangan yang dilakukan di Indonesia (dan negara berkembang pada umumnya) adalah : 1. Pergeseran menuju alokasi kredit yang berorientasi pasar melalui kemudahan atau dihapuskannya kewajiban portofolio, program kredit selektif, plafon kredit, dan pagu suku bunga. 2. Memperbaiki sistem kontrol moneter, stabilisasi dan mobilisasi tabungan domestik.

1.1 Dari Represi Menuju Liberalisasi Finansial Para pendukungya mengemukakan argumentasi bahwa kurang berkembangnya sistem finansial akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. McKinnon (1973) dan Shaw (1973), yang menitikberatkan analisis pada represi finansial. Represi finansial bermula dari kondisi dimana pasar modal tidak efisien atau berada dalam keseimbangan. Menurut Fry (1989) pagu dan plafon suku bunga dapat mendistorsi perekonomian melalui tiga jalur : 1. Rendahnya suku bunga deposito akan menimbulkan bias dalam mendorong konsumsi saat ini dengan mengorbankan konsumsi masa depan, yang pada gilirannya akan menyebabkan tabungan dan investasi berada di bawah tingkat optimum. 2. Para penabung potensial akan lebih menyukai investasi yang relatif low-yielding dibanding mendepositokan uangnya di bank agar dipinjamkan untuk membiayai proyek-proyek yang higher-yielding. 3. Bank-Bank pinjaman akan dapat memperoleh semua dana yang mereka inginkan pada tingkat bungan pinjaman yang rendah dan cenderung memilih proyek yang lebih padat modal

Liberalisasi eksternal umumnya ditandai dengan dibukanya pasar finansial domestik terhadap aliran uang internasional, ditiadakannya kontrol devisa, dihapusnya hambatan masuk bagi bank asing, dan sebagainya. Liberalisasi finansial internal diartikan sebagai reformasi yang mengarah kepada semakin bebasnya pasar finansial domestik yang mencakup ditiadakannya kontrol terhadap kredit domestik yang berkaitan dengan pembatasan kredit, plafon suku bunga dan diskriminasi reserve reqruitment.

1. 2 Deregulasi finansial Indonesia 1.2 Deregulasi finansial Indonesia. Sebelum 1983 Indonesia merupakan contoh kasus negara yang mengalami represi finansial. Salah satu indikasi utama perekonomian yang sistem finansialnya ”ditindas” adalah berkurangnya tingkat bunga riil (yaitu tingkat bunga nominal yang dideflasi dengan inflasi) . Fungsi yang pertama terbukti mampu membuat angka inflasi rata-rata antara 1974 dan 1983 sebesar 15,2 % per tahun. Fungsi kedua secara nyata membantu mewujudkan implementasi program dan sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Tujuan utama deregulasi adalah mendorong pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan Indonesia. Terlihat bahwa aspek kunci reformasi keuangan Indonesia adalah meliberalisasikan suku bunga, menurunkan kontrol terhadap kredit domestik, meningkatkan persaingan dan efisisensi sistem keuangan, memperkuat pengawasan, meningkatkan pertumbuhan dan memperluas pasar keuangan.

1. 3 Dampak Deregulasi Terhadap Sektor Keuangan 1.3 Dampak Deregulasi Terhadap Sektor Keuangan. Salah satu faktor penting yang melatarbelakangi fenomena tersebut adalah deregulasi suku bunga. Oleh karena itu, adalah menarik untuk diamati apakah peningkatan suku bunga riil, sebagai indikator deregulasi suku bunga, akan mempengaruhi sektor keuangan khususnya dan perekonomian pada umumnya.

1.4 Finance-Led Growth Atau Growth-Led Finance Salah satu kontroversi utama di kalangan para ahli ekonomi pembangunan sejak tahun 1960-an adalah kausalitas antara sektor finansial dengan sektor riil : mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat ? Pandangan kaum “neoliberal” , sering disebut sebagai the development hypotesis, mengatakan bahwa pembangunan sektor finansial berperan penting dalam pembangunan ekonomi.

1. 5 Simpulan Dan Implikasi 1.5 Simpulan Dan Implikasi. Persamaannya terlihat pada tiga dimensi deregulasi yang terpisah, namun berkaitan erat, yaitu: dereguasi harga ( terutama deregulasi suku bunga), deregulasi produk ( ragam jasa yang ditawarkan),dan deregulasi spasial ( kelonggaran pembukaan cabang atau hambatan memasuki pasar). Persaingan seperti ini semakin mengukuhkan berlakunya hukum pasar : hanya yang efisien dan profesionallah yang mampu memenangkan pertarungan merebut pangsa pasar. Bagi masyarakat pemakai jasa perbankan , ini berarti tersedianya banyak pilihan dalam menggunakan jasa perbankan maupun pembiayaan investasinya .