Disiapkan oleh Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Rusun dan Rutak

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN SYSTEM INTERRELATIONSHIP MODEL.
Advertisements

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PENJUALAN DAN PEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
MENURUT HUKUM INDONESIA
disampaikan pada acara DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
Indikator Perumahan Materi Kuliah – 4 STIS – 3 SK 1 1.
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Kementerian Perumahan Rakyat
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Lampiran Ganti layout untuk slide ini, bg gpp, tapi tampilan table ga cocok Meeting Notes (6/5/12 10:47) ganti gambar tpst.
PENILAIAN KAPASITAS LEMBAGA KPA Provinsi Jawa Tengah.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Blok vi. SANITASI LINGKUNGAN.
Lokakarya Exit Strategy dan Pembelajaran Waspola Facility
Materi Dasar Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KOTA SEHAT BERAWAL DARI LINGKUNGAN YANG SEHAT
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN SERTA PELUANG DAN TANTANGANNYA
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Rancangan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan
Struktur Program Penyelenggaraan SPAM
Direktur Pengembangan PLP
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SEKTOR PKP (pengembangan kawasan permukiman)
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Undang-Undang bidang puPR
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Kawasan Permukiman Kumuh
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
PROGRAM SATU JUTA RUMAH
PERMUKIMAN.
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
SANITASI PEMUKIMAN (3 SKS) PENANGGUNG JAWAB : SUPRAPTO, SKM, MKES
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN DI JAWA TENGAH
Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Persyaratan Tehnis Sarana & Prasarana RS
Sistem Utilitas – Sistem Pemipaan (Plambing) Pertemuan
Undang-Undang bidang puPR
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
Kesehatan Lingkungan.
SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Oleh : KABID KAWASAN PERMUKIMAN IR. PRIHASTOTO, MT
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
PEMETAAN SANITASI TINGKAT DESA/KELURAHAN PROGRAM DAK SANITASI
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

Disiapkan oleh Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Rusun dan Rutak Konsep Pemikiran Bantuan Pembangunan PSU kedepan (antara impian masa lalu dan peluang/harapan) Disiapkan oleh Kabid Penyediaan Prasarana dan Sarana Rusun dan Rutak Puncak, 9 Juni 2011

PSU SOP IMPIAN MASA LALU Pengurang backlog rumah Status asset BMN thd BMD Permen 10/2007 terkait persyaratan bantuan berupa pengurangan harga rumah PSU SOP Mekanisme kontrol rumah terbangun sebagai akibat pembangunan PSU Mekanisme alih asset BMN menjadi BMD Mekanisme kontrol pengurangan harga rumah atau menghilangkan syarat ini

Besaran bantuan PSU harus menggambarkan jaminan jumlah rumah terbangun sebagai upaya pengurangan backlog rumah sebesar 13,5 juta (hasil Susenas 2010). Pembangunan PSU menggunakan APBN, sehingga bangunan PSU merupakan BMN, terkait dengan IKMN maka perlu kejelasan status asset PSU dan rencana pengalihan menjadi MBD, dalam hal pengembang belum menyerahkan sebagian/keseluruhan PSU perumahannya. Ketentuan Permenpera 10/Permen/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman terkait bantuan PSU yang harus menyebabkan penurunan harga rumah bagi MBR, perlu dipertimbangkan untuk dikaji kembali terkait beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, al : a. kontrol penurunan harga sulit, b. tidak dapat diterima oleh skim bank penyalur kpr, c. tidak ada rumus besaran penurunan harga, d. tidak dapat diberikan sanksi bagi penerima bantuan yang tidak melakukan penurunan harga.

*) yang sudah pernah diberikan bantuan Bantuan Stimulan PSU Rusuna yang diberikan salah satu komponen: Tangga umum/lift dan/atau tangga darurat; Selasar; Sistem penyaluran air hujan; Sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor; Sistem pembuangan sampah; Sistem air minum; Sistem pemadam kebakaran; Penangkal petir; Sistem kelistrikan Komponen Bantuan Stimulan PSU Bantuan Stimulan PSU yang diberikan sebagian dari salah satu atau lebih komponen : Jalan *); Drainase *); Air bersih; Pembuangan sampah; Jaringan listrik; PJU *) Ground reservoir dan rumah sumur pompa air minum Tempat parkir *) *) yang sudah pernah diberikan bantuan

PELUANG / HARAPAN Perlu rumusan nomenklatur pembangunan baru dgn peningkatan kualitas : Pembangunan baru (bantuan mulai sub base sampai lapen  jalan mantap) Peningkatan kualitas (bantuan hanya sebagian dari tahapan jalan, dalam arti menjadikan jalan menjadi mantap dibanding sebelumnya) Lokasi yang dibantu : Sesuai siteplan yang disahkan dinas teknis. Ada rekomendasi dari dinas teknis terkait. Pengembang sudah melakukan PKS dengan Pemda akan menerima PSU yang akan dibantu, setelah selesai dibangun. Prioritas pada perumahan yang dibangun berupa rumah negara, rumah khusus dengan menggunakan APBN/APBD. Dibedakan kriteria antara perumahan yang berskala kawasan dengan perumahan berskala bukan kawasan.

SOP BANTUAN PSU REVISI PERMENPERA 10/2007 DAN PETRMENPERA 02/2009 BACKLOG 13,5 JT KUALITAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN oleh PEMDA BANTUAN PSU MEKANISME TURUN HARGA KOMPONEN MEKANISME PELAKSANAAN TURUN HARGA atau DIHAPUS SAJA PERSYARATAN INI JENIS, BESARAN, KRITERIA, SPESIFIKASI DAN BENTUK BANTUAN PEMBANGUNAN MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN DGN LEBIH MELIBATKAN FUNGSI PROVINSI SOP ASSET MEKANISME IKMN, ALIH ASSET OBYEK PEMBANGUNAN BARU or PENNGKATAN KUALITAS REVISI PERMENPERA 10/2007 DAN PETRMENPERA 02/2009

Upaya Konkrit Perlu revisi Permenpera 10/Permen/M/2007 jo Permenpera 02/Permen/M/2009 Pemberdayaan peran provinsi, kab/kota  dikaitkan PP 38/2007 dan prinsip efisiensi birokrasi. Kejelasan dan perbedaan untuk bantuan skala lingkungan atau skala kawasan. Penyusunan SOP yang lebih operasional, terkait komponen, kriteria, persyaratan dan mekanisme penyelenggaraan bantuan (verifikasi dll) . Struktur biaya konstruksi produksi untuk bisa menyusun sop terkait mekanisme persyaratan penurunan harga . Kontrol untuk mekanisme monev dan wasdal pelaksanaan.

4/10/2017 TERIMA KASIH Subsidi PSU V.7