Kebijakan Pendapatan
Kebijakan Pendapatan Kebijakan pendapatan pro-modal Untuk menurunkan rasio upah buruh dalam pendapatan nasional Kebijakan pendapatan pro-buruh Untuk menaikkan rasio upah buruh dalam pendapatan nasional Kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi pendapatan buruh Kebijakan pajak Kebijakan sosial Kebijakan pasar kerja
Kebijakan pendapatan Kebijakan pendapatan pro-modal pro-buruh Stabilitas tenaga kerja, stabilitas upah Upah minimum meningkat Hukum perburuhan menguat Pajak bagi pengusaha meningkat Cakupan dan pelaksanaan PKB semakin meluas Meningkatnya pajak penghasilan dalam keuntungan pemodal Mempromosikan kenaikan upah Fleksibilitas tenaga kerja, fleksibilitas upah Upah minimum menurun Hukum perburuhan melemah Pajak bagi pengusaha menurun Cakupan dan pelaksanaan PKB semakin terbatas Pengurangan pajak penghasilan dalam keuntungan pemodal Pelaksanaan pembatasan upah
2011 PDB per kapita dalam Dollar Amerika Berdasarkan Bank Dunia Upah bulanan buruh (level-operator) dalam Dollar Amerika berdasarkan JETRO 2011 Kuala Lumpur: 344 Bangkok: 286 Jakarta: 209 Hanoi: 111, HCM: 130, Da Nang: 200 프놈펜: 82 Mumbai: 403, Chennai: 260, Bangalore: 320 Dhaka: 78 Manila: 325, Cebu: 195 Singapore: 1,285 Hong Kong: 1,384 Taipei: 1,008 Seoul: 1,696 Nagoya: 3,804 Malaysia: 9,656 Thailand: 4,972 Indonesia: 3,495 Vietnam: 1,411 Kamboja: 900 India: 1,489 Bangladesh: Filipina: 2,370 Singapura: 46,241 Hong Kong: 34,457 Taiwan: Korea: 22,424 Jepang: 45,902
Upah tahunan (USD) 2011 PDB per orang 2011 Kuala Lumpur: 4,128 Bangkok: 3,432 Jakarta: 2,508 Hanoi: 1,332, HCM: 1,560, Danang: 2,400 프놈펜: 984 Mumbai: 4,836, Chennai: 3,120 Dhaka: 936 Manila: 3,900, Cebu: 2,340 Singapura: 15,420 Hong Kong: 16,608 Taipei: 12,096 Seoul: 20,352 Nagoya: 45,648 Malaysia: 9,656 Thailand: 4,972 Indonesia: 3,495 Vietnam: 1,411 Kamboja: 900 India: 1,489 Bangladesh: Filipina: 2,370 Singapura: 46,241 Hong Kong: 34,457 Taiwan: Korea: 22,424 Jepang: 45,902
Pendapatan Nasional bagi buruh Negara Miskin
Pendapatan Nasional Negara Berkembang buruh
Pendapatan nasional bagi buruh Negara Maju