INISIATIF PROVINSI RIAU DALAM REDD+ oleh SATUAN TUGAS REDD+ PROVINSI RIAU Disampaikan pada “Workshop Pencehagan Korupsi Melalui Penilaian Resiko dalam.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Teori Graf.
Advertisements

Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
START.
LOGO PENYESUAIAN RAPBA TAHUN 2012 Banda Aceh, 18 Nopember
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Wido Hanggoro ` Research and Development Department Indonesia Meteorological Climatological and Geophysical Agency.
PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013

POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI NAD
Soal-Soal Latihan Mandiri
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Bab 11A Nonparametrik: Data Frekuensi Bab 11A.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
PEMBANDINGAN BERGANDA (Prof. Dr. Kusriningrum)
Bab 11B
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB NASIONAL PROV RIAU BULAN : JUNI 2010.
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
Statistika Deskriptif
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
Emisi Referensi dan Monitoring dalam REDD 2, November, 2007 IFCA Team Ministry of Forestry.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA BULAN MARET 2009 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Tahun 2009.
ANALISA NILAI KELAS A,B,C DIBUAT OLEH: NAMA: SALBIYAH UMININGSIH NIM:
LATIHAN SOAL DATA TUNGGAL
ANALISIS PROSES BISNIS 7
STATISTIK - I.
Bab 13A Nonparametrik: Data Peringkat I
DISTRIBUSI FREKUENSI oleh Ratu Ilma Indra Putri. DEFINISI Pengelompokkan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas- kelas data dan dikaitkan dengan.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2014
Rabu 23 Maret 2011Matematika Teknik 2 Pu Barisan Barisan Tak Hingga Kekonvergenan barisan tak hingga Sifat – sifat barisan Barisan Monoton.
Soal Latihan.
Bab 11B
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
Pengujian Hipotesis Parametrik 2
SEGI EMPAT 4/8/2017.
MG-11 ANALISIS BIAYA MANFAAT ANALISIS PROYEK KEHUTANAN BERDISKONTO
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
Pengujian HIPOTESIS (Bagian 2) Nonparametrik: Data Peringkat I
Bab 13A Nonparametrik: Data Peringkat I Bab 13A
Nonparametrik: Data Peringkat 2
PENGUJIAN HIPOTESA Probo Hardini stapro.
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
SEGI EMPAT Oleh : ROHMAD F.F., S.Pd..
LAJU DEFORESTASI INDONESIA
Graf.
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Statistika Deskriptif: Statistik Sampel
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
Nilai Ujian Statistik 80 orang mahasiswa Fapet UNHAS adalah sebagai berikut:
Universitas Udayana.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
Korelasi dan Regresi Ganda
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
Pengantar sistem informasi Rahma dhania salamah msp.
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Melalui KKN Tematik
Transcript presentasi:

INISIATIF PROVINSI RIAU DALAM REDD+ oleh SATUAN TUGAS REDD+ PROVINSI RIAU Disampaikan pada “Workshop Pencehagan Korupsi Melalui Penilaian Resiko dalam REDD+ Pekanbaru, 22 Mei 2012

LATAR BELAKANG o Provinsi Riau memiliki luas kawasan hutan sesuai TGHK (Kep. Menhut No.173/Kpts-II/1986 seluas Ha (Update). o Degradasi dan Deforestasi hutan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting di tengah perdebatan mencari format pengurangan pemanasan global. o Luas berhutan Provinsi Riau Tahun ,9 juta Ha, dengan tingkat deforestasi sebesar ,95 Ha/Tahun yang dihitung berdasarkan rata-rata penurunan luas hutan sejak tahun

Lanjutan…….. o Provinsi Riau memiliki keunikan biofisik berupa sumber daya alam gambut seluas Ha yang tersebar pada 11 Kab/Kota dengan kedalaman bervariasi dari sangat dalam s/d sangat dangkal. o Provinsi Riau merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Provinsi berhutan di Indonesia yang ditetapkan Pemerintah sebagai Provinsi Implementasi REDD+

lanjutan…… o Provinsi Riau dengan kawasan hutan yang cukup luas dan lahan gambut terluas di Sumatera, memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan, serta menyatakan minat menjadi lokasi percontohan Provinsi Implementasi REDD+ LoI Indonesia dan Norwegia dan atau kerjasama Indonesia dengan negara lain terkait Impelemtasi REDD+

Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan TGHK(Update) (Kep. Menhut No. 173/Kpts-II/1986) NoFUNGSI KAWASANCODELUAS (HA)% Perairan-119, Areal Penggunaan LainAPL1,670, Hutan LindungHL208, Hutan Produksi TetapHP1,638, Hutan Prosuksi TerbatasHPT2,952, Hutan Produksi yang dapatHPK1,818, dikonversi 7Hutan Suaka Alam/HutanSM, CA, HW, TN,628, AlamTAHURA, PLG, TWA JUMLAH 9,036,

Kawasan Hutan Berdasarkan RTRWP Riau (Perda No. 10 Tahun 1984) NoFUNGSI KAWASANLUAS (HA)% A.KAWASAN HUTAN 1Arahan Pengembangan Kawasan Kehutanan2,782, Kawasan Lindung1,929, JUMLAH4,711, B.NON KAWASAN KEHUTANAN 1Arahan Pengambangan Kawasan Industri1, Arahan Pengambangan Kawasan Perkebunan3,318, Arahan Pengambangan Kawasan Pertambangan15, Arahan Pengambangan Kawasan Pertanian117, Arahan Pengambangan Kawasan Transmigrasi234, Arahan Pengambangan Kawasan yang Diprioritaskan19, Areal Penggunaan Lain498, Kawasan Perairan119, JUMLAH4,325, GRAND TOTAL9,036,

No.KAB/ KOTA Kws. Hutan Bakau LUAS (Ha) JUMLAH (Ha) HLHP. Tetap HP. Terbatas Kws. Konservasi 1.Bengkalis36.956, , , , ,98 2.Indragiri Hilir62.052, , , ,590, ,06 3.Indragiri Hulu0, , ,06942, ,82 4.Kampar0, , , , , ,81 5.Kuantan Singingi0, , , , ,62 6.Pelalawan333, , ,14867, ,95 7.Rokan Hilir7.687, , , , ,43 8.Rokan Hulu0, , , ,87 9.Siak5.338, , ,33 10.Dumai7.918, , , ,76 11.Pekanbaru0, ,70297, ,82 Jumlah , , , ,377, , ,45 Keterangan : HL : Hutan Lindung; HP : Hutan Produksi; Kws : Kawasan. Sumber : Data Statistik Dinas Kehutanan Propinsi Riau Tahun 2007

REKAPITULASI LUAS KEBAKARAN BERDASARKAN AREAL DI PROVINSI RIAU TAHUN 1997 S/D 2009 No.Tahun LUAS AREAL KEBAKARAN (Ha) Jumlah KebunHTIEks HPHAPL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 970, ,85 7, ,00 350,0 645, ,00 11, Jumlah45, , , , , Tahun 2010 terdapat Titik Api

No. Kabupaten Luas Gambut KHG (Ha)KLG (Ha) 1.Bengkalis1.240.,122474,383 2.Indragiri Hilir1.267,237222,706 3.Indragiri Hulu225,635107,938 4.Rokan Hilir734,050263,032 5.Rokan Hulu117,,64519,607 6.Siak735,835231,990 7.Pelalawan904,461234,088 8.Dumai298,521123,317 9.Kampar153,81115, Pekanbaru42,2660 Jumlah Kajian Masterplan Gambut Riau, KLH 2009 Potensi lahan gambut di Provinsi Riau Tahun 2002 seluas 4,03 juta ha. Kandungan karbon (C) di tanah gambut di Propinsi Riau Tahun 1990 sebesar ,45 juta ton C (75,62 % dari total Sumatera), sedangkan pada tahun 2002 : mengalami perubahan menjadi ,14 juta ton. Selama 12 Tahun ( ) mengalami penurunan kandungan karbon sebesar juta ton (13,31 %) atau 1,11 % per Tahun (Weatland, 2005) KONDISI DAN SEBARAN GAMBUT RIAU Kajian Wetland International Indonesia (2005) :

Berdasarkan kajian Tim Ahli Pusat Informasi Perubahan Iklim Provinsi Riau (2010): Tahun 2002 : Tutupan Hutan : 3,6 juta ha Stock Carbon : 514,0 juta ton Stock CO 2 : 1.886,5 juta ton Tahun 2010 : Tutupan Hutan : 2,9 juta ha Stock Carbon : 453,9 juta ton Stock CO 2 : 1.666,0 juta ton STOCK KARBON DAN CO 2 PADA TEGAKAN HUTAN DAN GAMBUT DI PROVINSI RIAU Tingkat emisi historis, rata-rata emisi CO 2 tahunan ( ) mencapai 0,309 Gt CO 2 setara dengan 23% tingkat emisi Nasional Tahun 2005 (90% emisi dari lahan gambut dan 42%nya dari kebakaran gambut) Sumber : Tim Advisory Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Riau, 2010)

STOCK CARBON DAN CO2BERDASARKAN HASIL KAJIAN WETLAND INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN 2005 Potensi lahan gambut di Provinsi Riau Tahun 2002 seluas 4,03 juta ha. Kandungan karbon (C) di lahan gambut Provinsi Riau tahun 2002 sebanyak ,34 juta ton C

KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI PENURUNAN EMISI GRK NASIONAL Sektor Kebijakan Penurunan Emisi (Giga ton CO2e) Rencana AksiK/L Pelaksana 26%15%Total (41%) Kehutanan dan Lahan Gambut Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pengelolaan sistem jaringan dan tata air, Rehabilitasi hutan dan lahan, HTI, HR, Pemberantasan illegal logging, Pencegahan deforestasi, Pemberdayaan masyarakat. Kemnehut, KLH, Kepmen PU dan Kementan

Permasalahan Emisi GRK 1.Masih terbatasnya pemahaman stakeholder terkait Perubahan Iklim dan Emisi GRK khususnya 2.Data aktivitas GRK di Kab./kota tidak ter-record secara time series 3.Manajemen hirarki data yang belum berjalan sebagaimana mestinya 4.Keterbatasan kajian untuk menentukan nilai faktor emisi aktivitas GRK di Riau 5.Keterbatasan penguasaan Metodologi Perhitungan Emisi GRK per sektor

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TERHADAP PROGRAM REDD+ 1. Aktif mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional terkait penurunan emisi GRK maupun REDD+ 2. Gubernur Riau telah membentuk Satgas REDD+ Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.833/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 jo Keputusan Gubernur Riau No. 359/IV/2012 tanggal 20 April 2012 (Revisi).

Lanjutan……. 3. Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana melalui APBD Tahun 2011 & 2012 walaupun baru terbatas untuk mendukung kegiatan administrasi Satgas REDD+ di Provinsi Riau. 4. Bersama dengan Satgas REDD+ Pusat / UKP4, sedang mempersiapkan penyusunan SRAP Implementasi REDD+ Provinsi Riau (Fasilitasi telah dilaksanakan tanggal Mei 2012 di Hotel Pangeran Pekanbaru)

POTENSI LOKASI REDD+ PROVINSI RIAU N0LOKASILUAS (Ha) 1.SEMENANJUNG KAMPAR Cagar Biosfer Giam Siak Kecol – Bukit Batu Lokasi Taman Nasional Zamrud Kolaborasi Managemen Konservasi Harimau Hutan Adat Rumbio Hutan Wisata Buluh Cina Tahura Sultan Syarif Hasyim Taman Nasional Tesso Nillo JUMLAH TOTAL

1. KAWASAN SEMENANJUNG KAMPAR

2. CAGAR BIOSFIR GSK-BB

3. TAMAN NASIONAL ZAMRUD

4. PETA KAWASAN KOLABORASI KONSERVASI HARIMAU SUMATERA RIAU

5. TAHURA SSH

LANGKAH STRATEGI REDUKSI EMISI CARBON PEMERINTAH PROV. RIAU 1.Kerjasama Penelitian dengan ACIAR dalam Project Improving Governance, Policy and Institution Arrangement to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) antara Dinas Kehutanan, ACIAR dan Kementerian Kehutanan

2. Pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu seluas Ha (Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.920/V/2010 tanggal 14 Mei Mengusulkan terbentuknya Taman Nasional Zamrud seluas : Ha. 4.Rehabilitasi hutan dan lahan kritis. 5.Pemberantasan illegal logging. 6.Kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (Zero Burning Policy). 7.Mendorong Peran Masyarakat Adat dalam pelestarian hutan seperti hutan adat Rumbio dan Taman Wisata Alam Buluh Cina, Kampar.

8. Kolaborasi Managemen Pengelolaan Kawasan Harimau Senepis Dumai & Rokan Hilir seluas ± Ha. 9. Menerapkan pola ekohydro dalam pengelolaan tata air pada areal HTI berdasarkan prinsip- prinsip kelestarian. 10. Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PUSDALKARHUTLA) Prov. Riau. 11. Membentuk Unit Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap oleh Pemerintah Provinsi Riau Mendukung Kegiatan Demonstration Activities (DA) pada Pengelolaan Lahan Gambut di Kabupaten Bengkalis. 13. Menyusun Strategi Pembangunan Beremisi Rendah di Provinsi Riau.

PERKEMBANGAN TERKINI PENYUSUNAN SRAP IMPLEMENTASI REDD+ PROVINSI RIAU 1. Terbentuk Tim Penyusun SRAP Implementasi REDD+ Provinsi Riau 2. Fasilitasi Proses Penyusunan SRAP Implementasi REDD+ Provinsi Riau dari Satgas REDD+ Pusat/UKP4 telah dilaksanakan tanggal Mei 2012.

Lanjutan……… 3. Outline SRAP –Implemnetasi REDD+ Provinsi Riau. 4. Persiapan pengumpulan baseline data.

TERIMA KASIH Green PON XVIII 2012