KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
pendampingan SDP SMK rujukan - 3 thn melalui SEAEDUNET 20
START.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Menunjukkan berbagai peralatan TIK melalui gambar
1. 1. Reviu Besaran Angka Dasar TA 2012 : a)Penggunaan Laporan (aplikasi) untuk Menganalisis Angka Dasar; b)Memastikan volume angka dasar sudah benar;
Rencana Bisnis Strategis BLU
Mata Kuliah Teknik Digital TKE 113
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Menempatkan Pointer Q 6.3 & 7.3 NESTED LOOP.
Tugas Praktikum 1 Dani Firdaus  1,12,23,34 Amanda  2,13,24,35 Dede  3,14,25,36 Gregorius  4,15,26,37 Mirza  5,16,27,38 M. Ari  6,17,28,39 Mughni.
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Subnetting Cara Cepat I (IP Kelas C)
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
TOPIK BAHASAN POKOK BAHASAN TOR RAB &.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
BUSINESS PROCESS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
Bab 11B
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
WORKSHOP INTERNAL SIM BOK
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Rapat Evaluasi Program Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dengan Internasional NGO Hotel Aryaduta, Jakarta Juni 2014 Rofikul Hidayat.
PERINGATAN HKN KE 48 TAHUN 2012 Jakarta, 13 September 2012.
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 JUNI 2014
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Luas Daerah ( Integral ).
Program Desa/Kelurahan Tangguh
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
Fungsi Invers, Eksponensial, Logaritma, dan Trigonometri
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
1 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT ANGGARAN II GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 13 JL.WAHIDIN RAYA NO.1 JAKARTA.
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
DINAS TRANTIBUM PROP DIY
UNDANG – UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL
Kompleksitas Waktu Asimptotik
BEDAH KISI-KISI IPA UN SD/MI TAHUN 2013 GURU KELAS VI SD/MI KECAMATAN
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
Bahan Kuliah IF2120 Matematika Diskrit
Pohon (bagian ke 6) Matematika Diskrit.
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
Rencana Strategis Deputi Bidang Rehabilitasi Tahun
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Drs. Bachtiar Hasanudin Tambunan, SH, MH Deputi Dayamas BNN Disampaikan dalam MUSREN BNN 2015 Jakarta, 1 April 2015 1

VISI, MISI & TUJUAN DAYAMAS Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat MISI Menyatukan dan Menggerakkan segenap potensi Masyarakat dalam upaya Pencegahan, Reha- bilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba TUJUAN Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN

SASARAN STRATEGIS & INDIKATOR DAYAMAS Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN INDIKATOR Angka Partisipasi Masyarakat dalam upaya P4GN INDIKATOR OUTCOME ESELON I Indeks Partisipasi Stakeholder dalam pelaksanaan P4GN INDIKATOR OUTPUT ESELON II Tingkat partisipasi kalangan pemerintahan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan dunia usaha/swasta dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakt sipil rentan dlm P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil pada kawasan rawan dalam P4GN

PROGRAM & KEGIATAN DAYAMAS AMANAT INPRES 12/2011 INDIKATOR TEST URINE ANGGOTA INSTANSI PEM (K/L), SWASTA, LSM, KOMPONEN MASY SASARAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 K. PEM 142 209 277 387 504 K. SWST 484 1319 1385 1459 1532 K. SIPIL K.SPL DIK SASARAN : CIPTAKAN LINGDIK, LINGJA & LINMAS BEBAS NARKOBA DEPUTI DAYA MAS DIT PSM KERJASAMA DAYAMAS DGN CEGAH, REHAB, BRANTAS & HUKER DIT PA SASARAN : CIPTAKAN KAWASAN RAWAN & MASY RENTAN BEBAS NARK SASARAN TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 M. KOTA 123 130 138 148 159 M. DESA 15 22 29 36 143 M. RENTN 170 238 340 442 510 ANGGOTA INSTANSI PEM (K/L), SWASTA, LSM, KOMPONEN MASY KABID DAYA MAS BNNP INDIKATOR PEMETAAN

ANGKA PARTISIPASI NASIONAL RENSTRA DAYAMAS 2015-2019 SWASTA PEMERINTAH ANGKA PARTISIPASI NASIONAL MASYARAKAT

TARGET SASARAN (STRATEGIS, OUTCOME & OUTPUT) BIDANG DAYAMAS BNN PERIODE 2015-2019

TARGET CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DIT PSM PERIODE 2015-2019 INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Kegiatan Dit PSM Meningkatnya institusi pendidikan, institusi kerja swasta, dan institusi pemerintah yg berpartisipasi aktif dalam P4GN secara mandiri Jumlah institusi pendidikan yg aktif menyelenggarakan program penanggulangan narkoba secara mandiri 25+117= 142 Institusi 27+182= 209 Institusi 29+248= 277 Institusi 31+356= 387 Institusi 33+471= 504 Institusi Jumlah institusi pemerintah yg aktif menyelenggarakan program penanggulangan narkoba secara mandiri 21+463= 484 Institusi 22+1.297= 1.319 Institusi 23+1.362= 1.385 Institusi 29+1.430= 1.459 Institusi 30+1.502= 1.532 Institusi Jumlah institusi swasta yg aktif menyelenggarakan program penanggulangan narkoba secara mandiri 30+1.502= 1.532 Institusi Jumlah lingkungan masyarakat tingkat desa dan kelurahan yg aktif menyelenggarakan program penanggulangan narkoba secara mandiri 21+463= 484 Institusi

TARGET CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DIT PA PERIODE 2015-2019 INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Kegiatan Dit PA Meningkatnya kawasan rawan dan kelompok masyarakat rentan yang bersih narkoba melalui pemberdayaan alternatif Jumlah kawasan rawan di perkotaan yang bersih narkoba 3+120= 123 Kawasan 3+127= 130 Kawasan 2+136= 138 Kawasan 1+147= 148 Kawasan 1+158= 159 Kawasan Jumlah kawasan rawan di perdesaan yang bersih narkoba 5+10= 15 Kawasan 4+18= 22 Kawasan 3+26= 29 Kawasan 2+34= 36 Kawasan 1+42= 143 Kawasan Jumlah kelompok masyarakat rentan yang bersih narkoba 5+(5x33)= 170 Kelompok 7+(7x33)= 238 Kelompok 10+(10x33)= 340 Kelompok 13+(13x33)= 442 Kelompok 15+(15x33)= 510 Kelompok

RESTRUKTURISASI INFORMASI KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYAAKAT BNN DALAM KERANGKA ADIK

INFORMASI KINERJA TINGKAT ESELON I INPUT ESELON I AKTIVITAS ESELON I OUTPUT ESELON I OUTCOME ESELON I NSPK Anggaran Menyusun regulasi terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat anti narkoba Mengidentifikasi potensi sumber daya stakeholder dalam rangka mendukung P4GN Pengembangan kapasitas stakeholder dalam rangka P4GN Fasilitasi program P4GN yang diselenggarakan oleh stakeholder Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat anti narkoba Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat anti narkoba Kalangan pemerintah yang berpartisipasi dalam P4GN Indikator: Tingkat partisipasi kalangan pemerintahan dalam P4GN Kalangan dunia usaha/swasta yang berpartisipasi dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan dunia usaha/swasta dalam P4GN Kalangan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil rentan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil pada kawasan rawan dalam P4GN Tumbuh dan berkembangnya partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN Indeks Partisipasi Stakeholder dalam pelaksanaan P4GN

ESELONISASI OUTPUT OUTCOME ESELON I Kalangan pemerintah yang berpartisipasi dalam P4GN Indikator: Tingkat partisipasi kalangan pemerintahan dalam P4GN Kalangan dunia usaha/swasta yang berpartisipasi dalam P4GN Indikator: Tingkat partisipasi kalangan dunia usaha/swasta dalam P4GN Kalangan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam P4GN. Indikator : Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dunia pendidikan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil rentan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil pada kawasan rawan dalam P4GN Tumbuh-kembangnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN Indikator: Indeks partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN Indeks partisipasi Stakeholder dalam pelaksanaan P4GN ESELON II (Peran Serta) ESELON III (Lingdik) (Lingjamasy) Kalangan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam P4GN Indikator: Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dunia pendidikan dalam P4GN Indikator: Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dalam P4GN

ESELONISASI OUTPUT OUTCOME ESELON I Kalangan pemerintah yang berpartisipasi dalam P4GN Indikator: Tingkat partisipasi kalangan pemerintahan dalam P4GN Kalangan dunia usaha/swasta yang berpartisipasi dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan dunia usaha/swasta dalam P4GN Kalangan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil dunia pendidikan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil rentan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil pada kawasan rawan dalam P4GN Tumbuh-kembangnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan P4GN Indeks partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN Indeks partisipasi Stakeholder dalam pelaksanaan P4GN ESELON II (PA) ESELON III (Perkotaan) (Perdesaan) Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil rentan perkotaan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil pada kawasan rawan perkotaan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil rentan perdesaan dalam P4GN Tingkat partisipasi kalangan masyarakat sipil pada kawasan rawan perdesaan dalam P4GN

TERIMA KASIH

TARGET CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAYAMAS BNN PERIODE 2015-2019 KEGIATAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Strategis bidang Dayamas Angka partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap nar 10% 15% 20% 25% 30% Angka partisipasi masyarakat adalah peningkatan prosentase capaian outcome Jumlah pengguna narkoba yg lapor diri ke IPWL 52 Orang 1.944 2.759 3.711 4.772 Jumlah lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi milik masyarakat yg terbentuk 1 Lembaga 6 9 13 16 Jumlah informasi masyarakat tentang peredaran gelap narkoba 61 Informasi 956 1.338 1.757 2.213 Jumlah penggiat (relawan) aktif yg melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba 17 orang 648 920 1.237 1.591 Jumlah kelompok masyarakat rentan yg bersih narkoba melalui pemberdayaan alternatif 2 kelompok 36 Kelompok 68 111 153

TARGET CAPAIAN SASARAN OUTCOME PROGRAM DAYAMAS PERIODE 2015-2019 KEGIATAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Program Meningkatnya kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Jumlah pengguna narkoba yg lapor diri ke IPWL 5.196 Orang 12.957 Orang 13.797 Orang 14.844 Orang 15.906 Orang Jumlah lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi milik masyarakat yg terbentuk 17 Lembaga 43 Lembaga 46 Lembaga 50 Lembaga 53 Lembaga Jumlah informasi masyarakat tentang peredaran gelap narkoba 6.070 Informasi 6.374 Informasi 6.692 Informasi 7.027 Informasi 7.378 Informasi Jumlah penggiat (relawan) aktif yg melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba 1.732 Penggiat 4.319 Penggiat 4.599 Penggiat 4.948 Penggiat 5.302 Penggiat Jumlah kelompok masyarakat rentan yg bersih narkoba melalui pemberdayaan alternatif 170 Pokmas 238 Pokmas 340 Pokmas 442 Pokmas 510 Pokmas