Elemen Sukses Pengembangan & Tantangan e-Gov

Elemen Sukses Pengembangan e-Gov Support Capacity Value

Support Adanya keinginan (political will) dr berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan e-Government

Support 1. Disepakatinya kerangka e-Gov sbg salah satu kunci sukses negara dlm mencapai visi & misi bangsanya. 2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, waktu, tenaga, dll) disetiap tk. Pemerintahan untuk membangun konsep ini. 3. Dibangunnya infrastuktur & suprastruktur (UU, PP, aturan kerjasama dg swasta, dll) 4. Sosialisasi e-Gov secara merata, kontinyu, konsisten, & menyeluruh kpd birokrat & masyarakat.

Syarat Minimal Faktor Capacity (Kemampuan) 1. Ketersediaan sumber daya (khususnya sumber daya finansial) 2. Ketersediaan infrastruktur TI 3. Ketersediaan SDM yg berkompeten

Value Jenis aplikasi e-Gov apa sajakah yg harus didahulukan pembangunannya agar memberikan value (manfaat) yg signifikan bagi masyarakat.

Tantangan e-Gov (Indrajit, 2002) Penentuan kanal akses Keterlibatan pihak non-pemerintah Pembiayaan manajemen perubahan

Penentuan kanal akses Jenis teknologi kanal akses apa saja yg harus dibangun? Bagaimana agar keberadaannya dpt merata diseluruh wilayah negara? Strategi apa yg hrs dijalankan agar masyarakat yg belum terbiasa dg teknologi ini dpt memanfaatkannya?

Pemecahan Tantangan 1 e-Gov tdk harus melulu memanfaatkan teknologi berbasis komputer pribadi (PC/Personal computer) yg tdk semua masyarakat menguasai penggunaannya. Hal ini bs dialihkan pd teknologi telepon rumah, HP, TV, dsb Pihak yg menentukan jenis kanal akses yg cocok dlm e-Gov adalah masyarakat, shg pemerintah hrs memiliki gambaran yg kuat ttg seluk beluk teknologi macam apa yg akrab di masyarakat (teknologi SMS, ATM, PDA, dll) Adanya blueprint pengembangan e-Gov yg jelas (terkait dg efisiensi biaya)

Seluruh penyelenggara pelayanan (sektor publik, sektor swasta dan non-komersial) hrs sepakat menggunakan teknologi yg bersifat universal & berbasis internet. Alasannya: agar masyarakat dpt memilih berbagai kanal akses yg tersedia. Adanya mekanisme penjaminan hak-hak privasi individu/masyarakat Adanya strategi pemasaran yg baik melalui peningkatan kinerja pemerintah Pemecahan Tantangan 1

Pemecahan Tantangan 2 Pemerintah hrs memiliki kantor/lembaga representatif (e-Envoy) yg bertugas sbg koordinator pembuatan kebijakan & pemantau hubungan antara ketiga sektor penyedia layanan publik (publik, swasta, dan non-komersial) Adanya peraturan yg jelas dr pemerintah Kebijakan nasional terkait e-Gov hrs jelas, eksplisit 7 konsisten dilaksanakan dr masa ke masa, meski para birokrat pemerintahan berganti-ganti

Solusi Tantangan 3 Pemerintah hrs fokus thd pengembangan e-Gov Adanya kerangka insentif bagi mereka yg sukses mengimplementasikan program e- Gov Adanya mekanisme yg jelas dlm setiap proyek pengembangan e-Gov terkait dg tugas & tanggung jawab, krn program e- Gov merupakan kegiatan lintas sektoral Adanya studi dan evaluasi dr implementasi program pengembangan e- Gov Leadership

Hambatan Birokrasi Pengembangan e-Gov (Rokhman, 2008) Peopleware Hardware Organoware

Peopleware Sumberdaya manusia yakni kemampuan para pejabat birokrasi maupun staff dalam menggunakan internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-government terhadap pihak luar. Operasionalisasi e-government juga tidak berjalan lancar ditandai dengan sarana interaksi yang disediakan tidak ada aktivitas yang berarti.

Hardware Berkaitan dengan teknologi dan infrastuktur. Terbatasnya hardware dan software serta masih sedikitnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal (LAN) maupun global (Internet) menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan lancar.

Organoware Ditandai dengan tidak fleksibelnya Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT) birokrasi yang dapat mewadahi perkembangan baru model pelayanan publik melalui e-government. Para admin e-government di beberapa daerah yang selalu memonitor pengaduan masyarakat tidak mempunyai wewenang dan kemampuan untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat misalnya dalam memberikan jawaban. Sedangkan untuk meminta pejabat atau pegawai yang terkait untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan masyarakat, para admin tersebut tidak mempunyai wewenang.

Organoware Belum adanya regulasi yang mengijinkan transaksi melalui media elektronik dapat dianggap sah. Walaupun sudah ada Undang-Undang ITE namun belum ada Juklak dan Juknis. Terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan dan operasionalisasi e-government di daerah. Pemerintah pusat hanya menyediakan kerangka kebijakan dan panduan tidak disertai dengan alokasi dana sehingga harus ditanggung oleh daerah yang bersangkutan.

Alhamdulillah Semoga Bermanfaat