SINKRONISASI L2 DIKTI DENGAN KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Advertisements

Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PERSIAPAN PERCEPATAN PROGRAM DOKTOR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
Kantor Jaminan Mutu UGM 2010
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PEMBINAAN PTS PP-PTS 2015
Mekanisme Usul Pembukaan program studi
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
Kesinambungan SPMI dan SPME dalam Membangun Budaya Mutu Pendidikan Tinggi Intan Ahmad Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset,
MEKANISME AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI (PT)
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN AKADEMIK DOSEN
Workshop Pengabdian Masyarakat
STATUTA PERGURUAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Penomoran Ijazah Nasional (PIN)
Pemanfaatan PD-Dikti oleh Ditjen. Belmawa
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
HIBAH PENELITIAN PASCA SARJANA (PPS)
HIBAH PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI (PEKERTI)
PELAYANAN PDDIKTI DI DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI
Program kreativitas mahasiswa, ide kreatif dan strategi KEBERHASILAN
SOSIALISASI AMI 2016 Thomas Anung Basuki
Permen RistekDikti No 26 Th 2016 Rekognisi Pembelajaran Lampau Chan Basaruddin Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti.
SOSIALISASI SERTIFIKASI DOSEN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
PELAKSANAAN REFORMASI PERIJINAN DI
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Form Presentasi Prodi/Bagian/Unit?
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
PEMBERIAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemberian Tugas dan Izin Belajar bagi.
Kapus Standarisasi dan Penjaminan Mutu Akademik LP2MP Undip
TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI KITA
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
Penelitian Disertasi Doktor
Kebijakan Pendidikan Tinggi
Strategi Peningkatan Kinerja../UNIGAL
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMDIKNAS NOMOR 71936/A4/KP/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT (SIMPAK) DOSEN Dalam.
Arah Kebijakan Pengembangan Tridharma PT
Empat Tahun Kerja Kopertis/LLDikti7.
Materi Satu TIM ASESMEN BKD KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan,
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Layanan Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing Layanan Izin Kerja Sama
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Biro Hukum dan Organisasi
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
EVALUASI KINERJA PENELITIAN
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro Sumber Daya Manusia
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Akreditasi Institusi.
Kebijakan Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat
Transcript presentasi:

SINKRONISASI L2 DIKTI DENGAN KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI Rapat Koordinasi Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Kopertis se-Indonesia Tator, 11-15 Desember 2014

Pendahuluan Kompleksitas permasalahan pendidikan tinggi: Kualitas penyelenggaraan tridharma Budaya akademik: kejujuran Budaya penelitian Fasilitas dan sumber daya pendidikan (terutama di daerah) Penyebaran perguruan tinggi (jenis dan jumlah) Pelanggaran aturan: kelas jauh, substandard, vested interest Aturan tumpang tindih dan kekosongan aturan Kementerian baru: SOTK Kementerian Transformasi Kopertis menjadi L2 Dikti Perlu pelibatan Yayasan/Badan Penyelenggara dalam pembinaan PTS

SOTK “KEMRITTING”(1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Dinamika dalam pembahasan SOTK sangat tinggi Sebelum 25 Desember 2014 SOTK harus sudah selesai Belum punya logo

SOTK “KEMRITTING”(2) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Staf Ahli*) Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Ditjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Ditjen Penguatan Inovasi PUSDIKLAT PUSDATIN PUSPIPTEK Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti L2 Dikti L2 Dikti LPNK

SOTK “KEMRITTING”(3) Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama PT bermasalah: fasilitas, dosen, pelanggaran, konflik Perizinan SPME: Fasilitasi pembentukan LAM dan pendanaan Hubungan dengan K/L lain: manajemen pendidikan tinggi di bawah satu atap Kerjasama SPM Dikti: SPMI, SPME dan PD Dikti L2 Dikti mencakup kelembagaan, belmawa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Cakupan kerja L2 Dikti adalah PTS dan PTN (tanpa BH), dan PTNBH (koordinasi)

L2 DIKTI(1) Kondisi PT relatif terhadap SN Dikti: 24 standar PTS 2016 2015

L2 DIKTI(1) Issues: Belmawa Penguatan SPMI Kelas jauh, ijazah aspal, compliancy with SN Dikti (pembelajaran) Kemahasiswaan: beasiswa, bakat dan minat mahasiswa Uji Kompetensi, STR Penguatan SPMI

L2 DIKTI(2) Penelitian Mengajar di mana-mana Penelitian dan publikasi Dana naik; scheme: 100j, 500j, 1 M, 10 M dan 20 M alokasi dana penelitian th 2015 sebesar 1.5 T Mengajar di mana-mana Penelitian dan publikasi Hilirisasi penelitian: riset terapan Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian: pelatihan, workshop, seminar Penekanan pada bidang keguruan dan pendidikan jumlah penelitian kurang sementara mahasiswanya banyak

L2 DIKTI(3) Surat Rekomendasi PT Baru untuk periode Jan 2015 Kelembagaan: Perizinan, perubahan bentuk/lokasi/yayasan Evaluasi dokumen usulan, presentasi Windows opening (Januari-Maret) Visitasi, Keputusan High risk Penerbitan SK Suap Vested interest Prosedur on line: minimasi interaksi antar pihak Perubahan bentuk, alih bina, pindah lokasi dan perubahan Yayasan/BP Surat Rekomendasi PT Baru untuk periode Jan 2015

L2 DIKTI(4) SPMI, SPME dan PD Dikti Sosialisasi Empowerment Fasilitasi LAM dan pendanaan akreditasi SOP

L2 DIKTI(5) SDM L2 Dikti Internal recruitment Program pelatihan Kualitas Jumlah Internal recruitment Program pelatihan

Rekomendasi : Perlu penyusunan Kode Etik Pelayanan “Kopertis” Pelayanan akan lebih baik: kecepatan pelayanan  Teknologi Setara Eselon I (Satker di bawah Kementerian): Utama Struktur organisasi Mekanisme anggaran, kepegawaian, BMN Perpres tunjangan tugas tambahan Struktur murni; tugas tambahan