LAPORAN INVENTARISASI MASALAH DISKUSI KELOMPOK A, B dan C SOSIALISASI BHMN UNAIR Surabaya, 27 Maret 2004 Oleh I Made Widji Suhariadi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL DISKUSI KOMISI II IMPLEMENTASI UU No 12 TAHUN 2012 REMBUKNAS 2013.
Advertisements

REFLEKSI EMI LPTK. KEUNTUNGAN EMI LPTK F Keuntungan melakukan EMI LPTK F Kekuatan / potensi LPTK F Keterbatasan yang dimiliki oleh LPTK F Tantangan ke.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEGAWAI (SIMPEG)
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
REFLEKSI KEPEMIMPINAN DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Benih Yang Tumbuh Lukito Edi Nugroho Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada.
STRATEGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA ILMIAH
Universitas Indonesia - Badan Hukum Milik Negara
PPT CCP 9/12/ Center for Communication Programs U N I V E R S I T Y OHNS HOPKINS J J.
MEMBANGUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI (SPMI-PT)
HASIL RUMUSAN DISKUSI KELOMPOK III SUB- TEMA : PEMANTAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI YANG TANGGUH DENGAN TATA KELOLA YANG AKUNTABEL.
PROSPEK BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
ASPEK MANAJEMEN DI SHARINGKAN KEMBALI OLEH : E. BANGKIT DAMI ARSA.
STANDAR 2.
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
HASIL SIDANG KOMISI II. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN 1. Kondisi dan Kendala yang dihadapi 2. Usul/Saran perbaikan mendatang 1. Tata Kelola 2. Sumber Daya.
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI (AIPT)
06PKM/Kelompok 07: Eriyanto Vetanusi Devi
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
KONSEP 2010 – 2015 Oleh : Ananta Tantri Budi. VISI Memberdayakan SDM guna mendukung proses belajar mengajar, agar dapat mewujudkan institusi yang mandiri.
Program Usulan Presentasi Bacarek, 3 Desember 2014 Budi Santosa.
Oleh : Tim Persiapan Otonomi Pengelolaan Unair Sebagai Badan Hukum Milik Negara OTONOMI PENGELOLAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Kebijakan Pengembangan Field Lab FK UNS
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
Diskusi Kelompok Bidang IV
KOPERASI CIVITAS AKADEMIKA UNTIRTA
Laporan Kemajuan Persiapan Unpad menuju PTN BH
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
REMUNERASI PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Universitas Padjadjaran
Laporan Evaluasi Diri Program Sarjana S1
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Good Governance Etika Bisnis.
STATUTA PERGURUAN TINGGI
ORGANISASI & TATA KELOLA dalam PENYUSUNAN STATUTA PTS
V. WEWENANG (AUTHORITY)
TANTANGAN KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
BAB 22 Sistem Pengendalian Manajemen, Transfer Pricing,
Tugas-Kewajiban & Peran Senat Akademik UI dan Isu terkait
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
VIII. KONFLIK Perbedaan pendapat antara dua/lebih individu atau kelompok dalam organisasi karena beda tujuan, pendapat, pandangan, nilai dll. Ada 2 pandangan.
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
SOSIALISASI SERTIFIKASI DOSEN
Keterangan Saksi Prof. Dr. Sofian Effendi
Transparansi dalam Praktek dan Terapan BHP di Universitas Indonesia
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Perencanaan SDM.
VIII. KONFLIK Perbedaan pendapat antara dua/lebih individu atau kelompok dalam organisasi karena beda tujuan, pendapat, pandangan, nilai dll. Ada 2 pandangan.
Mengelola Sumber Daya Manusia
Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam bisnis internasional
SISTEM INFORMASI AKADEMIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
IV. PENGORGANISASIAN Utk menyusun kerangka pembagian kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yg kompak, harmonis, efisien &
PERENCANAAN EVALUASI KINERJA JURUSAN
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
MATERI SOSIALISASI PIU UNIVERSITAS HASANUDDIN
PRA-MUSRENBANG USU T.A Tema :Merajut Kebersamaan MewujudkanUSU Sebagai Universitas Nasional Terkemuka Dengan Akreditasi Tertinggi Dan Merintis.
PERAN LKS BIPARTIT DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
Sinergitas Pengelolaan Program Pascasarjana di Universitas Andalas
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Audit Mutu Internal dan Rencana Kegiatan & Anggaran
Transcript presentasi:

LAPORAN INVENTARISASI MASALAH DISKUSI KELOMPOK A, B dan C SOSIALISASI BHMN UNAIR Surabaya, 27 Maret 2004 Oleh I Made Widji Suhariadi

INVENTARISASI MASALAH 1.UMUM 2.KEUANGAN 3.SDM 4.AKADEMIK 5.ORGANISASI 6.MAHASISWA 7.FASILITAS FASILITATOR KESEPAKATAN A B C

MASALAH UMUM 1.Perlu kejelasan status BHMN, terkait masalah tanggung gugat 2.Jika BHMN akan terjadi otonomi di- bidang apa? (Akademik, Finance, Administrasi & Manajemen) 3.Apa perbedaan antara PTN, BHMN dan PTS? 4.Sejauh mana kemungkinan untuk memilih antara menjadi BHMN or BLU? 5.Apa dasar hukum/dasar legalitas status BHMN

MASALAH UMUM Apa Keuntungan dan Kerugian/Kendala jika menjadi BHMN ? 7. Aspek apa yang harus kita ubah dlm proses transpormasi dari PTN  BHMN? proses transpormasi dari PTN  BHMN? 8. Mengingat masih banyak kekurangan- kekurangan Unair, kapan pelaksanakan BHMN 9. BHMN identik perubahan  resistensi, bagaimana cara menghadapi

MASALAH AKADEMIK 1. Masalah Kuantitatif & Kualitatif Jumlah Mhs >>, Menjaga mutu ? 2. Menjaga Efisiensi Pembelajaran 3. Sharing resource akademik ?

MASALAH ORGANISASI 1.Apakah setelah BHMN ada jaminan pada pelaksanaan Good Governance 2.Konsep hubungan Unair kedalam (Model Organisasi) (Model Organisasi) 3. Mengingat posisi strategis MWA dan Anggota MWA yang beragam, Bgmn kriteria pemilihan anggota MWA ? untuk mencegah tuduhan KKN 4. Struktur kerjasama 5. Bagaimana keberadaan/status Ormawa

MASALAH SDM 1.Bagaimana prospek bagi dosen, karyawan dan mahasiswa? (Terkait dengan kecemasan rasionalisasi) 2. Bagaimana pengelolaan SDM? etelah BHMN bagaimana Setelah BHMN bagaimana status PNS danstatus PNS dan hak-hak yg melekat pada PNS?hak-hak yg melekat pada PNS?  Penggajian ad Pensiun 3. Mengatasi NIP 13 dan 14 di FK

MASALAH FINANCE 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DI UNAIR 1. SUMBER KEUANGAN UNAIR b. Prinsip pembayaran SPP  Belum ada struktur spp berdasar pada keadilan dan proposional a. Keuangan Fak- Universitas-Unit 3. Sentralisasi utk mengatur keutuhan  Cost center & Revenue center  Pengaturan anggaran terpadu 4. SPP naik taa  sesuai dg kualitas layanan

MASALAH FASILITATOR 1.Keterbatasan pemahaman peserta TOT sebagai fasilitator (perlu informasi lebih banyak) 2.Peran peserta TOT dlm sosialisasi otonomi di tiap unit kerja 3.Tindak lanjut sosialisasi di tingkat unit kerja

BEBERAPA KESEPAKATAN 1. FAHAMI ESENSI BHMN 3.PELAKSANAAN SOSIALISASI: MENJAGA POSITIF AKTIF & MENGATASI NEGATIF AKTIF a.DISIAPKAN RAMBU KHUSUS (CD) b.POSKO BHMN UNAIR: R 123 KPUnair B 2. BHMN DILAKSANAKAN SAMBIL MEMPERBAIKI KEKURANGAN

TERIMAKASIH