PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W GOOD GOVERNANCE PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W Raup
Abstrak Tuntutan eksternal: Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan Good governance. Tuntutan internal: Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya juse of power .
Lanjutan .. Dewasa ini permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia semakin komplek dan semakin sarat. Sebagai negara yang menganut bentuk kekuasaan demokrasi. Maka kedaulatan berada di tangan.
Topik Pembahasan Diskusi Pengertian Good Governance Latar Belakang Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Prinsip Good Governance Karakteristik Dasar Good Governance Topik Pembahasan Diskusi
Pengertian Good Governance Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance, yaitu: good governance good government clean governance
Good governance dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengarahkan, mengen dalikan, atau memengaruhi masalah publik. ‘Good Government" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc“ Clean governance meniscayakan adanya transparansi disegala bidang. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Jadi, apakah Good Governance? LAN, GG: Adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sector swasta dan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 101 tahun 2000, merumuskan GG: Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Maka : Dimaknai bahwa Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik dan berwibawa untuk penyelenggaraan negara, atau management (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah.
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Asas Kepastian Hukum Asas Keseimbangan Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan Asas Kecermatan Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan Asas Tidak Mencampurtangan Kewenangan Asas Keadilan dan Kewajaran Asas Perlindungan Atas Cara Hidup Pribadi METTA
Prinsip Good Governance tercantum di dalam Pasal 20 UU No. 32/2004 : Kepastian Hukum 6. Asas Proporsionalitas Tertib Penyelenggaraan Negara 7. Asas Profesionalitas Kepentingan Umum 8. Asas Akuntabilitas Keterbukaan 9. Asas Efektifitas Efisiensi 10. Partisipasi 11. Visi Strategis Rangga
Karakteristik Dasar Good Governance Diakuinya semangat pluralisme Tingginya sikap Toleransi Tegaknya prinsip demokrasi Rangga
SASARAN GOOD GOVERNANCE POLITIK EKONOMI SOSIAL HUKUM META
Mungkinkah ? Lalu apa yang harus dilakukan ? MARI BERDISKUSI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI NEGARA PANCASILA, Mungkinkah ? Lalu apa yang harus dilakukan ? RAUP
ISU Hasil survey persepsi public mengenal Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sejak 1998-2005 menempatkan Indonesia pada posisi yang buruk dalam hal korupsi. Menurut PERC, masalah korupsi di Indonesia dapat terus memburuk, akan tetapi ini terus akan terjadi. Sehingga seluruh system hukum menjadi berantakan dan pengadilan tidak mampu memberikan perlindungan. Pada tahun 2004 Indonesia menempat urutan ke-III, seperti yang dilansir oleh UNDP. Beberapa kasus korupsi terjadi selama ini, diantaranya berakar dari Kemiskinan, kekuasaan, budaya, ketidaktahuan, lemahnya kelembagaan politik disuatu Negara, rendahnya kualitas moral suatu masyarakat, dan merupakan penyakit bersama.
Lanjutan ... Indonesia menurut berbagai lembaga pemeringkat internasional sejak awal tahun 90-an hingga sekarang selalu masuk kategori negara terkorup. Gejala korupsi ini seperti belum terbersit harapan untuk pemberantasannya. Hal ini karena korupsi telah kadung menjadi kebudayaan Penyebabnya ialah MORALITAS masyarakat bagaikan KERIPIK KENTANG dan AYAM SABANA
Terima Kasih Telah Berdiskusi