Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
BAB 7 Otonomi Daerah.
Hubungan Antar Pemerintahan
OTONOMI DAERAH BAB 10.
OTONOMI DAERAH.
1.Desentralisasi 2. Federasi
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
DESENTRALISASI KESEHATAN
HAK ASASI MANUSIA Pengertian HAM.
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
Assalamualaikum… KELOMPOK 6 ASTRI HARDIANTI WAHYUNI ADJEM PRATIKA
OTONOMI DAERAH EMI SETYANIGSIH.
OTONOMI DAERAH Dr.SUHARTO,SH,M.Hum.
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
1 BAB. VII OTONOMI DAERAH 1. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : Eka Yuli Astuti, MH
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Pertemuan 6 DASAR, TUJUAN DAN VISI, PRINSIP, SYARAT, KEWENANGAN, DAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Pendidikan Kewarganegaraan dan Otonomi Daerah
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
ARAH DAN PRINSIP PEMERINTAHAN DI DAERAH NEXT BACK MENU
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
KEBIJAKAN DESENTRALSIASI DAN OTONOMI DAERAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Pertemuan 11 Pola Hubungan Keuangan
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
Perkembangan Otonomi Daerah
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Otonomi Daerah dan Good Governace
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
OTONOMI DAERAH Pengertian
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KELAS IX SEMESTER I.
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Tujuan Instruksional Umum Pengertian, tujuan, filosofi, dan prinsip penyuluhan pertanian Ruang lingkup dan unsur-unsur penyuluhan pertanian Landasan teknis,
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Transcript presentasi:

Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI Kelompok VI Andi Marwah Bakri Andi Rahmat Syarifah Nurul Qadri Rahmawati

Pengertian Otonomi Daerah OTONOMI Arti sempit Arti luas Maka: Otonomi daerah dengan demikian berarti KeMANDIRIan suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Dan: Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. OTONOMI DAERAH adalah DESENTRALISASI itu sendiri. Mandiri Berdaya

ARTI PENTING OTONOMI DAERAH-DESENTRALISASI 1. Untuk terciptanya efesiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintah 2. Sebagai sarana pendidikan politik 3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan 4. Stabilitas politik 5. Kesetaraan politik 6. Akuntabilitas publik

Otonomi dalam NKRI Otonomi Daerah Berlandaskan Diberdayakan dengan cara Memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Acuan Hukum Implementasi tuntutan Globalisasi

Mengapa Desentralisasi??? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa kebutuhan terhadap desentralisasi di indonesia saat ini dirasakan sangat mendesak: 1. kehidupan berbangsa dan benegara berpusat di Jakarta 2. pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata. 3. kesenjangan sosial

Ekonomi Visi Otonomi Daerah Politik Sosial dan Budaya

Konsep Dasar Otonomi Daerah Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi pula Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan dareah, pemberian keleluasan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

MODEL DESENTRALISASI: Dekonsentrasi Delegasi Devolusi privatisasi

Dekonsentrasi (Deconsentratio): Pembagian kewenangan dan tanggung jawab aministratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan dan keleluasan untuk membuat keputusan.

Delegasi : Pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat.

Devolusi: Transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Privatisasi: Tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat

Otonomi daerah dan demokrasi Keterkaitan otonomi daerah dengan demokratisasi: Memberikan otonomi daerah tidak saja bearti melaksanaan demokrasi, tapi mendorong berkembangnya auto aktiviteit. Auto aktiviteit adalah bertindak sendiri, melakukan sendiri, malaksanakan sendiri apa yang di anggap penting bagilingkungan sendiri Konsekuensi otonomi daerah dengan demokratis: 1. Otonomi daerah harus di pandang sebagai instrument desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa. 2. Otonomi daerah harus di definisikan sebagi otonomi bagi rakyat daerah,bukan otonomi pemerintahan daerah (pemda) juga bukan otonomi bagi “daerah”  

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom: Pertanahan Pertanian Pendidikan dan kebudayaan Tenaga kerja Kesehatan Lingkungan hidup Pekerjaan umum Perhubungan Perdagangan dan industri Penanaman modal Koperasi

Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia: UU No. 1 Tahun 1945 UU No. 22 Th 1948 UU No. 1 Th 1957 UU No. 18 Th 1965 UU No. 5 Th 1974 UU No. 22 Th 1999 UU No. 25 Th 1999

Thanks