PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
Pedoman penerapan sistem mANAJEMEN K3
Disarikan dari Siregar & Samadhi
Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja
Strategi Pengendalian Anggaran Pendidikan pada Kementerian Agama RI
BAB 3 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SISTEM
TAHAPAN PENYUSUNAN ISO 9001 : 2000.
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Penerapan Sistem Manajemen K3
PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
Pengelolaan Komunikasi dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tahun : <<2008>>
Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko
Tahun : <<2008>>
Interpretasi Klausul 5, ISO TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA MATERI X V ( MINGGU XV ) LISENSI TENAGA KESEHATAN KERJA DAN PELAPORAN KECELAKAAN DAN P.A.K.
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Interpretasi Klausul 4 ISO Sistem Manajemen Mutu
Klausul Perencanaan realisasi produk
Klausul 8, SMM ISO 9001:2008 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
MANAJEMEN KOPERASI.
Harita Nickel Division
Subdin Pengawasan Ketenagakerjaan
KLAUSUL SMM ISO 9001:2008 Tim gama solution.
Sistem Manajemen Mutu.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
ISO 2000 sebagai Standar Mutu Persaingan Global(Bisnis Global)
INTERNAL AUDIT K3 TJIPTO S..
PERENCANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN
TIN211 - Keselamatan dan Kesehatan Kerja Industri
Sistem Manajemen Mutu (SMM) III
ISO PERSYARATAN KLAUSUL 5.4 – 5.6
7. Realisasi produk 7.1 Perencanaan dari realisasi produk
Disarikan dari Siregar & Samadhi
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
SMK3 : Pengelolaan SDM dan Kepemimpinan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 PEDOMAN PENILAIAN DAN STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP (PERKA BPKP Nomor 04 Tahun 2016)
Anggota Kelompok: Muhammad Affina Hisyam Ovi Rofita Riski Nur Apriana
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
√ S K 3 Mekanisme dan Teknis Audit
Abdul latieff HSE Officer. Definisi Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia.
Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001:2007
PERBEDAAN PERSYARATAN
Komitmen dan Kebijakan dalam Membangun Manajemen K3
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Mekanisme dan Teknik Audit.
Obyektif Setelah mengikuti pembekalan materi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), audience diharapkan mampu: Berperilaku aman di tempat kerja. Bersikap.
Transcript presentasi:

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA MATERI 5 (online)

DALAM MENERAPKAN SMK.3 SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MELAKSANAKAN : Penetapan kebijakan K3 Perencanaan K3 Pelaksanaan rencana K3 Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 Peninjauan dan peningkatan kinerja K3

A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3 Penyususunan kebijakan K.3 Tinjauan awal kondisi K3 Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja / buruh Penetapan kebijakan K3 harus : Disyahkan oleh pucuk pimpinan prsh. Tertulis, tertanggal, dan ditanda tangani Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh terkait (tamu, kontraktor, pemasok/pelanggan ) Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik Bersifat dinamik, dan Ditinjau ulang secara berkala untuk memjamin bahwa keb. tsb. masih sesuai dg.perubahan & per.

A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3 Untuk melaksanakan ketentuan tsb. pengusaha/ pengurus harus : Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dpt. Menentukannya keputusan prsh. Menyediakan anggaran, tenaga kerja berkualitas dan sarana K3 yang diperlukan Menetapkan personil mempunyai tanggung jawab, wewenang & kewajiban yang jelas dalam penanganan K3 Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3

A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3 Ketentuan tersebut diadakan peninjauan ulang secara teratur Setiap tingkat pimpinan di perusahaan harus menunjukan komitmen thd.K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan Setiap pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3

Terima Kasih