SEJARAH HUKUM PERBANKAN Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH

Sebelum Perang Dunia Ke II Masa Pemerintahan Belanda Masa Pemerintahan Jepang

Masa Pemerintahan Belanda Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) ; 1824 De Javasche Bank N.V. (10 oktober 1827) Exscomptobank (1857) Nederlandsch-Indische Handelsbank (1863) / Nationale Handelsbank (1959) De Postpaarbank (1898) Sudah diakuinya “Lembaga Perkreditan Desa” (14 September 1929)

Masa Pemerintahan Jepang De Algemene Volkscredietbank (1934) / “Syomin Ginko” (Osamu Serei – 2602) Bank of Taiwan, Yokohama Bank, Mitsui Bank dan Nanpo Kaihatsu Kinko Tyokin Kyoku

Setelah Perang Dunia II (1945-1968) Masa Orde Lama / Masa Kemerdekaan Masa Setelah Kemerdekaan Setelah Lahirnya UU No. 14 tahun 1967 dan UU No. 13 tahun 1968

Masa Orde Lama / Kemerdekaan Dalam sidang Dewan Menteri (19 September 1945), pemerintah RI mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Pelaksanaan pembentukan dipercayakan kepada Tuan RM Margono Djojohadikusumo.

Masa Orde Lama / Kemerdekaan Sebagai realisasinya, tanggal 14 oktober 1945 dengan akta notaris RM Soerojo, terbentuklah Yayasan Pusat Bank Indonesia. Merupakan cita untuk mendirikan BI sebagai langkah awal untuk membentuk satu-satunya bank sirkulasi

Masa Orde Lama / Kemerdekaan Melalui UU No. 2 Prp tahun 1946 “Yayasan Pusat Bank Indonesia” tersebut dilebur menjadi “Bank Negara Indonesia”

Masa Orde Lama / Kemerdekaan BNI BRI BDN

Bank Negara Indonesia Dengan Perpu No. 2/1946: Didirikan dengan maksud untuk berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi, akan tetapi dengan perubahan situasi. Dengan UU No. 2 Drt tahun 1955: Ditetapkan sebagai Bank Umum, yang kemudian bernama BNI 1946 berfungsi sebagai Bank Sentral.

Bank Negara Indonesia Banyak membantu kegiatan perjuangan nasional dalam bidang perekonomian pada umumnya dan bidang moneter pada khususnya. Dalam kerjasamanya dengan Bank Soerakarta, Bank Dagang Nasional Indonesia dan BRI tahun 1946-1947 telah membantu dibentuknya Banking Trading Corporation (BTC) di Jawa

Banking Trading Corporation (BTC) Bertujuan: Untuk memberikan dasar pada perkembangan suatu bank dagang dalam melaksanakan kredit perdagangan (Impor dan Ekspor)

Bank Rakyat Indonesia Didirikan dengan PP No. 1 tahun 1946 pada tanggal 22 Februari 1946 Merupakan bank pemerintah pertama sesudah kemerdekaan RI Sebelumnya berturut-turut bernama Algemene Volkscredietbank.

Bank Dagang Negara Didirikan dengan Perpu No. 13/prp/1960 jo Penetapan Presiden No. 21 tahun 1965 Berdasarkan penetapan presiden tersebut, maka BDN perlu tetap dilangsungkan berdasarkan undang-undang pendiriannya dan dalam struktur, organisasi serta kegiatan sebagai ketentuan untuk selalu menyerasikan kegiatan-kegiatannya yang bersifat moneter teknis dengan BNI

Bank Dagang Negara Merupakan satu-satunya bank umum pemerintah yang berada di luar BNI. Dengan UU No. 18 tahun 1968 dicabutlah UU No. 13 tahun 1960 dan Penetapan Presiden No. 21 tahun 1965 yang kemudian ditetapkan landasan hukum baru bagi BDN yang disesuaikan dengan isi dan jiwa UU No. 14 tahun 1967

Masa Setelah Kemerdekaan Bank Sentral yakni Bank Indonesia Pengaturan dalam UU mengenai Perbankan Bank Bumi Daya Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) Bank-ban Pembangunan Daerah (BPD)Pengintegrasian Bank-ban Pemerintah

Bank Sentral yakni “Bank Indonesia” Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1946, BNI bank yang pertama kali didirikan oleh pemerintah RI Faktor yang membelokkan sejarah ternyata keputusan KMB 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan negara RI menetapkan tugas bank sentral diserahkan kepada De Javasche Bank

Bank Sentral yakni “Bank Indonesia”