Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2) Week 3

Konteks perubahan pelayanan publik Tradisional vs. Kontemporer Tradisional  perubahan dipengaruhi sosial, politik ekonomi dari dalam negeri Kontemporer  perubahan sebagai hasil dari tekanan global Tekanan global memberi dampak pelayanan publik secara langsung dan tidak langsung sehingga terutama dalam aspek sosial, politik dan ekonomi yang kemudian mempengaruhi arah dan isi perubahan pelayanan publik.

Lima kemungkinan dan alasan bagaimana pelayanan publik mengalami perubahan Munculnya konsultan transnasional/guru manajemen yang memindahkan ide tentang perubahan pelayanan publik ke negara lain Adopsi politik dan kebijakan “liberasi ekonomi” yg baru di level international menyebabkan tumbuhan praktek dan prinsip NPM. Pengenalan mekanisme kebijakan untuk membentuk market-based approach (pendekatan berbasis pasar)

Semakin tinggi dan pentingnya peran pemerintahan dunia (di luar negara) Pemerintah pusat/nasional semakin terbuka dan melakukan transfer kebijakan agar “memodernisasikan” pemerintahan.

Lingkungan Global/Nasional/Budaya Level 1 Lingkungan Global/Nasional/Budaya Level 2 Level Institusional (Pilihan Publik) Level 3 Level Manajerial Level 4 Level Teknis (Pekerjaan utama) Level 5 Telaah politik Sumber: Osborn&Brown, (2005:53)

Level 1: (lingkungan global/nasional/ budaya) Memberikan latar belakang konteks perubahan, pengaruh terhadap kebudayan nasional, paradigma ekonomi global, dan trend internasional dalam kebijakan publik. Tema-tema umum: Efek globalisasi Berkembangnya New Public Management (NPM) Bergesernya teori administrasi negara ke teori ekonomi Menglobalnya kecanggihan teknologi dan tuntutan terhadap pemerintah untuk lebih responsive terhadap warga negaranya.

1. Efek globalisasi Spesialisasi  kemampuan, ketrampilan, pengetahuan Meningkatnya peran perempuan dan pengakuan terhadap hak-hak lokal/masyarakat asli atau suku terasing Meningkatnya peran institusi di luar negara  IMF, Bank Dunia, OECD (organisasi untuk kerjasama dan pengembangan ekonomi)  yg mengkaitan bantuan, pinjaman, sumber pembiayaan dengan kebijakan suatu negara

2. New Public Management (NPM) Mentransformasikan pelayanan publik dengan prinsip dan praktek manajemen, keuangan dan opersional yang lebih efektif dan efisien. Lebih flexible dibandingkan model tradisional  model tradisional dianggap lebih cenderung monokultur (tidak beragam), dan lebih fokus pada peraturan dan prosedur, serta tidak responsif terhadap perubahan yg dibawa globlaisasi, perkembangan teknologi dan ekonomi.

NPM dianggap dapat merespon: Meningkatnya konpleksitas sosial dan budaya Ketidakpastian yang lebih besar dari perubahan yg terjadi Tingginya ekspektasi masyarakat dalam kaitannya dengan pemerintahan. Serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung terus menerus. Namun, utamanya NPM dipakai bukan kemampuan untuk meningkatkan performance, akan tetapi lebih karena komitmen nya terhadap ekonomi dalam hal ini model kompetisi pasar

3. Bergesernya administrasi pemerintahan ke ekonomi Pelayanan publik dianggap secara khusus digerakkan oleh kekuatan ideologi dan ekonomi Birokrasi ada dibawah tekanan untuk beradaptasi dengan ketatnya keterbasan dana Paradigma ekonomi dan model rasional menguasai birokrasi Pelayanan publik dianggap mulai dijalankan oleh pemerintah untuk memenuhi “kepentingan pemerintah” dari pada kepentingan masyarakat. Munculnya ketidak efisiensian dalam bentuk “monopoli berbagai pelayanan”

4. Meningkatnya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi Mendorong pemerintah untuk lebih efisien dalam biaya dan waktu Menjadikan pengetahuan sebagai sumber keuntungan kompetitif dari pelayanan publik  akses terhadap sumber-sumber informasi global/internasional Teknologi menciptakan logika baru berorganisasi yang melibatkan kerja virtual dan self-organizing modes. Teknologi adalah pendorong utama perubahan pelayanan publik terutama dalam hal cara berhubungan dan berjejaring  boundaryless (tanpa batas)

Level 2: Perubahan Institusi Organisasi pelayanan publik dianggap statis 3 model reformasi institusi  didasarkan The Merit Reforms (reformasi kemanfaatan) The Equity Reforms (reformasi keadilan) The Managerial Reform (reformasi manajerial/pengelolaan) dua tambahan: 4. The market reform (reformasi pasar) 5. The community reform (reformasi masyarakat)

Model perubahan yang gelombang pertama (manajerial) cenderung didasarkan pengaruh swasta  membawa manajemen organisasi swasta/privat ke organisasi publik. Sementara model kedua  menekankan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan pelayanan publik

The merit reforms  menghilangkan patronase politik  terutama dalam hal rekruitmen pegawai The equity reforms  menghapuskan diskriminasi dan mempromosikan kesempatan yang sama dalam mencari pegawai, serta lebih beragam dan membuka keterwakilan berbagi pihak (meniadakan masalah2 jender, ras, status perkawinan, cacat dll) The manajerial reforms  merubah model tradisional yg menekankan administrative  manajemen

NOTES: Deregulasi dan pasar bebas  pemerintahan merubah cara pengelolaan pelayanan publik  pengurangan anggaran sosial/kesejahteraan 1980s  Administrasi publik manajemen publik Semakin kuatnya tuntutan unruk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan organisasi yang melayani publik.

Respon pemerintah thd tuntutan masyarakat Negosiasi antar institusi pemerintah Teori ttg kebijakan dan manajemen Pola/model reformasi pelayanan publik Keputusan masalah Anggaran Struktur, prosedur dan budaya sistem pemerintahan negara/nasional

Level 4 Teknis: pekerjaan utama  aspek operasional pemerintahan. Level 3 Manajerial  interaksi antara para pelaku organisasi dengan struktur organisasi untuk mencapai tujuan/pencapaian strategis. Meliputi inter-organisasi dan intra-organisasi Level 4 Teknis: pekerjaan utama  aspek operasional pemerintahan.  Menekankan pada pekerjaan di lapangan  praktisi  pelaksanaan program

Perubahan organisasi dipengaruhi faktor politik dan ekonomi secara lebih luas (global level) Sektor Industri dan bisnis (international/ multinasional) berkembang pesat mempengaruhi pengelolaan organisasi publik  penciutan, restrukturisasi/rasionalisasi.

Level 5  telaah/aspek politis Level ini menekankan pada tersedianya kontek pengambilan keputusan dan aksikegiatan pada sektor pelayanan publik yang didasarkan pada level politis. Analisa politis tidak hanya didasarkan pada ukuran2 prestasi/kinerja akan tetapi juga didasarkan pada kinerja dengan ukuran kesepakatan politis dari program dan pengelolaannya.