DHIKI GALIH SANTOSO, 3450405075 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DHARMAWAN SUSWANTO, Pelaksanaan Keputusan Menko Kesra Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
Advertisements

DWI NURKARTININGSIH, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Penyerap Aspirasi (Studi di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat.
MUFANI JAYANTI, Gaya Hidup Dunia Gemerlap Malam (Dugem) di Semarang (Studi Kasus Mahasiswa UNNES Tentang Filosofi Hidup Dugem Kaitannya dengan.
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
HASANUDDIN, Tinjauan Yuridis Sosiologis Sistem Pembayaran Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Penyelesaian Pelanggaran Penggunaan Faktur Pajak.
MUHAMMAD RIFKI HANIFAN, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)
MUSYAROFAH, Mediasi dalam Sengketa Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
RIFKI MARFIAN, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.
SITI AISAH, Peran Guru dan Orangtua dalam Menanamkan Budi Pekerti pada Anak Usia Dini.
NURUL MARTILA, PENERAPAN KEDISIPLINAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG.
WINNAENI, Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten.
APRIYANTI, Pendidikan Karakter Anak pada Keluarga TKW di Desa Rungkang Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.
RISTIYANINGSIH, Pelanggaran Tata Tertib Larangan Membawa Sepeda Motor Bagi Siswa SMP Kelas VIII di SMP Negeri 3 Bae Kudus.
DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
RINNA CHRISTIANI, Sistem Akuntansi Penggajian Karyawan pada RSUD Ungaran Kabupaten Semarang.
ERMA SETIYAWATI, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Semarang.
HANA OKTAVIANI, Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
NOOR FADLILAH, Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak.
AMALIA MARLIZA, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEPULUH PROGRAM UNGGULAN PUSKESMAS DALAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (Kasus Puskesmas Bendan Kecamatan.
NAFIATUL KHASANAH, PENINGKATAN MOTIVASI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN.
HERLINA HAYU KARTIKA SARI, Strategi Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
AGUNG YODHA PERMANA, Pelaksanaan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun.
SETIYO WIDODO, PEMBINAAN PRESTASI SEPAKBOLA PADA SSB GARUDA PERKASA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010.
PUGUH HARI SUHARTOPO, KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENJATA API (STUDI DI KOTA SEMARANG)
NUR PRATOMO ADI BINTORO, Upaya Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi di SMA Negeri 3 Demak.
PIPIET PUJI INAYATIEN, Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi di Wilayah Hukum Kota Semarang)
DARYANTO, SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) MINA BARUNA JAWA TENGAH.
ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
ANIK ASLIKHAH, UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI MELALUI DISIPLIN KERJA DI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
SRI HARYATI, UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG.
NIA KOMALAWATI, Efektifitas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan.
RIFKI SANTOSO BUDIARJO, PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM PADA ASURANSI UMUM PT. SARANA LINDUNG UPAYA KANTOR CABANG SEMARANG.
JUNIYA IP ANY, Pemanfaatan Sumber-Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 2 Lebaksiu Kabupaten Tegal.
EKO RUDYANTO, Pembelajaran Seni Grafis Cetak Saring pada Kelas XI IPA 5 SMA Negeri 2 Pati.
SANDI KUMALASARI, Perlindungan Konsumen Terhadap Mie Basah Berformalin oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang di Kota Semarang.
BAGUS ALDRIAN, Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Magelang.
MAHPIATUN, Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal.
MUHAMMAD FAUZUNNAS, Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khusus Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.
FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.
YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
RATIH WULANDARI, PERANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (STUDI EMPIRIS.
ELFA DINUL FU'AIDYATI, Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian untuk tanah yang Bersertifikat dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan.
INDRI JATININGTYAS, Kesesuaian Evaluasi Dengan Indikator dalam RPP pada Aspek Menyimak Mata Pelajaran Bahasa Jawa di SMK N 1 Sale Tahun Ajaran.
ISTI RONDIYAH, Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
ALIF YUNAN NOVIARI, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
DIANA KARTIKA OKTAFIANTI, Implementasi Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pelaksanaan Fungsi.
EKA RATNA PUSPITA SARI, PERANAN INDUSTRI KERUPUK MIE DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA HARJOSARI KIDUL KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN.
ANIS NURIL LAILI SULISTYOWATI, STUDI DESKRIPTIF TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA.
MUHAMMAD ZULVA ISNAIN, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan atas Tanah di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
STEPANUS DEGEI, Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Studi Kasus di Kampung Putapa Distrik.
SUBEKTI, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan.
SITI MARDLIYAH, PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUK RUMAH TIPE SILVER I (T 23/60) DAN TIPE EMERALD (T 70/144) PADA PT KREASI CIPTA BUKIT ASRI SEMARANG.
YANUAR DWI PRIYANTORO, SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI PADA KOPERASI PEGAWAI LOGISTIK DEPOT LOGISTIK JAWA TENGAH.
BUNGA WULANDARI, PERAN PEGAWAI DALAM MENANGANI KLAIM PEMEGANG POLIS PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) SEMARANG BARAT.
RETNO KURNIANINGSIH, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor di Bedagan Motor Semarang.
KAMA NORASEGA SAGITA, Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jepara.
YUNUS ARIFIANTO, Tingkat Minat, Motivasi dan Lingkungan Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang pada Semester I Tahun.
MUNPAKIROH, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL DAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.
NANA MASYHURI SAIFUL, Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari.
INDI FITRININGSARI, PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG.
DEWI KARTIKASARI, SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT ISLAM MUHAMMADIYAH KENDAL.
ARIF PUJIONO, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha di PT. Sai Apparel Industries Semarang.
DIAN WARSITANINGRUM, Pembelajaran Menggambar di TK
INSAN PERAN ARINTANG, Manajemen Produksi Kelompok Musik Radikal Corps di Semarang: Kajian Karya Musiknya.
INSAN ISLAM SUHING WISMANTO, Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.
IBNU FAKHRURROJI, Strategi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri-Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) di Desa Prapag Kidul Kecamatan.
RONNY AGUSTA, PROSES PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA.
EKA YULI WIDIYATMIKO, UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DALAM MEWUJUDKAN KINERJA DI DISPORABUDPAR KAB. SEMARANG.
SRI LESTARI, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Siswa Terhadap Pemilihan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
ARUM FAJAR VEBRIANINGTYAS, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR MATA KULIAH KONSTRUKSI BANGUNAN I PROGRAM STUDI PTB S1 JURUSAN.
Transcript presentasi:

DHIKI GALIH SANTOSO, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri Semarang

Identitas Mahasiswa - NAMA : DHIKI GALIH SANTOSO - NIM : PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - steven_ocean11 pada domain yahoo.com - PEMBIMBING 1 : Drs. Sartono Sahlan, M.H - PEMBIMBING 2 : Arif Hidayat, S.Hi., M.H - TGL UJIAN :

Judul Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri Semarang

Abstrak ABSTRAK SANTOSO, DHIKI GALIH Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Universitas Negeri Semarang. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Drs. Sartono Sahlan, M.H dan Arif Hidayat, S.HI, M.H. 115 halaman. Kata Kunci: Hukum Kepegawaian, Peraturan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil Adanya peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan gambaran bahwa pegawai negeri sebagai aparatur negara memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan-kebijaksanaan guna mencapai tujuan nasional. Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Kedudukan PNS sangat penting dan menentukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Kedisiplinan berperan penting dalam pelaksanaan tugas keseharian para pegawai. Landasan hukum peraturan disiplin PNS ini yaitu PP No. 30 Tahun 1980 yang kemudian dicabut dan diganti dengan PP No. 53 Tahun Penelitian ini mengambil lokasi di UNNES dengan pertimbangan adanya Peraturan Rektor UNNES Nomor 30 Tahun 2009 tentang standar etika PNS di lingkungan UNNES. Data yang diambil yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun Permasalahan yang akan dikaji secara yuridis-sosiologis adalah berkaitan dengan: (1) Regulasi di UNNES terkait dengan disiplin PNS; (2) Pelaksanaan peraturan disiplin di UNNES; (3) hambatan - hambatan dalam melaksanakan kedisiplinan PNS di UNNES. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi/ pengamatan. Objektivitas dan keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggambarkan tentang berbagai regulasi terkait dengan disiplin PNS di UNNES yaitu: Peraturan Rektor UNNES No 30 Tahun 2009 tentang standar etika PNS di lingkungan UNNES; Peraturan Rektor UNNES No 15 Tahun 2009 tentang Disiplin Presensi Pegawai di Lingkungan UNNES; dan Peraturan Rektor UNNES No 37 Tahun 2008 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Pakaian Dinas UNNES. Peraturan- peraturan ini dibuat cenderung lebih spesifik. Selain peraturan rektor, peraturan kebijakan yang ada adalah Keputusan Rektor UNNES Nomor 138/K/2009 tentang Pemberian Imbalan Pokok Disiplin Presensi dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tenaga Administrasi Tahun 2009 UNNES. Pelaksanaan peraturan disiplin PNS di lingkungan UNNES sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun demikian ada beberapa hambatan karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah karena mental dan perilaku seperti ketidakpatuhan individu dalam melaksanakan tugas, tidak ada kesadaran untuk mematuhi peraturan, kendala psikologis, tidak puas dengan tugas yang diberikan, karena suasana kantor yang kurang mendukung, karena tidak cocok dengan pekerjaannya, dan malas. Sedangkan faktor ekternal adalah faktor lingkungan dan teknis di lapangan seperti masalah transportasi dan kurang efektifnya peringatan atau sanksi yang diberikan. Saran dari peneliti adalah sebaiknya Peraturan Rektor segera diperbaharui; sebaiknya pemerintah segera memperbaharui peraturan pelaksana sesuai PP No 53 tahun 2010; pejabat lain di lingkungan Unnes yang diberi hak untuk menjatuhkan hukuman displin dapat menggunakan haknya; setiap PNS di Unnes hendaknya bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci Hukum Kepegawaian, Peraturan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil

Referensi

Terima Kasih