NANA MASYHURI SAIFUL, 3450405573 Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

YUNIATI, Pembinaan Petugas Pungut Pajak Hotel dan Restoran Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang.

Advertisements

DEDHI KUSMANTO, Penolakan Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik dan Akibat Hukumnya (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati)

DHARMAWAN SUSWANTO, Pelaksanaan Keputusan Menko Kesra Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

DWI NURKARTININGSIH, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Penyerap Aspirasi (Studi di Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat.

MUHAMMAD ALI MUSTHOFA, SISTEM KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) KANTOR CABANG SEMARANG.

FITROH ROHAYATI, Pelatihan dan pengembangan profesionalitas sumber daya manusia pada pengadilan agama purwodadi.

YUNITA DWI ARYANI, Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus.

MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.

MUSTOFA, Pelaksanaan Intensifikasi Retribusi Parkir dalam menunjang Otonomi Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Pengelola Perparkiran Kota Semarang)

MURBARANI, ANALISIS STRATEGI PELAYANAN PAJAK PENGHASILAN DAN PPN/PPNBM PADA KPP PRATAMA SALATIGA.

RIFKI MARFIAN, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

QODARUL AFFAN, SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF PADA BAGIAN UMUM PERHUTANI UNIT I JATENG.

WINNAENI, Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan di Desa Kendalsari Kecamatan Petarukan Kabupaten.

FRANKY NEZMAR AUGUS HARPADI, Proses Pendaftaran Tanah Wakaf yang Berasal dari Tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

HERRY TATZUKO, Kajian Yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli.

DIAH AYUNANI, Implikasi Hukum Pertanggungjawaban Publik Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.

AHMAD PRIYATNO, PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI DALAM KEBERHASILAN USAHA KUD RUKUN TANI CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS.

ERMA SETIYAWATI, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Semarang.

M U K S A N, Efektifitas Pengelolaan Arsip Di Kantor Kecamatan Gunungpati, Semarang.

ELIZA CHANDRADEWI ARIUS, Pelaksanaan Perjanjian Antara Pedagang Besar Farmasi PT. Indofarma Global Medika Cabang Semarang dengan Apotek di Ambarawa.

HANA OKTAVIANI, Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.

NOOR FADLILAH, Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kudus dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak.

JOKO LEGOWO, Peran Balai Latihan Kerja Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Pelaksanaan Peningkatan.

LULUK PRASETYA JATI, EVALUASI PELAPOR SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PASCA REFORMASI PAJAK TAHUN 2007 (STUDI KASUS KANTOR.

WINDY CITRA ANGGRAINI, Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Investasi di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Melalui.

CAHYOSO ILHAMI, TINJAUAN HUKUM TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS SENGKETA TANAH SETELAH PELAKSANAAN PUTUSAN.

DWI PRASETYO NUGROHO, Fungsi Internal Hubungan Masyarakat Pada Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah.

AGUNG YODHA PERMANA, Pelaksanaan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu di PT. Sinar Pantja Djaja Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun.

SETIYO WIDODO, PEMBINAAN PRESTASI SEPAKBOLA PADA SSB GARUDA PERKASA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010.

EDI SUBAGYO, Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Retribusi oleh Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Pemalang dan Urgensinya Bagi Pemerintah Daerah.

EKA NURMALIYANA YULIANTI, PENEGAKAN HUKUM PREVENTIF DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI DI BAPPEDAL PROVINSI JAWA TENGAH)

FURINA SHAFIRAHANI, SISTEM PENGELOLAAN ARSIP DI BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

NURUL UMAM, PENINGKATAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN PADA KANTOR CABANG ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 TEGAL.

GINA HANJARIANI, Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Koperasi Karyawan Kendali Harta PT. Coca Cola Botling.

ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

ANIK ASLIKHAH, UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI MELALUI DISIPLIN KERJA DI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

SRI HARYATI, UPAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG.

AZKI SYUKRI GHOZALI, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Home Industri Sarung Tenun Ikat Terhadap Pencemaran Air Limbah Proses Produksi.

ARIEF BUDIMAN, Pendaftaran Hak Milik atas Tanah Yasan (Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik) di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.

DIAH PUTRIANA ARIFANI, Peranan BKM dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di Bidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP di Desa Sriwulan Kecamatan.

MUHAMMAD FAUZUNNAS, Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Khusus Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.

YOAN DWIJAYA SETIAWAN, Tugas, Fungsi dan Peranan Sekretaris di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

DWI HARYAWAN, ADMINISTRASI PPH 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) SEMARANG TENGAH.

ZULFA AULINA FIRMANTI, Pelaksanaan Pemberian Kredit bagi Purnawirawan TNI di PRIMKOPABRI Slawi.

OKTAVIA INDIRA HAPSARI, Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial.

ELFA DINUL FU'AIDYATI, Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian untuk tanah yang Bersertifikat dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan.

ISTI RONDIYAH, Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

DIANA KARTIKA OKTAFIANTI, Implementasi Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Pelaksanaan Fungsi.

BAMBANG BUDIYANTO, KESIAPAN GURU-GURU FISIKA TERHADAP PELAKSANAAN KTSP DI SMA NEGERI SE KABUPATEN SRAGEN.

EKA RATNA PUSPITA SARI, PERANAN INDUSTRI KERUPUK MIE DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI DESA HARJOSARI KIDUL KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN.

RIZKI YUSNIA, Upaya Sekolah Alam dalam Mensosialisasikan Nilai Sikap dan Perilaku Cinta Lingkungan Trhadap Anak (Studi Kasus di Sekolah Dasar.

YOGI FAJAR PRIYANTO, Pandangan Siswa Tentang Ekstrakurikuler Olahraga Bola Basket Di SMA Negeri 2 Kendal Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2008/2009.

MUHAMMAD ZULVA ISNAIN, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan atas Tanah di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

STEPANUS DEGEI, Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Studi Kasus di Kampung Putapa Distrik.

SUBEKTI, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan.

RIZKY AGUS NUGROHO, FAKTOR-FAKTOR EKSTRINSIK MOTIVASI KERJA KARYAWAN BAGIAN AGEN PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) SALATIGA AREA OFFICE.

RISCHA AGUSTINA, PERSEPSI GURU IPS TENTANG KONSEP DAN PENERAPAN PEMBELAJARAN IPS TERPADU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN.

RUSDIHARTO, PERSEPSI GURU NON PENJASORKES TERHADAP KINERJA GURU PENJASORKES SEKOLAH DASAR DABIN I DAN II UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR.

EKY SEPTIARINI, PENGARUH JABATAN FUNGSIONAL TERHADAP MOTIVASI KERJA PAMONG BELAJAR DI SKB EKS KARESIDENAN SEMARANG.

SISKA YUNI LARASATI, Peran Serta Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Ronggolawe Kabupaten Semarang.

DESI DWI PURNAMASARI, Variasi Menutup Pelajaran Bahasa Jawa Kelas XI SMA Negeri Se- Kabupaten Banjarnegara.

WAHYU JENNY MUSTIKASARI, PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN.

GILANG RAHMA PUTRA, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Malam Hari Dalam Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Waroeng Batok Industry Kabupaten.

DHIKI GALIH SANTOSO, Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri.

WAHYU ALFI FAUZY, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Sektor Formal di PT. Sumber Rejeki Garment Solo (Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan.

ARIF PUJIONO, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha di PT. Sai Apparel Industries Semarang.

INSAN ISLAM SUHING WISMANTO, Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.

DYAN AYU PUSPITASARI, Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pada Bagian Umum Sub. Bag. Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi.

Identitas Mahasiswa - NAMA : KIKI TUSIANASARI - NIM : PRODI : Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) - JURUSAN : Pendidikan.

Transcript presentasi:

NANA MASYHURI SAIFUL, Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang)

Identitas Mahasiswa - NAMA : NANA MASYHURI SAIFUL - NIM : PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - kutuk_undaan pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Drs. Sartono Sahlan, M.H - PEMBIMBING 2 : Tri Sulistiyono, S.H., M.H - TGL UJIAN :

Judul Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang)

Abstrak Dalam pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian pengurangan pajak Bumi dan Bangunan (studi di kantor pelayanan pajak Pratama Candisari semarang). Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan dalam pengajuan pengurangan pajak Bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang. 2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang untuk menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diamati dari pelaku yang diamati. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang, sumber data diperoleh dari : (1) Wawancara yang diperoleh dari responden wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang, informan yaitu para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang yang ada kaitannya dengan pengurangan PBB, (2) Dokumentasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang ada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang. Sedangkan objektifitas dan keabsahan data dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari penelitian data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) yang dikeluarkan oleh Departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor A005a Tanggal 07/11/2007, yaitu ada 15 (lima belas) tahapan dalam proses pengurangan PBB. Sedangkan hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penyelesaian pengurangan PBB baik wajib pajak maupun petugas KPP adalah kurannya sosialisasi mengenai tatacara pengajuan dan penyelesaian pengurangan PBB adalah dengan 2(dua) macam cara yaitu yang pertama dengan upaya preventif dan yang kedua dengan cara represif. Upaya prevetif yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan peyuluhan mengenai tata cara pengajuan permohonan pengurangan PBB, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak mengenai permohonan pengurangan PBB di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang, sedangkan upaya represif yaitu yang berkaitan dengan tindakan tegas petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari semarang dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam lapangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : proses pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan PBB di KPP pratama Candisari Semarang sudah sesuai dengan SOP (Standard Opeerating Procedures) yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor A055a tanggal 07/11/2007, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang akan mengajukan permohonan pengurangan PBB. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK/03/2009, tentang pemberian pengurangan pajak Bumi dan Bangunan, bentuk putusan yang diberikan oleh kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang dalam permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ada tiga yaitu : menolak, menerima sebagian dan menerima seluruhnya dimana hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Jenderal Pajak Nomor : KEP.59/PJ/2000, Pasal 11. Saran untuk penelitian ini adalah : (1) Bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan sebaiknya mencari info mengenai pengurangan PBB sebelum mengajukan permohonan pengurangan, (2) Bagi pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang sebaiknya menyediakan fasilitas dalam proses pengajuan permohonan pengurangan PBB.

Kata Kunci Pengajuan, Penyelesaian, Pengurangan, Pajak Bumi dan Bangunan.

Referensi Adisubrata, Surya Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia I. Semarang: CV Aneka Ilmu. Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Devas, Nick, dkk Keuangan Pemerintah Daerah di Idonesia, Jakarta : Universitas Indonesia. Mayanti, Sedar GOOD GOVERNANCE (kepemerintahan yang baik), Jakarta: Cv Mandar Maju Moleong, J Lexy Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Muljadi, Arief Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier. Nazir, Moh Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Wijaya, HAW Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan/Amandemen. Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Dana Pertimbangan dan Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Jabatan Struktur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2008 tentang Tugas Jabatan Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1986 tentang Garis Sempadan. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Biaya- Biaya Pengawasan Bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Pemalang. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Kabupaten Pemalang. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan.

Terima Kasih