I. INFORMASI UMUM. Keputusan Menteri Keuangan, beberapa tugas TKBJ: 1.melakukan koordinasi persiapan dan negosiasi bidang perdagangan jasa; 2.melaksanakan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Teori Permintaan dan Penawaran
Advertisements

VIII. Saluran Pemasaran
Teori Organisasi dan Manajemen Publik
Jurusan Manajemen FE UAD Pertemuan 1
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
TECHNOPRENEURSHIP (EM604) Session 8 FEASIBILITY STUDY AND BUSINESS PROPOSAL Dr. Winarno.
LIBERALISASI KEPERAWATAN
LINGKUNGAN DAN BUDAYA ORGANISASI STMIK DHARMA PUTRA KAMPUS II
Fakultas Ekonomi Tahun Akademik 2007/2008 D3: D3: Manajemen Pemasaran Manajemen Keuangan/Perpajakan Akuntansi.
Pertemuan 13 – 14 Teori Sektor Layanan Publik
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I GEDUNG BPP API JAWA BARAT, 10 FEBRUARI 2010 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
BADAN USAHA.
Menganalisis Pasar Bisnis dan Perilaku Pembelian Bisnis
Bank & Lembaga Keuangan Lainnya
GATS ikaningtyas.
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
POLICY FOCUS AREAS.
PERUSAHAAN.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
Indonesia TIK Menghadapi FTA
PENDAHULUAN BUKU WAJIB DAN BUKU ANJURAN
Supply Chain Management (SCM) E-Business dan Supply Chain
Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis
PARIWISATA Disusun Oleh .. Jennichi Rusita Nur
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Ekonomi Internasional
Globalisasi Tiga Faktor Utama Dalam Globalisasi
RUANG LINGKUP BISNIS INTERNASIONAL
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)
Pasar global Pertemuan 13 Buku 1 Jilid 2 Hal:
Badan Usaha.
Modul 3 BISNIS INTERNASIONAL Dra. Hj. Popon Herawati, MSi
Aspek Teknis dan Teknologi Informasi
Hubungan Serikat Karyawan-Manajemen
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
Perancangan dan Pengendalian Organisasi Internasional
B I S N I S.
LINGKUNGAN PEMASARAN Roni Kurniawan, M.Si.
LIBERALISASI PERBANKAN
PERENCANAAN LOKASI Strategi lokasi tujuannya untuk memaksimalkan benefit perusahaan: Bagi industri, untuk meminimumkan biaya Bagi retail dan profesional.
DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN KE-12
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA DI BIDANG EKONOMI
BORDER REGIONAL ECONOMIC
PENDAHULUAN BUKU WAJIB DAN BUKU ANJURAN
PEMBANGUNAN NASIONAL DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN KE-12 OLEH :
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN (1)
PENGERTIAN BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS
Hubungan Serikat Karyawan-Manajemen
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
Tahapan/ langkah-langkah Pengawasan
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
GLOBALISASI.
STUDI KELAYAKAN BISNIS IV
PERUSAHAAN, INDUSTRI dan BISNIS
Menganalisis Pasar Bisnis dan Perilaku Pembelian Bisnis
PEMASARAN Suatu proses perencanaan dan pelaksanaan kosepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi dari gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran.
HUKUM DAGANG INTERNASIONAL PERTEMUAN I
Hadi Paramu Kuliah Manajemen Strategik
Globalisasi Indonesia Meratifikasi Putaran Uruguay, GATT 1994 disahkannya Undang- Undang No. 14 Tahun 1994, fakta ini memberikan arah tegas kepada aspek.
PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN
Memahami Konteks Bisnis Global
Merancang dan Mengelola Strategi Pemasaran Global
EKONOMI INTERNASIONAL.
ANALISIS PASAR BISNIS DAN PERILAKU PEMBELIAN BISNIS
MANAJEMEN PEMASARAN GLOBAL
PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN
Transcript presentasi:

I. INFORMASI UMUM

Keputusan Menteri Keuangan, beberapa tugas TKBJ: 1.melakukan koordinasi persiapan dan negosiasi bidang perdagangan jasa; 2.melaksanakan capacity building; 3.mengkoordinasi study cost benefit analysis; 4.melaksanakan sosialisasi. Dasar Hukum I 2

Keputusan Menteri Perdagangan, tugas Tim Perunding adalah menangani, melakukan, mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi suatu perundingan perdagangan internasional berdasarkan kepentingan nasional di forum: 1.perundingan perdagangan multilateral; 2.perundingan perdagangan regional; 3.perundingan bilateral. Dasar Hukum II 3

Tim Koordinasi Bidang Jasa 2010 Tahun 2010 TKBJ diproyeksikan dikelola oleh Kementerian Perdagangan  Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional. 4 4

 Mode 1 (Cross border supply): Kebebasan pemasok jasa asing untuk memberikan jasanya secara cross border tanpa harus hadir di negara tersebut;  Mode 2 (Consumption abroad): Kebebasan bagi konsumen untuk menggunakan jasa di negara lain dengan cara berada pada negara tempat penyedia jasa tersebut;  Mode 3 (Commercial presence): Kebebasan perusahaan asing untuk hadir dan mendirikan badan usahanya di Negara lain;  Mode 4 (Movement of natural person): Kebebasan bagi orang pribadi untuk memberikan jasanya maupun untuk bekerja di perusahaan di negara lain. Mode dalam Commitment Schedules Bidang Jasa 5

Kategori comersial presence (Mode 3) adalah:  Joint venture;  Joint operation;  Cabang perusahaan asing;  Kantor perwakilan perusahaan asing. Kategori Comercial Presence 6

 Intra-Corporate Transferees (ICT): Executive, Manager dan Specialist;  Business Visitors (BV)& Services Salespersons (SS): Sales negotiations dan setting up a commercial presence.  Contractual Service Suppliers (CSS): Employees dan independent professionals.  Kategori natural person lainnya Kategori Natural Person 7

 Installers and servicers;  Graduates trainees;  Personalities of internationally recognized reputation;  Legal representatives;  Personnel of foreign enterprises;  Artist;  Sportsmen atau sportwomen;  Fashion Models atau Specialty occupations;  Personnel of Public or private enterprises;  Spouses of ICT atau Professional. Kategori Natural Person Lainnya 8

Sektor jasa terdiri dari 12 sektor ( 160 subsektor):  Jasa bisnis (termasuk jasa profesional seperti engineering dan komputer);  Jasa komunikasi;  Jasa konstruksi dan tehnik terkait;  Jasa distribusi;  Jasa pendidikan;  Jasa lingkungan;  Jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan);  Jasa kesehatan dan sosial;  Jasa wisata dan travel;  Jasa rekreasi, budaya dan olah raga;  Jasa transportasi  Jasa-jasa lainnya. Sektor Jasa 9

 Jasa yang terkait dengan kebijaksanaan yang mempengaruhi hak lalu lintas udara dan jasa langsung yang terkait;  Pemasokan jasa yang terkait dengan pelaksanaan wewenang pemerintah; Jasa ini bukan dipasok baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa contohnya polisi, pemadam kebakaran, operasi kebijakan moneter, administrasi pajak dan kepabeanan. Sektor Jasa yang Dikecualikan 10