Yessa Putri 125030100111150 Nurlaila Candra 125030100111054 Chamiddatul Lutfih H 125030100111159 Sukma Dewi 125030101111007 Laily Miftahur 125030107111038.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Materi Kuliah E-learning 29/6/2012 Dasar Manajemen Sem. Genap 2011 / oleh Tyastuti P.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
Mengubah Sifat Manajemen Sumber Daya Manusia (Hakikat SDM)
FUNGSI PENGORGANISASIAN.
GOOD GOVERNANCE.
Implementasi manajemen strategis
Manajemen Sumberdaya Manusia Sektor Publik: Sebuah Tinjauan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Perubahan dan Perkembangan
Perubahan dan Perkembangan
PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM INFORMASI (PSSI).
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)
(Manajemen, transisi, inovasi, transformasi)
PERTEMUAN 14 Pengendalian
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
reformasi birokrasi negara singapura
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Bab 7 Manajemen dan Strategi Pemasaran
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Good Governance Etika Bisnis.
Hal : 1 New Job Pendahuluan
Mengubah Sifat Manajemen Sumber Daya Manusia (Hakikat SDM)
EVALUASI DAN PENGENDALIAN STRATEGI
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Apakah Struktur Organisasi itu?
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
PERTEMUAN 14 Pengendalian
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
STRATEGIS SISTEM INFORMASI (PSSI)
MENGELOLA PERUBAHAN ORGANISASI DAN INOVASI ( bahan ke-5 )
PERTEMUAN 14 Pengendalian
TUGAS PENGENDALIAN KUALITAS
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
AKUNTABILITAS BIROKRASI
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
Prinsip-prinsip Pemasaran
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
(Manajemen, transisi, inovasi, transformasi)
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PENETAPAN TUJUAN ORGANISASI
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
STRATEGI DAN RESISTENSI REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
MODEL KEMATANGAN INOVASI LEVEL 4 STANDAR INOVASI
PEMBERDAYAAN.
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 10
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
BAB 7 MENERAPKAN STRATEGI : ISU-ISU MANAJEMEN & OPERASI
PENGENDALIAN KEUANGAN
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Bagian 1 Definisi Pemasaran dan Proses Pemasaran
Transcript presentasi:

Yessa Putri Nurlaila Candra Chamiddatul Lutfih H Sukma Dewi Laily Miftahur Wida Aristanti Dyah Ayu Rahmawati

 Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989)

Ansoff (1988,hal 207) mendefinisikan resistensi sebagai fenomena beragam, yang memperkenalkan penundaan tak terduga, biaya ketidakstabilan ke dalam proses perubahan strategi. Zaltman dan Duncan (1977,hal.63) mendefiniskan resistensi sebagai setiap perilaku yang berfungsi untuk mempertahankan status quo dalam menghadapi tekanan untuk mengubah status quo.

Reformasi secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan tersebut.

Reformasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004) merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebgai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Negara berkembang adalah sebutan untuk negara yang memiliki ekonomi, teknologi dan taraf hidup yang masih dalam tahap berkembang.

 Sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian  Pendapatan perkapita rendah yaitu dibawah U$$  Tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi yaitu diatas 2%  Tingkat pengangguran sangat tinggi dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan  Kualitas sumber daya manusianya rendah, sehingga penguasaan ilmu dan teknologi terhambat  Pendidikan formal dan non formal kurang memadai  Ketergantungan terhadap negara maju sangat tinggi

 Reformasi besar yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Rama IV ( ) adalah perubahan pertama dari sistem secara keseluruhan.  Reformasi administrasi publik dan pembangunan telah menjadi komponen penting dalam pernyataan kebijakan setiap pemerintahan baru. Hal itu biasanya dimulai dengan membentuk komite pengawas yang disebut Komite Reformasi Birokrasi.

Dua tujuan ditandai arah reformasi selama periode ini :  Modernisasi dan meningkatkan efisiensi sistem pelayanan sipil.  Meningkatkan kualitas dan etika pegawai negeri.

 Reformasi pelayanan publik dimulai pada tahun 1991 yang merupakan dasar bagi perubahan radikal dalam tahun-tahun berikutnya.  (1992) fokusnya adalah pada perubahan peran pemerintah dari yang pelaksanaan tradisional, pengendalian, dan beroperasi dengan pembuatan kebijakan, memfasilitasi, dan monitoring.  (1993) kegiatan di tahun ini ditekankan perampingan birokrasi dengan meninjau struktur dan tanggung jawab institusi pemerintah dasar untuk merestrukturisasi dan menerapkan langkah- langkah untuk mengontrol ukuran angkatan kerja pegawai negeri.

 (1994) upaya reformasi berkonsentrasi pada memperkenalkan reformasi sebagai bagian dari insentif langkah-langkah untuk mendorong peningkatan kinerja  (1995) pemerintah berusaha untuk meningkatkan kinerja dengan pendekatan baru seperti rekayasa ulang sistem pelayanan publik dan memantau kinerja sektor publik, menekankan penerapan prinsip layanan pelanggan dan orientasi  (1996) pada tahun ini fokusnya adalah pada pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah untuk sektor publik yaitu rekayasa ulang dalam instansi pemerintah.  (1997) dengan inisiasi Ekonomi Nasional dan Rencana Pembangunan Sosial kedelapan, Thailand secara resmi masuk ke era baru yang berfokus pada kawasan fungsi dan konsep partisipasi dan berharap untuk sepenuhnya melaksanakan konsep dalam waktu lima tahun.

 Thailand kurang efektif dalam mewujudkan perubahan administrasi karena dominannya aparat birokrasi dan adanya konflik atau kolusi antara birokrasi dan elite politik. Berkenaan dengan orientasi baru birokrasi yang lebih melihat ke pasar, kelak diharapkan keputusan di dasarkan pada analisis logis dan melihat secara jeli implikasi dari kebijakan pro-pasar untuk legitimasi birokrasi publik, moralitas, dan motivasi pegawai negeri, serta mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya bagi penduduk.

Perubahan birokrasi di Thailand belakangan ini lebih menempatkan dirinya sebagai katalisator untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang civil service nya berperan sebagai pendukung dan bukannya pemimpin. Salah satu di bidang birokrasi adalah perekrutan di layanan sipil. Ada tiga strategi perekrutan di Thailand :  Pemeriksaan Kompetitif  Metode Selektif  Penunjukkan khusus individu untuk menganggap ahli dan spesialis

Reformasi administrasi di Thailand terjadi pada masa pemerintahan Raja Rama IV ( ). Berikut ini dua tujuan ditandai arah reformasi selama periode ini :  Modernisasi dan meningkatkan efisiensi sistem pelayanan sipil  Meningkatkan niali kualitas etika pegawai Kebijakan reformasi pegawai negeri menekankan peran pemerintah sebagai fokus hanya pada perencanaan dan monitoring. Merombak sistem membutuhkan perbaikan drastis dalam dua komponen utama yaitu struktur dan kerja organisasi birokrasi.

Dengan semakin besarnya peran masyarakat, maka peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai fasilitator dan motivator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha.

 Gilang (140) : kurang jelas resistensi adm publik, apakah pengaruh buruk selalu mengikuti reformasi di negara berkembang ? Candra  Ayu riski (030) : komite dibentuk oleh siapa, bertanggung jawab kepada siapa ? Chamidatul  Siti Zumrotul (087) cara mereformasi birokrasi ketika ada hubungan erat antara birokrasi dengan budaya ? Wida  Sri (135) : Mengarahkan kebijakan pasar, silahkan dijelaskan ? Sukma

 Ela (010) Faktor yang paling mempengaruhi strategi ada 3, yang paling diutamakan ? Laily  Vika Alif : sekarang thailand dalam kondisi yang bagaimana ? Masih reformasi ataumenggunakan strategi terakhir ? Wida