RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

ASSALAMU’ALAIKUM WR WB
KELOMOPOK 4 1. Fresti Yulita Sari ( ) 2. Nurcholifah ( ) 3. Krisnawati WilujengNingtyas ( ) 4. Arif Rahman Hakim ( )
Pertemuan Ke empat… APBD.
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Rio Renhard Putra
Statistik Distribusi dan Jasa
ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
ASSALAMU ‘ALAIKUM Wr. WB. Kelompok - 2 AHMAD WAHYUDIN ( ) NELA NUR AINI M ( ) MUHAMMAD IMADURIDHO ( ) NAJMUL LAILI ( )
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Oleh : Tjahjanulin Domai
1 PROPORSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (Non Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2013)
ASPEK FINANSIAL Tujuan menganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan.
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
Tinjauan Atas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Bandung”.
DANA PERIMBANGAN DANA ALOKASI DANA ALOKASI UMUM/DAU KHUSUS/DAK
Agenda 1 Kerangka Analisis LK Pemerintahan 2
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBN& APBD Created by : ADETIA WARDANI
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah Kota Batu
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
ANALISIS BELANJA STANDAR
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN DAN APBD.
RUANG LINGKUP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (Pertemuan ke 3)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
Matkul: AKPD Pertemuan 13:
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Ratio
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Sumber : RPJMD Kab.Samosir
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
APBN DAN APBD.
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
APBN, apbd, fungsi, tujuannya, serta tingkat inflasi
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran NAMA:
PROPOSAL PENELITIAN PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PEMERINTAH SULAWESI TENGGARA OLEH ELY SISWANTO B1A1 12.
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
Transcript presentasi:

RASIO KEUANGAN KOTA SURABAYA Kelompok 10 Imam Rochsidi Erick Satryo Wibowo Viand Gilang Setiawan Tri Saputra

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Malang dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2007-2011. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Rasio Aktivitas Rasio Pertumbuhan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Bantuan Pemerintah (DAK, DAU & DBH) Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011

Rasio Efektivitas Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus Rasio Efektifitas

Analisis Rasio Efektivitas Target Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011

Rasio Efisiensi Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya baya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Rumus Rasio Efisiensi

Analisis Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Biaya yang Dikekluarkan untuk Memungut PAD Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011

Rasio Aktivitas Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktifitas dihitung sebagai berikut:

Rumus Rasio Aktivitas

Analisis Rasio Aktivitas Total Belanja Rutin dan Pembangunan Terhadap Total APBD Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011

Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan menunjukan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Rumus Rasio Pertumbuhan

Data Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi Penerimaan Pendapatan, Realisasi Belanja Rutin, dan Realisasi Belanja Pembangunan Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011

Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011

Hubungan Variabel Kinerja Keuangan Daerah dengan Tingkat Kemandiri Daerah, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi, Tingkat Aktivitas dan Tingkat Pertumbuhan Daerah. Dari hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh adanya hubungan antara variabel kinerja keuangan daerah dengan beberapa variabel berikut yaitu variabel tingkat kemandirian daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan daerah. Hubungan setiap varibel tersebut tertera dalam tabel berikut:

Prosentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan