MARSEKAL PERTAMA TNI(P) KETAHANAN NASIONAL OLEH : DR. A. DIRWAN MSc. MARSEKAL PERTAMA TNI(P) 1

MATERI TANNAS GEOPOLITIK&GEOSTRATEGI PENGANTAR  TANNAS FILOSOFI DAN KONSEP DASAR TANNAS ASTA GATRA TANNAS GEOPOLITIK&GEOSTRATEGI IMPLEMENTASI KONSEP TANNAS TOLOK UKUR TANNAS METODOLOGI PENGUKURAN MODEL PENGUKURAN(MOMENT) APLKS PENGUKURAN & HASIL PENUGASAN SEDANKAN UPAYA PADA STRATEGI – 2 ANTARA LAIN MENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BATAS WILAYAH ANTAR PROPINSI/KABUPATEN/KOTA DENGAN PEMBERIAN DESENTRALISASI KEPADA DAERAH UNTUK MENGELOLA WILAYAHNYA. SELANJUTNYA PEMERINTAH BERSAMA DENGAN DPR SEGERA MENYUSUN POTENSI SDA DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN DAYA DUKUNG DAERAH. SELAIN HAL TERSEBUT DIATAS, JUGA DIPERLUKAN ADANYA PENYUSUNAN DALAM KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERBATASAN LAUT YANG BERASPEK KELAUTAN (OCEAN POLICY). 2

LANDASAN PEMIKIRAN PARADIGMA NASIONAL 1 2 3 4 3 UUD 1945 PANCASILA LAND. KONSTITUSIONAL PANCASILA LAND. IDIIL 1 2 SUMBER HUKUM NAS MELINDUNGI SEGENAP BI & SEL TUMPAH DARAH INDO MEMAJUKAN JAH UMUM MENCERDASKAN KHDP BGS IKUT LAK KETERTBN DUNIA DASAR FALSAFAH, PE-DOMAN, PANDANGAN HIDUP, IDEOLOGI PEMB NAS BERTUJUAN WUJUDKAN MASY JAH ADIL & MAKMUR WASANTARA LAND. VISIONAL TANNAS LAND. KONSEPSIONAL HADIRIN YANG KAMI HORMATI, PADA BAB DUA BERISI LANDASAN PEMIKIRAN YANG SAYA GUNAKAN SEBAGAI PISAU ANALISA DALAM PEMBAHASAN PADA BAB-BAB BERIKUT, UNTUK MEMECAHAN PERMSALAHAN PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN DILANDASI OLEH KETAHANAN NASIONAL DAN WAWASAN NUSANTARA. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL TELAH DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR NEGARA DAN DALAM PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERBATASAN LAUT PANCASILA SANGAT BERPERAN DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN. UUD 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL, DIGUNAKAN SEBAGAI SUMBER HUKUM NASIONAL DALAM SISTEM KENEGARAAN YANG DALAM PENGATURANNYA DISUSUN DALAM BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI LANDASAN VISIONAL YANG BERISI CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA YANG BERISI PERSATUAN DAN KESATUAN. KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI LANDASAN KONSEPSIONAL YANG BERISI TENTANG KONDISI DINAMIK BANGSA INDONESIA PADA SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. 3 CARA PANDANG & SIKAP BGS INDO UTAMAKAN PERSATUAN & KESATUAN BGS KESATUAN IPOLEKSOSBUD HANKAM MELALUI BANGNAS 4 KONDISI DINAMIK BGS INDO WUJUDKAN TANNAS MELALUI BANGNAS 3

PENGANTAR GEOPOLITIK GEOSTRATEGI APA KEINGINN SATU NEGARA YANG DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN KONSTELASI EOGRGAFIS SECARA KHUSUS  WAWAS NUSANTARA APA YANG DIKEHENDAKI IND SBG SATU NEGARA YG DIDASARKAN PADA PERTIMB KONSTELASI GEOGRAFI, AN : MERDEKA, BERSATU, BER- DAULAT, ADIL DAN MAKMUR. BAGAIMANA CARA SUATU NEGARA UTK MENCAPAI KEPENTINGANNYA YG DIDASARKAN KEPADA PERTIMBANGAN KONSTELASI GEOGRAFI  DAPAT DICAPAI, MELALUI TANNAS SECARA KHUSUS  TANNAS IND (KONSEPSI TANNAS) BAGAIMANA CARA IND SBG SATU NEGARA UTK MENCAPAI KEPENTINGANNYA DENGAN PERTIMBANGAN KONSTELASI GEOGRAFIS 4

PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA WAWASAN NUSANTARA  CARA PANDANG DAN SIKAP BANGSA INDONESIA MENGENAI DIRI DAN LINGKUNGANNYA YANG SERBA BERAGAM DAN BERNILAI STRATEGIS, DENGAN MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN WILAYAH DAN TETAP MENGHARGAI SERTA MENGHORMATI KEBHINEKAAN DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL. 5

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI KONDISI SEBAGAI KONSEPSI KEULETAN DAN KETANG- GUHAN BANGSA YANG MENGANDUNG KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL UNTUK MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL. PENGATURAN DAN PENYELENG- GARAAN KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN SECARA SEIMBANG, SERASI DAN SELARAS DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL 6

ASAS-ASAS TANNAS 7 KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN MENYELURUH TERPADU MAWAS KE DALAM DAN KELUAR KEKELUARGAAN 7 7

KONSULTASI & KERJASAMA SIFAT TANNAS MANDIRI DINAMIS WIBAWA KONSULTASI & KERJASAMA 8 8

RINCIAN GATRA GATRA ALAMIAH GATRA SOSIAL GEOGRAFI DEMOGRAFI SUMBER KEKAYAAN ALAM IDEOLOGI POLITIK EKONOMI SOSIAL BUDAYA PERTAHAN & KEAMANAN 9

GATRA GEOGRAFI 10 LETAK PADA POSISI SILANG  JALUR EKONOMI NEGARA KEPULAUAN  A LKI * RAWAN PENYELUDUPAN * JAMIN KEPENTINGAN NEGARA LAIN BATAS WILAYAH  BELUM TUNTAS KONSEPSI TATA RUANG  BELUM TUNTAS 10

GATRA DEMOGRAFI JUMLAH PENDUDUK  PENDIDIKAN RELATIF RENDAH, AKAN MENJADI BEBAN PEMBANGUNAN KUALITAS PENDUDUK MASIH TEGANTUNG PADA PEMENUHAN KEBUTUHAN HIDUP PERSEBARAN PENDUDUK TIDAK MERATA, URBANISASI HADIRIN YANG KAMI HORMATI, PAKAR GEOGRAFI, FRIEDIRCH RATZEL MENGEMUKAKAN BAHWA KEHIDUPAN ADALAH PERJUANGAN UNTUK MEREBUT RUANG, SEMUA BANGSA DI DUNIA HARUS MEMILIKI KONSEPSI RUANG YANG BERISI GAGASAN TENTANG BATAS-BATAS SUATU WILAYAH. SELANJUTNYA RATZEL BERPENDAPAT BAHWA KEMUNDURAN KONSEPSI RUANG DAPAT MENGAKIBATKAN RUNTUHNYA SUATU BANGSA DAN NEGARA. BILA KITA MELIHAT POTRET WILAYAH PERBATASAN AKAN DAPAT DILIHAT DARI ASPEK GEOGRAFI, INDONESIA BERBENTUK NEGARA KEPULAUAN DENGAN 17.506 PULAU TERLETAK PADA POSISI SILANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SLOC DAN SLOT. ASPEK DEMOGRAFI, INDONESIA MEMILIKI JUMLAH PENDUDUK KEEMPAT TERBESAR DI DUNIA DENGAN 220 JUTA PENDUDUK. SEDANGKAN PADA ASPEK SUMBER DAYA ALAM AKAN TERDIRI DARI SUMBER KEKAYAAN LAUT, SUMBER KEKAYAAN HUTAN DAN SUMBER KEKAYAAN MINERAL. 11

GATRA SUMBER KEKAYAAN ALAM # LOKASI TIDAK MERATA  KESENJANGAN POTENSI # EKSPLOITASI TERUS MENERUS  YANG TIDAK TERBARUKAN MENIPIS  RUSAK LINGKUNGAN  MODAL, IPTEK DAN PASAR, MASIH KURANG HADIRIN YANG KAMI HORMATI, PAKAR GEOGRAFI, FRIEDIRCH RATZEL MENGEMUKAKAN BAHWA KEHIDUPAN ADALAH PERJUANGAN UNTUK MEREBUT RUANG, SEMUA BANGSA DI DUNIA HARUS MEMILIKI KONSEPSI RUANG YANG BERISI GAGASAN TENTANG BATAS-BATAS SUATU WILAYAH. SELANJUTNYA RATZEL BERPENDAPAT BAHWA KEMUNDURAN KONSEPSI RUANG DAPAT MENGAKIBATKAN RUNTUHNYA SUATU BANGSA DAN NEGARA. BILA KITA MELIHAT POTRET WILAYAH PERBATASAN AKAN DAPAT DILIHAT DARI ASPEK GEOGRAFI, INDONESIA BERBENTUK NEGARA KEPULAUAN DENGAN 17.506 PULAU TERLETAK PADA POSISI SILANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SLOC DAN SLOT. ASPEK DEMOGRAFI, INDONESIA MEMILIKI JUMLAH PENDUDUK KEEMPAT TERBESAR DI DUNIA DENGAN 220 JUTA PENDUDUK. SEDANGKAN PADA ASPEK SUMBER DAYA ALAM AKAN TERDIRI DARI SUMBER KEKAYAAN LAUT, SUMBER KEKAYAAN HUTAN DAN SUMBER KEKAYAAN MINERAL. 12

PERMASALAHAN PERMASALAHAN LAIN TINJAUAN TRI GATRA POSISI STRATEGIS BLM DIMANFAATKAN BELUM TERIMPLEMENTASIKAN BATAS NEGARA SESUAI RENSTRA GEOGRAFI PENDUDUK + 230 JUTA JIWA (2008) KELOLA PERMSLH PENDDK BLM OPTIMAL (KURANG KOORDINASI) TUMBUH & SEBAR PENDDK  TDK TERKENDALI DEMOGRAFI TRI GATRA 2. PERMASALAHAN KEDUA, BELUM DITETAPKANNYA BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH PROP/KABUPATEN/KOTA, BELUM ADANYA PENETAPAN BATAS WILAYAH DAERAH SEBAGAI POTENSI KONFLIK YANG APABILA DAPAT DIKELOLA SECARA SINERGIS ANTAR KABUPATEN/KOTA YANG TERDAPAT DI WILAYAH LEBIH DARI 2 DAERAH YANG MEMILIKI KEWENANGAN BERSAMA UNTUK MENGELOLA WILAYAH TERSEBUT. SEBAGAI CONTOH TELUK TOMINI, WILAYAH TERSEBUT DIKELOLA OLEH 3 PROPINSI YAITU PROPINSI SULAWESI UTARA, PROPINSI GORONTALO DAN PROPINSI SULAWESI TENGAH SKA EKSPLOITASI TDK TERKENDALI BERPELUANG  TERJDINYA GIAT ILLEGAL 13

TINJAUAN PANCA GATRA P-4  BELUM SESUAI HARAPAN. POLITICAL FRAME WORK LEMAH. KRISIS MONETER  KRISIS MULTIDIMENSIONAL. MASIH ADANYA INDIKASI PERILAKU KKN, PRIMORDIALISME SEMPIT & SENTIMEN KEDAERAHAN. KONFLIK PERBATASAN & PULAUs TERLUAR PERLU DITANGANI DENGAN PERENCANAAN TERPADU. UNTUK MENDAYAGUNAKAN WILAYAH PERBATASAN LAUT TERDAPAT BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI YAITU : 1. BELUM DITETAPKANNYA PERBATASAN WILAYAH DENGAN NEGARA TETANGGA. INDONESIA BERBATASAN DENGAN 10 NEGARA DI KAWASAN DENGAN RINCIAN 7 NEGARA SUDAH MEMILIKI PERJANJIAN BATAS WILAYAH (INDIA, THAILAND, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, AUSTRALIA DAN PAPUA NUGINI) SEDANGKAN 3 NEGARA LAINNYA BELUM MEMILIKI PERJANJIAN YAITU PHILIPINA, PALAU DAN TIMOR LESTE. 14

KONSEP TANNAS SBG PISAU ANALISIS DARI GATRA GEOGRAFI -> PERBATASAN DARAT & LAUT, SBG HALAMAN DEPAN NEG, PERLU DIAWASI & DIAMANKAN DARI GATRA DEMOGRAFI -> PENDUDUK BELUM MERATA & KUALITAS RENDAH DARI GATRA SKA -> MANAJEMEN PENGOLAHAN MASIH KURANG, SKA TERTENTU TELAH BERKURANG STRATEGI – 3 : MENSINERGIKAN PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN LAUT DENGAN MENGOPTIMALKAN SARANA DAN PRASARANA INTERNET, DATA, PETA DIGITAL YANG BERADA DI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA MELIBATKAN PERAN SERTA STAKE HOLDER/INSTANSI TERKAIT, SWASTA DAN MASYARAKAT MELALUI KERJASAMA YANG MENGEDEPANKAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH. 4. STRATEGI – 4 : MENGINTENSIFKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT WILAYAH PERBATASAN DENGAN MENGOPTIMALKAN SARANA TELEKOMUNIKASI, INTERNET, TELEVISI, MEDIA MASA DI PUSAT DAN DAERAH SERTA MELIBATKAN PERAN AKTIF MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH   15

DARI GATRA POLITIK  KEMAUAN POLITIK MASIH KURANG & BELUM PRIORITAS. DARI GATRA IDEOLOGI  PEMBANGUNAN SBG PENGAMALAN PANCASILA MASIH KURANG. DARI GATRA POLITIK  KEMAUAN POLITIK MASIH KURANG & BELUM PRIORITAS. DARI GATRA EKONOMI  POTENSI EKO RENDAH DARI GATRA SOSBUD  ADA HUB EMOSIONAL DGN NEGARA TETANGGA, LAP KERJA TERBTAS. DARI GATRA HANKAM  SEBAGAI PINTU MASUK RENTAN, KEWASPADAAN & PUAN HANKAM TERBATAS. UNTUK MENDAYAGUNAKAN WILAYAH PERBATASAN LAUT TERDAPAT BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI YAITU : 1. BELUM DITETAPKANNYA PERBATASAN WILAYAH DENGAN NEGARA TETANGGA. INDONESIA BERBATASAN DENGAN 10 NEGARA DI KAWASAN DENGAN RINCIAN 7 NEGARA SUDAH MEMILIKI PERJANJIAN BATAS WILAYAH (INDIA, THAILAND, MALAYSIA, SINGAPURA, VIETNAM, AUSTRALIA DAN PAPUA NUGINI) SEDANGKAN 3 NEGARA LAINNYA BELUM MEMILIKI PERJANJIAN YAITU PHILIPINA, PALAU DAN TIMOR LESTE. 16

Apabila anda gagal melakukan perencanaan yang baik, maka anda telah merencanakan kegagalan anda sendiri HADIRIN YANG KAMI HORMATI, PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI DAPAT KAMI SAMPAIKAN BEBERAPA SARAN AGAR PENDAYAGUNAAN WILAYAH PERBATASAN DAPAT SEGERA TERWUJUD YAITU DENGAN SEGERA DIRUMUSKANNYA UNDANG-UNDANG TENTANG BATAS WILAYAH NEGARA SEBAGAI PAYUNG HUKUM BAGI PENDAYAGUNAAN SERTA PENGELOLAAN POTENSI SDA TERMASUK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG BATAS WILAYAH ANTARA PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA YANG DIRUMUSKAN DALAM BENTUK MASTER PLAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN LEADING SECTOR BAPPENAS BEKERJA SAMA DENGAN BAPPEDA. DEMIKIAN JUGA UNTUK MEMPERCEPAT PENCAPAIAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DIPERLUKAN PAYUNG HUKUM YANG JELAS BAGI PARA INVESTOR UNTUK MENGEKSPLORASI DAN EKSPLOITASI POTENSI DAERAH DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEARIFAN LOKAL DAN CENTRIFUGAL FORCE. 17

Sekian Terima kasih BAPAK KETUA YANG TERHORMAT BESERTA ANGGOTA DAN REKAN-REKAN YANG SAYA BANGGAKAN, DEMIKIAN KESELURUHAN RANGKAIAN PAPARAN TASKAP SAYA SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN SUMBANG SARAN KEPADA PEMERINTAH DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN. KAMI SADARI MASIH BANYAK KEKURANGAN DI DALAM TASKAP INI, UNTUK ITU MOHON ARAHAN DARI BAPAK MODERATOR BESERTA TIM SERTA SARAN MASUKAN DARI REKAN-REKAN PESERTA KRA 37 UNTUK PENYEMPURNAAN TASKAP INI.   TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN BAPAK KETUA TIM BESERTA ANGGOTA DAN REKAN-REKAN, WABILAHI TAUFIQ WALHIDAYAH, WSS. WR. WB 18