Masalah kunci dalam pelaksanaan RB  Mainstreaming reform di Kemen PAN dan RB  Mindset: “inward looking, empire building, group think”  Sebagai leading.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
Advertisements

KESIMPULAN Tiadanya koherensi-konsistensi kebijakan, dan tidak adanya leading sector agency implementasi kebijakan saling berseberangan menimbulkan pemaknaan.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kerangka Strategis Mendikbud
Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008.
PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
Oleh: Haryanto Perencana Utama-Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas
Keterkaitan RenStra OPD
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
TEMA PRIORITAS DALAM PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH (PTK) DAN PENULISAN PRAKTIK TERBAIK Isu-Isu Terkini.
KONSEP PENANGANAN KUMUH
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MENINGKATKAN KAPASITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH bahan ajar ilmu pemerintahan UNIKOM.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Majelis Profesor Riset
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
Dr. Hardiwinoto, SE., M.Si. NIDN:
kompetisi inovasi pelayanan publik
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
Inovasi Menuju Birokrasi Kelas Dunia
Membangun Tenaga Kesehatan yang Kompeten dan Kompetitif
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
RPJMN Bidang Tata Ruang
LeaderPreneurship ADVOKASI KOMPETENSI LEADERPRENEURSHIP Leader
Dosen : Muslimin L., A. Kep, S.Pd, M.Si TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (CLEAN GOVERNANCE DAN GOOD GOVERMENT)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
Pusat Unggulan Layanan Pengadaan (Procurement Center of Excellence)
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Akreditasi institusi.
KELOMPOK 4 : 1. AIDA 2. MARGARETHA 3. RIRIN ENDANG S 4. NELLA RETTA R.S. 5. EKA PURNAMA SARI.
Akreditasi Institusi.
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Transcript presentasi:

Masalah kunci dalam pelaksanaan RB  Mainstreaming reform di Kemen PAN dan RB  Mindset: “inward looking, empire building, group think”  Sebagai leading agency dalam RB reformed minded; belajar dari pengalaman domestik dan internasional, terbuka terhadap gagasan yang berbeda, orientasi pada public values bukan kepentingan sektor, kapasitas melakukan inovasi.

Masalah kunci…Masalah kunci…  Disain dan strategi implementasi RB yang salah  Disain: one fits all, tidak fokus, formalisasi berlebihan, cenderung ditempatkan sebagai proyek dari pada sebagai public values  Implementasi: tidak melibatkan stakeholders dalam perumusan area perubahan dan penilaian kemajuan pelaksanaan RB  Reformasi Birokrasi mengalami defisit

Masalah kunci..Masalah kunci..  Enerji habis untuk diskursus untuk RB dan melupakan isu-isu penting dalam membangun pemeerintah berkinerja tinggi  Birokrasi yang sehat hanya salah satu kondisi yang perlu untuk membentuk pemerintah berkinerja tinggi  Isu tentang konsolidasi kewenangan antar K/L, institusi dan mekanisme hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sosok/ karakter pegawai ASN, pengembangan kapasitas ASN, dsb.

Warisan Terpenting SBYWarisan Terpenting SBY  Baik  UU ASN  Penggunaan CAT  Rekrutmen terbuka  Yang perlu diperbaiki  Desain dan implementasi RB  Kelembagaan RB

Komitment Jokowi-JK- Nawa Cita  Nawa Cita:  “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya…”  RB yang bisa mencegah praktik korupsi di dalam dan atau melalui birokrasi  RB yang mampu membuat birokrasi dirasakan manfaat kehadiran oleh para pemangku kepentingannya

Nawa Cita….Nawa Cita….  Bagaimana membuat hubungan antar orang di dalam birokrasi dan antar pegawai ASN dengan pemangku kepentingannya menjadi lebih egaliter, interaktif, dan menempatkan pemangku kepentingan sebagai panglima.  Bagaimana birokrasi mampu memupuk modal sosial sebagai basis legitimasinya dan memperoleh kepercayaan dari stakeholdersnya.  selama ini legitimasi hanya bersasis pada kewenangan bukan berbasis pada modal sosial dan public trust.

Program RB di Era Jokowi- JK  Arah kebijakan RB tidak jelas; road map RB akan menggunakan template yang sama?  Bagaimana progam RB merespon Nawa Cita, tidak jelas!  Tidak ada pernyataan politik dari Persiden/ Wapres ttg RB dan governance reform  Persoalan mendasar yang menghambat kinerja pemerintah seperti, konsolidasi kewenangan antar K/L,institusi dan mekanisme konsolidasi kegiatan pusat dan daerah. Semua K/L ingin memilik leverage ke Kab/ kota. Rent-seeking?

Kelembagaan RBKelembagaan RB  Perlu ada dukungan yang kongkrit dari Presiden dan Wapres; Tim pengarah: memberi policy direction kepada Kemen PAN dan RB  Didukung oleh kelompok kecil pakar yg kredibel dan paham ttg RB dan governance reform  K/L/ D membangun kesepakatan dengan forum multi-stakeholders untuk membangun kesepakatan tentang perubahan yang diperlukan, indikator keberhasilan, milestone, dsb.  Penilaian kemajuan dari K/L/D dilakukan oleh forum stakeholders dan dilaporkan kepada Kemen PAN dan RB  Kemen PAN dan RB mengelola pengetahuan untuk mendokumentasikan best practice dan sharing antar K/L/D  Kemen PAN dan RB mengkosolidasikan laporan K/L/ D dan melaporkan kepada Tim Pengarah