Oleh : Drs. Marmayadi SMA Negeri 1 Yogyakarta PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966-1998 Oleh : Drs. Marmayadi SMA Negeri 1 Yogyakarta

ORDE BARU : Sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan ketika Orde Lama Soekarno.

Kelahiran Orde Baru dan Masa Pemerintahan Orde Baru

SUPERSEMAR Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno setuju memberikan perintah kepada LetJend Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah yang sebelumnya ditemui oleh tiga orang perwira TNI AD (Mayjend Basuki Rahmat, Brigjend M. Yusuf, Brigjend Amir Mahmud) untuk menyampaikan pesan, bahwa Letjend Soeharto sanggup menyelesaikan kemelut politik dan memulihkan keamanan dan ketertiban ibu kota.

Pada 22 Februari 1967 berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Dengan terjadinya penyerahan kekuasaan tersebut, pada 4 Maret 1967 Jenderal Soeharto memberikan keterangan resmi pemerintahan dihadapan sidang DPRGR. Pada akhir sidang istimewa MPRS, yakni pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh ketua MPRS, Jenderal TNI AH. Nasution sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Masa Jabatan Soeharto MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden pada tahun 1968, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1967, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998.

POLITIK Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi.

Pada tanggal 19 September 1966 Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kali.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik di Eropa Timur yang sering disebut lustrasi dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang direkonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan barar. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggota yang dipilih biasanya dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana, mengakibatkan aspirasi rakyat kurang didengar oleh pusat.

Soeharto siap dengan konsep : AKSELERASI PEMBANGUNAN II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturasikan politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan dibantu Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Eksploitasi Sumber Daya Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengekploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.

Perpecahan Bangsa Di masa Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur dan Irian Jaya.

Namun, ada dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini, yaitu terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru Perkembangan GDP per kapita yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1000 Sukses transmigrasi Sukses KB Sukses memerangi buta huruf Sukses swasembada pangan Pengangguran minimum Sukses REPELITA ( Rencana Pembangunan Lima Tahun )

Sukses gerakan wajib belajar Sukses Gerakan Nasional Orang Tua Asuh ( GNOTA ) Sukses keamanan dalam negeri Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia Sukses menumbuhkan rasa Nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pembangunan Indonesia tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, disebabkan karena sebagian besar disedot ke pusat. Muncul rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.

Kecemburuan antara penduduk setempat denagn para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya Bertambahnya kesenjangan sosial Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan Tidak ada rencana suksesi

KRISIS MONETER Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto.

Ditengah gejolak kemarahan massa yang meluas, akhirnya Soeharto pun mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden, B. J. Habiebie, untuk menjadi presiden ketiga Republik Indonesia.