PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RINGKASAN RENCANA PERKULIAHAAN
Advertisements

BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
Materi kuliah Ekonomi Indonesia Ika Rahutami Semester Genap 2010/2011 Universitas Katolik Soegijapranata.
ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN
silabi Pengantar Makro ekonomi
Pengenalan mata kuliah sistem penganggaran pemerintahan
Tentang Keuangan Negara
Perencanaan Tata Guna Lahan
Perencanaan Partisipatif Session 1: Pengantar. MK Pembiayaan Pembangunan MODULE PLAN Introduction Objectives Structure of the module Reading/literature.
INTRODUCTION KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP) M.SAID, S.E., M.Si
Kontrak Belajar Mata Kuliah PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
OLEH : YETI HERNAWATI, SST.,M.Keb
MATA KULIAH EKOLOGI/PENGETAHUAN LINGKUNGAN
MK MANAJEMEN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
INTRODUCTION KEWIRAUSAHAAN (ENTREPRENEURSHIP) M.SAID, S.E., M.Si
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL Oleh: Pahrul Fauzi, SE, M.Si
KETENTUAN - WAJIB KEHADIRAN MAX 80% ( BILA 14 X PERTEMUAN MAX 3X, BILA 12X MAX 2X TIDAK HADIR) KEHADIRAN KURANG ATAU SAMA DENGAN 60% OTOMATIS NILAI “E”
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN 2 SKS
DR. YULIZAR KASIH, S.E., M.Si STMIK MDP
KONTRAK PERKULIAHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
PENGELOLAAN/MANAJEMEN LINGKUNGAN
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN
RPKPS PEREKONOMIAN INDONESIA
Pendidikan Anti Korupsi
Mata Kuliah 1 Peminatan MIK-smt 7
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
PEMBIAYAAN & PENGANGGARAN KESEHATAN
SILABUS MANAJEMEN PEMASARAN LANJUT
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
LANDASAN PENDIDIKAN (BOBOT 3 SKS)
Pengantar Ilmu Ekonomi
SILABUS MANAJEMEN STRATEGI
APBN DAN APBD.
OLEH MUH ILHAM B, S.Pd PENGANTAR PENDIDIKAN OLEH MUH ILHAM B, S.Pd
Mata Kuliah Manajemen Proyek S1-Kesmas
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
MATERI DAN ATURAN PERKULIAHAN
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
KONTRAK PERKULIAHAN mk. SANITASI PERUMAHAN DAN TTU
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Muchamad Ali Safa’at
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Universitas Negeri Semarang
KONTRAK PERKULIAHAN MATA KULIAH : PENGANTAR TEORI EKONOMI BOBOT : 2 SKS
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
RENCANA PEMBELAJARAN ETIKA BISNIS
Alamat : Banjaran Rt 06 Rw 03 Taman
Juhari, SE, MM Alamat : Jalan Sanggul Dewa No. 55 (Samping Hotel Wisma Jaya) Pangkalpinang Hp :
MATA KULIAH: PENGANTAR AKUNTANSI
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
APBN DAN APBD.
KONTRAK KULIAH MK. DASAR-DASAR AKUNTANSI
Rencana Pembelajaran Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat
MATERI & SILABUS KEWIRAUSAHAAN
TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Pengantar Ilmu Pendidikan
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
PENGANTAR ILMU EKONOMI
Pelaksanaan Kuliah MK Metpen
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
TEKNIK AUDIT LINGKUNGAN
TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN IQBAL ARRANIRI, SEI.,MM.
Transcript presentasi:

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Session 1: Perkenalan dan Penyampaian Rencana Perkuliahan

MK Pembiayaan Pembangunan MODULE PLAN Introduction Objectives Structure of the module Reading/literature Assignment Evaluation (grading)

Introduction Demi kelangsungan dan dan keberhasilan kegiatan pembangunan, dibutuhkan modal pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Aspek pembiayaan menjadi sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius Mata kuliah ini berisi materi tentang kelembagaan, sumber-sumber pembiayaan dan pengelolaan, prosedur dan sistem, alternatif analisis pembiayaan pembangunan, kasus-kasus di Indonesia.

Objectives Mampu mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dari dalam negeri maupun luar negeri Mengetahui format hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasca era otonomi daerah Mengetahui sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan Mengetahui permasalahan, peluang, dan tantangan dalam pembiayaan pembangunan

Structure of the module Terdiri dari 14 kali pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) Kegiatan Belajar Mengajar : 24 Sept-13 Jan 2013 Ujian Tengah Semester (UTS): tanggal 12 November s/d 25 November 2012 Ujian Akhir Semester (UAS): tanggal 14-27 Januari 2013

Structure of the module Session Contents 1 Perkenalan dan penyampaian rencana perkuliahan 2 Pengantar pembiayaan pembangunan 3 Kebijakan Fiskal, APBN, APBD fungsi dan tujuannya 4 Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah 5 Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 6 Otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap Pembiayaan pembangunan Daerah 7 UTS

Structure of the module Session Contents 8 Pajak sumber pembiayaan pembangunan 9 Pengembangan sumber dana alternatif untuk pembangunan (1) 10 Pengembangan sumber dana alternatif untuk pembangunan (2) 11 Permasalahan, peluang, dan tantangan pembiayaan pembangunan di Indonesia di masa mendatang 12 Diskusi dan kerja kelompok 13 Presentasi tugas 14

Literature Buku Jurnal nasional dan internasional Peraturan perundang-undangan

Buku Sarundajang, 2005. Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Jakarta: Kata Hasta Pustaka Nasution, Faisal. 2009, Pemerintah Daerah dan Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah, Jakarta: Sofmedia Suparmoko. 2008, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik., Yogyakarta: BPFE Adisasmita, Rahardjo. 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu Ritonga, Irwan Taufiq. 2010, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM

Beberapa Undang-Undang yang terkait UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Assignment Tugas kelompok Presentasi

Grading/evaluation Komponen penilaian Kehadiran UAS : 30% UTS : 30% Tugas : 20% Kehadiran : 20% Kehadiran Syarat mengikuti ujian : kehadiran min 75%