REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2015-2019 ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2015-2019 IMPROVING GOVERNANCE WORK Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
KERANGKA LOGIS Program RB 9 Program Quick win pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik masih buruk pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas 9 Program Quick win
SASARAN DAN INDIKATOR SESUAI RPJMN 2015-2019 Birokrasi yang bersih dan akuntabel Opini WTP atas Laporan Keuangan Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Instansi Pemerintah yang Akuntabel Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan Birokrasi yang efektif dan efisien Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Profesionalitas ASN Indeks e-Government Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas Indeks Integritas Nasional Survei Kepuasan Masyarakat Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI 2015-2019
PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL APARATUR Integritas Etika Disiplin Sikap melayani Pola hidup sederhana REVOLUSI MENTAL APARATUR MIND SET/POLA PIKIR CULTURE SET/ BUDAYA STRUKTUR Restrukturisasi Penguatan Mgt. SDM Penguatan Tatalaksana Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Penguatan Mgt Pelayanan Orientasi Hasil Efisien Pengembangan nilai-nilai unggul dan budaya kerja Reward & punishment Knowledge sharing Teladan kepemimpinan nasional Penguatan Local wisdom/nilai kearifan lokal
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
LANGKAH STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Kebijakan Reformasi Birokrasi lebih bersifat pedoman, K/L/pemda diberi kelelusasan sesuai kondisi daerah. Membangun “penghubung” pada beberapa ibu kota provinsi untuk memberikan pendampingan pelaksanaan RB.
Terima kasih Masukan dan Saran didid.noordiatmoko@menpan.go.id