DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
SISTEM TATARUANG NASIONAL
REKOMENDASI KOMISI IV,V,VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)
Standard Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PROGRAM NUSANTARA SEHAT
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
MEMAHAMI SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS) PERTEMUAN 13
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
BAB III. Kebijakan Strategis
DEPARTEMEN RADIOLOGI Bab 2 - Analisis Situasi.
STANDAR PRAKTEK KEPERAWATAN
Dengan Gotong Royong, Semua Tertolong
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
ASPAK Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan RI Aplikasi Sarana, Prasarana dan Peralatan.
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMDA KERINCI
Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
Disusun Oleh: Fitra Firmansyah Mutia Agnes Hambali Rozi Syaputra Wahyu Pradana Ginting UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018/2019 PERKEMBANGAN WILAYAH.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Agus Arianto Toly, SE, MSA, Ak., BKP, CFP®, CA
STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS EDISI KEDUA VERSI TAHUN 2019.
Agus Arianto Toly, SE, MSA, Ak., BKP, CFP®, CA
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN ROADMAP SUPPLY SIDE PENGUATAN SISTEM PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN (SPA) DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua, Yang terhormat: Bapak Wakil Presiden Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Kepala UKP4 Hadirin sekalian yang kami banggakan, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka Rapat Kerja Penyiapan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

KEBIJAKAN Peningkatan mutu, akses dan keamanan pelayanan penunjang medik. Peningkatan akses, mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai sarana prasarana dan peralatan kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan manajemen sarana prasarana dan peralatan kesehatan serta pelayanan penunjang medik. Peningkatan pengelolaan perencanaan program dan anggaran, akuntabilitas program dan keuangan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN. CTKI bahasa program

STRATEGI Menguatkan kebijakan bidang pelayanan penunjang medik, sarana prasarana dan peralatan kesehatan. Membina, mengawasi, melaksanakan peningkatan mutu dan keamanan pelayanan penunjang medik. Membina, mengawasi, melaksanakan peningkatan mutu, keamanan dan keselamatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan. Meningkatan ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan.

STRATEGI Meningkatan dan mengembangkan sarana prasarana dan peralatan pelayanan kesehatan rujukan, BPFK dan BBLK. Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Direktorat Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, BBLK serta BPFK. Peningkatan kerjasama lintas sektor, lintas program dan institusi terkait dalam negeri dan luar negeri. Pengembangan sistem manajemen sarana dan prasarana kesehatan dan pelayanan penunjang medik rujukan berbasis elektronik.

ROADMAP PEMENUHAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN Mutu Pelayanan Jangmed (UKM & UKP) belum optimal Pemenuhan SPA sesuai standar belum merata Sistem rujukan yan Jangmed, serta pengujian & kalibrasi SPA belum optimal Pengendalian Alkes belum optimal (Sistem re-call) ROADMAP PEMENUHAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN - Terwujudnya mutu pelayanan Jangmed dan SPA kesehatan -Terwujudnya pemerataan pemenuhan pelayanan Jangmed dan SPA kesehatan KEGIATAN-KEGIATAN: Kondisi Saat ini Regulasi Pelayanan Jangmed dan SPA belum mencukupi (Ambulance, RS. Pratama, faskes, dll) Sistem informasi pelayanan Jangmed, SPA belum terintegrasi SDM kompeten dan distribusi belum optimal Perencanaan belum terintergrasi Outcome 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A. Pemetaan regulasi (RPP Fasyankes & revisi Permenkes 340, NSPK Jamkes Pemenuhan Regulasi Pelayanan Jangmed & SPA & menunjang JKN Penerapan, monev pemutakhiran regulasi pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan B. Pengembangan sistem informasi yan.Jangmed, SPA yang terintegrasi (ASPAK,SILK,SIM CTKI) Uji coba integrasi SIM Yan Jangmed dgn SIKDA & BMN Implementasi & peningkatan cakupan pemanfaatan SIM integrasi Jangmed Kajian & pengembangan SIM integrasi yanmed dalam menunjang efektifitas & efisiensi yan termasuk surveilan post-market Jumlah NSPK Dit. Jangmed yang telah disusun dan yang akan disusun sampai 2019 NSPK Pelayanan Radiologi 11, yang belum di susun 4 NSPK Alkes 6, belum di susun 4 - SNI 130, yang belum disusun 25 NSPK Sarpras 19, belum di susun 5 NSPK Pelayanan Laboratorium patologi 4, yang belum di susun 3 Penerapan SIM Yan Jangmed C. Pemetaan distribusi & kebutuhan SDM yan jangmed kompeten di faskes Perencanaan & koord. dgn instansi lintas prog/sektor Strategy peningkatan kompetensi SDM di faskes Strategy Percepatan pemenuhan tenaga di fasyankes D. Optimalisasi sistem perencanaan yang berjenjang berdasarkan kebutuhan & standar Peningkatan kapasitas manaj. RS & Dinkes dlm perencanaan prog.Jangmed Scaling up kapasitas dan sistem perencanaan terintergrasi

LOKASI SARANA KESEHATAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN BPFK LOKA UPFK BBLK A. KONDISI SAAT INI Jakarta Surakarta Papua 2. Surabaya 2. Banjarbaru 2. Palembang 3. Makassar   3. Palembang 4. Medan 4. Makassar B. RENCANA PENINGKATAN 2015 – 2019 1. Pontianak Banjarmasin 2. Balikpapan 2. Maluku 3. Bali 3. Medan 4. Manado 5. Aceh Rencana Cakupan Wilayah Pengembangan BBLK Banjarmasin  seluruh Pulau Kalimantan Maluku seluruh Papua dan Maluku Medan  Sumut, Aceh, Sumbar, Riau

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK SARANA KESEHATAN NO KEGIATAN / INDIKATOR ANGKA DASAR* TAHUN KEBUTUHAN PENDANAAN (dalam milyar) 2015 2016 2017 2018 2019 A INSTITUSI PENGAMANAN FASILITAS   1) Peningkatan jumlah institusi Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) 4 - 2) Peningkatan institusi LOKA menjadi balai 2 1 25 3) Peningkatan institusi UPF (unit pelaksana fungsional) menjadi LOKA 50 4) Mendirikan LOKA baru B BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN Peningkatan jumlah BBLK 100 * RS Regional yang sudah ditetapkan Pergub 12 RS

TERIMA KASIH