GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

Politics (bhs Inggris) = Arti Geopolitik Geo (=bumi) + politik (politeia = kesatuan masyarakat yg berdiri sendiri) Politics (bhs Inggris) = 1) suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara dan alat yg digunakan utk mencapai cita2/tujuan tertentu 2) kepentingan umum warganegara suatu bangsa 3) policy (kebijakan) utk memperjuangkan tercapainya tujuan Geopolitik = Geografi politik = Ilmu Bumi politik 1) mempelajari fenomena geografi dlm konteks politik geografi, menyangkut: kependudukan, ekon, sos, pemerintahan, dll. 2) ilmu penyelenggaraan negara yang segala kebijakannya dikaitkan dengan masalah-2 geografi tempat rakyat suatu bangsa berada Geopolitik Indonesia adalah Wawasan Nusantara Dalam konteks universal dikenal “Wawasan Nasional” (National Outlook)

GEOSTRATEGI Strategi = politik dalam pelaksanaan ? Seni/ilmu bgmn membina dan mengelola sum-da yg dimiliki ke dlm rencana dan tindakan (diturunkan dari “Visi”  “Misi”) Strategi berkait dengan: upaya bgmn mencapai tujuan/sas. yg diinginkan politik Seni, krn implementasinya didasari intuisi, perasaan & hsl pengamatan Ilmu, krn berkait dengan data & fakta (ada proses ilmiah) Biasanya menjangkau masa dpn, disusun bertahap, serta memperhitungkan faktor2 yg berpengaruh

INGAT teori SWOT (Philipp Kottler) Stength (kekuatan)..? GEOSTRATEGI INGAT teori SWOT (Philipp Kottler) Stength (kekuatan)..? Weakness (kelemahan) Opportunities (Peluang) Threath (tantangan) Mengukur: - penguasaan medan - apa yang dimiliki lawan  bandingkan dg yg kita miliki - seberapa besar kekuatan kita  bandingkan kekuatan lawan - apa kelebihan kita  apa kelebihan mereka - apa kekuarangan kita  apa kekuarangan mereka Geostrategi: Perumusan strategi nasional dg memperhitungkan kond & konstelasi geografi sbg faktor utama serta memperhatikan konsisi sos-bud, demografi, SKA, lingk lokal, nasional, regional & internasional

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK BANGSA INDONESIA Pengertian: Geopolitik, Wawasan Nasional Pengertian, Hakekat dan Kedudukan Wasantara Latar Belakang Konsepsi Wasantara Wasantara Sebagai Geopolitik Bangsa Indonesia Perwujudan Wasantara Otonomi Daerah di Indonesia

Proses terbentuknya “Wawasan Nasional” suatu bangsa Cara pandang suatu bangsa dlm hidup ber: ma-bang-ga serta dlh hub antar neg yg mrpk hasil perenungan falsafah ttg diri dan lingkungannya dg memperhatikan sejarah dan kondisi sosial-budaya serta dengan memanfaatkan konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan rangsangan dlm usaha mencapai tunas. Proses terbentuknya “Wawasan Nasional” suatu bangsa Diri Sejarah Bangsa Budaya Konstitusi (UUD) Falsafah Nasional Wawasan Aspirasi Tunas Bangsa Ideologi Dorongan (Motivator) Lingkungan (Geografi)

PENGERTIAN WASANTARA Wawasan Nusantara = Wawasan Nasional (national outlook)-nya bangsa Indonesia, artinya Wasantara dijadikan sbg wawasan dalam penyelenggaraan pemb nasional utk mencapai tujuan nasional. etimologis Wawasan : (wawas: Jw): pandangan, tinjauan, penglihatan inderawi = cara pandang - cara melihat Nusantara: (Nusa + antara), pulau-pulau di antara Nusantara selanjutnya dipakai sbg pengganti nama Indonesia Wasantara Cara pandang dan sikap bgs Ind’sia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dlm penyelenggaraan kehidupan ber-ma-bang-ga (GBHN 1988) terminologis Cara pandang dan sikap bgs Ind’sia mengenai diri dan lingkungannya yg serba beragam dan bernilai strategis dg mengutamakan persatuan dan kesatuan bgs serta kesatuan wil dlm penyelngg kehidp berma-bang-ga Utk mencapau tujuan nasionalnya (Pokja Kewiraan Lemhannas, 1999)

Pengertian Wawasan Nusantara GBHN 1998 cara pandang dan sikap bgs Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (ber-ma-bang-ga) Pokja Wasantara Lemhannas: cara pandang dan sikap bgs Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yg serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berma-bang-ga untuk mencapai tujuan nasional Kesimpulan : Cara pandang dan sikap (dlm ber-ma-bang-ga) Terhadap diri dan lingkungan (geografi dan sos-bud, termasuk ideologi) Mengutamakan per-1-an dan ke-1-an bgs – keutuhan wilayah Untuk mencapai tunas

Sebagai wawasan diri, kita harus memandang diri kita sebagai apa ? Hakekat Wasantara Sebagai wawasan diri, kita harus memandang diri kita sebagai apa ? Kita memandang diri kita dengan “nusantara” sebagai kesatuan. Jadi, hakekat Wasantara adalah keutuhan bangsa serta kesatuan wilayah. (Ingat! GBHN : “persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah”) Artinya, Bangsa Indonesia yang dari segi sos-bud beragam (heterogen), serta dari segi kewilayahan bercorak nusantara, kita pandang sebagai kesatuan yang utuh.

Kedudukan Wasantara Sebagai “Visi Bangsa”, Visi = keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yg diinginkan Kedudukan Wasantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan RI dapat dilihat dalam gambar :

Paradigma Nasional Ketatanegaraan RI Pancasila / Pembukaan UUD 194 Landasan Idiil UUD 1945 Landasan Konstitusional Wawasan Nusantara Landasan Visional Ketahanan Nasional Landasan Konsepsional Dokumen Rencana Pembangunan Landasan Operasional PEMBANGUNAN NASIONAL

Segi Geografis dan Sosial Budaya Ind sbg neg-bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yg heterogen (multi : etnik, kultur, religi, etc.) Keunikan dan heterogenitas bgs  mengharuskan bgs Ind miliki visi utk menjadi bgs yg bersatu dan utuh Data dan fakta GEOGRAFIS dan SOSBUD Indonesia adalah: Negara kepulauan (an archipelagic state), 17.508 pulau; 6.044 telah bernama Luas wilayah 5.193.250 km2, (terdiri 2.027.087 km2 daratan dan 3.166.167 km2 perairan) 2/3 bag perairan Jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km Posisi silang dua benua (Asia-Australia), dan dua samudera (samudera Hindia dan samudera Pasifik) Pada lintasan garis khatulistiwa Iklim tropis dengan dua musim Pertemuan dua jalur pegunungan : Mediterania dan Sirkum Pasifik Batas-batas pada titik 60 LU dan 110 LS dan 910 BT 1460 BT …

Geografis Indonesia (lanjutan) …. Wilayah yang subur dan habitable (dapat dihuni) Jumlah penduduk yang besar 218 jutaan jiwa, persebarannya tidak merata Kekayaan alam (efektif dan potensial) : flora, fauna, tambang, kekayaan laut, dsb. Memiliki etnik (suku-suku) yang sangat banyak (mencapai 500an suku) Posisi yang demikian dikatakan sebagai posisi strategis Keunikan dan heterogenitas bangsa tsb berdampak : segi positif dan segi negatif sekaligus. Segi positif: Menjadi modal utk memperkuat bgs menuju cita-cita Segi negatif: Mudah menimbulkan perpecahan dan infiltrasi pihak luar O.k.i peluang ke arah perpecahan  hrs dtnaggulangi/dicegah Peluang ke arah keutuhan/persatuan hrs terus digalang dan diupayakan scr terus-menerus salah satunya adalah dengan mengembangkan “konsepsi Wawasan Nusantara”

Posisi Silang Nusantara (tambahan) Geografis : dua samudera (Hindia dan Pasifik) dan dua benua Demografis : wilayah penduduk tipis (selatan) dan penduduk padat (utara) Australia : 15 juta jiwa, RRC : 1 milyar jiwa lebih Ideologis : faham liberalisme (selatan) dan faham komunis (utara) Politis : Demokrasi parlementer (selatan) vs. “diktator proletariat” Ekonomi : sistem ekon liberal – kapitalis di selatan vs. sistem ekon terpusat di utara Sistem sosial : individualisme vs. sosialis-komunisme Sistem budaya: kebudayaan barat (selatan) vs. kebudayaan timur Sistem Hankam : sistem kontinental (darat) di utara vs. sistem pertahanan maritim di selatan, barat

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN POSISI GEOGRAFIS INDONESIA Menjadi jalur la-lin perdag internasional Meningkatkan penerimaan devisa negara Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain Mempercepat perkemb TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Mempercepat proses akselerasi budaya yg sesuai dg nilai2 luhur bud bgs Peluang pegang peran dlm penyelesaian konflik di neg tetangga Lainnya… KERUGIAN / TANTANGAN Terganggungnya ketertiban dan keamanan nasional Terjadi pencurian ikan dan sdy laut lainnya Marak terjadinya perompakan kapal laut yang melintasi perairan Ind Potensi penyelundupan dan perdag gelap Lainnya….

Tinjauan Historis dan Yuridis Formal Wawasan Nusantara Wasantara sbg landasan bagi Konsepsi Tannas Wasantara sbg Wawasan Bangnas Wasantara sbg Wawasan Hankamneg Wasantara sbg Wawasan Kewilayahan 1. Wasantara sbg landasan bagi Konsepsi Tannas Konsepsi Wasantara sbg konsepsi politik ketatanegaraan dlm upaya mewujudkan tunas. Bahwa Tannas merupakan geostrategi nasional utk mencapai sasaran-sasaran yg telah digariskan dlm Wasantara. Karena itu Tannas perlu dibina dipelihara dan ditingkatkan dengan berpedoman pada Wasantara. 2. Wasantara sbg Wawasan Bangnas MPR menetapkan GBHN (psl 3 UUD 1945) s/d th 1998 Sekarang (pasca 1998) GBHN  diganti dengan : RPJP : 25 tahunan RPJM : 5 tahunan APBN : 1 tahunan

Pengejawantahan Pancasila sebagai Tujuan Nasional Negara Persatuan Pokok Pikiran I Keadilan Sosial Pokok Pikiran II Neg yg berked. rkyt Pokok Pikiran III Neg yg berkeThn+Kmns Pokok Pikiran IV PEMBUKAAN UUD 1945 BAB I s.d. Bab XVI Pasal 1 s.d Pasal 37 (69 pasal) BATANG TUBUH UUD 1945 PEMBANGUNAN NASIONAL RPJP-D RPJP 25th GBHN (dahulu) RPJM-D RPJM 5 th APBD APBN 1th

2. Wasantara sbg Wawasan Bangnas (lanjutan…) Wasantara sbg cara pandang dan sikap bgs Ind mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bgs serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan ber: ma-bang-ga mencakup: Perwujudan kepulauan nusantara sbg satu kesatuan politik Sbg satu kesatuan ekonomi Sbg satu kesatuan sos-bud Sbg satu kesatuan hankam 3. Wasantara sbg Wawasan Hankamneg Wasantara mrpk pandangan “geopolitik” Ind dlm mengartikan tanah air Ind sbg satu kesatuan yg meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara Sbg kesatuan hankamneg, berarti bhw ancaman thd sebagian wil di manapun, pada hakekatnya mrpk ancaman seluruh bangsa Ind

4. Wasantara sbg Wawasan Kewilayahan Sbg wawasan kewilayahan, Wasantara mengalami pasang surut terutama dari segi luasnya seiring dengan perkembangan sejarah kekuasaan negara, yakni: I. Ordonantie 1939 (masa pemerintahan kolonial Belanda) “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” lebar laut wilayah : 3 mil (ditarik dari garis air pasang-surut), atas setiap pulau-pulau. Akibatnya: 1) Tiap-2 pulau punya laut teritorial sendiri 2) Di antara tiap laut teritorial terdapat perairan internasional (laut bebas) 3) wilayah Indonesia “dipisahkan” oleh kantong-2 laut sbg laut bebas II. Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957)

Koferensi Jeneva (Swiss) perjuangkan asas negara kepulauan KRONOLOGIS TZMKO (Ordonantie 1939) Deklarasi Djuanda 13 Des 1957 Koferensi Jeneva (Swiss) perjuangkan asas negara kepulauan PERPU No.4 Tahun 1960 (UU No.4/Prp, 1960) memberi landasan yuridis Deklarasi Djuanda PP No. 8 Th 1962 Jaminan Lalin Damai di perairan Pedalaman Indonesia Deklarasi Landas Kontinen: 17 Februari 1969 Deklarasi ZEEI : 21 Maret 1980 UNCLOS 1982

Wilayah Indonesia Ordonantie 1939

Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (Ordonantie 1939)

Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) dikeluarkan PM Ir. Djoeanda, utk dikembalikan pada gagasan “konsepsi negara kepulauan” (archipelagic principles) Cakupan Deklarasi Djuanda : Konsiderans: (Dasar pertimbangan) 1) Bentuk geografis Ind sbg “negara kepulauan”, memiliki sifat dan corak tersendiri 2) Bahwa semenjak dahulu secara historis kepulauan2 Ind sbg satu kesatuan 3) Bhw Ordonantie 1939 memecah-belah keutuhan teriotorial wilayah RI Diktum : (Isi pokok deklarasi) Lebar laut wilayah Ind 12 mil (tidak 3 mil), diukur atas dasar point to point theory, dengan ditarik garis lurus (straight base line) bukan low water line (garis air pasang-surut) Titik-titik terluar dari setiap pulau terluar (Selebar 12 mil) yang termasuk dlm wil RI ditarik garis lurus

4. Wasantara sbg Wawasan Kewilayahan (lanjutan….) Prinsip pemerintah Indonesia dalam Deklarasi Djuanda : Lalin damai bagi kapal2 asing tetap dijamin Pendirian Ind (ttg neg kepulauan) diperjuangkan dalam konferensi Hukum Laut Internasional Pemerintah Ind menghormati hukum laut internasional sesua tata pergaulan internasional Tujuan Deklarasi Djuanda : Perwujudan bentuk wil NKRI yang utuh dan bulat Penentuan batas2 wil neg Ind disesuaikan dengan “asas negara kepulauan” (archipelagic state principles) bukan asas “Island State” Pengaturan lalin damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI Catatan: Momentum Deklarasi Djuanda dijadikan sbg hari besar nasional “Hari Nusantara” diperingati setiap tanggal 13 Desember

Undang-Undang Nomor 4/Prp tahun 1960 (Perpu No. 4/1960) tentang : Perairan Indonesia, dikeluarkan untuk memperkokoh Deklarasi Djuanda, berisi : Perairan Ind adalah laut wilayah Ind beserta perairan pedalaman Ind Laut Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut Perairan pedalaman Ind adalah semua perairan yg terletak pada sisi dalam dari garis dasar Keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 tersebut melahirkan konsepsi “wawasan nusantara” di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung pulau-pulau. Luas wilayah Indonesia menjadi : Daratan : 2.027.087 km2 Perairan : 3.166.167 km2 5.193.250 km2 PP No. 8 Tahun 1982  tentang Lalu-lintas Damai bagi kapal-kapal asing

Asas-asas dalam Hukum Laut Internasional RES NULLIUS Laut tidak ada yang memiliki RES COMMUNIS Laut milik masy dunia, tak dapat dimiliki oleh masing-masing negara MARE LIBERUM Laut adalah bebas bagi semua negara MARE CLAUSUM Hanya laut sepanjang pantai saja, sejauh yg dapat dikuasai dari darat (3 mil) dapat dimiliki suatu negara ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLE konsep negara kepulauan yg dapat dijadikan dasar dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut

Deklarasi Landas Kontinen Indonesia (17 Feb 1969) Isi pokok: Kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara bersangkutan Batas landas kontinen yg terletak di antara dua negara adalah garis tengahnya (dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1973 ttg Landas Kontinen Indonesia)

ZEEI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (21 Maret 1980) Lebar ZEEI: 200 mil diukur dari garis pangkal laut wil Ind Hak berdaulat utk menguasai kekayaan sumber alam di ZEEI Lautan ZEEI tetap mrpk lautan bebas untuk pelayaran internasional ZEEI diterima oleh hampir seluruh peserta Konferensi UNCLOS di Jamaika 1982 ZEEI  dikukuhkan dg UU No. 5 tahun 1983 Dengan adanya ZEEI, sdy hayati & sdy alam lain yg ada di laut, dasar laut, dan bawah laut menjadi hak eksklusif RI

LANDAS KONTINEN

Konferensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 United Nations Confererence on the Law of the Sea  Prinsip negara kepulauan diperjuangkan Indonesia  Prinsip ini ditandatangani oleh hampir seluruh peserta konferensi, sehingga sejak 1982 ini perjuangan panjang RI berhasil

LAUT KEWENANGAN INDONESIA (NUSANTARA) Gambar LAUT KEWENANGAN INDONESIA (NUSANTARA) LAUT LEPAS PERAIRAN NUSANTARA LAUT WILAYAH (12 mil) ZONA TAMBAHAN ZEEI (2OO mil) GarIs dasar LANDAS KONTINEN (350 mil) Ekslorasi Eksploitasi Penelitian Instalasi 200 Meter LANDAS KONTINEN INDONESIA

Koferensi Jeneva (Swiss) perjuangkan asas negara kepulauan KRONOLOGIS TZMKO (Ordonantie 1939) Deklarasi Djuanda 13 Des 1957 Koferensi Jeneva (Swiss) perjuangkan asas negara kepulauan PERPU No.4 Tahun 1960 (UU No.4/Prp, 1960) memberi landasan yuridis Deklarasi Djuanda PP No. 8 Th 1962 Jaminan Lalin Damai di perairan Pedalaman Indonesia Deklarasi Landas Kontinen: 17 Februari 1969 Deklarasi ZEEI : 21 Maret 1980 UNCLOS 1982

Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan RI TAP XX/MPRS/1966 TAP No. III/MPR/2000 UU No.10 Tahun 2004 Ttg: Pembentukan Peraturan Per-UU-an UUD 1945 KETETAPAN MPR UU / PERPPU PP KEPPRES PERATURAN PELAKSANA LAIN: Peraturan Menteri….. Instruksi Menteri …. Lainnya ………. UU PERPPU PER-DA PERATURAN PRE-SIDEN (Perpres) a. Perda Provinsi b. Perda kab/kota c. Perdes

1. Keunggulan luas wilayah 2. Posisi strategis Indonesia Potensi Laut Indonesia Luas wil perairan : 5.877.879 Km². Luas wil Laut Ter : 3.100.000 Km². Luas wil laut ZEEI : 2.700.000 Km². Panjang Grs Pantai : 81.000 Km. Panjang Base Line : 13.179 Km. Jumlah Pulau : 17.499 Pulau.

Kenapa kekayaan yang berupa sumber daya kelautan yang berlimpah tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia secara merata ? Adanya pergeseran orientasi ke daratan yang cukup lama. sektor kelautan selalu diposisikan sebagai anak tiri dalam pembangunan ekonomi nasional. kebijakan pemerintah masih cenderung berupa kegiatan-kegiatan simbolik yang populis namun belum ada followupnya. Sektor pendidikan sebagai wahana sosialisasi pembangunan kelautan belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah.

3 Unsur Dasar Wasantara (Wadah, Isi, Tatalaku) Wadah Wawasan Nusantara Batas ruang lingkup - Nusantara - Manunggal dan utuh menyeluruh Tata susunan pokok/Tata inti Organisasi (bersumber UUD 1945) - Bentuk dan Kedaulatan (ps. 1) - Kekuasaan pemerintah negara (ps. 4, 5, : ttg “Presiden”) - Sistem Pemerintahan Negara (7 kunci pokok Penjels Umum) Tata Susunan Pelengkap / Kelengkapan Organisasi - Aparatur Negara - Kesadaran politik rakyat dan kesadaran bernegara - Peran Media Massa (pers)

II. Isi Wawasan Nusantara Tujuan alinea IV Pemb UUD 1945 “… membentuk suatu pemerintah neg Indonesia yang MSS, MKU, MKB, IMKD yang berdasarkan …..” b. Sifat dan Ciri-ciri - Manunggal : serasi & seimbang scr dinamis seluruh aspek kehidupan sesuai semangat “bhinneka tunggal ika” - Utuh menyeluruh tak dpt dipecah-belah oleh apapun/ siapapun sesuai semangat “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” Cara Kerja selalu berpedoman pd Pancasila sbg pandangan hidup, dasar negara jiwa dan kepribadian bangsa yg di dalamnya telah terkandung pula cita2, asas2 serta nilai-2 filosofis

III. Tata Laku Wawasan Nusantara Tatalaku batiniah tumbuh dan ternbentuk karena karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh agama/keyakinan dan tuntunan budi pekerti yang luhur Tatalaku lahiriah manunggalnya kata dan perbuatan yang dituangkan dalam suatu tatalaksana (manajemen) Sistem Manajemen Nasional (Sismenas) PODC, PODCC, POAC, POSDCORB, dll.

PANDANGAN PEMIKIR-PEMIKIR GEOPOLITIK Frederick Ratzel dan Rudolf Kjellen (1844-1904) 1. Teori Ruang (Lebensraum) : F Ratzel Neg/bangsa = organisme (makhluk hidup), mengalami siklus: lahirtumbuh besarberkembangmempertahankan hidup menyusutmati. Maka butuh ruang hidup. Bangsa yg semakin besar membutuhkan ruang hidup semakin luas Ekspansi dilakukan thd bgs yg primitif 2. Teori Kekuatan (Rudolf Kjellen) Neg sbg satuan biologis dan satuan politik yg memiliki intelektualitas Dengan kekuatan intelektualitasnya bangsa ybs mengeksploitasi bgs lain yang lemah

Karl Houshofer (1869- 1946) : Teori Pan Region Pd hakekatnya dunia terbagi dlm 4 kawasan dipimpin negara unggul Teori ruang dan teori kekuatan sbg hasil penelitiannya Isi Teori : Lebensraum (ruang hiduo) yang cukup Autarkhi (swasembada) Dunia dibagi 4 “Pan region”: Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia-India, dan Pan Eropa-Afrika Sir Halford Mackinder (1867-1947) Teori Daerah Jantung (Heartland)  Wawasan Benua (Darat) Isinya: Who rules Europe commands the Heartland Who rules the Heartland commands the world Island Who rules the world Heartland commands the world

Giulio Douhet (1869-1930): Teori Kekuatan Udara  Wawasan Dirgantara Alfred Thayer Mahan (1840-1914)  Teori Kekuatan Maritim  Wawasan Maritim Siapa menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia, menguasai perdagangan dunia = menguasai dunia Laut adalah vital bagi pertumbuhan, kemakmuran dan keamanan Giulio Douhet (1869-1930): Teori Kekuatan Udara  Wawasan Dirgantara Kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukanoleh kekuatan udara Nicholas J. Spykman (1893-1943)  Teori Daerah Batas (Rimland Theory) Penguasaan daerah jantung harus memiliki akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia Prinsip-prinsip

Nicholas J. Spykman (1893-1943)  Teori Daerah Batas (Rimland Theory) Penguasaan daerah jantung harus memiliki akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia Prinsip-prinsip Teori Daerah Batas : Dunia terbagi 4 : daerah jantung, bulan sabit luar, bulan sabit dalam (rimland), dan dunia baru (benua Amerika) Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut dan udara utk kuasai dunia Daerah bulan sabit dalam (rimland) lebih besar pengaruhnya Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat

Prinsip Bangsa Indonesia ? Ruang hidup bangsa ada batasnya, sesuai aturan internasional Semua bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia Kekuatan bangsa utk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat

KETAHANAN NASIONAL (NATIONAL RESILIENCE) Sebagai GEOSTRATEGI INDONESIA

GEOSTRATEGI Strategi = politik dalam pelaksanaan ? Seni/ilmu bgmn membina dan mengelola sum-da yg dimiliki ke dlm rencana dan tindakan (diturunkan dari “Visi”  “Misi”) Strategi berkait dengan: upaya bgmn mencapai tujuan/sas. yg diinginkan politik Seni, krn implementasinya didasari intuisi, perasaan & hsl pengamatan Ilmu, krn berkait dengan data & fakta (ada proses ilmiah) Biasanya menjangkau masa dpn, disusun bertahap, serta memperhitungkan faktor2 yg berpengaruh

INGAT teori SWOT (Philipp Kottler) Stength (kekuatan)..? GEOSTRATEGI INGAT teori SWOT (Philipp Kottler) Stength (kekuatan)..? Weakness (kelemahan) Opportunities (Peluang) Threath (tantangan) Mengukur: - penguasaan medan - apa yang dimiliki lawan  bandingkan dg yg kita miliki - seberapa besar kekuatan kita  bandingkan kekuatan lawan - apa kelebihan kita  apa kelebihan mereka - apa kekuarangan kita  apa kekuarangan mereka Geostrategi: Perumusan strategi nasional dg memperhitungkan kond & konstelasi geografi sbg faktor utama serta memperhatikan konsisi sos-bud, demografi, SKA, lingk lokal, nasional, regional & internasional

KETAHANAN NASIONAL Kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya 52

LATAR BELAKANG TANNAS Pengalaman Sejarah  sejak merdeka mengalami TAHG (Tantangan Ancaman Hambatan Gangguan) DALAM NEGERI : PKI Madiun DI/TII PRRI/Permesta G30S/PKI Mampu ditangkal karena: memiliki keuletan dan ketangguhan LUAR NEGERI Agresi Belanda II Keuletan dan ketangguhan mengembangkan seluruh kekuatan nasional Apa saja kekuatan nasional kita ? Tri Gatra Panca Gatra

TANNAS SECARA SKEMATIS Kemampuan Mengembangkan Kekuatan nasional Tantangan Ancaman Hambatan Gangguan Kondisi Dinamik Keuletan & Ketangguhan Langsung/Tidak Dalam/Luar Unsur: Trigatra Pancagatra membahayakan Integritas Identitas Kelangsungan

TRI GATRA KETAHANAN NASIONAL Kondisi Geografi Keadaan dan Kekayaan Alam Keadaan dan Kemampuan Penduduk (Si Kaya Mampu) 55

PANCA GATRA KETAHANAN NASIONAL Bidang Ideologi (kondisi mental bangsa terhadap pancasila)‏ Bidang Politik (kondisi politik bangsa bertumpu pada pengembangan demokrasi pancasila dan UUD 1945)‏ Bidang Ekonomi (kondisi perekonomian bangsa berlandasan pancasila UUD 1945)‏ Bidang Sosial Budaya (kehidupan SOSBUD menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila)‏ Bidang Pertahanan Keamanan (kondisi daya tangkal bangsa di landasi kesadaran bela negara)‏ Disingkat: I - POL - EK - SOSBUD - HANKAM 56

Kesejahteraan dan Keamanan TRI GATRA + TRI GATRA ASTA GATRA Kesejahteraan dan Keamanan Ketahanan Bidang Ideologi Ketahanan Bidang Politik Ketahanan Bidang Ekonomi Ketahanan Bidang Sosial-budaya Ketahanan Bidang Hankam

SIFAT KETANAHAN NASIONAL Manunggal Mawas ke dalam Berkewibawaan Dinamis Tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan Percaya kepada diri sendiri Tidak bergantung kepada pihak lain 58

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETANAHAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA Tradisi masyarakat Pendidikan Kepemimpinan para penyelenggara negara Tujuan nasional Kepribadian nasional Pertahanan dan keamanan 59

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN DI BIDANG HANKAM Hankam yang tangguh Wawasan Nasional Kondisi Geografis Negara Manusia Integrasi TNI dan POLRI dengan rakyat Pendidikan Bela Negara Material IPTEK Manajemen Pengaruh Luar Negeri Kepemimpinan 60

MANFAAT SOSBUD SEBAGAI KEKUATAN BANGSA Perekat bangsa Kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Dasar kekuatan untuk menyemangati operasional manakalah ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional 61

SEJARAH KONSITUSI NEGARA INDONESIA Gus Dur SBY ( I ) SBY (II) Tidak Pemilu Soeharto Soeharto (6 kali Pemilu) Soekarno 1945 18 Ags 1949 27 Des 1950 17 Ags 1959 5 Juli 1966 11 Maret GBHN 1973 GBHN 1978 GBHN 1983 GBHN 1988 GBHN 1993 GBHN 1998 2004 2009 Pileg-Pilpres 1999 Pemilu 1971 Pemilu 1977 Pemilu 1982 Pemilu 1987 Pemilu 1992 Pemilu 1997 Pileg-Pilpres Pileg-Pilpres UUD ‘45 UUD S 1950 UUD ‘45 Or - Ba UUD ‘45 Or-La UUD ’45 Reformasi UUD ’45 Amandemen Reformasi Konst RIS PKI Madiun 1948 Kartosuwiryo DI/TII PERMESTA PRRI/ G 30 S PKI MALARI Tragedi Jakarta

1. Keunggulan luas wilayah 2. Posisi strategis Indonesia Potensi Laut Indonesia Luas wil perairan : 5.877.879 Km². Luas wil Laut Ter : 3.100.000 Km². Luas wil laut ZEEI : 2.700.000 Km². Panjang Grs Pantai : 81.000 Km. Panjang Base Line : 13.179 Km. Jumlah Pulau : 17.499 Pulau.

Paradigma Negara Maritim Posisi strategis yang ditunjang kekayaan sumber daya baik hayati maupun non-hayati merupakan modal yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengentaskan bangsa ini dari keterpurukan. Mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan membutuhkan penguasaan sains dan teknologi dan penerapannya secara terpadu. Dibutuhkan visi dan strategi yang tepat untuk merubah paradigma pembangunan, dari paradigma agraris menuju paradigma maritim. Paradigma pembangunan yang akan mengantarkan bangsa ini kembali ke puncak kejayaan.

Kenapa kekayaan yang berupa sumber daya kelautan yang berlimpah tersebut tidak dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia secara merata ? Adanya pergeseran orientasi ke daratan yang cukup lama. sektor kelautan selalu diposisikan sebagai anak tiri dalam pembangunan ekonomi nasional. kebijakan pemerintah masih cenderung berupa kegiatan-kegiatan simbolik yang populis namun belum ada followupnya. Sektor pendidikan sebagai wahana sosialisasi pembangunan kelautan belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah.

Hikmah sejarah bahari bagi pembentukan paradigma negara maritim : Perlu adanya dukungan dan pemerintah (Politics Power) baik berupa kebijakan maupun perundang-undangan di dalam bangsa ini membangun kembali kebudayaan bahari yang telah lama ditinggalkan. 2) Perlu adanya percepatan pembangunan pada sektor kelautan dalam rangka pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional (The Economic). 3) Perlu adanya pembangunan desa pesisir dan pulau-pulau terpencil dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan dan masyarakat desa pesisir (The People's) hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah (Trust Building). 4) Perlu adanya peningkatan eksploitasi dan eksplorasi serta pemanfaatan sumberdaya alam kelautan (Geographic Strength-Wearness). 5) Perlu adanya penguasaan llmu dan Teknologi sektor kelautan dalam rangka pelaksanaan eksploitasi dan eksplorasi serta pemanfaatan sumber daya kelautan (The Scientific and Technological Base). 6) Perlu adanya percepatan pengembangan dan pembangunan kekuatan armada kapal perang (The Military Establishment).

STRUKTUR SISTEM HANKAMNEG RI (Kep Menhankam No. KEP/17/X/1991, 5 Okt STRUKTUR SISTEM HANKAMNEG RI (Kep Menhankam No.KEP/17/X/1991, 5 Okt. 1991 : Doktrin Hankamneg RI) PEMBELAAN NEGARA KEPENTINGAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA PERANG RAKYAT SEMESTA PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA PERLAWANAN RAKYAT BERSENJATA PERLAWANAN RAKYAT TIDAK BERSENJATA T N I RAKYAT YANG TETAP BERTUGAS SESUAI BIDANG PROFESINYA RAKYAT YANG DISIAPKAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT: PALANG MERAH PENCARIAN DAN PENYELAMATAN PENGUNGSIAN DLL. NAS. SBG.PENUNJANG BALA SEMESTA BALA NYAATA BALA POTENSIAL A B R I RAKYAT YG TELAH DILATIH KEPRAJURITAN UTK MELAKSANAKAN FUNGS: TIBUM LINMAS KAMRA WANRA KEKUATAN SIAP KEKUATAN CADANGAN TNI-AD TNI-AL TNI-AU POLRI CADANGAN: WIL. NEGARA, SDA & BUATAN., PRASARANA & SARANA KEPENTINGAN SOSIAL-BUDAYA KEPENTINGAN EKONOMI KEPENTINGAN POLITIK

Analisis kekalahan Timnas 3-0 atas Malaysia Internal Lebih pd faktor non teknisbeban psikologis kelelahanbanyaknya agenda keg non OR Beban harus menang Lima kali pertandingan sebelumnya yg selalu menang besar Eksternal