Drs. Teguh Prastowo, M.Si Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Cilacap

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
MATERI RAPAT KOORDINASI DENGAN KATU PKM SE-KAB SMG Tanggal 06 Mei 2014
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PERTEMUAN KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Rencana Komunikasi Data Infrastruktur 2007 Perangkat Unit Utama Pusat Seluruh propinsi terpasang LAN 344 Kab terpasang 1 bh PC Sewa channel 512.
PENCATATAN DAN PELAPORAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF
PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN BOK PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2014 DI PROVINSI Surabaya, September 2014.
Mendorong Peningkatan Akses Perempuan pada Pencegahan Kanker Serviks Tri Hastuti Nur R ‘AISYIYAH Jakarta, 20 Mei 2015.
PENERAPAN AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS SAMPANG
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Cilacap
STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM DI PUSKESMAS UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DEPOK, MEI 2015.
Pengawasan Pengelolaan BLUD Gunungkidul, 26 Agustus 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PROGRAM PEMBERIAN OBAT CACING KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
SITUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
P ROGRAM PRIORITAS GERAKAN SIAGA GADA DINAS KESEHATAN KAB, CILACAP
Selamat datang peserta
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
KOORDINASI DATA E-AUDIT
WORKSHOP PENGELOLAAN DANA
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KONSEP DASAR PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
EVALUASI PROGRAM KESEHATAN IBU
Oleh: dr. WIDAYANTO, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
Dr.sugito teguh KeTUA AdinKEs WILAYAH pROVINSI JAWA TIMUR
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
RAPAT KERJA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
RAPAT KOORDINASI PROGRAM KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS). MENGAPA PERLU RKAS ? PP No 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 50 dan 51)
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
OLEH ; KELOMPOK I NUR ALAM ( ) WENI JHONI ( ) DEWI ( ) ST NUR AISYAH ( ) ANDI ARIMBI MAPPIDEMMANG( )
PERanan pelayanan akupresur terkait pembiayaan kesehatan di pusk Ir iga putri mahadewi, m.kes. (kepala upt – jkmb dinkes prov bali.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
Intervensi Lanjut PIS-PK Strategi Peningkatan IKS
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
1 Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I JAMKESMAS-JAMPERSAL TAHUN 2011.
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA HIBAH BANSOS DAN BELANJA TAK TERDUGA KABUPATEN BANJAR Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Drs. ACHMAD ZULYADAINI,M.Si.
UPT PUSKESMAS SIKUI. M.
Transcript presentasi:

Drs. Teguh Prastowo, M.Si Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Cilacap EVALUASI BOK TAHUN 2010-2014 Drs. Teguh Prastowo, M.Si Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Cilacap

REALISASI BOK 2011-2014 No Thn Pagu Uraian Jumlah Realisasi % 1 2011 2.700.000.000 Manaj 270.000.000 266.100.000 98,5 BOK 2.430.000.000 100 2 2012 3.297.900.000 447.900.000 441.300.000 2.850.000.000 3 2013 3.263.700.00 413.700.000 4 2014 3.491.700.000 411.300.000 99,4 3.078.000.000

TREND % REALISASI BOK 2014 Proses penyerapan dana yg kurang baik  penumpukan di akhir tahun

PERJALANAN BOK 2010 - 2014 Uji coba Realisasi Keuangan Cakupan Program 2011 2012 2013 2014 Uji coba Realisasi Keuangan Cakupan Program Transparansi

EVALUASI KEGIATAN BOK 2011-2014 Kurang kerja sama tim  saat verifikasi masih kurang hasil kegiatan Verifikasi di Kabupaten hanya membawa kuitansi Perbedaan data capaian kegiatan (Laporan BOK dan Program) Belum ada program prioritas BOK merupakan pendanaan utama di UPT Puskesmas

KEBIJAKAN BOK TAHUN 2015 Lanjutan tahun 2014, untuk pencapaian MDGs tahun terakhir Penandatangan Pernyataan Kinerja oleh Kadinkes BOK berjalan 9 bulan  di Puskesmas 8 bulan (Mei-Des) BOK Puskesmas merupakan dukungan operasional puskesmas utamanya upaya promotif dan peventif Harus sinergi dengan pembiayaan dari JKN Alokasi BOK tahun selanjutnya harus diusulkan melalui aplikasi e-renggar oleh Dinkes kab.

REVIEW PELAKSANAAN BOK PUSKESMAS Capaian SPM 2011 -2012 : Capaian MDGs 2013-2014 : 2015 : Prioritas Kegiatan yang berdaya ungkit terhadap capaian MDGs

Terima kasih