Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus."— Transcript presentasi:

1 dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD

2 Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus 2015.

3  Buku Pedoman Pengelolaan AUKESA  Revitalisasi AUKESA - SDM (Diklat) - SIM RS  Fungsi AUKESA (Kesehatan Ibu & Anak, P3M & P3TM, dll) )

4 FILOSOFI  Salah satu agenda strategis Aisyiyah adalah melakukan reaktualisasi usaha praksis.  Terwujud dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kesadaran hukum dalam penguatan jamaah di basis akar rumput.

5 Tujuan Program  Mencapai Indonesia Sehat melalui pelaksanaan/kegiatan AUKESA.  Program ini mendukung program pemerintah & SDG’s

6  Perencanaan  Identifikasi Sumber Daya  Identifikasi Stakeholders  Monitoring & Evaluasi  Memetakan dalam Bentuk Matriks : Siapa melakukan apa  Sinergitas

7  Membuat time schedule  Menentukan tujuan masing-masing kegiatan  Menetapkan indikator keberhasilan (KKW)  Membentuk Tim Pelaksana  Melaporkan Perkembangan Kegiatan

8 Sumber Daya Kesehatan yang dimiliki:  SDM (Dokter, perawat, manajemen, administrasi, dll)  Dana (berapa yang dibutuhkan, bagaimana mencarinya, bagaimana merealisasikannya)  MANDIRI  Sarana, parasarana, dan peralatan medis  SOP yang berkaitan dengan standard mutu

9  Internal : PWA/PDM, PDA/PDM, PCA/PCM, PRA/PRM (Lembaga & Majelis)  Eksternal Pemda Dinas Kesehatan Tokoh Masyarakat Perusahaan LSM Dll

10  Monitoring : Memantau apakah kegiatan yang dilaksanakan masih on the track (sesuai dengan yang direncanakan)  secara rutin (mingguan/ bulanan/ triwulan)  Evaluasi : Dilakukan diakhir kegiatan, apakah target/tujuan program sudah dicapai

11 JenjangTanggung Jawab PROGRAM Buku Pedoman AUKESA Pimpinan PusatPerencanaan KegiatanMenyusun & Membuat Buku Panduan Standar Mutu Pimpinan WilayahMenggerakkan Kegiatan-Sosialisasi dan koordinasi ditingkat bawahnya -Evaluasi Pimpinan DaerahMengkoordinir Kegiatan & Pembinaan -Sosialisasi Buku -Mendorong kegiatan sesuai buku pedoman yang ditetapkan -Monitoring Pimpinan CabangPendampingan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penerapan Kegiatan Pimpinan RantingPelaksanaan KegiatanPenerapan Kegiatan

12  Semua kegiatan harus dilakukan dengan sinergi oleh semua stakeholder bersama- sama dan serentak untuk mencapai target & tujuan  efisien & efektif

13  12 RS sudah terakreditasi (Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan)  Ada 22 Klinik Pratama (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, D I Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, dan Kalimantan Timur); 3 sudah bekerjasama dengan BPJS dan 5 proses BPJS (Berdasarkan: Data AUKESA tahun 2015)

14 NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeterangan 1.Nangroe Aceh Darussalam 13-3 2.Sumatera Utara13612 Klinik Pratama, (1 Klinik proses bPJS) 3.Sumatera Barat28--2 RS sudah BPJS dan terakreditasi 4.Riau-122Klinik Pratama sudah BPJS 5.Jambi1-13 6.Bengkulu-1--Klinik Pratama (proses BPJS) 7.Sumatera Selatan---5 8.Lampung--33 9.Bangka Belitung---4 Jumlah5161221

15 NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeterangan 1.Banten-1-- 2.DKI Jakarta---12 3.Jawa Barat--113 4.Jawa Tengah7213435 RS BPJS dan terakreditasi, 1 Klinik pratama (proses BPJS) 5.D I Yogyakarta-2172 Klinik Pratama (proses BPJS) 6.Jawa Timur5112203 RS sudah BPJS dan terakreditasi, Klinik Pratama (proses BPJS) Jumlah1262795

16 NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeterangan 1.Kalimantan Barat-4-1 2.Kalimantan Tengah---2 3.Kalimantan Selatan---37 4.Kalimantan Utara---- 5.Kalimantan Timur11-- RS belum terakreditasi & proses BPJS Klinik Pratama Non BPJS Jumlah15-40

17

18 NoProvinsiRSKlinikRBLainnyaKeerangan 1.Bali--13 2.Nusa Tenggara Barat---4 3.Nusa Tenggara Timur-1-3Klinik Pratama sudah BPJS 4.Maluku---- 5.Maluku Utara---- 6.Papua Barat---3 Jumlah-1113

19 Permasalahan : 1. Jumlah dokter, perawat, penunjang 2. Sarana & Prasarana  Peralatan Medis 3. Metode pelayanan  Sistem Pengelolaan (Akreditasi versi 2012) 4. Sumber Dana  Asuransi (BPJS & Swasta) 5. Banyaknya pesaing (Klinik dan RS lain)  tingkat Nasional 6.  MEA

20 TANTANGAN  PELUANG  SJSN (Sistem Kapitasi BPJS & Asuransi swasta lain)  Klinik Pratama maupun Rumah Sakit  Sistem rujukan berjenjang  Mendorong Klinik  RS  Mendorong Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lain  Klinik Pratama  Bimbingan Pendirian Klinik Pratama  Mendirikan/menambah jumlah klinik pratama di setiap Daerah/Cabang (Min. 1 di Daerah)  Menghidupkan Pola pembinaan Ibu Asuh Klinik & RS  Aisyiyah & Muhammadiyah (berjejaring)

21 TANTANGAN  PELUANG  Customer service yang sesuai dengan Corporate Branding  Program SIM RSA  Penerapan secara bertahap  Pelatihan SIM RSA (pimpinan & Staf)  Mutu terintegrasi  Sinergitas dan harmonisasi  kapasitas tenaga kesehatan (pemagangan mahasiswa kesehatan dan penempatan baik miliki Muhammadiyah maupun ‘Aisyiyah)

22


Download ppt "Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google