ANALISA JABATAN. A. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi.

Presentasi berjudul: "ANALISA JABATAN. A. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi."— Transcript presentasi:

1 ANALISA JABATAN

2 A. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif TUJUAN UMUM Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/ masyarakat TUJUAN KHUSUS Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat SASARAN: Mengubah pola pikir Mengubah budaya kerja Mengubah perilaku 2

3 Lembaga Penjaminan Mutu 1)Quick Win; 2)Manajemen Perubahan; 3)Penataan dan Penguatan Organisasi; 4)Penataan Tatalaksanaan; 5)Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6)Penyusunan Peraturan Perundang- undangan; 7)Penataan Pengawasan Internal; 8)Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 9)Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 1)Quick Win; 2)Manajemen Perubahan; 3)Penataan dan Penguatan Organisasi; 4)Penataan Tatalaksanaan; 5)Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6)Penyusunan Peraturan Perundang- undangan; 7)Penataan Pengawasan Internal; 8)Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 9)Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Evaluasi jabatan Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai Menyusun uraian jabatan Menyusun profil kompetensi pegawai Menyusun standar kompetensi jabatan Menyusun job grading dan job pricing Menerapkan sistem penilaian kinerja, Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi Membangun/mengembangkan database pegawai Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi Diperlukan dalam kaitan pemberian tunjangan kinerja yang merupakan implikasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L 3

4 PNS DIANGKAT DLM JABATAN Pasal 68 Ayat (1) PNS BERHAK ATAS GAJI YANG ADIL & LAYAK Pasal 79 Ayat (1) GAJI BERDASARKAN JABATAN Pasal 79 Ayat (2) 4 B. AMANAT UU NO. 5 TAHUN 2014 - ASN “ selaras dgn UU No.43 TAHUN 1999 sebelumnya ”

5 Lembaga Penjaminan Mutu Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan AdministrasiJabatan Fungsional JABATAN ASN a.Jabatan Administrator (memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan publik serta adm. pemerintahan dan pembangunan); b.Jabatan Pengawas (mengendalikan pelaksanaan kegiatan yg dilakukan oleh pejabat pelaksana); dan c.Jabatan Pelaksana (melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta adm pemerintahan dan pembangunan) Keahlian a.Ahli Utma; b.Ahli Madya; c.Ahli Muda; dan d.Ahli Pertama Keterampilan a.Penyelia; b.Mahir; c.Terampil; dan d.Pemula a.Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Ka. LPNK); b.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekjen, Sekjen LNS, Sestama, Staf Ahli Menteri, Setda Prov); dan c.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Direktur, Karo, Asdep, Setditjen, Set. Itjen, Kapus, Inspektur, Set.DPR, Ka.Balai, Setda Kab/Kota dan jab lain yg setara)

6  analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana  sebagai pondasi dasar dari sebuah sistem sumber daya manusia dalam organisasi, restrukturisasi, inisiatif perbaikan kualitas, perencanaan SDM, desain jabatan,pelatihan, pengembangan karier, sistem penilaian kerja 6

7 . Mengolahnya menjadi Injab Menyajikan “INJAB” bagi (*). Hasil pokok Anjab : Informasi jabatan Mengumpul kan Data Jabatan Adalah proses, metoda dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan (*) program pembinaan/ penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksana an dan perencanaan DIKLAT.

8 PETA JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN HASIL ANJAB PERENCANAAN PEGAWAI REKRUTMEN & SELEKSI PERENCANAAN KARIER PENGANGKATAN DALAM JABATAN REMUNERASI DIKLAT PENILAIAN KINERJA Analisis beban kerja Analisis kebutuhan pegawai Standar kualifikasi Kriteria seleksi Pola karier Standar kompetensi kerja/jabatan Penilaian kompetensi Standar kinerja Kriteria kinerja Evaluasi jabatan Bobot&peringkat jabatan Klasifikasi jabatan Analisis kebutuhan diklat

9 NoIdentitas JabatanUraian JabatanSyarat Jabatan 1Nama JabatanUraian Tugas Pangkat dan Golongan Ruang 2Kode JabatanBahan Kerja Pendidikan 3Unit Kerja JabatanAlat Kerja Kursus/Pelatihan 4Letak dalam StrukturHasil Kerja Pengalaman Kerja 5Ikhtisar JabatanTanggung Jawab Pengetahuan 6Wewenang Keterampilan 7Korelasi Jabatan Bakat Kerja 8 Kondisi Lingkungan Kerja Temperamen Kerja 9Keadaan/Resiko Bahaya Minat Kerja 10 Upaya Fisik 11 Kondisi Fisik 12 Fungsi Pekerja

10 Analisa Jabatan  Nama jabatan  Uraian tugas (ihtisar Jabatan)  Hasil kerja  Bahan kerja  Korelasi jabatan/ hubungan kerja

11 1. NAMA JABATAN : Adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan. CARA PEMBERIAN NAMA JABATAN : MANAJERIAL/STRUKTURAL J A B A T A N : FUNGSIONAL TERTENTU UMUM

12 Cara pemberian nama Jabatan: Manajerial/Struktural : Tertera dlm SK pengangkatannya Fungsional : Harus mencerminkan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Tertentu : mengikuti TAP yang telah ada (Menpan 14/1999) Umum : Tidak ditetapkan secara khusus dalam SK/aturan BERPEDOMAN KEPADA PERKA BKN NO 3 TAHUN 2013 FUNGSIONAL

13 Contoh Pemberian Nama Jabatan S T R U K T U R A L (manajerial) Kepala Bagian Kepala Seksi Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Sub Bagian dan sebagainya FUNGSIONAL (non angka kredit) Pengolah Data ……. Pengkaji ………. Bendaharawan ……… Anggota Satpam ….. Pengadministrasi ….. Pengumpul Data ……. dsb FUNGSIONAL (angka kredit) Pranata Komputer Peneliti Analis Kepegawaian Arsiparis Dokter Widyaiswara dsb

14 2. RINGKASAN TUGAS DIRUMUSKAN DARI TUGAS YANG PALING INTI ATAU PALING ESENSI DALAM JABATAN YBS. FORMAT PENULISAN RINGKASAN TUGAS WHY : MENGAPA ATAU APA TUJUAN AKHIR PEKERJAAN ITU DIKERJAKAN ? ATAU OUT PUT. MENCERMINKAN WHAT: APA YANG DIKERJAKAN ? HOW: BAGAIMANA CARA MENGERJAKANNYA ?

15 CONTOH : NAMA JABATAN : PEMELIHARA TANAMAN KUBIS RINGKASAN TUGAS : Memelihara tanaman kubis dgn memupuk dan menyiangi agar tanaman kubis tumbuh subur WHAT (W) = Predikat + Obyek HOW (H) = Cara / alat WHY (W) = Tujuan Akhir W = Memelihara tanaman kubis H = Memupuk dan menyiangi W = tanaman kubis tumbuh subur Mencer minkan

16 URAIAN TUGAS Uraian Tugas adalah Pengolahan bahan kerja untuk memperoleh hasil kerja Dituliskan menggunakan kalimat aktif dan harus dapat menggambarkan tindak kerja (proses) dan hasil kerja Tahapan kerja adalah langkah-langkah (kegiatan) yang dituliskan secara berurutan dari awal hingga akhir pelaksanaan tugas

17

18 HASIL KERJA Adalah produk atau keluaran (out put) yang harus dicapai oleh jabatan. Benda Misalnya : Ketikan surat, HK Pengetik. Jasa Misalnya : Layanan tamu, HK Pramu Tamu. Informasi Misalnya : Kumpulan data, HK Pengumpul Data. Jabatan Struktural, di samping hasil yang teknik yang dihasilkan oleh tugas-tugas teknik juga hasil dari tugas manajerial, seperti seperti distribusi tugas, petunjuk kerja, dll.

19  DALAM MENENTUKAN HASIL KERJA HARUS BERSESUAIAN DENGAN URAIAN TUGAS  HASIL KERJA BENTUK DOKUMENT, LAPORAN HASIL DISPOSISI, RANCANGAN DLL HASIL KERJA

20  BAHAN KERJA HARUS BERSESUAIN DENGAN URAIAN TUGAS  masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja  MISAL BAHAN KERJA UNTUK ANALISA JABATAN MISAL “PERKA BKN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG ANALISA JABATAN DAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2013 (DALAM HAL PELAKJANAAN ANALISA JABATAN)”  URUTAN BAHAN KERJA “ UU, PERATURAN PEMERINTAN, PERATURAN PRESIDEN, PERATURAN MENTERI, PERKA BKN, PERKA LAN, PERDA, PERGUB, SURAT EDARAN BUPATI, SOP BAHAN KERJA

21

22 Kemungkinan resiko bahaya ditentukan dari keberadaan pegawai terkait dengan:  lingkungan pekerjaan,  penanganan bahan,  proses yang dilakukan,  penggunaan perangkat kerja,  hubungan jabatan dan  penanganan produk yang diberikan. Kemungkinan resiko bahaya bisa bersifat fisik atau mental KEADAAN RESIKO BAHAYA

23 Pangkat dan Golongan Ruang Pendidikan Kursus/Pelatihan  Penjenjangan  Teknis Pengalaman Kerja Pengetahuan Keterampilan Bakat Kerja Temperamen Kerja Minat Kerja Upaya Fisik Kondisi Fisik Fungsi Pekerja SYARAT JABATAN

24 Pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Contoh pangkat/golongan ruang pada operator komputer : Pengatur, II/b. PANGKAT / GOLONGAN RUANG

25 Pendidikan formal minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan. Contoh pendidikan pada operator komputer : SLTA. PENDIDIKAN

26 Pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan non manajerial, seperti kemampuan di bidang manajerial, teknis tertentu, dan pengetahuan lainnya sesuai dengan syarat pekerjaan dengan memperhatikan fungsi pekerjaannya. Contoh pelatihan pada operator komputer :  Penjenjangan: -  Teknis: Komputer PELATIHAN

27 pengembangan pengetahuan, ketrampilan kerja, sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yg tidak diperoleh dari pelatihan tetapi diperoleh dari dari masa kerja sebelumnya dalam kurun waktu tertentu. PENGALAMAN KERJA

28 Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan formal atau informal yang dimanfaatkan oleh PNS di dalam pemecahan masalah, daya cipta serta dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Contoh pengetahuan kerja pada operator komputer : pengetahuan mengenai program-program komputer. PENGETAHUAN

29 Keterampilan merupakan tingkat kemampuan dan penguasaan teknis operasional PNS dalam suatu bidang tugas pekerjaan tertentu. Contoh keterampilan kerja pada operator komputer : keterampilan mengetik, keterampilan teknik menyiapkan dan memelihara perangkat komputer, keterampilan mencetak data. KETERAMPILAN

30 KEPALA BIRO ORGANISASI Kepala Bagian Analisa Jabatan Kepala Bagian Kelembagaaan Kepala Sub Bagian Anjab Kem & Prov Kepala Sub Bagian Anjab Kabupaten/ Kota Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kem & Prov Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kab/Kota Analis Jabatan Evaluator Lap Hasil Anjab Kem & Prov Analis Jabatan Evaluator Lap Hasil Anjab Kab/Kota Penyusun Bahan Organisasi Kem & Prov Evaluator Org Kem & Prov Penyusun Bahan Organisasi Kab/Kota Evaluator Perangkat Daerah PETA JABATAN Contoh :

31 31 Terima kasih