Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB III PP No. 17 Tahun Pola Kemitraan 2. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 3. Pengawasan Kemitraan 4. Tata Cara Pengenaan.

Diterbitkan olehMuhammad Karim Muhammad Karim Telah diubah "7 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "BAB III PP No. 17 Tahun Pola Kemitraan 2. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 3. Pengawasan Kemitraan 4. Tata Cara Pengenaan."— Transcript presentasi:

1 BAB III PP No. 17 Tahun 2003 1. Pola Kemitraan 2. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 3. Pengawasan Kemitraan 4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrati Oleh: Kelompok 6 Danu Aji Putra Nuryani Lina Anggraini Muhammad Karim

2 Paragraf 8 Kerjasama Operasional Usaha Mikro dan Kecil dengan Usaha Menengah UMKM dengan Usaha Besar Bersifat sementara sampai denga selesai Pola Kemitraan:

3 Paragraf 9 Usaha Patungan

4 Paragraf 10 Penyumberluaran

5 Paragraf 11 Kemitraan Lain

6 Paragraf 12 Perjanjian

7 Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

8 Pengawasan Kemitraan

9 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif...

10 ...

Download ppt "BAB III PP No. 17 Tahun Pola Kemitraan 2. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Kemitraan 3. Pengawasan Kemitraan 4. Tata Cara Pengenaan."

Presentasi serupa

TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang

TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL Disampaikan pada ; Bintek Tata Kelola Kearsipan Bagi Lembaga PNF Se-Provinsi Banten.
MODEL KEMITRAAN.

MODEL KEMITRAAN.
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA DAN PENDAPATAN ABDUL SALAM DIREKTORAT PENGAWASAN BPR BANK INDONESIA Dipaparkan pada Rapat.
MODEL HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

MODEL HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
OLEH: Fitria Dina Riana, SP, MP

OLEH: Fitria Dina Riana, SP, MP
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.

Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)

REFORMASI BIROKRASI (Sekilas Pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010)
UU PASAR MODAL & PERATURAN LAINYA PERTEMUAN 1 Matakuliah: F0332 - Aturan Pasar Modal Tahun: 2009.

UU PASAR MODAL & PERATURAN LAINYA PERTEMUAN 1 Matakuliah: F Aturan Pasar Modal Tahun: 2009.
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA

HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Pengembangan Inkubator Bisnis Dalam Membantu Pelaku Usaha Baru

Pengembangan Inkubator Bisnis Dalam Membantu Pelaku Usaha Baru
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN

SOSIALISASI IZIN USAHA TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN
STRATEGI OPTIMALISASI ASET

STRATEGI OPTIMALISASI ASET
RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.

RENCANA PENYUSUNAN RKL DAN RKT PADA RENCANA PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM BUKIT SULAP ANTARA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DAN BALAI BESAR TNKS TAHUN.
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.

Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Pertanggung jawaban Bantuan Operasional Diklat Keahlian Ganda di BP Marthen K. Patiung.
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI

Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI
Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI

Marthen K. Patiung Kepala PPPPTK BMTI

Presentasi serupa

Iklan oleh Google