PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Presentasi berjudul: "PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

2 TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik yaitu: Akuntansi Anggaran Akuntansi Komitmen Akuntansi Dana Akuntansi Kas Akuntansi Akrual

3 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
UU 32/2004 UU 33/2004 Peraturan KDH PERDA PP 58/2005 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 PP 24/2005 PP 8/2006 PKD OMNIBUS REGULATIONS PERMENDAGRI 13/2006

4 LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pengawasan/ Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan Input Proses Output/ Input Proses Output /Input Proses Output Arah & Kebijakan Umum Strategi & Prioritas Program Kegiatan Anggaran Renstrada Dokumen Perencanaan Lainnya Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Kebijakan Pemerintah Pusat APBD Tolok Ukur Kinerja Standar Analisa Belanja Standar Biaya Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD Perda APBD Dokumen Catatan Evaluasi Kinerja Triwulanan Akhir Tahun (LPJ) Hasil Evaluasi

5 STRUKTUR ORGANISASI DAN PARA PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN KEUDA

6 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH) PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD) PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) KUASA BUD KUASA PA PPK - SKPD PPTK BENDAHARA

7 STUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (KEPALA SKPD) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid n1) (Kabid n) (Sekretaris) BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN PPTK PPK - SKPD Pembantu Bendahara Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Menyiapkan SPM Memverifikasi SPJ Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: Membuat dokumen Mencatat pembukuan Gaji

8 BENDAHARA PPKD selaku BUD PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGELUARAN STS RPH SPJ - PDPT SPP – UP/GU/TU BUKU2 SPJ-BELANJA

9 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD-(PPK-SKPD)
PENGGUNA ANGGARAN PPK – SKPD (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN) PENYIMPANAN SPM VERIFIKASI SPJ AKUNTANSI& PELAPORAN KEUANGAN

10 (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan)
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan) BIDANG PENDAPATAN ANGGARAN AKUNTANSI ASET INVESTASI KUASA BUD PERBENDAHARAAN Memungut Pendapatan Mengelola Memverifikasi pendapatan dari Bendahara Penerimaan Menyusun APBD dan Perubahan APBD Mengesahkan DPA SKPD Aset Daerah Investasi Melaksanakan Akuntansi Laporan Keuangan Pemda Semester SEKRETARIS PPK - SKPD

11 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
(BIDANG PERBENDAHARAAN) URUSAN PENERIMAAN PENGELUARAN PELAPORAN TATA USAHA Menerima, menyimpan Uang daerah Menyiapkan SPD Menerbitkan SP2D Membayar Menyiapkan Anggaran Kas Menyusun Laporan Arus Kas Memantau Pelaksanaan APBD Urusan Tata Usaha Internal E

12 MODEL 1 STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA SKPD PENGGUNA ANGGARAN PPK-SKPD SEKRETARIS/TU Ka UPT KUASA PENGGUNA ANGG. Ka SKPD Kasubbid PPTK

13 MODEL 2 STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA SKPD PENGGUNA ANGGARAN PPK-SKPD SEKRETARIS/TU Ka UPT PPTK Ka SKPD

14 MODEL 3 STRUKTUR ORGANISASI SKPD – (KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH)
SEKDA Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD ASISTEN Kuasa Pengguna Angg. KABAG/KARO Pj. Pelaksana TK

15 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEKDA KAB/KOTA Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK KPA = PEMBUAT KOMITMEN

16 PROSES PENATAUSAHAAN

17 PENATAUSAHAAN KEUDA Penatausahaan pada SKPD: Penatausahaan pada SKPKD
Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran: Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) Penatausahaan pada SKPKD Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas:

18 DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH
RPJMD/RKPD KUA PPAS RKA-SKPD RAPBD PERDA APBD Penjabaran DKA-SKPD ANGGARAN KAS /DPA EVALUASI

19 DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN
SPD SPP-LS SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-LS SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D SPJ

20 SPP SPP – Uang Persediaan (SPP-UP) SPP – Ganti Uang (SPP-GU)
SPP – Tambahan Uang (SPP-TU) SPP – Langsung (SPP – LS)

21 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP – UP Surat Pengantar SPP – UP Ringkasan SPP – UP Rincian SPP – UP Salinan SPD Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa TIdak Boleh Digunakan Selain UP dll Kelengkapan Dokumen SPP – GU Surat Pengantar SPP – GU Ringkasan SPP – GU Rincian SPP – GU Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain GU

22 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP – TU Surat Pengantar SPP – TU Ringkasan SPP – TU Rincian SPP – TU Salinan SPD Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh Digunakan Selain TU Dll Karakteristik SPP - TU Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak Besaran Nilai Rupiah berdasarkan pada Periode/Bulan Permintaan Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan Jika Tambahan Uang TIdak Habis Digunakan maka Harus Disetor Kembali pada Akhir Periode/Bulan Permintaan

23 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Surat Pengantar SPP – LS Ringkasan SPP – LS Rincian SPP – LS Lampiran SPP – LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l. Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji SK CPNS/SK PNS/SK Kenaikan Pangkat/SK Jabatan’ Daftar Keluarga (KP4)/Surat Nikah/Akte Kelahiran Surat Pindah/Surat Kematian SSP PPh Pasal 21 dll Kelengkapan digunakan sesuai peruntukannya

24 KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa Surat Pengantar SPP – LS Ringkasan SPP – LS Rincian SPP – LS Lampiran SPP – LS Pengadaan Barang dan Jasa a.l. Salinan surat rekomendasi SKPD teknis terkait SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) Surat perjanjian kerjasama/kontrak Berita acara penyelesaian pekerjaan/Serah Terima Kwitansi bermaterai/nota/faktur Surat jaminan bank atau yang dipersamakan Berita acara pemeriksaan Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan Pekerjaan Foto/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan Dokumen lain yang dipersyaratkan dll

25 SPM SPM – Uang Persediaan (SPM-UP) SPM – Ganti Uang (SPM-GU)
SPM – Tambahan Uang (SPMP-TU) SPM – Langsung (SPM – LS) Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP

26 SP2D Dapat dicairkan pada Bank yang telah ditunjuk
Bukan Alat Pembayaran Dapat diterbitkan jika: Pengeluaran yang diminta tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia; dan/atau Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM

27 PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LS
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PPK - SKPD BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) PPTK (menyiapkan dokumen) BANK KUASA BUD FIHAK III SPM SP2D UANG Tagihan dan Laporan Kegiatan

28 PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN UP/GU/TU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PPK - SKPD BENDAHARA PENGELUARAN KUASA BUD BANK SP2D SPM – UP/GU/TU SPP – UP/GU/TU UANG

29 PENATAUSAHAAN DI PPK-SKPD & PPKD (AKUNTANSI)
Dokumen Catatan Laporan Pencatatan & Penggolongan Peringkasan SP2D-LS & SPJ Buku Jurnal Pelaporan Buku Besar Laporan Keuangan Kertas Kerja Buku Pembantu Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Neraca Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Kebijakan Akuntansi

30 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
NO URAIAN KETERANGAN 1 Memberi persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 2 Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas PPKD 3 Menerbitkan SPD PPKD SELAKU BUD 4 Menerima dan menyetor penerimaan SKPD BENDAHARA PENERIMAAN 5 Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 6 Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) BENDAHARA PENGELUARAN 7 Pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS KEPALA SKPD 8 Menerbitkan SP2D BUD/KUASA BUD 9 Pertanggungjawaban (SPJ)