DASAR-DASAR PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT

Presentasi berjudul: "DASAR-DASAR PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT"— Transcript presentasi:

1 DASAR-DASAR PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT
Oleh: Prof. Dr. Amran Saru, ST., M.Si FIKP-UNHAS MAKASSAR

2 RANCANGAN PEMBELAJARAN
KONTRAK PEMBELAJARAN RANCANGAN PEMBELAJARAN Nama Matakuliah : Pengelolaan Pesisir dan Laut (DPPL) Nomor Kode/SKS : 331 L12 3 Dosen Pengasuh : Prof. Dr. Amran Saru, ST., MSi. Prof. Dr. Ir. H. Budimawan, DEA. Ir. H. Marzuki Ukkas, DEA. Dr. Ir. Rijal Idrus, MSc Dr. Ahmad Bahar, ST., M.Si Deskripsi Singkat : Mata Kuliah ini membahas tentang konsep dan alasan perlunya pendekatan keterpaduan dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut. Pembahasan meliputi potensi sumberdaya pesisir dan permasalahan pembangunan wilayah pesisir, karakteristik sumberdaya alam dan masyarakat pesisir, demikian juga elemen dan proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Bagian akhir akan membahas tentang penyusunan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut, Kebijakan pengelolaan pesisir dan laut serta contoh-contoh kasus pengelolaan. Tujuan Instruksional Umum : Setelah mengikuti dan melulusi mata kuliah ini mahasiswa mampu mengenali potensi sumberdaya pesisir dan masalah pengelolaannya, serta mampu menyusun rencana pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara terpadu.

3 4 2 ANALISIS INSTRUKSIONAL
Kasus-kasus Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu 14& 15 Aplikasi Kelembagaan dalam penge- Lolaan dan perencanaan Perbandingan Elemen dan Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut secara Terpadu 13 Kebijakan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan 9- 10 Proses Penerapan Konsep Perikanan Berkelanjutan Jastifikasi Pelengkap 12 11 Pengelolaan Garis Pantai, Jalur hijau & Sungai Tujuan dan Urgensi Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu Deliniasi & Karakteristik Sumberdaya Pesisir, laut & Masyarakat pesisir Manajemen input 4 7 & 8 Jastifikasi 5 - 6 Identifikasi & klasifikasi Kontrak Pembelajaraan Pendahuluan (Konsep dan Definisi PWPLT) Potensi dan Permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan lautan Pendekatan Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut terpadu Menjelaskan PBM Pemahaman umum 1 2 3 MK. Prasyarat dapat menjelaskan perkembangan ilmu dan teknologi kelautan kontemporer, memilki wawasan kebaharian yang mamadai, memahami makna Ilmu Kelautan sebagai visi benua maritim di Universitas Hasanuddin dan mampu membedakan orientasi dalam upaya konservasi dan eksplorasi suberdaya laut (deskripsi mata kuliah) Pengantar Ilmukelautan dan Perikanan Ekologi Laut dan Sedimentologi Ekonomi Sumberdaya pesisir dan laut

4 Evaluasi Tengah Semester : 35 % Evaluasi Akhir Semester : 35 %
PERSENTASE PENILAIAN Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sbb : Paper : 20 % Praktikum : 15 % Kuis : 10 % Evaluasi Tengah Semester : 35 % Evaluasi Akhir Semester : 35 %

5 KRITERIA PENILAIAN Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sbb : Nilai Mutu Nilai Angka Nilai Konversi A > A B – B B C – C D E <

6 DAFTAR PUSTAKA Saru, A., N.M. Nessa, M. Ukkas dan R. Idrus, Pengelolaaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu. Bahan Ajar. Program Studi Ilmu Kelautan , Fak. Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Makassar. Dahuri, Rokhmin Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan. FPIK, Institut Pertanian Bogor, 233 hal. Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu; Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan lautan secara Terpadu. Pradnya Paramita, Jakrta, 305 hal. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Hasanuddin, Pengelolaan Sumberdaya laut Sulawesi Selatan yang Berkelanjutan. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Sulawesi Selatan, 137 hal. Cicin-Sain, B. and Knecht, R., Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices. Island Press. Washington D.C. 454 p. Done, T.J. and Reichelt, R.E Integrated coastal zone and fisheries ecosystem management: generic goals and performance indices. Ecological Applications 8 (1) Supplement: S110-S118. Fabbri, Karen P., A methodology for supporting decision making in integrated coastal zone management. Ocean Coastal & Management 39: Iversen, E.S., Living Marine Resources, Their Utilization and Management. Chapman and call. Thomson Publishing, washington, 403 hal. Kenchington., R.A and B.E.T. Hudson, 1993; Coral Reef Management Handbook, UNESCO, Jakarta – Indonesia 217 hal. Nikijuluw, V.P.H., Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikaan. Pusat Pemberdyaan dan Pembangunan Regional dengan Pustaka Cidesindo, Jakarta, 254 hal. Newkirk, Gary Sustainable coastal production systems: a model for integrating aquaculture and fisheries under community management. Ocean & Coastal Management, 32 (2): Rais, J., I. M. Dutton, L. Pantimena, J. Plouffe, R. Dahuri, Integrated Coastal and Marine Resource Management, Proceeding of Internasional Symposium, Batu-Malang Nov Institute Technologi National, Malang, Indonesia, 378 hal. Tomascik, T., Janice-Mah, A., Nontji, A., and Moosa, M.K The Ecology of the Indonesian Seas, Vol I and II. Dalhousie University, Halifax, Canada. 1388p. World Bank, Noordwijk Guidelines for Integrated Coastal Zone Management. Preparing to meet the coastal challenges of the 21st century.Distributed at the World Coast Conference, 1-5 November 1993, Noordwijk, The Netherlands. 49p.

7 DASAR-DASAR PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT
Oleh: Prof. Dr. Amran Saru, ST., M.Si FIKP UNIV. HASANUDDIN

8 DEFINISI DAN PENGERTIAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU (ICM = INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT)
1. “Proses pengelolaan yang mempertimbangkan hubungan timbal-balik antara kegiatan pembangunan (manusia) yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam (ekosistem) yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut”. Oleh karena itu, secara geografis ICM mencakup DAS bagian hulu; lahan pesisir (pantai, dunes, lahan basah, dll); perairan pesisir dan estuaria; dan perairan laut lepas yang masih dipengaruhi atau mempengaruhi wilayah pesisir serta segenap kegiatan yang terdapat di dalamnya.

9 DEFINISI DAN PENGERTIAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
Lanjutan …… DEFINISI DAN PENGERTIAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU 2. “Suatu proses penyusunan dan pengambilan keputusan secara rasional tentang pemanfaatan wilayah pesisir beserta segenap sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya secara berkenjutan”. Proses ini dirancang untuk mengatasi permasalahan fragmentasi yang secara inherent terjadi pada pendekatan pengelolaan secara sektoral (seperti perikanan, migas, perhubungan, pariwisata , dll); pada terpilahnya jurisdiksi antar tingkatan pemerintahan, dan pada interface (peralihan) antara lahan (daratan) dan perairan darat. ICM tidak menegasikan (menggantikan) peran pengelolaan sumberdaya pesisir secara sektoral (perikanan, pengeloaan komoditas air, pertambangan, dll), tetapi menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi/berlangsung secara harmonis.

10 DIMENSI PWPLT Dimansi Ekologis
Ekosistem alamiah memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia : Jasa pendukung kehidupan (life support services), seperti udara dan air bersih Jasa kenyamanan (amenity services) seperti tempat rekreasi Penyedia sumberdaya alam Penerima limbah Secara ekologis ada 3 prasyarat tercapainya pembangunan berkelanjutan Keharmonisan spasial (zona pemanfaatan dan zona konservasi) Keharmonisan asimilasi (total dampak tidak melebihi daya asimilasi) Pemanfaatan berkelanjutan

11 Dimansi Sosial Ekonomi
Daya dukung (kemampuan suplai) sistem alam wilayah pesisir dalam menopang segenap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia Total perminta (demand) terhadap SDA dan Jasling tidak melampaui kemampuan suplai Dimansi Sosial Politik Masalah lingkungan pesisir bersifat eksternalis Pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si pembuat kerusakan, melainkan pihak lain, yang biasanya masyarakat miskin dan lemah Pembangunan berkelanjutan hanya dpt dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik yang demokratis dan transparan Tanpa kondisi politik yang demokratis dan transparan niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangan

12 Dimansi Sosial Ekonomi
Pembangunan berkelanjutan masyaratkan pengendalian diri dari setiap warga dunia untuk tidak merusak lingkungan Diperlukan sistem peraturan dan perundangan yang berwibawa dan konsisten Diperlukan penanaman etika pembangunan berkelanjutan bagi warga dunia

13 KONSEP DAN DIMENSI PENGEL WIL PESISIR TERPDU
“Kawasan peralihan (interface area) antara ekosistem laut dan darat” BATAS KE ARAH DARAT : 1. Ekologis : kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, dll. 2. Administratif : batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km, dst. dari garis pantai) 3. Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. - Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan darat dimana dampak pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini memberikan dampak di kawasan pesisir. - Hutan mangrove : batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove.

14 KONSEP DAN DIMENSI PENGEL WIL PESISIR TERPDU
Lanjutan... KONSEP DAN DIMENSI PENGEL WIL PESISIR TERPDU BATAS KE ARAH LAUT : 1. Ekologis : kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah di darat (aliran air sungai, run off, aliran air tanah, dll.), atau dampak kegiatan manusia di darat (bahan pencemar, sedimen, dll); atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (continental shelf). 2. Administratif : 4 mil, 12 mil, dst., dari garis pantai ke arah laut. 3. Perencanaan : bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir. - Pencemaran dan sedimentasi : suatu kawasan laut yang masih di pengaruhi oleh dampak pencemaran dan sedimentasi dari darat. - Hutan mangrove : kawasan perairan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan atribut ekologis mangrove, seperti bahan organik (detritus) yang berasal dari mangrove.

15 DEFINISI MASYARAKAT PESISIR
“ORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG YANG BERMUKIM DI WILAYAH PESISIR DAN/ATAU MEMILIKI MATAPENCAHARIAN YANG BERASAL DARI SUMBERDAYA ALAM ATAU JASA-JASA LINGKUNGAN PESISIR-LAUTAN”. BASIS TEMPAT TINGGAL - Setiap orang yang tinggal di wilayah pesisir BASIS MATA PENCAHARIAN - Nelayan - Petani Ikan : - budidaya air payau (tambak) - budidaya laut - Pemilik atau pekerja industri pariwisata - Pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut - Pemilik atau pekerja pertambangan dan energi - Pemilik atau pekerja industri maritim (galangan kapal, coastal and ocean engineering)

16 Batasan Wilayah Pesisir ( Pernetta dan Milliman , 1995)
CONTINENTAL INTERIOR OPEN OCEAN COASTAL ZONE l RIVER BASIN UPLAND LOWLAND CONTINENTAL SHELF INNER SHELF OUTER SHELF NEARSHORE ESTUARY BALTMARSH DURES SHELF SEA NEARSHORE WATERS ESTUARINE WATERS ESTUARINE PLUME SHELF EDGE ZONE FLOOR SLOPE SHELF BREAK SEA / OCEAN INTERFACE SHORE LINE LAND / SEA Gambar 1. Batasan Wilayah Pesisir ( Pernetta dan Milliman , 1995)

17 PEMINTAKATAN WILAYAH LAUT ATAS DASAR PERTIMBANGAN BIOLOGI
High water Pelagic Oceanic Neritic Sublittoral or shelf Littoral Low water Bathyal Abyssal Hadal Benthic 6000 m 2000 to 4000 m 700 to 1000 m Aphotic Photic Divisions of the Oceans Epipelagic Mesopelagic Bathypelagic Abyssal pelagic Hadal pelagic 10,000 m

18 PENTINGNYA KAWASAN PESISIR HARUS DIKELOLA DENGAN BAIK ?
Kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi. 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir (Odum and Teal, 1976; Berwick,1982) Coastal zone (6%of the world’s surface) comprising the nearshore marine environments (I.e estuaries, coastal wetlands, mangroves, coral reefs, continental shelves) provides 43% of the world’s ecosystem goods and services (Costanza, et.al, 1997) 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir (FAO, 1998) Ekosistem Mangrove Ekosistem Lamun Ekosistem T. Karang

19 Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu
Suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atu lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan Keterpaduan mengandung tiga dimensi Sektoral Perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggungjawab antar sektor atau instansi secara horisontal dan vertikal Bidang ilmu Pengelolaan dilaksanakan atas asar pendekatan interdisiplin ilmu (ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan) Keterkaitan Ekologis Pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir

20 Perencanaan Terpadu Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan Merupakan suatu upaya yang terprogran untuk untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengotimalkan antara kepetingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi Keterpaduaan juga diartikan sebagai koordinasi antar tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan Misalnya pengumpulan dan analisis data, perencanaan, inplementasi, dan kegiatan konstruksi

21 Perencanaan dan Pengelolaan Wil. Pesisir Secara Sektoral
Berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumberdaya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu Seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan, dan industri minyak dan gas Rawan konflik Rawan dampak dan dapat mematikan sektor lain Misalnya limbah tambang minyak dapat mematikan usaha tanbak, penangkaan ikan, pariwisata pantai dan membahayakan kesehatan manusia

22 Lautan Pengelolaan lautan sangat terkait dengan kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan wilayah laut Lautan merupakan satu kesatuan dari permukaan, kolom air sampai ke dasar dan bawah dasar laut Bedanya dengan pengelolaan wilayah pesisir hanya pada ruang lingkup pengelolaannya Pengelolaan wilayah pesisir mencakup kawasan daratan sampai laut pesisir Pengelolaan lautan meliputi pengelolaan wilayah laut di luar paparan benua

23 PENGELOLAAN TERPADU Minimalisasi dampak kegiatan manusia
Penurunan konflik kepentingan penguatan kapasitas Optimalisasi pemberdayaan ruang dan sumberdaya Memadukan keserasian untuk semua sektor pembangunan dll PENGELOLAAN TERPADU

24 PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU
Keterpaduan Antar Lembaga/Sektor Keterpaduan Antar Pemerintahan/ Kewenangan Keterpaduan Antar Ekosistem Darat dengan Laut Keterpaduan Antar Disiplin Ilmu Pengelolaan Pesisir Terpadu Desentralisasi Pengelolaan Pranata dan Penegakan hukum Pengakuan terhadap Hak Masyarakat Pranata Kelembagaan Konsistensi Pembiyaan Konsistensi Perencanaan

25 SISTEM PERENCANAAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU

26 KONSEP PELAKSANAAN PENGELOLAAN PESISIR TERPADU
RENSTRA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR ALOKASI RUANG DAN SUMBERADAYA RENCANA PENGELOLAAN AKSI Alokasi ruang Pemilihan dan penempatan kegiatan Alokasi sumberdaya Rencana kerja Pengaturan koordinasi Paket terpadu kegiatan Public campaign Tujuan Cakupan kegiatan tatanan pelaksanaan Manfaat dll Isu pengelolaan Target kinerja Organisasi/ lembaga Koordinasi

27 SAMPAI JUMPA