PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Presentasi berjudul: "PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PADA RAKORNAS PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015 dengan topik: “TRANSFER DANA DESA DALAM POSTUR APBD” (IMPLEMENTASI UU NO.6 TAHUN 2014 & PP 47 TAHUN 2015) Jakarta, 30 Juli 2015 1

2 DASAR HUKUM UU 6/2014 tentang Desa 2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR HUKUM UU 6/2014 tentang Desa PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa sebagaimana diubah PP 47/2015 PMDN 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa PMDN 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa PMDN 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa PP 60/ 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana diubah dgn PP 22/2015 PMDN 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 PMDN 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 2

3 PENDAPATAN DESA (PASAL 72 UU 6/2013)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENDAPATAN DESA (PASAL 72 UU 6/2013) PADesa (Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa) “Alokasi APBN (Dana Desa dan Desa Adat)” “Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota” “ADD” (Bankeu, 10% Dana Perimbangan-DAK) “Bantuan Keuangan Lainnya APBD Prov/Kab” Hibah dan Sumbangan yg tidak mengikat Pihak ketiga Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 3

4 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan …. Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 6/2014 ttg Desa dan Pasal 3 PP No.60/2014 ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, dianggarkan dalam APBD pemerintah kab/kota TA 2015 DANA DESA DAN DESA ADAT Per-UU-an yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat 4

5 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DALAM APBD KABUPATEN/KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. DANA DESA DAN DESA ADAT dianggarkan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DALAM APBD KABUPATEN/KOTA antara lain “Dana Desa dan Desa Adat” 5

6 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PASAL 72 AYAT (1) HURUF C DAN AYAT (3) UU 6/2014 dan PASAL 97 AYAT (1) PP 43/2014 PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA PALING SEDIKIT 10% RETRIBUSI DAERAH Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU 6/2014, pemerintah kab/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota. 6

7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. BELANJA BANTUAN KEUANGAN antara lain PEMERINTAH DESA (UU No.6/2014) 7

8 Pemerintah Kab/Kota Lanjutan ….
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014 Pemerintah Kab/Kota menganggarkan Alokasi dana untuk desa dan desa adat dari APBN dalam jenis belanja bentuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK 8

9 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lanjutan …. Pasal 72 ayat (6) UU 6/ Pasal 96 ayat (6) PP 47/2015 Kabupaten/Kota yang TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA (ADD), Pemerintah DAPAT melakukan PENUNDAAN dan/atau PEMOTONGAN sebesar alokasi DANA PERIMBANGAN SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS yang seharusnya disalurkan ke Desa Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan diatur dengan PMK yang DITETAPKAN SETELAH DIKOORDINASIKAN dengan Mendagri dan Mendes. 9

10 Bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan …. Pemerintah Prov/Kab/Kota Pasal 72 ayat (1) huruf e UU 6/2014 memberikan Bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa 10

11 BELANJA DESA Pasal 100 PP 47/2015 bersumber digunakan 11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI BELANJA DESA Pasal 100 PP 47/2015 bersumber PADesa Alokasi APBN Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota ADD Bantuan Keuangan APBD Prov/Kab Hibah dan sumbangan Lain-lain pendapatan Desa yg sah. digunakan Paling sedikit 70% untuk: Penyelenggaraan pemerintahan desa; Pelaksanaan pembangunan desa; Pembinaan kemasyarakatan desa; Pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% untuk: Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; Tunjangan dan operasional BPD; Insentif RT dan RW. Perhitungan belanja Desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain, dapat digunakan untuk tunjangan Kades & Perangkat Desa 11

12 LAMPIRAN PMDN 37/2014 DAN PMDN 52/2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAMPIRAN PMDN 37/2014 DAN PMDN 52/2015 Program dan Kegiatan SKPD Terkait Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU 6/2014 Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkan dalam APBD TA 2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 UU 6/2014 12

13 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LAMPIRAN PMDN 52/2015 Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten/Kota WAJIB melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud Pasal 44 ayat (2) PMDN Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dengan mempedomani PMDN Nomor 113 Tahun Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun Laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 14

14 DATA ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN/KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DATA ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2015 14

15 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SE-INDONESIA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 15

16 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI ACEH TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 16

17 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 17

18 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 18

19 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI RIAU TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 19

20 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 20

21 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAMBI TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 21

22 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BENGKULU TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 22

23 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 23

24 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BANGKA BELITUNG TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 24

25 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 25

26 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 26

27 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BANTEN TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 27

28 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 28

29 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 29

30 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 30

31 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 31

32 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 32

33 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 33

34 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 34

35 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 35

36 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 36

37 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 37

38 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI GORONTALO TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 38

39 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 39

40 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 40

41 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 41

42 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI BALI TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 42

43 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI NTB TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 43

44 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI NTT TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 44

45 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI MALUKU TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 45

46 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 46

47 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI PAPUA TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 47

48 ALOKASI DANA DESA (ADD) KAB/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT TA 2015
miliar rupiah ok Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015 48

49 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Terima Kasih 49