Opini LKPD Maturitas SPIP Kapabilitas APIP dan

Presentasi berjudul: "Opini LKPD Maturitas SPIP Kapabilitas APIP dan"— Transcript presentasi:

1 Opini LKPD Maturitas SPIP Kapabilitas APIP dan
Paparan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmasto., Ak., MBA., CFrA., CA., CRMA., QIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Belitung, 26 Juli 2017

2 KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA
RPJMN 2015 – 2019 KEBIJAKAN NASIONAL Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntable dan sesuai dengan SAP (PP 71/2010) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Penggunaan SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi % Opini WTP K/L KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA INDIKATOR SASARAN 2019 95 % % Opini WTP Provinsi % Opini WTP Kabupaten % Opini WTP Kota 85 % 60 % 65 %

3 Capaian WTP VS Target RPJMN 2019
Pemda Capaian WTP Target RPJMN 2019 OPINI WTP 2012 2013 2014 2015 2016 Provinsi 34 17 16 26 29 100% 28 82% 85% Kabupaten 415 71 105 170 223 245 59% 250 60% Kota 93 31 35 56 60 98% 76% 65% Jumlah 542 119 156 252 312 344 340 *) data per 30 Juni 2017

4 Opini BPK terhadap LKPD *)
No Jenis Opini Jumlah Pemda LKPD 2011 LKPD 2012 LKPD 2013 LKPD 2014 LKPD 2015 LKPD 2016*) 1. WTP 67 13% 119 23% 156 30% 252 48,00% 312 57,56% 344 79% 2. WDP 352 67% 320 61% 311 59% 248 46,67% 196 36,17% 85 20% 3. TW 7 1% 6 11 2% 4 0,57% 0,74% 0% 4. TMP 97 19% 79 15% 46 9% 34 4,76% 30 5,53% 5 JUMLAH 523 100% 524 538 100,00% 542 434 dari 312 WTP, 284 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 253 pemda dengan SIMDA (81%) dari 344 WTP, 309 pemda diasistensi BPKP dan 276 pemda dengan SIMDA (80%) Provinsi Pemda WTP SIMDA 2015 2016 Bali 10 9 100% Kalsel 14 NTB 11 dari 196 WDP, 178 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 168 pemda dengan SIMDA (87%) dari 85 WDP, 77 pemda (91%) diasistensi BPKP dan 73 pemda dengan SIMDA (86%) Catatan: *) Diolah dari berbagai sumber. Data per 30 Juni 2017

5 STATUS OPINI LKPD SD TGL 30 JUNI 2017
No PEMDA JUMLAH PEMDA Naik Tetap Turun Baru JUMLAH WTP WDP TW TMP 1 Aceh 24 - 14 15 2 Sumatera Utara 34 6 7 21 3 Sumatera Barat 20 5 13 4 Riau Kepulauan Riau 8 Jambi 12 Sumatera Selatan 18 Bangka Belitung 9 Bengkulu 11 10 Lampung 16 DKI Jakarta Jawa Barat 28 Banten Jawa Tengah 36 19 35 DI Yogyakarta Jawa Timur 39 25 37 17 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara 22 Sulawesi Utara 23 Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 26 Sulawesi Barat 27 Sulawesi Tenggara Bali 29 NTB 30 NTT 31 Maluku 32 Maluku Utara 33 Papua Papua Barat TOTAL 542 73 272 56 434

6 Implementasi SIMDA Per Tanggal 30 Juni 2017
No. Perwakilan BPKP Jumlah Pemda Impe mentasi Jenis Aplikasi Koneksi CMS Persentase 31 Desember 2016 Naik/ Turun Keuang-an BMD Gaji Penda-patan Perencanaan Implemen-tasi SOS SML PILOTING IMPL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(4/3) 15 16=4-15 Aceh 24 18 16 75,00% Sumatera Utara 34 29 28 23 85,29% Sumatera Barat 20 Riau 92,31% Jambi 58,33% Sumatera Selatan 17 100,00% Bengkulu Lampung 14 81,25% DKI I 0,00% Jawa Barat 21 Jawa Tengah 30 19 63,33% DI Yogyakarta 66,67% Jawa Timur 39 61,54% Kalimantan Barat 33,33% Kalimantan Tengah 93,33% Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 90,91%

7 Implementasi SIMDA Per Tanggal 30 Juni 2017
No. Perwakilan BPKP Jumlah Pemda Impe mentasi Jenis Aplikasi Koneksi CMS Persentase 31 Desember 2016 Naik/ Turun Keuang-an BMD Gaji Penda-patan Perencanaan Implementasi SOS SML PILOTING IMPL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=(4/3) 15 16=4-15 18 Sulawesi Utara 16 14 100,00% 19 Sulawesi Tengah 20 Sulawesi Selatan 25 21 84,00% Sulawesi Tenggara 17 94,44% 22 Bali 23 NTB 24 NTT 82,61% Maluku 26 Papua 30 50,00% 27 Maluku Utara 81,82% 28 Banten 55,56% 29 Bangka Belitung 75,00% Gorontalo 31 Kepulauan Riau 87,50% 32 Papua Barat 92,86% 33 Sulawesi Barat 85,71% 34 Kalimantan Utara Jumlah 542 433 372 356 68 83 80 69 79,70% 432

8 HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI
PERMA- SALAHAN OBRIK TEMUAN SPI GG SMT I HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI thd K/L/D/BUMN/ BUL TB 2016 696 10.918 15.568 49% 51% SMT II 604 5.810 7.594 18% 82%

9 Hasil Audit BPKP yang Dilimpahkan ke APH
Periode Tahun 2005 s.d 30 April 2017 Instansi Jumlah Temuan Kasus Rupiah (milyar) USD (juta) Pemerintah Pusat 1.895 10.366,23 33.80 Pemerintah Daerah 4.699 9.754,19 22.47 Provinsi 716 1.378,56 Kota 707 1.559,76 Kabupaten 3.276 6.815,87 DPRD 196 869,52 BUMN 401 7.702,11 232.35 BUMD BLU 255 6 1.573,41 11,43 48.52 Jumlah 7.452 30.276,89 337.14

10 INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2016 NEGARA ANGGOTA ASEAN
Sumber : Corruption Perceptions Index, Kompas Jan 2017

11 Ketidakpatuhan thd peraturan perundangan
Kelemahan ICS terbesar Ketidakpatuhan thd peraturan perundangan Ketidak - Ekonomisan – Efisien – Efektifan Penyimpangan Administratif PENYEBAB UTAMA > 80 % masalahnya di PBJ

12 AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
PP 60/2008 SPIP APIP MEMPERKUAT MENUNJANG MATURITY LEVEL CAPABILITY LEVEL S a f e g u a r d i n g PERUMUSAN KEBIJAKAN - PERENCANAAN - PENGANGGARAN – PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN – PELAPORAN - PERTANGGUNGJAWABAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (KEUANGAN & KINERJA) KESEJAHTERAAN RAKYAT

13 SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Peru-musan Kebijakan Perenca-naan Penganggaran Pelaksa-naan Anggaran Panata-usahaan Pelapo-ran Moni-toring dan Evaluasi PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA AKUNTABILITAS KEUANGAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA WAJAR TANPA PENGECUALIAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WTP WBK GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT Peran APIP yang Efektif (Consulting & Assurance) 13

14 CAPAIAN LEVEL MATURITAS SPIP
PERIODE S.D. 30 JUNI 2017 K/L/P POPU LASI TARGET 2019 (LEVEL 3) SUDAH DINILAI HASIL PENILAIAN % CAPAIAN LEVEL >3 LEVEL 1 LEVEL 2 3 LEVEL 4 >3 K/L 87 74 77 13 55 7 8 11% PROVINSI 34 29 - 11 19 4 14% KAB/KOTA 508 355 506 24 240 213 8% JUMLAH 629 458 617 25 264 287 40 41

15 PROVINSI DENGAN MATURITAS LEVEL 3
NO INSTANSI LEVEL KEMATANGAN SPIP SKOR 1 Provinsi DI Yogyakarta 3 3,3900 2 Provinsi Gorontalo 3,1500 Provinsi Jawa Timur 3,0682 4 Provinsi Jawa Tengah 3,0230

16 CAPAIAN TARGET LEVEL 3 MATURITAS SPIP TAHUN 2017 PEMERINTAH KAB/KOTA
NO PERWAKILAN Jml Kab/Kota Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 KET Capaian Target 1 ACEH 23 - 19 21 4 2 Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe SUMUT 33 18 29 11 3 SUMBAR 5 10 7 Kab. Tanah Datar, Kota Padang RIAU 12 KEP RIAU 6 JAMBI 8 SUMSEL 17 Kab. Lahat , Kab. Muara Enim BABEL 9 BENGKULU LAMPUNG 15 Kab Pringsewu DKI JABAR 27 24 13 BANTEN Kab. Serang , Kota Tangerang , Kota Tangerang Selatan 14 JATENG Kab. Boyolali , Kab. Karanganyar , Kab. Kudus , Kota Surakarta DIY Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman , Kota Yogyakarta 16 JATIM 38 22 36 Kab. Banyuwangi , Kota Surabaya KALBAR KALTENG KALSEL Kab. Banjar , Kota Banjarmasin 20 KALTIM Kota Balikpapan , Kota Bontang KALTARA SULUT GORONTALO SULTENG 25 SULSEL Kab. Pinrang 26 SULBAR SULTRA 28 BALI Kab. Jembrana NTB Kab. Lombok Barat 30 NTT 31 MALUKU 32 MALUT PAPUA 34 PAPUA BARAT Kab. Sorong , Kota Sorong , Kab. Teluk Bintuni JUMLAH 508 143 240 262 213 103

17 KAB/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP LEVEL 3
No INSTANSI LEVEL MATURITAS SPIP SKOR QA 1 Kota Surabaya 3 3,7227 2 Kota Tangerang 3,5600 Kab. Banyuwangi 3,4465 4 Kab. Lahat 3,3760 5 Kota Yogyakarta 3,3300 6 Kab. Sleman 3,2800 7 Kab. Tanah Datar 3,2400 8 Kab. Boyolali 3,2020 9 Kab. Kulon Progo 3,2000 10 Kab. Sorong *) 2,7330 3,1890 11 Kota Surakarta 3,1250 12 Kab. Muara Enim 3,1195 13 Kab. Lombok Barat 3,1125 14 Kab. Serang 3,1100 15 Kab. Kudus 3,0950 No INSTANSI LEVEL MATURITAS SPIP SKOR QA 16 Kab. Teluk Bintuni *) 3 2.4000 3,0850 17 Kota Padang 3,0810 18 Kota Banjarmasin 3.0810 19 Kota Banda Aceh *) 2.5700 3,0800 20 Kota Tangerang Selatan 21 Kota Lhokseumawe *) 2,4650 3,0570 22 Kab. Pinrang 3,0140 3,0470 23 Kota Balikpapan *) 2,9390 3,0443 24 Kota Bontang *) 2,8950 3,0386 25 Kota Sorong *) 2.3880 3,0350 26 Kab. Karanganyar 3,0200 27 Kab. Jembrana 28 Kab. Banjar 3,0060 29 Kab .Pringsewu 3,0010 *) Dalam proses perbaikan

18 KONDISI EXISTING AUDITOR APIP (per 31 Des 2016)
536 dari 632 APIP atau 84,81% yg menerapkan JFA: 60 dari 89 APIP Pusat 476 dari 543 APIP Daerah Kebutuhan Auditor sesuai beban kerja APIP secara ideal nasional jangka panjang yaitu , sedangkan ketersediaan auditor orang atau 28,4% dari kebutuhan ideal, terdiri: 7.036 di APIP Pusat (4258 BPKP KL) 6.087di APIP Daerah % 48,89 APIP K/L/P Belum memiliki Auditor untuk memenuhi minimal 1 Gugus Tugas % 35,92 APIP K/L/P Memiliki Auditor untuk memenuhi minimal 1 Gugus Tugas GAMBARAN KETERSEDIAAN AUDITOR PADA 84,81% APIP K/L/P YANG MEMILIKI AUDITOR

19 PERKEMBANGAN CAPAIAN NASIONAL PK APIP
(S.D. 30 JUNI 2017)

20 PERKEMBANGAN CAPAIAN NASIONAL PK APIP PER 30 JUNI 2017
2014 2015 2016 2017

21 APIP YANG EFEKTIF memiliki kemampuan
HARAPAN TERHADAP APIP Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah Assurance activities Anti corruption activities Advisory activities APIP YANG EFEKTIF memiliki kemampuan APIP BERPERAN DENGAN EFEKTIF (PASAL 11 PP NO. 60 TH 2008)

22 SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH
PERAN APIP SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Mewujudkan peran APIP yang efektif (early warning systems, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tusi IP) Quality Assurance Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mengawal Program Strategis Pemerintah Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

23 SHIFTING PARADIGM APIP
Perluasan peran dari sekedar mengawasi ketaatan (watchdog) tetapi juga sebagai konsultan – fungsi assurance dan consulting Perluasan jenis kegiatan Assurance tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai compliance office risk management. Perluasan peran APIP di bidang Consulting a.l. asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa Penerapan risk based audit planning termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen

24 IMPLEMENTASI SISKEUDES
Posisi Per 30 JUNI 2017 Sosialisasi Sosialisasi telah dilakukan selain oleh masing-masing Perwakilan BPKP, juga dilakukan oleh Satgas Pusat bersama Ditjen Bina Pem Desa Kemendagri atau bekerja sama dengan Pemprov, PemKab/Kota, IAI, AAIPI, Universitas/Perguruan Tinggi. 377 Kab/Kota Mencakup desa Bimtek/ Workshop Bimtek/Workshop Aplikasi SISKEUDES berupa pelatihan sebagai persiapan implementasi aplikasi SISKEUDES kepada Perangkat Desa dan Pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan Bimtek telah disampaikan Standard Meta Language (SML) untuk masing-masing kabupaten/kota. 336 Kab/Kota Mencakup desa Plus grafik proporsional per provinsi Implementasi Penuh Implementasi penuh berarti desa-desa telah dapat melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES.dan telah mampu membuat laporan-laporan terkait pengelolaan keuangan desa di tahun 2016/ APBDES TA 2017. 244 Kab/Kota Mencakup Desa (45,49%)

25 Pencapaian Target Implementasi Aplikasi Siskeudes
Periode sd. Tanggal 30 Juni 2017 No Provinsi REKAPITULASI DATA MONITORING  Populasi Desa Sosialisasi Pelatihan/Bimtek/ Workshop Implementasi Secara Penuh Kab/Kota % I Aceh 6.474 18 4.511 17 4.437 15 4.341 67,05% II Sumatera Utara 5.418 21 3.902 20 3.665 9 1.172 21,63% III Sumatera Barat 880 14 884 13 857 544 61,82% IV Riau 1.592 10 8 1.294 81,28% V Kepulauan Riau 275 5 100,00% VI Jambi 1.398 940 3 232 16,60% VII Sumatera Selatan 2.859 2.856 6 1.119 39,14% VIII Bangka Belitung 309 277 89,64% IX Bengkulu 1.341 7 1.114 896 722 53,84% X Lampung 2.435 1.494 944 38,77% XI Banten 1.238 4 2 572 46,20% XII Jawa Barat 5.319 19 4.672 12 3.039 57,13% XIII Jawa Tengah 5.865 24 4.937 2.905 1.432 24,42% XIV DI Yogyakarta 2.337 1.253 1.252 413 17,67% XV Jawa Timur 7.724 30 7.728 23 6.087 4.707 60,94% XVI Kalimantan Barat 1.977 11 1.705 753 38,09% XVII Kalimantan Selatan 1.866 1.281 665 35,64%

26 Pencapaian Target Implementasi Aplikasi Siskeudes
Periode sd. Tanggal 30 Juni 2017 No Provinsi REKAPITULASI DATA MONITORING Populasi Desa Sosialisasi Pelatihan/Bimtek/ Workshop Implementasi Secara Penuh Kab/Kota % XVIII Kalimantan Tengah 1.434 12 1.348 94,00% XIX Kalimantan Timur 836 7 5 558 4 393 47,01% XX Kalimantan Utara 447 2 106 1 32 7,16% XXI Sulawesi Utara 1.505 1.253 11 1.022 640 42,52% XXII Gorontalo 657 497 75,65% XXIII Sulawesi Tengah 1.842 10 1.410 674 36,59% XXIV Sulawesi Selatan 2.253 18 1.762 16 1.620 71,90% XXV Sulawesi Barat 576 6 541 93,92% XXVI Sulawesi Tenggara 1.846 9 1.256 1.257 68,09% XXVII NTB 995 8 100,00% XXVIII Bali 636 XXIX NTT 2.995 1.251 839 28,01% XXX Maluku 1.198 958 434 304 25,38% XXXI Maluku Utara 1.064 1.062 1.005 990 93,05% XXXII Papua 5.419 13 1.814 97 1,79% XXXIII Papua Barat 1.744 1.456 1.489 642 36,81% JUMLAH 74.754 377 60.581 336 51.829 244 34.006 45,49%

27 TARGET 100% IMPLEMENTASI SISKEUDES
31 Agustus 2016: Surat Himbauan KPK kepada Kepala Desa di menggunakan Aplikasi Siskeudes 18 Mei 2017: Arahan Presiden Jokowi Agar Mengimplementasikan Siskeudes Juli – Desember 2017 PERCEPATAN PENERAPAN APLIKASI SISKEUDES 31 Des 2017: 100% Penerapan Aplikasi Siskeudes Saat ini : 41% Juni 2017 Percepatan Desember % 27 November 2015: Surat Kemendagri kepada Gub & Bup/Walikota untuk implementasikan Aplikasi Siskeudes

28 TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) Web: