ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Presentasi berjudul: "ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"— Transcript presentasi:

1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORUM MUSRENBANG TEMATIK ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Yogyakarta, 17 Maret 2016

2 OUTLINE : Pendahuluan Indikator Kesejahteraan di DIY Tematik Pembangunan Isu-isu Strategis Arah Kebijakan Pembangunan DIY Penutup

3 Pendahuluan 1

4 yang akan dicapai selama dua puluh tahun adalah:
VISI RPJP DIY TAHUN Visi pembangunan DIY yang akan dicapai selama dua puluh tahun adalah: Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

5 POSISI RKPD 2017 – RPJMD 2012-2017 RPJMD 2012 -2017
Posisi RKPD 2017 adalah tahun kelima RPJMD , merupakan tahun terakhir pencapaian RPJMD RPJMD RKPD 2013 RKPD 2014 RKPD 2015 RKPD 2016 RKPD 2017

6 POSISI RKPD 2017 – INDIKASI TEMA
2016 2015 Mendayagunakan dan mengoptimalkan, SDM unggul,kesehatan terjamin,kemiskinan turun, pengengguran turun, investasi tumbuh, ekonomi tumbuh dan merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih berbudaya dan berkarakter 2014 Mendayagunakan dan Memantapkan Pembangunan daerah 2013 Mendayagunakan dan Menguatkan Membangun dan Memantapkan dasar Meletakkan dasar

7 Rumusan Tema RKP 2017 adalah:
TEMA RKP 2017 SESUAI ARAHAN PRESIDEN Rumusan Tema RKP 2017 adalah: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah Dengan Pendekatan Money Follow Program Prioritas

8 Indikator kesejahteraan di DIY
2

9 Tujuan Pembangunan: Kesejahteraan Masyarakat DIY
Peringkat ke-2 IPM secara Nasional Peringkat ke-9 Persentase Kemiskinan Tertinggi secara Nasional Sumber: BPS DIY (Diolah)

10 Ketimpangan Tinggi (Distribusi pendapatan tidak merata)
Peringkat ke-27 Pendapatan Per kapita Peringkat ke-2 Gini Ratio secara Nasional secara Nasional Ketimpangan Tinggi (Distribusi pendapatan tidak merata) Sumber: BPS DIY (Diolah)

11 Peringkat ke-5 Persentase Pengangguran Terendah
secara Nasional Sumber: BPS DIY (Diolah)

12

13 Industri(13,23%) PDRB Tw II 2015 Pertanian (11,35%) Hotel dan Restoran
8 Pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh berbagai sektor : Industri Olahan, Pertanian dan Perhotelan,restaurant Share Sektoral terhadap PDRB Tw II 2015 Industri(13,23%) Pertanian (11,35%) Hotel dan Restoran (10,45%) Konstruksi (9,04%) Sumber: BPS (Diolah)

14 Tematik Pembangunan di DIY
3

15 Rumusan Tema RKPD DIY 2017 adalah:
TEMA RKPD DIY TAHUN 2017 Rumusan Tema RKPD DIY adalah: Mewujudkan Kualitas Pembangunan Yang Lebih Berkeadilan Melalui Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik

16 TEMATIK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN
berorientasi pada pemerataan pembangunan,peningkatan kualitas hidup masy, peningkatan kesempatan kerja,peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibiltas, pertumbuhan investasi dan ekonomi lokal  turunkan angka kemiskinan,pengangguran, ketimpangan wilayah, inflasi dan ketimpangan pendapatan. 2. SUMBERDAYA MANUSIA melalui taraf pendidikan, kualifikasi individu untuk menghadapi MEA. 3. PERTUMBUHAN EKONOMI pengembangan sektor unggulan dalam sektor perdagangan dan jasa mendukung pariwisata ---- multiplier effect untuk sektor lain. pengembangan industri kreatif utk menciptakan lapangan kerja serta untuk mendukung pengembangan destinasi wisata. 4. PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK penyediaan pelayanan dasar - kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Lahir pendapatan,angka kemiskinan,tingkat kesehatan dan pendidikan, infrastruktur. Batin -> rasa aman, hak politik, sosial budaya dan pembangunan karakter .

17 KETERKAITAN TEMA RKP DAN RKPD 2017
TEMA YANG DIBANGUN PUSAT SEJALAN DENGAN RUMUSAN PEMBANGUNAN DIY , MENGARAH PADA : Pengurangan disparitas wilayah Meningkatkan SDM Meningkatkan Kualitas Pendidikan Meningkatkan Kesempatan Kerja Pertumbuhan Ekonomi Kualitas Layanan Publik Mengarah pada Konsepsi : MEWUJUDKAN KUALITAS PEMBANGUNAN YANG LEBIH BERKEADILAN

18 Isu-isu Strategis Pembangunan
4

19 PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif Diperlukan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui teknologi Memperluas akses pasar domestik Memfasilitasi permodalan Pengembangan komoditas lokal ( kakao ) Ketersediaan konsumsi ikan di masyarakat 1. Swasembada Pangan Mempertahankan konservasi hutan Pengembangan Hutan Rakyat Peluang pembuatan Wisata hutan 2. Konservasi hutan

20 PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif Diperlukan pengelolaan bahan baku produksi berkelanjutan Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui produk industri kreatif Memperluas akses pasar terutama pasar lokal Memfasilitasi permodalan 3. Perkuatan UMKM & IKM Perkuatan kerjasama kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha. Penjajagan kerjasama luar negeri Pengembangan investasi daerah melalui swasta Diperlukan upaya promosi / pengenalan potensi daerah 4. Optimalisasi Kerjasama dengan para pihak

21 PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Kemudahan, transparansi dan kepastian dalam proses investasi Penyederhanaan dan deregulasi proses perijinan Sinkronisasi regulasi pusat, provinsi dan kabupaten 5. Iklim investasi yang sehat Diperlukan perkuatan kualitas dan sertifikasi sdm sbg wujud kompetensi pekerja Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam penempatan kerja Memfasilitasi perlindungan pekerja dan dunia usaha Mendorong penciptaan kerja mandiri Memfasilitasi akses kerja 6. Peningkatan Peluang Kesempatan Kerja

22 PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS 7. Pengentasan 15 Kecamatan Miskin Prioritas penanganan sektoral dalam wilayah kecamatan miskin, sesuai dengan potensinya Diperlukan pendampingan Terobosan regulasi Pengelolaan secara komprehensif Pemilihan produk secara selektif 8. Perwujudan Kawasan Industri Sinergitas Penataan dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Pengembangan Destinasi Wisata Pembangunan Bandara Kulonprogo Fungsionalisasi Pelabuhan Tanjung Adikarto Penataan Industri Iron Sand Penataan Kawasan tambak Udang 9. Pengembangan Kawasan Pantai Selatan

23 PRIORITAS PEMBANGUNAN
Isu strategis PRIORITAS PEMBANGUNAN ISU STRATEGIS Memperkaya variasi kunjungan wisata ( berbasis budaya,alam, desa wisata dll ) Menyusun konektivitas antar destinasi wisata dan kawasan strategis pariswisata Menyiapkan akses, atraksi dan fasilitas pendukung Memperkuat kemitraan dg komunitas pariwisata 10. Pengembangan Pariwisata Peningkatan jumlah wisatawan Memanfaatkan waktu tinggal di DIY 11. Destinasi Wisata Borobudur

24 Arah Kebijakan Pembangunan
Perekonomian 5

25 Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian
ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif Diperlukan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui teknologi Memperluas akses pasar domestik Memfasilitasi permodalan Pengembangan komoditas lokal ( kakao ) Ketersediaan konsumsi ikan di masyarakat PENINGKATAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN TERPADU PENGENDALIAN LP2B SECARA KONSISTEN PEMENUHAN TARGET LUAS TANAM PENERAPAN MEKANISASI PERTANIAN, PELAKSANAAN MIX FARMING, INTEGRATED FARMING DAN PERBENIHAN TERJAMINNYA AKSES PASAR PRODUKSI AKSES MODAL MELALUI PERBANKAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN TARGET PRODUKSI IKAN TANGKAP DAN BUDI DAYA

26 Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian
ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN TARGET TERJAGANYA KONSERVASI HUTAN DAN PENETAPAN HUTAN2 RAKYAT MENCIPTAKAN HUTAN SEBAGAI DESTINASI WISATA PENINGKATAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN TERPADU UMKM DAN IKM TERJAMINNYA KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PRODUKSI PRODUK-2 KREATIF, PENERAPAN HILIRISASI JADI ATAU SETENGAH JADI PROMOSI / PAMERAN CINTA PRODUKSI LOKAL / EVENT-2 LAINNYA AKSES MODAL MELALUI PERBANKAN Mempertahankan konservasi hutan Pengembangan Hutan Rakyat Peluang pembuatan Wisata hutan - Diperlukan perkuatan kelembagaan dan sdm secara integratif Diperlukan pengelolaan bahan baku berkelanjutan Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui produk industri kreatif Memperluas akses pasar terutama pasar lokal Memfasilitasi permodalan

27 Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian
ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN Perkuatan kerjasama kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha. Penjajagan kerjasama luar negeri Pengembangan investasi daerah melalui swasta Diperlukan upaya promosi / pengenalan potensi daerah KEBIJAKAN KERJASAMA TRIPPLE-PENTA HELIX KERJASAMA LUAR NEGERI PENGEMBANGAN POLA-POLA INVESTASI KEIKUTSERTAAN DALAM PAKET-PAKET PROMOSI ATAU PAMERAN KEBIJAKAN KEMUDAHAN DALAM INVESTASI KEBIJAKAN PERIJINAN SATU PINTU YANG SEDERHANA DEREGULASI DAN SINKRONISASI PROSES PERIJINAN Kemudahan, transparansi dan kepastian dalam proses investasi Penyederhanaan dan deregulasi proses perijinan Sinkronisasi regulasi pusat, provinsi dan kabupaten

28 Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian
ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN TERPADU UTK ANGKATAN KERJA MENCIPTAKAN PELUANG KERJA PENDAMPINGAN DLM PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN PEKERJA DAN DUNIA USAHA KEBIJAKAN SEKTORAL BERKONTRIBUSI DALAM PENANGANAN KECAMATAN MISKIN , SESUAI POTENSI WILAYAH Diperlukan perkuatan kualitas dan sertifikasi sdm sbg wujud kompetensi pekerja Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam penempatan kerja Memfasilitasi perlindungan pekerja dan dunia usaha Mendorong penciptaan kerja mandiri Memfasilitasi akses kerja Prioritas penanganan sektoral dalam wilayah kecamatan miskin, sesuai dengan potensinya

29 Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian
ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TERBANGUNNYA KAWASAN INDUSTRI ( SARANA PRASARANA DAN PENGELOLAANNNYA ) BERKONTRIBUSI PENGEMBANGAN PANTAI SELATAN DARI SEKTOR EKONOMI INVENTARISIR PELUANG EKONOMI THD PEMBANGUNAN BANDARA KULONPROGO, INDUSTRI IRON SAND OPTIMALKAN OPERASIONAL PELABUHAN TANJUNG ADIKARTO PELUANG PENATAAN KAWASAN TAMBAK UDANG Diperlukan pendampingan Terobosan regulasi pembentukan kawasan industri Pengelolaan secara komprehensif Sinergitas Penataan dan Pengembangan Kawasan Pantai Selatan Pengembangan Destinasi wisata Pembangunan Bandara Kulonprogo Fungsionalisasi Pelabuhan Tanjung Adikarto Penataan Industri Iron Sand Penataan Kawasan tambak Udang

30 Arah Kebijakan Pembangunan Perekonomian
ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN Memperkaya variasi kunjungan wisata ( berbasis budaya,alam, desa wisata dll ) Menyusun konektivitas antar destinasi wisata dan kawasan strategis pariswisata Menyiapkan akses, atraksi dan fasilitas pendukung Memperkuat kemitraan dg komunitas pariwisata INOVASI MENGANGKAT POTENSI WISATA LOKAL MANAJEMEN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA SECARA TERPADU MENGIKUTI EVENT-2 TERTENTU MENYIAPKAN DUKUNGAN AKSESIBILITAS, MENCIPTAKAN TONTONAN YG MENARIK DAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN DAN KEMITRAAN HARMONIS DENGAN KOMUNITAS PARIWISATA MENGOPTIMALKAN PELUANG WAKTU TINGGAL KUNJUNGAN WISATA BOROBUDUR DAN LAINNYA Peningkatan jumlah wisatawan Memanfaatkan waktu tinggal di DIY

31 Penutup 6

32 Tematik Pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan
snowballing melalui focus group discussion. 2. Bahwa Kebijakan Pembangunan Perekonomian tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan tematik lainnya : Tematik Pemerintahan, Tematik Kesejahteraan Rakyat dan Tematik Sarana dan Prasarana. Pendekatan Pembangunan diarahkan pada : - Holisik – tematik ( multi SKPD ) - Integratif ( pendekatan hulu-hilir program/kegiatan) - Spasial ( pertimbangan wilayah )

33 terimakasih