Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Arah kebijakan PEMBANGUNAN nasional tahun 2014

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Arah kebijakan PEMBANGUNAN nasional tahun 2014"— Transcript presentasi:

1 Arah kebijakan PEMBANGUNAN nasional tahun 2014
Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Surabaya, 9 April 2013

2 OUTLINE PAPARAN 1 2 3 4 Pendahuluan
Rancangan Pembangunan Nasional 2014 Kinerja Pembangunan Provins Jawa Timur Isu Strategis 2014 dan Dukungan Daerah Yang Diperlukan 1 2 3 4

3 Pendahuluan 1

4 Pendahuluan Tahun 2014 merupakan tahun terakhir RPJMN 2010- 2014
RKP 2014 sangat penting untuk memastikan sasaran-sasaran utama RPJMN dapat tercapai Dalam konteks kesinambungan pembangunan, RKP harus menyediakan fondasi yang kokoh bagi proses transisi ke tahap pembangunan berikutnya (RPJMN )

5 Rancangan Pembangunan Nasional 2014

6 Agenda Nasional 2014 Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
PEMILU Penguatan Perekonomian Nasional Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Percepatan Pencapaian MDGs Quick Wins Implementasi MP3KI Implementasi Program MP3EI

7 Tantangan dan Isu Pembangunan (1)
1. Proses pemulihan ekonomi dunia berjalan lambat Kebijakan Pemerintah AS akan lebih pada pengetatan fiskal Pemulihan Zona Eropa masih berjalan dengan lambat, sehingga memerlukan waktu untuk ekonomi pulih seperti sebelum krisis Pertumbuhan ekonomi China akan lebih moderat, dan kebijakan pemerintah akan lebih difokuskan pada perekonomian domestik 2. Menjaga kestabilan neraca pembayaran Pengendalian defisit perdagangan Mempertahankan momentum pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, khususnya investasi langsung (FDI)

8 Tantangan dan Isu Pembangunan (2)
3. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional Mempercepat proses pembebasan lahan Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemerintah-swasta Meningkatkan infrastruktur, terutama di kawasan timur Indonesia 4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi nasional Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan nasional Mengembangkan sumber energi terbarukan 5. Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Meningkatkan allocative dan technical efficiency belanja pemerintah Meningkatkan realisasi dan penyerapan belanja pemerintah

9 Tema dan Sasaran RKP 2014 Tema RKP 2014 merupakan kelanjutan dari Tema RKP sebelumnya, dan sejalan dengan sasaran dan isu kekinian “MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN” SASARAN 2014 2014 STATUS TARGET RPJM TARGET RKP Pertumbuhan Ekonomi 7,0%-7,7% 6,5 – 6,9 Inflasi 3,5 – 5,5 5,0 Pengangguran 5%-6% 5,0 – 6,0 Kemiskinan 8%-10% 8,0 – 10,0 2 1 1 2 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras

10 Unsur-Unsur Tema RKP 2014 Pemantapan Perekonomian Nasional;
Peningkatan daya saing; Peningkatan ketahanan ekonomi; Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; Pembangunan SDM; Penurunan kemiskinan dan pengangguran; Mitigasi bencana; Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

11 15 Isu Strategis 15 isu strategis (dari 43 isu strategis) yang difokuskan pendanaannya : Pemantapan Perekonomian Nasional Konektivitas mendorong pertumbuhan; Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; Peningkatan kemampuan Iptek; Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; Diversifikasi pemanfaatan energi; Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; Penurunan angka kematian ibu dan bayi; Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; Perluasan Program Keluarga Harapan; Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); Mitigasi Bencana Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; Pelaksanaan Pemilu 2014.

12 PRIORITAS RKP 2014 Sesuai dengan RPJMN dan Kelanjutan RKP Sebelumnya
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Penanggulangan Kemiskinan 4 Ketahanan Pangan 5 Infrastruktur 6 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 7 Energi 8 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik 10 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 11 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 12 Bidang Perekonomian 13 Bidang Kesejahteraan Rakyat 14 PRIORITAS NASIONAL RPJMN

13 ARAHAN PRESIDEN Sidang Kabinet 29 Januari 2013
Manfaatkan opportunity dan beri dukungan regulasi yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur; Prioritaskan pengentasan kemiskinan, khususnya the poorest of the poor; Kontrol belanja: batasi pengeluaran yang tidak perlu; flat belanja barang (tidak berarti kontraktif); tetap ekspansif tetapi terkontrol; Subsidi harus terkontrol; cegah inflasi karena inflasi berbanding lurus dengan kemiskinan.

14 Arahan Presiden Pada Ratas Kabinet 21 Maret 2013 dan 28 Maret 2013
Asumsi makro dan fiscal space 2014 dihitung kembali pertumbuhan ekonomi 6,8% defisit anggaran 1,5% PDB dengan pengelolaan subsidi BBM Direktif Presiden 2013 masih relevan di 2014 RKP 2014 diarahkan untuk menutup target RPJMN terutama yang mendasar yang terkait kemiskinan dan pengangguran  pemenuhan sasaran RPJMN yang lain dapat disesuaikan: Penajaman 15 isu strategis Penguatan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran Penyesuaian sasaran RPJMN dengan ketersediaan Pagu Indikatif 2014

15 ISU PEMBANGUNAN Menyeimbangkan antara pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Peningkatan kesempatan kerja Pengurangan kemiskinan (sustainable livelihood) Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 6% Pelaksanaan Isu strategis Langkah-langkah efisiensi, realokasi, dan on-top Penyelarasan belanja modal, belanja barang, dan bantuan sosial

16 Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur
3 Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur

17 Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Distribusi PDRB Thn. 2011 (dalam persen) Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi jawa dan bali, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Surabaya merupakan kota penyumbang terbesar pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

18 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Sumber Pertumbuhan Sisi Produksi (2012) Sumber Pertumbuhan Pengeluaran (2012) Sumber: BPS (diolah Bappenas) Pada sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor industri pengolahan. Disisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur didorong oleh ekspor dan konsumsi rumah tangga.

19 Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor
Sektor pertanian dan sektor perdagangan merupakan dua sektor yang dominan dalam penyediaan lapangan kerja khususnya di Jawa Timur. Penciptaan lapangan kerja baru yang besar terjadi di sektor Industri pengolahan serta sektor konsruksi. Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor 2012 Jumlah Orang Bekerja Agt. Thn 2011 dan Agt. 2012 (Ribu Jiwa) SEKTOR AGT. 2011 AGT.2012 LAPANGAN KERJA BARU Pertanian 7520.1 7472.2 -47.9 Industri Pengolahan 2665.5 2835 169.5 Konstruksi 1158.6 1251.8 93.2 Perdagangan 3908.3 3834.4 -73.9 Transportasi, Pergudangan & Komunikasi 709.84 674.4 -35.44 Jasa Kemasyarakatan 2458.8 2493 34.2 Lainnya (Sektor Pertambangan, listrik, gas dan air, keuangan 519.3 521.5 2.2 Total 141.86 Sumber: BPS (diolah Bappenas)

20 PROFIL KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Sebaran Penduduk Miskin berdasarkan Kab/Kota 2011 Sebagian besar penduduk miskin Provinsi Jawa Timur berada di Kab Jember, Kab. Malang dan Kab Sampang Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat semakin menurun, dan pada tahun 2012 (Maret) mencapai 13,4%

21 TINGKAT KEDALAMAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Timur Maret Kondisi kemiskinan penduduk Provinsi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir semakin menurun

22 Isu Strategis 2014 dan Dukungan Daerah yang Diperlukan

23 Indikasi Isu Strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Koridor penyusunan isu strategis Provinsi Jawa Timur tahun 2014: Mengedepankan isu strategis 2013 yang belum dilaksanakan; Mengutamakan direktif presiden; Mendukung pencapaian target RPJMN dan MDGs 2015; serta Mendukung pencapaian target program-program strategis nasional (MP3EI, MP3KI, dan MDGs 2015) ISU STRATEGIS PROV. JAWA TIMUR 2014: Mendukung penurunan kemiskinan; Mendukung Ketahanan Pangan: Mendukung peningkatan MDG Kesehatan dan Pendidikan: Mendukung pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup; Mendukung pembangunan kawasan Jawa Timur bagian Selatan, bagian utara, dan wilayah Suramadu: Mendukung pelaksanaan RAD-GRK Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

24 Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Tahap Perencanaan
Melakukan review capaian sasaran-sasaran pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah dan mensinergikannya dengan kebijakan nasional (kementerian/lembaga) 3. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN dan RKP Keselarasan antara RKP dan RKPD Meminimalkan deviasi (penyimpangan) antara RKPD-Renja dan SKPD- RAPBD

25 Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Tahap Implementasi
Perbaikan kualitas belanja pemerintah Peningkatan belanja modal untuk infrastruktur Prioritas penurunan kemiskinan Kontrol belanja barang dan subsidi Hindari keterlambatan dan penumpukan penyerapan anggaran Pengendalian inflasi: pengawasan distribusi barang-barang kebutuhan strategis Mendorong percepatan proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur wilayah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta peraturan pelaksananya: Perpres No.71/2012

26 Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Implementasi MP3EI
Penguatan Konektivitas Dukungan pembangunan infrastruktur regional dan lokal yang diperlukan untuk menghubungkan infrastruktur nasional dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (klaster industri) agar diperoleh manfaat (multiplier effects) secara optimal. Mendorong percepatan proses pembebasan lahan di wilayahnya dengan berpedoman kepada UU tentang pembebasan lahan yang telah disahkan oleh DPR. Memperluas Investasi Sektor Ril Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga; Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan MP3EI; Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.

27 Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Implementasi MP3KI
Perlu komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan MP3KI, melalui: Menetapkan 2 (dua) lokasi quickwins yang menjadi pilihan daerah Mengutamakan lokasi quickwins MP3KI (2 pilihan pusat + 2 pilihan daerah) sebagai lokus prioritas pembangunan baik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD USULAN QUICK WINS 2014 PEMERINTAH PUSAT: KABUPATEN SAMPANG, KECAMATAN KARANG PENANG KABUPATEN BANGKALAN, KECAMATAN KONANG CATATAN: Lokasi Quick Wins 2014 adalah: Empat lokasi di setiap provinsi Dua lokasi ditentukan oleh pemerintah pusat Dua lokasi lainnya ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi

28 Dukungan yang Diharapkan Dari Pemerintah Daerah: Pencapaian MDGs
Fokus terhadap indikator MDGs yang diperkirakan akan sulit dicapai pada tahun 2015, diantaranya HIV/AIDs, AKI, air bersih dan sanitasi, serta luas tutupan lahan; Fokus terhadap pencapaian target MDGs yang berada di bawah rata-rata nasional; Memantau Pelaksanaan RAD Percepatan Pencapaian MDGs baik di tingkat provinsi maupun Kab/Kota; Menindaklanjuti hasil pemantauan RAD Percepatan Pencapaian MDGs.

29 TERIMA KASIH

30 LAMPIRAN 1: Isu strategis dan kegiatan prioritas provinsi JAWA TIMUR 2014

31 ISU STRATEGIS 1: Pembangunan Kawasan Jawa Timur Bagian Utara
Tujuan: Mendukung penguatan pusat pertumbuhan di pulau Jawa sesuai dengan MP3EI, dan diarahkan untuk mendukung pembangunan wilayah Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan yang menjadi orientasi, pasar, dan rujukan pembangunan wilayah Indonesia Timur. Usulan Kegiatan Strategis: Pembangunan prasarana jalan: tol Gresik-Tuban, tol Legundi-Bunder, simpang susun ke terminal uhan Tel Lamong Pembangunan prasarana kereta api double track Surabaya-Bojonegoro, rel menuju Tel Lamong, Tj Perak-Kalimas Pembangunan prasarana perhubungan laut: pelebaran alur pelayanan barat Sby, trestle-dermaga laut Tj tembaga Probolinggo

32 ISU STRATEGIS 2: Pembangunan Kawasan Jawa Timur bagian Selatan
Tujuan: Mendukung pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur bagian Selatan. Usulan Kegiatan Strategis: Penyelesaian jalur lintas selatan Pembangunan prasaranaperhubunganudara: fasilitasoperasional Abdurrahman Saleh Malang Pembangunan bandara baru di Kertosono atau daerah sekitarnya sebagai back-up bandara di Malang Pembangunan prasarana penahan gelombang laut di Banyuwangi. Pengembangan pelabuhan barang di Pacitan

33 ISU STRATEGIS 3: Percepatan pengembangan wilayah Suramadu
Tujuan: mendukung pengembangan wilayah Suramadu sebagai Pusat Pengembangan Perekonomian Jawa Timur. Usulan kegiatan strategis: Pembangunan prasarana jalan lintas utara Madura, lintas utara-selatan Madura, lintas selatan Madura, perluasan tol jembatan suramadu-pelabuhan terminal Prasarana perhubungan: pelabuhan peti kemas Socah Madura, pelabuhan regional di Sampang, prasarana u/ pulau-pulau kecil, pengembangan bandara Trunojoyo Pembangunan prasarana air minum dan air baku Pembangunan tenaga listrik tambah suplai PLN, prasarana listrik di pulau-pulau kecil.

34 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN SEKTORAL TAHUN 2014 DI JATIM
Mendukung Ketahanan Pangan: Pemenuhan surplus padi melalui revitalisasi waduk, pemeliharaan dan revitalisasi jaringan usaha tani serta perluasan areal. Mendukung peningkatan MDG Kesehatan dan Pendidikan: Peningkatan prasarana kesehatan termasuk RSU di Jawa Timur sebagai rujukan utama nasional dari wilayah Indonesia bagian timur, pengendalian penyakit menular dan buta aksara. Mendukung pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup: Pengendalian banjir sekaligus penyediaan air baku Mendukung penurunan kemiskinan: Pembangunan permukiman layak huni serta pembangunan rumah susun sewa, dan penyediaan air minum. Mendukung MP3EI dan Pembangunan Kawasan: Pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, KA, perhubungan laut di utara Jatim; Prasarana jalan, perhubungan udara, perhubungan laut di selatan Jatim; Prasarana jalan, perhubungan udara, perhubungan laut, air bersih/minum, energi, di Madura Mendukung pelaksanaan RAD-GRK: inventarisasi data persektor, penyiapan sistem perencanaan, pengendalian, monev, dan peningkatan kapasitas kab/kota.

35 LAMPIRAN 2: Daftar Proyek Infrastruktur MP3EI JAWA TIMUR

36 Proyek yang didorong penyelesaiannya 2014

37 Proyek yang didorong untuk Ground Breaking 2014

38 Proyek yang masuk dalam rancangan RKP 2014

39 Kebutuhan Konektivitas Tahun 2014
KORIDOR SEKTOR PELAKSANA (SUMBER DANA) PROJECT NILAI INVESTASI TOTAL (M) MULAI SELESAI PELAKSANA UTAMA Kebutuhan APBN 2014 JAWA KERETA APBN Pembangunan double track Semarang - Bojonegoro - Surabaya 280 km 12.800,0 2013 2018 Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub 710,1 AIR CAMPURAN (KPS) Pembangunan water conveyance umbulan 4000 l/s) 1900 2012 2025 BPPSPAM 342,000 JALAN Pembangunan jalan tol Pandaan - Malang 113,97 Km 400,0 2014 Kementerian PU 80,6 PELABUHAN Pengembangan Adpel Probolinggo 406,0 Kementerian Perhubungan 135,0 Pengembangan Pelabuhan Pasean - Jawa Timur 127,5 87,5 Pengembangan Pelabuhan Taddan - Jawa Timur 122,5 76,5 BALI - NT PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) Penanganan Kapasitas Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk 110,0 2015 62,4 Pembangunan Rel KA pengganti dampak Lapindo 26 km 760,0 2011 2017 64,6 Penanganan Jalan Pati - Rembang - Batas Jatim - Bulu - Tuban (128,1 Km) 1.232,0 87,6 1.646,3

40 LIST PROYEK MP3EI DI PROVINSI JAWA TIMUR
KORIDOR SEKTOR PELAKSANA (SUMBER DANA) PROJECT NILAI INVESTASI TOTAL (M) MULAI SELESAI PELAKSANA UTAMA JAWA KERETA APBN Pembangunan Jalur Ganda Solo-Madiun 2237 2013 Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Pembangunan double track Semarang - Bojonegoro - Surabaya 280 km 12800 2018 JALAN CAMPURAN (KPS) Pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi (90,10 km) 5140 2011 2014 PT. Solo Ngawi Jaya, BPJT Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87,02 km) 6327 PT. Ngawi Kertosono Jaya, BPJT AIR Pembangunan water conveyance umbulan 4000 l/s) 1900 2012 2025 BPPSPAM PELABUHAN Pengembangan Adpel Probolinggo 406 Kementerian Perhubungan Pengembangan Pelabuhan Pasean - Jawa Timur 128 Pengembangan Pelabuhan Taddan - Jawa Timur 123 BALI - NT PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) Penanganan Kapasitas Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk 110 2015 Pembangunan Rel KA pengganti dampak Lapindo 26 km 760 2017 Penanganan Jalan Pati - Rembang - Batas Jatim - Bulu - Tuban (128,1 Km) 1232 Kementerian PU Pembangunan Jalur Ganda Madiun-Surabaya (165 Km) 4150 2019 BANDARA BUMN Pengembangan terminal penumpang Bandara Djuanda, Surabaya 1057 PT. Angkasa Pura I Pembangunan Jalan Waru - Wonokromo - Tj.Perak - 18,6 km 11112 PT. Marga Raya Jawa Tol, BPJT Pembangunan Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (40,05 km) 3482 PT. Marga Harjaya Infrastruktur, BPJT CAMPURAN (APBN - SWASTA) Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 36,27 km 3124 PT. Marga Nujyasmo Agung, BPJT Pembangunan Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62 km) 2674 BPJT Pembangunan Jalan Tol Gempol - Pandaan 13,61 km 1167 PT. Marga Bumi AdhiKaraya, BPJT

41 (Lanjutan) LIST PROYEK MP3EI DI PROVINSI JAWA TIMUR
KORIDOR SEKTOR PELAKSANA (SUMBER DANA) PROJECT NILAI INVESTASI TOTAL (M) MULAI SELESAI PELAKSANA UTAMA BALI - NT JALAN APBN Penanganan jalan Pasuruan - Probolinggo – Banyuwangi 54 Kementerian PU CAMPURAN (KPS) Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi 215 Km 15311 2015 2025 Kementerian PU (BPJT) Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo 45,32 Km 3551 2013 2027 PT. Transjawa Paspro Jalan Tol, BPJT Jalan Tol Surabaya Gempol - Pasuruan 32 Km 2769 2011 2014 PT. Trans Marga Jati Pasuruan,BPJT JAWA APBD Pembangunan jalan menuju kawasan sepanjang 5 km (Pengembangan destinasi Surabaya - Madura dskt) 50 2017 KERETA SWASTA Pembangunan Kereta api cepat Jakarta - Surabaya, hasil studi Jetro 2009 185000 PT. Jakarta Surabaya Rapid Transit Pembangunan Rel dalam Surabaya (Surabaya - Pasar Turi-Bandara Juanda 26 km track - elevated) 3300 Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub Pembangunan Inner City Surabaya 50 km 760 Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan BUMN Pengembangan Stasiun Prapat Kurung (Invalid) 3 PT. KAI PELABUHAN Pengembangan Pelabuhan Branta 158 Kementerian Perhubungan Pembangunan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong Tahap I 4100 2010 2016 PT. Pelindo III Pengembangan Pelabuhan Lamongan 2216 Pelabuhan Tanjung Perak 188 2012 PT Pelindo III PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) Penambahan Armada Kapal Ferry Roro LDF (Long Distance Ferrys) 10 unit untuk mengurangi beban jalan pantura 1253 PT. ASDP Penambahan Armada Kapal Ferry Ro-ro Lintas Ketapang - Gilimanuk 4 unit (1500 GT & 3000 GT) 231 AIR Pembangunan intake dan saluran air baku Lamongan (200 liter/detik) 85 Kementerian PU (Ditjen SDA)

42 LAMPIRAN 3: PELAKSANAAN MP3KI

43 KEDUDUKAN MP3KI DAN MP3EI: terintegrasi dalam dokumen perencanaan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Strategi Utama: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH MP3EI Tujuan : Akselerasi Pertumbuhan dengan Pemerataan (Growth with Equity) Sasaran : GDP/kapita USD (2025) Pendekatan : Peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan koridor Keterlibatan Pemerintah, BUMN, dan Swasta Strategi : Pengembangan Koridor Ekonomi Pengembangan SDM/IPTEK, Penguatan Konektivitas MP3KI Tujuan : Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Sasaran : Tingkat Kemiskinan 4 -5% (2025) Pendekatan: Pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan Keterlibatan Pemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat (P4: Public-Private-People Partnership). Strategi: Sistem perlindungan sosial menyeluruh, Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan rentan, Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan

44 INFRASTRUKTUR JALAN DAN AIR
Kec. Haur Geulis Kec. Bulakamba Kec. Kedundung PERMASALAHAN SANITASI KESEHATAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN AIR MODAL USAHA Koridor Jawa

45 Usulan Lokasi Quick Wins MP3KI 2014
QW 2013

46 KRITERIA PEMILIHAN LOKASI QUICK WINS 2014 OLEH PUSAT
TINGKAT KABUPATEN TINGKAT KECAMATAN 1 JUMLAH PENDUDUK MISKIN JUMLAH PENDUDUK MISKIN SKALA 1-5 SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA) SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN ATAU KECAMATAN SESUAI TINGKATAN) 2 TINGKAT KEMISKINAN TINGKAT KEMISKINAN 3 SKALA 1-5 SKALA 5 (SEMUA KLASTER) SKALA 4 (PALING TIDAK TIGA KLASTER) SKALA 3 (PALING TIDAK DUA KLASTER) SKALA 2 (PALING TIDAK SATU KLASTER) SKALA 1 (BELUM ADA) PENERIMA PROGRAM PK SEDANG BERJALAN (KLASTER 1 – 4) 4 FOKUS WILAYAH SKALA 0-1 (SKALA 1: DAERAH TERTINGGAL/ISOLIR ATAU DAERAH PESISIR) LOKASI MP3EI SKALA 0-1 (SKALA 1: KECAMATAN LOKASI MP3EI) KECAMATAN TERPILIH

47 KRITERIA PEMILIHAN LOKASI QUICK WINS 2014 OLEH DAERAH
TINGKAT KABUPATEN TINGKAT KECAMATAN 1 JUMLAH PENDUDUK MISKIN TINGKAT KEMISKINAN SKALA 1-5 SKALA 5 = 5 (RANKING 10% PERTAMA) SKALA 1-4 (DIURUT PER QUARTILE SISA KABUPATEN ATAU KECAMATAN SESUAI TINGKATAN 2 TINGKAT KEMISKINAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN 3 KECEPATAN PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KONDISI INFRASTRUKTUR DASAR PENDIDIKAN, KESEHATAN, JALAN, AIR MINUM, LISTRIK, DLL SKALA 0-5 (SKALA 0: KONDISI BAGUS) CATATAN: UNTUK KECEPATAN PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN, YANG PALING LAMBAT PALING BESAR (5) 4 TOTAL BOBOT QW 2 KECAMATAN TERPILIH

48 PENANGANAN LOKASI KANTONG-KANTONG KEMISKINAN
PENENTUAN PRIORITAS LOKASI BERDASARKAN KRITERIA YANG TELAH DITENTUKAN IDENTIKASI JENIS PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN YANG SEDANG BERJALAN DAN KEBUTUHAN KEGIATAN PK LAINNYA GAPS VERIFIKASI KEBUTUHAN Pembahasan bersama para pihak: kebutuhan program/ kegiatan di lokasi prioritas terpilih. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perencanaan detail dan penganggaran dalam APBN dan atau APBD serta peluang sumber pendanaan lain IMPLEMENTASI Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Simplify tabel 2025

49 TINDAK LANJUT Provinsi menyampaikan daftar Quick Wins pilihan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tersebut pada saat Musrenbangprov Provinsi menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah dalam MP3KI di lokasi semua lokasi Quick Wins 2014 (dan 2013)

50 LAMPIRAN 4: CAPAIAN MDGS

51 8 TUJUAN MDGs TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN
TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TUJUAN 4 : MENURUNKAN KEMATIAN ANAK TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU TUJUAN 6 : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)‏ TUJUAN 7 : MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TUJUAN 8 : MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT GLOBAL 51 51

52 STATUS MDGS DI INDONESIA
Target yang telah tercapai: MDG 1: Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari MDG 3: Kesetaraan Gender ditingkat pendidikan dasar (SD/MI/Package A and SMP /MTs /Package B) MDG 6: Prevalensi Tuberkulosis MDG 8: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif Target yang diperkirakan akan dicapai (on-track): MDG 1: Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi MDG 2: Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar MDG 3: Kesetaraan Gender ditingkat pendidikan menengah atas (SMA/MA/Package C) dan perguruan tinggi MDG 4: Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Target yang masih perlu perhatian khusus MDG 1 - penanggulangan kemiskinan MDG 5 - Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup MDG 6 - prevalensi HIV/AIDS dari total populasi MDG 7 - tingkat emisi gas rumah kaca, rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum dan rumah tangga dengan akses sanitasi dasar.

53 Capaian Sasaran MDGs:1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Sumber Data : Riskesdas 2010

54 Capaian MDGs: 4. Menurunkan Kematian Anak Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Pernah Mendapatkan Imunisasi Campak, 2011 Sumber: BPS, Susenas 2011

55 Capaian MDGs: 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
Persentase Bayi yang Proses Kelahirannya Ditolong Tenaga Kesehatan di Perkotaan dan Pedesaan, Tahun 2011 Sumber: Susenas 2011, BPS

56 CAPAIAN MDGs: 6. MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA JUMLAH KUMULATIF KASUS AIDS Sumber: Ditjen P2PL, Kemenkes 2011

57 CAPAIAN MDGs: 6.MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Keragaman Angka Penemuan Kasus Baru Tuberkulosis, Keberhasilan Pengobatan Dan Kesembuhan, 2011 Sumber : Laporan Kemenkes 2011

58 Capaian MDGs: 7. MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sumber Air Minum Layak, Perkotaan, Perdesaan, Serta Perkotaan Dan Perdesaan, 2011 Sumber: Susenas (BPS), 2011


Download ppt "Arah kebijakan PEMBANGUNAN nasional tahun 2014"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google