Memahami Esensi Roadmap GCG OJK

Memahami Esensi Roadmap GCG OJK
& Manfaatnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menghadapi MEA 2015 Diskusi Panel “Tantangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam Roadmap GCG OJK untuk menyongsong MEA 2015” LKDI Jakarta, 9 Desember 2014 Oleh: Etty Retno Wulandari Advisor Senior - OJK

1 2 3 Latar Belakang Dan Tujuan Lingkup Perbaikan
Good Corporate Governance 2 Update Perkembangan Good Corporate Governance 3

Latar Belakang Hasil assessment terhadap Corporate Governance Indonesia yang belum memuaskan ROSC Corporate Governance CLSA – ACGA Assessment ASEAN CG Scorecard Upaya perbaikan Corporate Governance belum komprehensif

Tujuan Menyusun tonggak perbaikan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik Memperbaiki regulasi dan praktik tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik secara komprehensif Meningkatkan praktik tata kelola Emiten & Perusahaan Publik Indonesia, agar setidaknya sejajar dengan perusahaan di kawasan ASEAN

Task Force on Corporate Governance
Regulator CG Organizations Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank Indonesia (BI) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian BUMN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bursa Efek Indonesia (BEI) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) International Finance Corporation (IFC)

Lingkup Perbaikan GCG

Kerangka Tata Kelola Persuahaan
1 Lingkup Perbaikan GCG Rekomendasi Implementasi Penerapan Comply & Explain Penyusunan Pedoman GCG Khusus EPP Pengungkapan kesesuaian thd pedoman GCG EPP dengan pendekatan comply or explain Pedoman GCG EPP Peraturan OJK EPP memiliki kode etik yang lengkap Pedoman GCG EPP Kerangka Tata Kelola Persuahaan Peningkatan kompetensi dan kerjasama penegakan hukum di bidang tata kelola Sosialisasi dan Edukasi Peningkatan kapasitas, pengaturan dan pengawasan thd proteksi profesi penunjang pasar modal Sosialisasi dan Edukasi Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman jurnalis media massa untuk mempromosikan GCG Sosialisasi dan Edukasi

Perlindungan Pemegang Saham
2 Lingkup Perbaikan GCG Rekomendasi Implementasi Penyampaian agenda RUPS Tahunan dalam waktu yang memadai, rinci, lengkap, informatif serta tersedia di situs web Peraturan OJK Mekanisme pemberian voting dalam RUPS Pedoman GCG EPP Perlindungan Pemegang Saham Publikasi hasil RUPS di situs web secara rinci, lengkap, dalam waktu yang memadai Peraturan OJK Program peningkatan pengetahuan dan pemahaman bagi pemegang saham non pengendali Sosialisasi dan Edukasi Ketentuan jangka waktu pembayaran dividen tunai Peraturan OJK

Peranan Pemangku Kepentingan
3 Lingkup Perbaikan GCG Rekomendasi Implementasi Kebijakan anti korupsi dan pengungkapannya Pedoman GCG EPP Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak – hak kreditur Pedoman GCG EPP Kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan Peranan Pemangku Kepentingan Pedoman GCG EPP Penerapan Sistem Whistleblowing Pedoman GCG EPP Kebijakan Peningkatan Kemampuan Vendor dan Pengungkapannya Pedoman GCG EPP Peningkatan Peran dan Kualifikasi Sekretaris Perusahaan Peraturan OJK

Transparansi Informasi
4 Lingkup Perbaikan GCG Rekomendasi Implementasi Kepemilikan Saham dalam Jumlah Tertentu Pedoman GCG EPP Transparansi Informasi Pengungkapan Kriteria Komisaris Independen Peraturan OJK Informasi yang harus tersedia di situs Web EPP dalam dua bahasa Peraturan OJK

Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
5 Peran & Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi PROSEDUR NOMINASI DAN REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Kondisi Ketentuan yg berlaku tdk memberi mandat kpd Dewan Komisaris utk memilih, mengatur remunerasi & mengaitkannya dgn kinerja Direksi EPP belum diwajibkan untuk memiliki fungsi ataupun prosedur nominasi dan remunerasi untuk Dewan Komisars dan Direksi Rekomendasi Implementasi Ketentuan yg mewajibkan EPP memiliki prosedur nominasi & remunerasi anggota Dewan Komisaris & Direksi, dan pengungkapannya RPOJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi EPP

Peran & Tanggung Jawab …
5 Peran & Tanggung Jawab … KUALIFIKASI KANDIDAT ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Kondisi Para pemegang saham tidak memiliki informasi yang rinci tentang kualifikasi & pengalaman dari kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum pelaksanaan RUPS yg akan memilih kandidat tsb Mempersyaratkan kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus ditetapkan dan diungkapkan kepada pemegang saham Rekomendasi RPOJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BARU Kondisi Regulator mendorong program orientasi kepada angota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru menjabat, dan pengungkapannya Rekomendasi Belum ada ketentuan yang mewajibkan EPP untuk memberikan program orientasi (induction programme) kepada angota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru bergabung Pedoman GCG EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG FIDUCIARY DUTIES Regulator mendorong anggota Dewan Komisaris dan Direksi EPP untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fiduciary duties, dan memperbaharui pengetahuan dan pemahamannya secara terus menerus Rekomendasi Kondisi Pedoman GCG EPP Sosialisasi dan Edukasi Implementasi Penting untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugasnya

5 Peran & Tanggung Jawab … RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Pengungkapan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi serta Rapat Gabungan Kondisi Ketentuan yang mengatur rapat Dewan Komisaris dan Direksi terkait batas minimal jumlah rapat, jadwal dan materi rapat Rekomendasi Pelaksanaan rapat yg terencana baik dengan bahan yg lengkap akan menunjang efektivitas tugas RPOJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Kondisi Untuk EPP, rangkap jabatan secara berlebihan dapat merugikan pemegang saham UUPT dan ketentuan pasar modal belum mengatur ttg rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Ketentuan yang mengatur pembatasan rangkap jabatan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan pengungkapannya Rekomendasi RPOJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … BATASAN PERIODE MENJABAT KOMISARIS INDEPENDEN Kondisi Independensi Komisaris Independen tergantung pada: UUPT: Ketiadaan afiliasi dg pemegang saham utama, anggota Direksi, dan/atau Dewan Komisaris lainnya Pasar Modal: Ketiadaan afiliasi dg EPP, anggota Dewan Komsiaris dan Direksi, pemegang saham utama, & tidak punya hubungan usaha dan saham di EPP tersebut Praktik keteladanan internasional: lama periode menjabat sbg Komisaris Independen Ketentuan tentang batasan periode menjabat bagi Komisaris Independen Rekomendasi RPOJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Kondisi Ketentuan yang mewajibkan EPP untuk memiliki pedoman kerja (board charter) Rekomendasi RPOJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris EPP Implementasi UUPT dan ketentuan pasar modal belum mengatur secara spesifik mengenai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi EPP KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Kondisi Mendorong EPP untuk memiliki kebijakan tentang keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Rekomendasi Keberagaman komposisi mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif UUPT dan ketentuan pasar moda saat ini belum mengatur mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi EPP Pedoman GCG EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTANYA Kondisi Pengungkapan Hubungan Kinerja dengan Remunerasi Direksi Kinerja Dekom & anggt perlu dievaluasi secara reguler sbg bentuk pelaksanaan tugas & berperan penting dlm perencanaan penominasian & pemilian kembali anggt Dekom Peraturan mengenai pelaporan belum mengharuskan adanya evaluasi kinerja secara reguler bagi Dewan Komisaris dan pengungkapannya dalam laporan tahunan Ketentuan yang mewajibkan EPP untuk melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan anggotanya yang dikaitkan dengan remunerasi, dan pengungkapannya Rekomendasi RPOJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … KETERLIBATAN DALAM KEJAHATAN KEUANGAN Kondisi Ketentuan yang mendorong anggota Dewan Komisaris dan Direksi EPP yang terlibat kejahatan keuangan untuk mundur dari jabatannya Rekomendasi UUPT mengatur anggota Direksi tidak berwenang mewakili perusahaan apabila terjadi perkara di pengadilan antara anggota Direksi yang bersangkutan dengan perusahaan. Ketentuan yg ada belum mengatur hal ini Pedoman GCG EPP Implementasi SUKSESI ANGGOTA DIREKSI Kondisi Ketentuan yang mendorong perusahaan untuk memiliki kebijakan tentang suksesi anggota Direksi, yang dikaitkan dengan kinerjanya dan pengungkapannya Rekomendasi Suksesi bertujuan menjaga kesinambungan proses kaderisasi kepemimpinan di perusahaan Hal tersebut belum menjadi prioritas di kerangka peraturan Indonesia Pedoman GCG EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Kondisi Pengungkapan Komite Nominasi dan Remunerasi UUPT tidak mengatur secara spesifik terkait kewajiban perusahaan untuk memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketentuan pasar modal mendorong EPP untuk memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi Ketentuan yang mendorong EPP untuk memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dan pengungkapannya Rekomendasi Pedoman GCG EPP Implementasi

5 Peran & Tanggung Jawab … EVALUASI KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS Kondisi Ketentuan yang mewajibkan EPP untuk mengungkapkan penilaian tentang kinerja Komite yang membantu Dewan Komisaris Rekomendasi Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas komite Dewan Komisaris, perlu dilakukan evaluasi thd kinerja komite. Saat ini, hal tsb belum diatur. RPOJK ttg Direksi dan Dewan Komisaris EPP Implementasi Komite-komite yang dimiliki EPP EPP tahun 2012

Implementasi Roadmap Draft Peraturan OJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS (Target Desember 2014) Penyampaian agenda RUPS Tahunan dalam waktu yang memadai tersedia di situs web Publikasi hasil keputusan RUPS di surat kabar harian paling lambat 2 hari setelah RUPS diselengarakan Publikasi ringkasan berita acara RUPS di situs web paling lambat 2 hari setelah RUPS diselengarakan Berita acara RUPS dengan akta notaris wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 14 hari setelah RUPS diselengarakan Ketentuan jangka waktu pembayaran dividen tunai paling lambat 30 hari setelah diumumkan hasil keputusan RUPS Kualifikasi kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib tersedia di situs web perusahaan pada hari yang sama saat pemanggilan Draft Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi EPP (Target Desember 2014) Prosedur Nominasi dan Remunerasi BoC & BoD yang mencakup keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, rapat, kewajiban menyusun pedoman kerja, pelaporan, larangan serta sanksi Evaluasi Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta Anggotanya dikaitkan dengan remunerasi dan pengungkapannya

Implementasi Roadmap Draft Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris EPP (Target Desember 2014) Rapat Direksi dan Dewan Komisaris terkait batas minimal jumlah rapat, jadwal dan materi Rapat Direksi wajib diadakan minimal sekali dalam sebulan, rapat Dewan Komisaris minimal sekali dalam 2 bulan, dan rapat gabungan minimal sekali dalam 4 bulan) Pembatasan rangkap jabatan bagi Anggota Komisaris dan Direksi dan pengungkapannya Anggota Direksi: anggota Direksi paling banyak pada 1 EPP lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 EPP lain Anggota Dewan Komisaris : anggota Direksi paling banyak pada 2 EPP lain, dan anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 EPP lain Pembatasan periode menjabat Komisaris Independen Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan Pengungkapannya Evaluasi Kinerja Komite Direksi dan Dewan Komisaris Peningkatan kualifikasi perorangan yang dapat diangkat menjadi sekretaris perusahaan yaitu yang: cakap hukum, memiliki pengetahuan di bidang hukum, keuangan, kesekretariatan, dan tata kelola perusahaan, memahami bisnis EPP, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan berdomisili di Indonesia Peningkatan peran sekretaris perusahaan seperti: membantu pelaksanaan tata kelola EPP, dan menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan EPP Draft Peraturan OJK tentang Sekretaris Perusahaan EPP (Target Desember 2014)

Implementasi Roadmap Menyajikan informasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing paling kurang bahasa Inggris Situs Web EPP paling kurang memuat informasi tentang EPP sebagai berikut: Informasi Umum (profil, struktur organisasi, struktur kepemilikan, prospektus) Informasi bagi Investor (laporan tahunan, RUPS, aksi korporasi, pemeringkatan efek) Informasi Tata Kelola Perusahaan (pedoman kerja/ board charter, kode etik, pedoman kerja komite) Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (kebijakan, jenis program, dan biaya terkait CSR) Draft Peraturan OJK tentang Situs Web EPP (Target Juni 2015)

Implementasi Roadmap Revisi Peraturan X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan EPP (Target Juni 2015) Pedoman Umum GCG bagi EPP (Target Juni 2015) Sosialisasi dan Edukasi (Berkelanjutan)

ASEAN CG Scorecard: Country Report and Assessment 2013-2014

ASEAN CG Scorecard: … Rights of Shareholders Equitable Treatment
Role of Stakeholders Disclosure and Transparency Responsibilities of the Board

STRENGTHS in Responsibilities of the Board
ASEAN CG Scorecard: … STRENGTHS in Responsibilities of the Board

AREA FOR IMPROVEMENT in Responsibilities of the Board
ASEAN CG Scorecard: … AREA FOR IMPROVEMENT in Responsibilities of the Board

CLSA – ACGA Assessment 2014

Terima Kasih

Memahami Esensi Roadmap GCG OJK

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Memahami Esensi Roadmap GCG OJK"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

Memahami Esensi Roadmap GCG OJK

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Memahami Esensi Roadmap GCG OJK"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan