Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional

Presentasi berjudul: "Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional"— Transcript presentasi:

1 Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan Jakarta, 13 Desember 2012

2 Outline Posisi Kehutanan Indonesia Perubahan Paradigma
Prioritas Nasional RPJMN Pengukuhan Kawasan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pencapaian RPJMN Kesimpulan

3 Posisi Kehutanan Indonesia
LUAS DARATAN KAWASAN HUTAN : 130,61 juta ha Hutan Konservasi: 24,39 juta ha Taman Buru: 167,63 ribu ha Hutan Lindung: 32,01 juta ha Hutan Produksi: 77,72 juta ha Hutan Produksi Tetap: 33,95 juta ha Hutan Produksi Terbatas: 22,79 juta ha Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi: 20,98 juta ha Indonesia memiliki ‘tropical rainforest’ terluas nomor 3 di dunia setelah Federative Republic of Brazil dan Democratic Republic of the Congo.

4 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB
Nilai nominal PDB sektor kehutanan dalam 15 tahun terakhir meningkat terus namun persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB Nasional cenderung terus menurun. Tahun Nilai Nominal PDB Sub Sektor Kehutanan (Rp Miliar) Kontribusi terhadap PDB Nasional (%) 1997 9.806,5 1,56 2010 48.050,5 0,75 PERLU DIKAJI KEMBALI untuk dikembangkan: Peran dalam penyediaan sumber daya pembangunan (sumber kayu) – pengelolaan hasil kayu/log yang legal/bersertifikasi Peran dan kontribusi nilai ekonomi: jasa lingkungan (air, karbon, kehati) Dengan 1 dan 2 maka kontribusi (lama) terhadap PDB dari sektor kehutanan akan meningkat secara signifikan (dengan penilaian dan pengelolaan yang benar)

5 Isu-Isu Penting Kehutanan
Kualitas pengelolaan perlu ditingkatkan: illegal logging, perlindungan hutan konservasi, hutan lindung dan aset kehati di dalam hutan, potensi nilai karbon Penetapan batas kawasan dan penerapan di lapangan  kejelasan kepemilikan dan penguasaan/pemanfaatan  mengurangi potensi konflik pemanfaatan

6 Perubahan paradigma

7 Pemeliharaan dan Pengembangan Asset Management of Forest
Mendefinisikan kembali dan menjaga nilai aset hutan dan seisinya untuk kehidupan seimbang pada masa kini, agar ada keberlanjutan kehidupan generasi masa depan Menyempurnakan instrumen “penilaian” hutan dan seisinya  terbuka kesempatan untuk secara komprehensif dan seimbang memposisikan nilai hutan dalam pembangunan nasional (nilai ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan)

8 Instrumen Kebijakan Pemanfaatan Hutan
Menyempurnakan tata kelola hutan dan seisinya untuk pemanfaatan nilai dan peran hutan secara komprehensif, tidak hanya hutan sebagai penghasil komoditas (kayu, dan produk turunan kayu), namun juga jasa lingkungan dan nilai keanekaragaman hayati di dalamnya Kelengkapan kebijakan dan instrumen kebijakan untuk peran dan nilai hutan terutama jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati, dan kualitas penerapannya Pengembangan Sumber Daya Manusia (aparat, masyarakat dan pelaku usaha) sejalan dengan paradigma “nilai hutan yang baru”

9 RPJMN 2010-2015: Prioritas nasional

10 Sasaran RPJMN 2010-2014 (%) REALISASI 2004-2009 URAIAN 2005 2006 2007
2008 2009 Pertumbuhan Ekonomi 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 Pengangguran 11,2 10,3 9,1 8,4 7,9 Kemiskinan 16,0 17,8 16,6 15,4 14,2 RPJM NASIONAL (%) URAIAN Realisasi Proyeksi 2010 2011 2012 2013 2014 Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,5 6,7-7,4 7,0-7,7 Pengangguran 7,1 6,4-6,6 6,0-6,6 5,0-6,0 Kemiskinan 13,3 12,4 10,5-11,5 9,5-10,5 8,0-10,0

11 Prioritas Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional
MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) Stabilitas makro ekonomi Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitasm dan Inovasi Teknologi Prioritas lainnya: bidang perekonomian KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2: Pendidikan Prioritas 3: Kesehatan Prioritas lainnya: Bidang Polhukam PRO ENVIRONMENT Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana PRO RAKYAT (PRO POOR DAN PRO JOB) Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10: Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar, dan pascakonflik; Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat dan Percepatan Pembangunan NTT Prioritas lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat

12 Tema Pembangunan Tahun 2013
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur-unsur pokok tema adalah: Daya Saing Daya Tahan Ekonomi (Resilience) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Stabilitas Sosial dan Politik

13 Prioritas Nasional dan Isu Strategis 2013
RPJMN Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, terluar dan Pasca Konflik Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 ISU STRATEGIS NASIONAL 2013 Peningkatan Daya Saing Peningkatan dan Perluasan Kesra Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha Peningkatan pembangunan SDM Percepatan Pembangunan Infrastruktur Percepatan pengurangan kemiskinan: sinergi klaster 1-4 Meningkatnya pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda Pemantapan Stabilitas Sospol Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Persiapan Pemilu 2014 Ketahanan pangan: menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

14 Kebijakan Sektor Kehutanan dalam RKP 2013
BUKU I PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana KEBIJAKANLINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM GLOBAL RKP 2013 BUKU II Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan PRIORITAS BIDANG X: SDA LH Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan BUKU III Dimensi Kewilayahan (per Regional)

15 Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
RPJMN Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas Pengembangan Perhutanan Sosial Pengendalian Kebakaran Hutan Pembinaan Pengelolaan DAS RKP Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas Pengembangan Perhutanan Sosial Pengendalian Kebakaran Hutan Pembinaan Pengelolaan DAS RKP 2013 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS prioritas Pengembangan Perhutanan Sosial Pembinaan Penyelenggaraan pengelolaan DAS Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan dan Evaluasi DAS (UPT) Pengukuhan Kawasan Hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional (UPT) Pengembangan dan Pengelolaan KSDA (UPT) Pengembangan Penyuluhan Kehutanan Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan Penyelenggaraan Diklat Aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya

16 Tantangan Utama Sektor Kehutanan
1 PENYELESAIAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN (BATAS LUAR DAN BATAS DALAM) Tata batas yang belum selesai menyebabkan ketidakjelasan status kawasan hutan Rentan konflik kawasan hutan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat Tata batas yang belum definitif menghambat persetujuan substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten

17 Tantangan Utama Sektor Kehutanan
OPERASIONALISASI KPH Tidak adanya KPH yang operasional terutama pada kawasan hutan yang “open access” menyebabkan kawasan ini rentan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, dan okupasi kawasan hutan Tanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka kerusakan hutan sulit untuk dihentikan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sulit untuk dipantau kemajuan dan akuntabilitasnya Jika laju deforestasi terus meningkat maka akan semakin mengganggu ekosistem kehutanan yang berdampak kepada hilir, termasuk kegiatan penyelamatan tanah dan air yang berdampak lanjut kepada ketahanan pangan 2

18 Tantangan Utama Sektor Kehutanan
SDM KEHUTANAN Banyaknya penyuluh kehutanan yang akan pensiun pada tahun 2013 KPH Model perlu untuk dibackup dengan penyuluh kehutanan 3

19 PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI
RPJMN Buku II Prioritas Bidang X: Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN 2 PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN

20 Arah Kebijakan Sektor Kehutanan
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1 Terbitnya Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam primer dan Lahan Gambut, maka arah kebijakan untuk peningkatan produksi di bidang kehutanan adalah perbaikan tata kelola hutan produksi melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), penerapan multi sistem silvikultur dan silvikultur intensif, pemanfaatan hutan produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), prioritas penanaman pada lahan kosong, serta pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Untuk mendukung peningkatan produksi di bidang kehutanan, kebijakan akan difokuskan pula pada pengembangan penyuluhan, peningkatan pelayanan penyuluhan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia kehutanan

21 Arah Kebijakan Sektor Kehutanan
2 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Percepatan penyelesaian persoalan dalam pengelolaan hutan konservasi percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan, percepatan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan penyediaan sumber daya manusia pengelola KPH yang profesional, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan. Peningkatan upaya konservasi dan penyelamatan hutan konservasi serta rehabilitasi sumber daya hutan peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan

22 Fokus Prioritas dan Kegiatan RKP 2013
Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan Fokus Prioritas Kegiatan Pengukuhan Kawasan hutan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Penyusunan Rencana Makro Kawasan Hutan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan Sasaran: Terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang km Beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebanyak 30 unit Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

23 Pencapaian RPJMN 2010-2014 Tata batas kawasan hutan (km) 63.000 3.366
URAIAN SASARAN RPJMN CAPAIAN 2010 2011 Perkiraan 2012 TOTAL Tata batas kawasan hutan (km) 63.000 3.366 5.148,83 16.000 24.514,83 Beroperasinya KPH (unit) 120 9 12 39 60

24 Permasalahan Pengukuhan
Dari segi kebijakan dan perencanaan, RPJMN dan RKP 2013 telah memprioritaskan pengukuhan kawasan hutan dan operasionalisasi KPH dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengukuhan kawasan hutan ini harus diselesaikan karena merupakan dasar dalam pemberian izin tidak saja sektor kehutanan, tetapi juga pertanian dan sumber daya energi, mineral dan pertambangan Permasalahan dari sisi teknis: Pembiayaan untuk pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) yang mencakup seluruh wilayah Indonesia Peta dasar tidak akurat (minimal untuk peta kerja seharusnya skala 1:5.000 atau 1:10.000; sementara yang saat ini ada untuk peta RTRW Kabupaten/ Kota dalam skala 1:50.000) Kemampuan Kemenhut dalam percepatan pengukuhan kawasan terbatas, terutama terkait dengan konflik di lapangan

25 Kesimpulan Pengukuhan kawasan hutan sangat penting dalam kepastian pengelolaan hutan Pengukuhan saja tidak cukup untuk menjaga dan memelihara hutan jika tidak diikuti dengan adanya pengelola/operator yang berada di tingkat tapak Setiap jengkal kawasan hutan harus dikelola dengan baik melalui suatu kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berbasis KPH Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan: Kebijakan, strategi dan program  prioritas pembangunan Pendanaan  APBN, APBD, HLN, CSR Sumber daya manusia (manajer, penyuluh, masyarakat)

26 Terima kasih