PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

Presentasi berjudul: "PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis."— Transcript presentasi:

1 PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis perpajakan 7. Dapat menjelaskan konsep pengeluaran publik 8. Dapat menjelaskan konsep pembiayaan pembangunan 9. Dapat menjelaskan anggaran negara 3 Dapat menjelaskan pajak sebagai sumber penerimaan publik 2. Dapat menjelaskan konsep penerimaan publik 1. Dapat menjelaskan tugas-tugas Negara, pengertian dan ruang lingkup keuangan publik, dan keuangan publik di Negara berkembang 10. Dapat menjelaskan kebijakan pemerintah di bidang keuangan 11. Dapat menjelaskan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah 12. Dapat menjelaskan pengawasan keuangan negara Matakuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai aspek keuangan publik dari sisi pemerimaan maupun pengeluaran baik secara teoritis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia.

2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG KEUANGAN NEGARA

3 Tujuan Setelah mengikuti Tutorial 6 mahasiswa diharapkan mampu:
Menjelaskan kebijakan keuangan Negara dan kebijakan fiskal Menjelaskan kebijakan moneter dan kebijakan perpajakan

4 Kebijakan keuangan Negara dan kebijakan fiskal
Sub Pokok Bahasan Kebijakan keuangan Negara dan kebijakan fiskal 2. Kebijakan moneter dan kebijakan perpajakan

5 SPB 1: Kebijakan Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal

6 Kebijakan Keuangan Negara
Kebijakan negara dalam bidang keuangan yang dirumuskan dan dilaksanakan untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh negara. Dalam sistem ekonomi pasar, peran pemerintah dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro  bertumpu pada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

7 Kebijakan Fiskal Kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahardja dan Manurung, 2001). Dalam praktek dikenal sebagai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

8 Kebijakan Fiskal Instrumen pemerintah untuk mempengaruhi dan mengendalikan perekonomian  mengatur: pengeluaran pemerintah, subsidi kepada masyarakat, atau besarnya pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Akan mempengaruhi kegiatan ekonomi karena terkait dengan pengalokasian sumber daya diantara sektor publik dan swasta  berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

9 Kebijakan Fiskal Bisa untuk menciptakan efisiensi ekonomi, pemerataan pendapatan serta kestabilan dan pertumbuan ekonomi  melalui dua instrumen pokok: kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran pemerintah. Bisa untuk mendorong perluasan lapangan kerja serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan.

10 Tujuan Kebijakan Fiskal
Menjaga stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan, kekayaan dan upaya menciptakan kesempatan kerja (Barata dan Hartanto, 2004:20).

11 Tujuan Kebijakan Fiskal
Menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi riil (yang sebenarnya) menyamai laju pertumbuhan ekonomi potensial dengan mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh (full employment). Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengagggu pencapaian tujuan-tujuan lain dari masyarakat.

12 Jenis-jenis Kebijakan Fiskal
Empat jenis kebijakan fiskal (Barata dan Hartanto, 2000:21-24): pembiayaan fungsional (the functional finance), pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach), stabilisasi anggaran (the stabilizing budget), pendekatan anggaran berimbang (the balance budget approach).

13 SPB 2: Kebijakan moneter dan kebijakan perpajakan

14 Kebijakan Moneter Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan atau mempengaruhi perekonomian dengan cara mengendalikan tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar (LAN, 2003) Tujuan utama: menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

15 Tujuan Kebijakan Moneter
Menurut Wrigtsman (1983), tujuan kebijakan moneter adalah untuk: menjamin stabilitas harga (price stabilization), mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment), mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai, serta menjaga keseimbangan negara pembayaran (balance of payment) (Sudrajat dan Makhlani, 2000)

16 Jenis Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter yang ekspansif, dan Kebijakan monter yang kontraktif atau kebijakan uang ketat (tight money policy) (Rahardja dan Manurung, 2001)

17 Kebijakan Perpajakan Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian atau instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan perpajakan bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.

18 Tujuan Kebijakan Perpajakan
Menghimpun penerimaan (revenue collection), Mendorong investasi, dan Menciptakan keadilan

19 Bentuk Kebijakan Perpajakan
Reformasi Undang-Undang Perpajakan  mis: Penyempurnaan undang-undang beberapa jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), serta ketentuan umum perpajakan (KUP).

20 TERIMA KASIH