Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Presentasi berjudul: "Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018"— Transcript presentasi:

1 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Padalarang, 13 Maret 2017 Forum Perencanaan Tahunan BP2D Provinsi Jawa Barat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

2 Sistematika Tahapan dan Tema Pembangunan Jawa Barat
Input Perencanaan BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Arah Kebijakan Perencanaan BP2D Tahun 2018 Peran BP2D Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahapan Perencanaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

3 Awal Mencapai Kemandirian
Tahapan Pembangunan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang Tahapan Pembangunan Jangka Menengah 2018 2017 2016 2015 2014 Tahap Awal Mencapai Kemandirian Tahap Awal Tahap Pengembangan Tahap Diversifikasi Tahap Pemantapan

4 Tema Pembangunan Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat TinggiBerbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat Satu perencanaan jabar untuk peningkatan daya saing, kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat 2014 2015 2016 2017 2018

5 Input Perencanaan BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Rencana BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tugas dan Fungsi BP2D Provinsi Jawa Barat IKU Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat Indikator Kabid dan Kasubid BP2D Provinsi Jawa Barat Arah Kebijakan Perencanaan Provinsi Jawa Barat Peluang Usulan APBN kegiatan BP2D yang mendukung Prioritas Nasional Tema Pembangunan 2018 : Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat

6 Arah Kebijakan Perencanaan
Tahun 2018

7 Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Nawacita, RPJMN, Prioritas Nasional RPJMD, Janji Gubernur, Pokok-Pokok Pikiran DPRD , Arahan Gubernur Evaluasi kinerja RKPD Tahun 2017, capaian target pelaksanaan RPJMD Tahun , proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta kondisi lingkungan strategis internal-eksternal, Permasalahan, dan Rekomendasi mencapai target janji Gubernur dan visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018

8 Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018
15. Peningkatan Produksi Pangan 16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) VI. KETAHANAN PANGAN I. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan Kualitas Guru 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) II. KESEHATAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS & KEMARITIMAN III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyedian Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua IX. PEMBANGUNAN WILAYAH IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pengutan Pertanahan Pembangunan Perdesaan Stabilitas Politik dan Keamanan 29. Kapasitas Hukum 30. Reformasi Birokrasi V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

9 JANJI GUBERNUR JAWA BARAT
PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN REHABILITASI RUMAH RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA Salah satu fokus Tahun 2018, sebagai tahun terakhir Perwujudan Janji Gubernur 9 9

10 A D B C Arahan Gubernur Provinsi Jawa Barat
Reformasi Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Sumber : Ahmad Heryawan; 2016 UNTUK MENGHASILKAN PEMBANGUNAN YANG: Dirancang dengan baik Digambarkan obyektif, fokus, efektif dan efisien Dapat dievaluasi Jelas terstruktur PERENCANAAN Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, yaitu; kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program follow Result) Percepatan capaian target pembangunan melalui rencana aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dituangkan pada SK Gubernur Nomor 500 Tahun 2014 PENGANGGARAN 4. Penerapan anggaran berbasis kinerja. Hasil yang dicapai dari penggunaan sumberdaya (money follow program) A B C PERTANGGUNG JAWABAN 5. Tanggug jawab pada level program dan Kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokasi Dengan reward punishment yang jelas. EVALUASI 6. Terintegrasi antara perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi D Dilakukan Pendekatan Logical Framework

11 Integrasi Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Kinerja
Dalam Rangka Pengendalian Capaian Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Sumber : Ahmad Heryawan,2016 INTEGRASI 1 E-Planing 2 E- Budgeting 3 SIPKD 4 E-Monev 5 E-Sakip REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA LEVEL TANGGUNG JAWAB IKU PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) GUBERNUR PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PRIOITAS (INDIKATOR RENSTRA PD) PENCAPAIAN TARGET KEGIATAN PRIOITAS (IKU ESELON III OPD) INDIKATOR URUSAN BIDANG PEMBANGUNAN YANG TERTUANG DALAM RENJA OPD PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) (PK KEPALA PD)

12 Isu Strategis dan Arah Pembangunan Tahun 2018
Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat : Ketahanan pangan; Pengangguran Kemiskinan; dan Ketahanan keluarga Arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 : Optimalisasi pencapaian janji Gubernur dan indikator kinerja Daerah RPJMD untuk Tahun 2018; Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (urusan wajib provinsi); dan Optimalisasi pembangunan kewilayahan dan kawasan perbatasan Isu strategis pada aspek pelayanan umum : Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur; Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Isu strategis pada aspek daya saing daerah : Ketenagakerjaan; Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM); Kepemudaan dan Olahraga; Reformasi Birokrasi; Kepariwisataan; Kebudayaan; Lingkungan hidup dan penataan ruang;

13 Selaras dengan Prioritas Nasional Tahun 2018
Tema Pembangunan - Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Selaras dengan Prioritas Nasional Tahun 2018 RPJMD-JANJI GUBERNUR, ISU STRATEGIS NAWACITA-RPJMN Tema 2018 : Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju Kemandirian Masyarakat Prioritas Nasional Tahun 2018 P1. Pendidilkan P2. Kesehatan P3. Perumahan dan Pemukiman P4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata P5. Ketahanan Energi P6. Ketahanan Pangan P7. Penanggulangan Kemiskinan P8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman P9. Pembangunan Wilayah P10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Akses dan Kualitas Pendidikan serta keagamaan (P1) Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (P2) Penyediaan Infrastruktur layanan dasar Permukiman dan Infrastruktur Strategis (P3) (P8) Peningkatan Iklim Investasi, Daya Saing Usaha dan Pariwisata (P4) Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi dan Air (P6) Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri (P7) Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan (P10) Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Penanggulangan Bencana (P9) (P5) Penanggulangan Kemiskinan (P7) Penataan Ruang Daerah (F) (P9) Peningkatan Kualitas Kependudukan (P1) (P2) (P9) (P10)

14 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi, Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan. Meningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan & perhubungan. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS); Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Dukungan pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna 1. Akses dan kualitas pendidikan Wajib belajar 12 tahun Pendidikan vokasional Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan pendidikan inklusif Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru Penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU)/ Multikampus Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah Meningkatnya akses dan kualitas Keagamaan 2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis I. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan 4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata 7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good govermence dan clean governance) Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintah berbasis TIK Peningkatan kesadaran hukum antar umat beragama Dukungan dan fasilitasi Pilkada yang langsung, Umum, Bebas dan rahasia (LUBER) dan Jujur Adil 5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air 8. Pengelolaan sumber daya alam , lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Tersedianya cadangan pangan yang memadai dan pemenuhan proyein hewani. Meningkatkan distribusi, informasi harga dan akses pangan. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan perikanan. fMeningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga. Meningkatnya kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur irigasi. Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi air, hutan dan lahan. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana. 9. Penanggulangan kemiskinan Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin 10. Penataan ruang daerah Meningkatnya kualitas perencanaan ruang. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang 6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Daya Saing Industri Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang 11. Peningkatan Kualitas kependudukan Meningkatnya ketahanan keluarga. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan

15 Peran BP2D dalam Pelaksanaan Pembangunan
Tugas Pokok BP2D : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi : analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Tugas Pokok Balai Agro Teknologi : Menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan agro teknologi, meliputi pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan terpadu, pengembangan peternakan dan perikanan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Agro Teknologi. BP2D dapat melakukan analisis kebijakan berbasis IPTEK, penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK untuk menunjang seluruh Prioritas Pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan berdasarkan hasil koordinasi dan kesepakatan dengan Perangkat Daerah lainnya IKU Kepala BP2D : Prosentase kajian, analisis, dan riset yang direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan Jumla karya IPTEK yang didaftarkan ke HAKI Jumlah Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK Jumlah hasil kajian, analisis dan riset yang dijadikan Model atau Piloting Project Prosentase hasil Penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan IKU Gubernur : Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapatkan HAKI, Target Tahun buah

16 BP2D - Penelitian dan Pengembangan
Program Pembangunan 11 prioritas pembangunan Jawa Barat Tahun 2018, dan 113 program pembangunan daerah, yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 9 urusan pilihan. Program untuk memayungi dan mengoptimalkan pelaksanaan prioritas pembangunan Tahun 2018 yang menjadi urusan kewenangan Provinsi, sekaligus menjalankan fungsi manajemen pemerintahan Provinsi diluar prioritas pembangunan 2018 BP2D - Penelitian dan Pengembangan Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK sebagai Program Utama Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Riset Daerah (sumber : Pergub No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMD Tahun ) Urusan Wajib : - Pelayanan Dasar - Non Pelayanan Dasar Untuk mencapai Optimalisasi Proritas Pembangunan tahun 2018 di semua urusan, sesuai Tugas dan Fungsi BP2D Urusan Pilihan Penunjang Urusan Pemerintahan

17 Optimalisasi Pencapaian Proritas Pembangunan tahun 2018 melalui Peran BP2D
Koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat terkait arah kebijakan pembangunan tahun Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kegiatan penunjang berupa kajian, analisis dan riset yang dibutuhkan oleh setiap sektor Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian terkait untuk mendapat informasi Prioritas Nasional dalam bidang Penelitian dan Pengembangan, ditindaklanjuti dengan usulan pengajuan kegiatan sumberdana APBN Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendukung Optimalisasi Pencapaian Prioritas Pembangunan Tahun 2018 Memenuhi mekanisme perencanaan dan penganggaran Tahun 2018 melalui Sistem RKPD Online, sekaligus untuk finalisasi Penyusunan RKPD Tahun 2018 Memastikan pencapaian Target Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapatkan HAKI Tahun 2018 : 40 buah

18 Kebijakan Pendanaan Tahun 2018
PENDAPATAN BELANJA Memantapkan Kelembagaan; Intensifikasi dan ekstensifikasi; Koordinasi Pusat-Daerah; Meningkatkan Deviden BUMD; Meningkatkan kepercayaan masyarakat; Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil; Meningkatkan pengelolaan asset daerah. RPJMD , RPJMN , dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur , Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance; Fungsi pendidikan 20% dari total belanja; Fungsi kesehatan 10% dari total belanja; Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat. Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Pendukungan dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII Pemberian penghargaan bagi insan olahraga PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan B. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal; Kredit Cinta Rayat (KCR)

19 Tahapan Perencanaan Provinsi Jawa Barat
Belanja Langsung BTL Top Down Draft Ranwal RKPD 2018 Rancangan Awal RKPD 2018 Rancangan Awal RKPD 2018 Draft Rancangan RKPD 2018 Draft Rancangan RKPD 2018 Draft Rancangan RKPD 2018 Draft Rancangan RKPD 2018 Rancangan RKPD 2018 Rancangan Akhir RKPD 2018 15 Februari 2017 13 – 17 Maret 2017 21– 22 Maret 2017 27 Maret–1 April 2017 3 – 5 April 2017 6 April 2017 10 April 2017 11-13 April 2017 Pembukaan Rangkaian Musrenbang RKPD Forum Perangkat Daerah Forum Gabungan Perangkat Daerah (Rakortek-1) Pra Musrenbang Provinsi Rakor Bidang Rakor Bappeda Provinsi & Kab/Kota Virtual Musrenbang Provinsi MUSRENBANG Provinsi Pasca MUSRENBANG Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 BTL Bottom Up Musrenbang Kabupaten/ Kota Belanja Langsung BTL Bottom Up BTL Bottom Up BTL Bottom Up BTL Bottom Up BTL Bottom Up BTL Bottom Up 17 Feb – 10 Maret 2017 BTL Top Down Belanja Langsung Belanja Langsung BTL Top Down BTL Top Down Catatan : Forum gabungan (Rakortek) Membahas Kegiatan Belanja Langsung dan Kegiatan Top Down

20 Sekian Hatur Nuhun