RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI.

Presentasi berjudul: "RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI."— Transcript presentasi:

1 RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI TAHUN Pendopo Alit, 3 MEI 2016

2 SISTEMATIKA RPJMD Bab I Pendahuluan  Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah  Aspek geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah  Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis  Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Umum Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Bab VIII Indikasi Rencana Proram yang Disertai dengan Kerangka Pendanaan BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab XI Penutup

3 DASAR HUKUM Passel 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa: ”RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

4 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI KAB. BOYOLALI TAHUN 2016-2021 (1)
Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan : Belum optimalnya implementasi standar pelayanan; Belum optimalnya harmonisasi dan implementasi regulasi; Belum optimalnya Rasio kecukupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan masih kurang; Belum optimalnya tingkat kemandiriaan keuangan daerah; Belum optimalnya sinergitas dan integrasi sistem perecanaan dan penganggaran; Belum optimalnya kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang; Belum optimalnya implementasi dokumen kajian untuk kebijakan teknis masih rendah; Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan; Belum optimalnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu; Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip

5 Permasalahan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah
Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH); Belum optimalnya pengelolaan tata guna lahan sesuai dengan peruntukkannya; Belum optimalnya pemanfaatan pengembangan energi terbarukan; Permasalahan Tingkat Kesejahteraan Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan penganguran; Belum optimalnya kuantitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dan kesejahteraan; Belum optimalnya pemanfaatan peran perempuan, dan pelindungan ibu dan anak; Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial

6 Permasalahan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi Belum optimalnya pelestarian budaya dan pengembangan potensi wisata; Belum optimalnya fungsi kelembagaan masyarakat; Belum optimalnya pengembangan UMKM; Belum optimalnya tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat; Belum optimalnya produktivitas pertanian, masih rendahnya pemasaran produk pertanian serta masih maraknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; Belum optimalnya ketersediaan sarpras perdagangan, pengembangan nilai tambah produk unggulan dan akses permodalan

7 ISU STARTEGIS PEMBANGUNAN DI KAB. BOYOLALI TAHUN 2016-2021
Isu pembangunan infrastruktur Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Isu Strategis Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi Green economy

8 FOKUS UNGGULAN PEMBANGUNAN
tata kelola pemerintahan & pelayan publik yang berintegritas, responsif & akuntabel

9 "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera "
Visi "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera "

10 Misi Boyolali, melanjutkan semangat Pro Investasi
Boyolali membangun untuk perubahan Boyolali, bersih, berintegritas, sejahtera Boyolali, sehat, produktif dan berdaya saing Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan Boyolali, lebih maju dan berteknologi

11 Strategi Pembangunan Daerah (1)
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Ramah Investasi dan Berbasis Teknologi Informasi Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Berwawasan Pembangunan Berkelanjutan Pemenuhan dan Pemerataan Akses Infrastruktur Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Pro Kesejahteraan Rakyat Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Peningkatan Kondusivitas Sosial Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia yang Setara dan Adil Gender

12 Strategi Pembangunan Daerah (2)
8. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan 9. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Peningkatan Kesetaraan Akses Memperoleh Pendapatan Peningkatan Produksi dan Industri Berbasis Pertanian Peningkatan Produksi dan Industri Berbasis Hasil Peternakan dan Perikanan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Dan Kolaboratif Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Daya Saing dan Demokratisasi Pembangunan Berbasis Teknologi Informasi

13 TEMA TAHAPAN PEMBANGUNAN

14 ARAH KEBIJAKAN TAHUN Penyediaan regulasi daerah ramah investasi; Melanjutkan Reformasi sistem pelayanan perijinan ramah investasi; Penegakan Regulasi pengembangan bisnis/usaha ramah lingkungan; Peningkatan skema KPS (kerjasama Pemerintah -Swasta) untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah; Pengembangan kerjasama multi pihak untuk pembangunan infrastruktur, termasuk partisipasi masyarakat; Pengemb infrastruktur yang mengungkit pencapaian daya saing ekonomi, kabupaten hijau, kabupaten cerdas; Pengemb infrastruktur mendasarkan rasio kebutuhan pelayanan publik; 8. Pengemb infrastruktur memperhatikan kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan wilayah; 9. Pengaturan struktur org pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan; Peningkatan kualitas tatalaksana perenc, penganggaran,& pengelolaan keuangan daerah; 11. Pengemb pelayanan publik berbasis teknologi informasi;

15 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 12. Optimalisasi kemadirian wilayah utk meningkatkan pelayanan masy; 13. Penyediaan ruang monev, & komplain dari masy pengguna layanan; Peningkatan upaya pemeliharaan keaman, ketertib,&kebersihan lingk; 15. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Pengendalian dan evaluasi integrasi program penanggulangan kemiskinan; 17. Mengembang sektor industri untuk meningkatkan daya saing daerah; 18. Mengembang sistem perdagangan utk meningkatkan daya saing daerah; 19. Pemerataan infrastruktur pendidikan formal dan non formal; Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan; Peningkatan partisipasi masyarakat penyelenggaraan ketrampilan kecakapan hidup bersertifikasi; Peningkatan kualitas daya saing pencari kerja; Peningkatan produktivitas UMK, kualitas prod & jangkauan pemasarannya;

16 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 24. Peningkatan kemampuan berusaha bagi perempuan; 25. Peningkatan peluang kerja ; 26. Peningkatan produksi peternakan/perikanan & pemasaran hasil; Pengemb tekno utk peningkatan nilai tambah hsl peternak/perikanan; Pengemb kebijakan daerah yg kondusif bagi pening-katan produksi peternak/perikanan & pemasaran hasil; Pengembtekno utk peningkatan nilai tambah hsl peternak/perikanan; 30. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengembangan E-governance; 31. Peningkatan ketrampilan aparat memberikan pelayanan berbasis teknologi (smart governance); 32. Pengembangan sistem reward dan punishment bagi perangkat daerah untuk menyelenggarakan e-governance; 33. Mendorong masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah memasarkan citra kabupaten boyolali (branding); 34. Mengefektifkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan melalui aplikasi teknologi informasi; 35. Mendorong masyarakat mengembangkan usaha/bisnis berbasis teknologi informasi;

17 INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN KAB.BOYOLALI TH.2016-2021
NO Uraian Tahun  2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 A ASPEK KESEJAHTERAAN Pertumbuhan PDRB (%) 5,5 -5,7 5,6 - 5,8 5,7 - 6 5,8-6,1 Laju Inflasi (%) 5,3 - 5,5 5,2 - 5,5 5,0 - 5,3 4,9-5,2 Indeks Gini 0,3 - 0,4 Indeks Wiliamson 0,30 – 0,35 0,30 - 0,35 Penduduk Miskin (%) 11,55 11,05 10,55 10,05 9,55 IPM (Indeks Pemb Manusia) 71,69 72,14 72,59 73,04 73,49 IPG (Indeks Pemb Gender) 71,18 71,65 72,12 75,09 8 IDG (Indeks Pemberdayan Gender) 70,77 71,14 71,51 71,88 72.25 9 Tingkat Pengangguran Terbuka(%) 4,08 3,79 3,5 3,21 3,15 Company Logo

18 INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN KAB.BOYOLALI TH.2016-2021
NO Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 B. ASPEK LAYANAN UMUM Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 79 79,25 79,5 79,75 80 Cakupan pelayanan bidang kepend & pencatatan sipil 100 Indek Kepuasan Masy thdp pelayanan perijinan 82,17 82,18 82,19 82,2 82,21 C. ASPEK DAYA SAING Peroduktivitas total daerah (juta rupiah) Nilai Tukar Petani Lama Perijinan Investasi (hari) Company Logo

19 SEKIAN TERIMA KASIH bappeda.boyolalikab.go.id
Materi Paparan Dapat Di Download di Website Bappeda : bappeda.boyolalikab.go.id Menu Unduh, Bidang Satu (1)

20 Menu Unduh, Bidang Satu (1)
Materi Paparan Dapat Di Download di Website Bappeda : bappeda.boyolalikab.go.id Menu Unduh, Bidang Satu (1)